EKONOMI & BISNIS

Pintu Masuk Mengubah Nasib Si Miskin

Jumlah masyarakat prasejahtera yang belum terakses modal usaha mencapai 30 juta orang lebih. Hanya segelintir lembaga yang bersedia terjun langsung memberikan kredit ultra-mikro tanpa agunan. Butuh pengelolaan serius dan berkesinambungan. Seperti apa wajah mereka?

Misyem, 44 tahun, harus berjuang keras. Sendirian, sejak ditinggal suaminya beberapa tahun silam, dia harus menghidupi empat anaknya. Untuk bertahan, usaha kecil-kecilan menjadi pilihan warga Desa Sinembah, Tanjung Morawa, Medan, ini. Namun itu bukan pilihan mudah. “Pada waktu itu tidak terbayangkan karena sama sekali tidak memiliki modal,” katanya mengisahkan pengalaman ketika mengawali usaha.

Beruntung, pada awal 2005, sebuah koperasi unit usaha kredit mikro bernama Pokmas Mandiri masuk ke kampungnya. Meski tidak tahu-menahu soal kredit, Misyem memberanikan diri meminjam. Dengan modal awal Rp 600.000 hasil pinjaman dari Pokmas Mandiri, ia pun berusaha membuat sapu ijuk dan sapu lidi. Ketika ditanya berapa besar bunga yang harus dibayar, Misyem mengaku tidak ada sama sekali.

“Hanya, per Minggu saya harus mencicil uang hasil pinjaman,” katanya kepada Averos Lubis dari Gatra. Karena lancar dan selalu butuh untuk tambahan modal, Misyem mengaku tahap pinjamannya telah sampai keenam kali. Tidak dinyana, usaha sapu lidi dan ijuknya berkembang. Jumlah uang pinjaman pun meningkat hingga Rp 2.500.000.

Kini Misyem mencoba memulai usaha jual-beli beras. “Alhamdulillah, usaha saya berkembang,” ujarnya. Misyem pun berharap, kredit mikro seperti Pokmas Mandiri bertebaran di mana-mana. Selain itu, ia ingin nilai pinjaman terbesar jangan dibatasi hingga Rp 5.000.000 saja.

Faktanya, memang lembaga yang menyalurkan kredit mikro seperti itu hanya Pokmas Mandiri. Ditanya soal batas besarnya modal, Rizali selaku Ketua Badan Pengawas Pokmas Mandiri tidak mampu berbuat banyak. “Modal kami terbatas,” katanya.

Menurut Rizali, banyak instansi pemerintah yang mau bekerja sama dengan lembaganya, tapi orientasi mereka melulu bisnis. “Sedangkan Pokmas Mandiri tetap pada jalurnya, yakni bisnis-sosial,” kata bapak empat anak kelahiran 22 September 1951 itu.

Rizali mengakui, sistem Grameen Bank di Bangladesh menjadi ilham untuk mendirikan lembaga keuangan mikro tersebut. Sebelum mendirikan Pokmas Mandiri, Rizali bareng Harris Muda Nasution yang sudah almarhum mendirikan Yayasan Humaniora. Program utamanya adalah kegiatan sosial membantu orang-orang miskin. “Namun ketergantungan pada lembaga donor sangat besar sehingga dirasa tidak sehat,” kata Rizali.

Agar kegiatannya berkesinambungan, orientasi program diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat mandiri. “Sebagai pintu masuk, yang dinilai tepat adalah melalui peningkatan pendapatan keluarga atau income generating,” katanya.

Buku berjudul Banker to The Poor, The Autobiography of Muhammad Yunus, pendiri The Grameen Bank, memberikan ilham untuk mendirikan lembaga keuangan mikro itu. Awalnya, ketika berdiri pada Juni 1999 berbentuk yayasan. Kemudian, pada April 2004, berubah menjadi Koperasi Pokmas Mandiri.

***

Menjalankan kegiatan dengan semangat bisnis-sosial, menurut Rizali, tidaklah kontradiktif. “Selain ada keuntungan, kami juga bertindak sosial,” ujarnya. Keuntungan dinilai jika usaha para anggota Rembuk, sebutan bagi para nasabah atau peminjam dana, berhasil. Setiap kumpulan terdiri dari empat sampai tujuh orang. Kemudian sebanyak dua sampai delapan kumpulan itu bergabung menjadi sebuah Rembuk. Jadi, setiap Rembuk maksimal diusahakan berjumlah 40 orang.

Rembuk melakukan pertemuan seminggu sekali. Pertemuan ini diisi dengan pengajuan pinjaman, realisasi pinjaman, pembayaran angsuran pinjaman, penyetoran, dan penarikan tabungan. Selain itu, juga ada materi interaktif mengenai kesehatan, pendidikan, dan diskusi serta evaluasi tentang perkembangan usaha. Setiap pertemuan selalu dihadiri pendamping Rembuk.

Pendamping Rembuk itulah yang memberikan motivasi, memfasilitasi, dan memonitor perkembangan setiap Rembuk. Pendamping Rembuk itu, menurut Rizali, sekaligus menjadi manajer cabang di beberapa cabang Koperasi Pokmas Mandiri. Kini, dari data yang ada per 31 Januari 2011, jumlah anggota Rembuk mencapai 25.432 orang.

Namun yang aktif meminjam dana sebanyak 10.840 orang. “Usaha mereka antara lain bertani, membuat gula merah, mengelola jajanan anak-anak, menjahit, hingga usaha tambal ban,” ungkap Rizali kepada Averos Lubis dari Gatra. Kini Pokmas Mandiri memiliki empat cabang, yakni di Deli Serdang (43 km tenggara Medan), Asahan (180 km timur Medan), Langkat (60 km barat laut Medan), dan Serdang Bedagei (40 km selatan Medan).

Layanan kepada anggota yang tersebar di 30 kecamatan dilakukan secara praktis, sederhana, dan mudah. Syarat utama untuk mendapatkan kredit, sebelum anggota dan kumpulan disahkan menjadi bagian dari Pokmas Mandiri, harus melalui empat tahap dasar. “Empat tahap itu adalah survei indeks rumah cepat, survei uji kelayakan, latihan wajib kumpulan, dan uji pengesahan kumpulan,” kata Rizali. Setelah itu, barulah anggota Rembuk mengucapkan ikrar.

Apa yang dilakukan Pokmas Mandiri di Medan itu senapas dengan usaha yang gencar dilakukan UKM (usaha kecil mikro) Center Universitas Indonesia (UI). Menurut Direktur UKM Center UI, Nining I. Susilo, pemberian kredit kepada warga kurang mampu memang harus lebih digalakkan. “Pasalnya, mereka hampir tidak tersentuh oleh lembaga-lembaga kredit yang mensyaratkan jaminan yang memadai,” katanya.

Menurut Nining, mereka masuk kategori ultra-mikro, dengan pendapatan per bulan di bawah Rp 1 juta. Jumlahnya jutaan jiwa dan sangat membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jika hendak mengambil kredit, biasanya mereka terganjal oleh berbagai persyaratan dari bank, seperti agunan, data keuangan, dan data operasional usaha. “Oleh sebab itu, harus ada yang berani memulai untuk memberikan kredit sekaligus pendampingan buat mereka,” ujarnya.

UKM Center UI adalah pionir bagi perguruan tinggi yang menjadi salah satu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dana yang dikelola merupakan bina lingkungan atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sejumlah BUMN, seperti PT Rekayasa Industri dan Bank Mandiri. Selain membina puluhan usaha menengah dan koperasi dengan modal pinjaman Rp 15 juta hingga Rp 40 juta, UKM Center UI juga memberikan kredit untuk ultra-mikro.

Kini telah ada tujuh UKM Center UI yang melayani tidak kurang dari 95 nasabah yang tinggal di Kota Depok. Selain memberikan kredit awal sebesar Rp 500.000, pihak UKM Center UI juga memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen usaha secara sederhana. “Kami tidak mau menggurui, tapi sekadar memfasilitasi karena mereka mendapat porsi lebih untuk sharing masalah usaha dan bisa saling belajar satu dengan yang lain,” ungkap Nining.

Menurut Nining, dengan membuatkan “panggung” untuk ibu-ibu pengusaha kecil, maka mereka tidak saja bisa mendapatkan akses modal secara mudah. Mereka juga bisa berbagi pengalaman dan saling menginspirasi. “Usaha mereka sangat beragam, seperti berjualan kue kering, kredit pakaian, berjualan nasi uduk, pulsa elektrik, buah-buahan, hingga perias pengantin,” Nining mengungkapkan.

Salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin, Nining menambahkan, harus dilalui dengan kegiatan yang terukur. Oleh sebab itu, penyaluran kredit melalui pola replika Grameen Bank harus dilakukan dengan administrasi dan manajemen yang baik. Calon anggota yang telah dinyatakan layak wajib mengikuti latihan wajib kumpulan (LWK). Materi LWK adalah penjelasan mengenai syarat dan aturan mengikuti LWK, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pengajuan dan pengambilan pinjaman.

Sejumlah calon anggota kemudian bergabung dalam kumpulan yang bisa dibentuk sendiri. Selanjutnya, kumpulan mengikuti ujian pengesahan kumpulan (UPK). Ujian dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta dalam menerima materi LWK. Jika tidak lulus, LWK harus dilakukan lagi hingga dinyatakan lulus. Setelah lulus, barulah tahap pencairan pinjaman bisa dilakukan.

***

Tolok ukur kesuksesan kredit ultra-mikro itu, menurut Nining, adalah jika proses pengembalian pinjaman lancar. Kelancaran mencicil bisa menjadi indikator bahwa usaha yang dijalankan ikut berkembang. Sayang, meskipun pemberian kredit ultra-mikro ini sangat dibutuhkan keluarga miskin, ternyata pelaksanaannya minim. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada 2010 terdapat 25 juta orang yang masuk kategori masyarakat prasejahtera.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 58% berada di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Sekitar 20% lebih berada di Sumatera. Namun, jika mengacu pada data yang dilansir Bank Dunia, angka orang miskin terbilang fantastis. Jumlah orang yang masuk kategori prasejahtera mencapai 100 juta orang.

Atas dasar keprihatinan seperti itulah, menurut Bambang Irawan Massie, Direktur dan CEO Bakrie Microfinance Indonesia (BMF), pada pertengahan Desember lalu Bakrie Group mendirikan BMF. “BMF dirancang untuk turun langsung membantu masyarakat prasejahtera yang jumlahnya sangat tinggi,” katanya. Kisaran penghasilan mereka adalah Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan.

Mantan Direktur Keuangan Bakrie Brother itu mengatakan, gagasan BMF muncul dari Nirwan Bakrie pada awal 2010, yang ingin meneruskan tradisi dan misi sosial almarhum Achmad Bakrie, pendiri kelompok usaha Bakrie. Jadi, tidak ada kaitannya dengan urusan politik dan berebut simpati menjelang 2014. Launching BMF dilakukan di Desa Kalangsari, Karawang, Jawa Barat.

“Kami sengaja menyasar tempat yang tidak dijamah oleh bank konvensional. Jika bank-bank duduk di kantor dan paling banter membuka cabang di pasar, maka kami mendatangi rumah-rumah,” ujarnya. Targetnya adalah membantu satu juta penerima manfaat dengan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 1 juta tanpa jaminan, dengan bunga 2% per bulan.

Jika targetnya satu juta penerima manfaat, maka dibutuhkan investasi Rp 1 trilyun. Dana BMF, menurut Irawan, datang dari keluarga Bakrie sebagai kegiatan sosial dengan menyisihkan Rp 100 milyar per tahun. Anggaran itu dipakai untuk modal dan operasional kantor cabang BMF.

Setiap cabang mendapat alokasi dana Rp 2 milyar hingga Rp 3 milyar. Hingga kini sudah ada delapan cabang, yakni di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Karawang. Selain itu, ada 12 cabang yang siap beroperasi. Target berikutnya, Irawan menambahkan, membuka cabang di Bantul dan Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Probolinggo, Tuban, dan Sidoarjo (Jawa Timur). “Pada akhir tahun sudah bisa menyasar wilayah di luar Pulau Jawa,” katanya.

Secara yuridis, BMF berbentuk koperasi nasional sehingga bisa membuka cabang di mana pun. Target setiap tahun membuat 100 cabang. Dalam lima tahun, diasumsikan bisa mencapai 500 cabang. Setiap cabang bisa menyasar 2.000 penerima manfaat. Hingga awal Maret ini, jumlah penerima manfaat telah mencapai 4.000 orang. Sedangkan yang masih dalam taraf proses sebanyak 8.000 orang. “Setiap hari, jumlahnya terus bertambah,” ungkap Irawan.

Sasaran utama BMF adalah perempuan yang penghasilan keluarganya di bawah upah minimum regional. “Perempuan dinilai tangguh dan sensitif atas penderitaan keluarga, sehingga mereka dapat membantu suaminya,” kata Irawan. Secara operasional, BMF melalui sejumlah tahap. Pertama adalah survei untuk memastikan ekonomi soft skill wilayah cabang, jumlah penduduk, keamanan, dan daya serap ekonomi penerima manfaat. Selain itu, juga jaringan internet untuk management information system-nya.

Tahap kedua adalah pertemuan umum untuk menyosialisasikan program mikrofinance kepada penerima manfaat. Setelah itu, dilakukan seleksi sehingga akan terjaring mereka yang masuk kategori “the poorest of the poor”, yang memang membutuhkan bantuan. Tahap ketiga adalah program latihan wajib, yang diikuti dengan tahap keempat berupa ujian atas materi yang diberikan. Mereka yang lulus ujian berhak menjadi anggota Grameen Bank dan berhak atas pinjaman Rp 1 juta.

Tahap-tahap itu tidak berbeda jauh dengan para penerima replika Grameen Bank yang ada di Tanah Air. Namun, sayang, lembaga yang mau langsung terjun ke pembiayaan ultra-mikro tanpa agunan ini masih sedikit.

G.A. Guritno dan Birny Birdieni

Pola Umum Pembiayaan Ultra-Mikro
– Pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan miskin pedesaan dan perkotaan.

– Kredit tanpa meminta jaminan maupun penjamin.

– Para anggota membentuk kumpulan yang terdiri dari 4-10 orang. Setiap kumpulan harus ikut LWK dan UPK.

– Pinjaman berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan prestasi usaha dan disiplin anggota dalam mematuhi peraturan.

– Pinjaman pertama bervariasi, Rp 600.000 hingga Rp 1 juta, yang diangsur selama 50 minggu.

– Untuk fungsi pendampingan, dukungan, dan evaluasi, serta memupuk rasa persaudaraan, setiap anggota diwajibkan hadir pada pertemuan Rembuk yang dilakukan sekali seminggu.

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s