Repotnya Mempersempit Permukiman Kumuh

Matahari condong 20 derajat ke arah barat di kawasan Mandala Deli Serdang Sumatera Utara. Belasan anak bermain di kiri kanan rel kereta api yang memiliki panjang sekitar 2 km lebih. Mereka asyik bercanda-ria berguling-guling di tumpukan sampah plastik. “Enak main guling-guling sampah, Bang,” kata Victor Siahaan, salah seorang anak di permukiman itu.

Victor sudah akrab dengan sampah plastik yang dikumpulkan orangtuanya. Ia juga akrab dengan bau tak sedap air comberan, sanitasi air yang tidak bersih, tempat MCK yang buruk, dan rumah kayu berimpitan yang tidak layak huni. “Tempat kami tinggal memang tidak layak dihuni, terlebih untuk anak-anak kecil. Tapi apa boleh buat, di mana lagi kami dapat tinggal,” kata Manulang, seorang nenek usia 75 tahun, kepada Averos Lubis dari Gatra.

Anak-anak pun seakan harus beradaptasi. Sedangkan perhatian pemerintah di perkampungannya hanya muncul apabila ada sensus. Itulah yang dialami Nur Intan Lubis, 32 tahun. Sedangkan bantuan kesehatan dan imunisasi untuk anak-anak, Nur Intan menambahkan, tidak pernah ada. “Tempat kami, selain tidak layak huni, tampaknya juga tidak layak untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Nur Intan dengan suara berapi-api.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, kawasan kumuh yang lain terdapat di Kelurahan Tegal Sari Mandala I dan II, Kelurahan Binjai Medan-Denai, Kelurahan Bahari Medan-Belawan. Kawasan lain adalah Kelurahan Aur Medan-Maimoon, Kampung Madras Kecamatan Medan-Petisah. Umumnya, kawasan ini berada di bantaran sungai dan pinggir rel kereta api.

Kekumuhan tidak hanya monopoli Mandala. Pemandangan serupa juga muncul di kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Lihat saja Cecep. Ia tinggal di rumah berbahan potongan kayu bekas, dengan penerangan lampu 10 watt. Atap rumahnya berbahan terpal sehingga jika hujan deras isi rumah kebanjiran.

Rumah itu terdiri dari dua kamar tidur yang dipisahkan oleh tumpukan barang, satu ruang keluarga kecil, dan dapur. “Sudah dari tahun 1998 saya tinggal begini,” katanya. Ia tinggal bersama istri dan kelima anaknya. Namun ia kini bingung karena tak memiliki pekerjaan. Menurut Ketua RT 01/RW 01, Udi, sebagian warga memang pendatang yang tidak memiliki tanah. “Bantuan rehabilitasi dari pemerintah tidak ada, paling sekali setahun Rp 1,5 juta untuk tiap RT,” kata Udi.

Potret hunian kumuh di Mandala, Medan, dan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah secuil dari ribuan kawasan kumuh yang menyebar di kota-kota di Tanah Air. Dari tahun ke tahun kawasan kumuh di perkotaan justru terus bertambah. Jika pada tahun 2004 luas permukiman kumuh masih 54.000 hektare, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 57.800 hektare. Artinya, tiap tahun tumbuh 1,37%.

Menurut Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo, bertambahnya luas permukiman kumuh disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain urbanisasi penduduk, tidak tersedianya ruang yang cukup untuk permukiman di kota, ketidakmampuan finansial warga untuk membangun rumah yang layak, serta degradasi permukiman menjadi padat dan kumuh. “Faktor penyebabnya begitu kompleks dan saling kait-mengait,” ujarnya.

Untuk mengatasinya, Nugroho melanjutkan, beberapa kementerian seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial memiliki sejumlah program untuk mengurangi permukiman kumuh. Pembuatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah salah satu programnya, selain stimulasi pembangunan rumah swadaya dan penataan serta rehabilitasi permukiman kumuh.

Nugroho membantah bahwa permukiman kumuh terus bertambah. Berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 1993 hingga 2009 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan terus turun dari 20,75% menjadi tinggal 12,12% saja. “Estimasi itu berdasarkan data Susenas BPS,” katanya. Basisnya, Nugroho menambahkan, adalah rumah tangga dengan kriteria tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, serta dua atau lebih material rumah berupa ijuk/rumbia, bambu, dan tanah.

Ke depan, memang masih banyak yang harus dikerjakan pemerintah pusat dan daerah. Terutama soal data paling mutakhir mengenai permukiman kumuh. Dari ratusan kota baru tersedia belasan data yang komprehensif. Menurut Nugroho, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa data profil permukiman kumuh merupakan salah satu data penting untuk disediakan. Dengan data itu, strategi dan skenario penanganannya bisa lebih fokus berdasarkan skala prioritas.

G.A. Guritno dan Andya Dyaksa
[Ekonomi, Gatra Nomor 14 Beredar Kamis, 10 Februari 2011]

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s