NASIONAL

Perbatasan
Di Laut Kita Teraniaya

Patroli Laut Tentara Diraja Malaysia (Australian Gov./Department of Defence)Seperti biasa, beberapa nelayan di Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan rutin: melaut. Begitu juga Muslim. Bersama dua rekannya sesama nelayan –Muhammad Fajar dan Fadli– ia menumpang kapal ikan Sri Muara GT3 yang dikemudikan Fahrul. Kapal itu bertolak dari perairan Belawan, Sumatera Utara, Selasa pagi pekan lalu.

Mereka mencari ikan hingga tengah malam. Pada saat itu, kapal menebar pukat cincin sembari beristirahat pada jarak sekitar 45 mil (72,4 kilometer) lampu satu perairan Belawan. Awak kapal lain sedang tertidur ketika Muslim melihat Sri Muara didekati kapal patroli keamanan laut Tentara Diraja Malaysia (TDM) bernomor lambung 14. Setelah merapat, empat petugas patroli dari negeri jiran itu menegur Muslim. “Dengan sikap arogan,” kata Muslim menceritakan kembali peristiwa di tengah laut itu.

Para anggota patroli tadi, menurut Muslim, menuduh Sri Muara telah memasuki wilayah perairan Malaysia. Muslim membela diri dengan menyebut data GPS yang menunjukkan bahwa kapalnya masih berada si wilayah perairan Indonesia. Lalu tiba-tiba seorang anggota patroli berseru, “Kalian ini perompak! Mana ada tu wilayah laut kalian ini.” Demikian nelayan berusia 28 tahun itu berkisah kepada Gatra.

Kejadian berikutnya berlangsung cepat. Meski Muslim telah menyatakan bahwa dirinya nelayan, pihak TDM menampar wajah dan memukuli tubuhnya. Mendengar suara ribut-ribut, Fahrul, Fajar, dan Fadli terbangun. Mereka beranjak dari lambung kapal menuju geladak. “Saya lihat tangan Muslim sudah diborgol ke belakang,” kata Fahrul, juru mudi Sri Muara.

Fahrul juga melihat Muslim dipukuli sejumlah anggota TDM. Sebagian anggota TDM lainnya, tutur Fahrul, mengobrak-abrik makanan. Es-es yang biasa digunakan untuk mempertahankan kesegaran hasil tangkapan ikan dibuang ke laut. Sekitar 20 kg ikan hasil tangkapan para nelayan itu juga diboyong ke kapal patroli Malaysia.

“Kabel alat GPS kami dipotong tiga oleh mereka,” kata Fahrul kepada wartawan di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan, sehari setelah kejadian. Aksi tersebut berlangsung sekitar 30 menit sebelum kapal patroli Malaysia itu pergi meninggalkan Sri Muara.

Ketika melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah (Polair Polda) Sumatera Utara, mata Muslim terlihat memar merah. Muslim juga mengaku bahwa beberapa bagian tubuhnya lebam dan terasa sakit.

Taufik, tetangga Muslim, mengaku mengalami nasib serupa. Namun Taufik memilih bungkam. Sang juragan melarangnya melapor kepada polisi. Peristiwanya hanya berselang sehari setelah tindak kekerasan yang dilaporkan awak Sri Muara.

Kamis pagi pekan lalu, kapal nelayan yang diawaki Taufik dan tiga kawannya disatroni dua speedboat yang berisi petugas patroli keamanan laut TDM. Petugas juga menuduh kapal nelayan yang digunakan Taufik dan kawan-kawan untuk mencari ikan itu telah memasuki wilayah perairan Malaysia. “Padahal, kami masih 47 mil dari Pelabuhan Belawan,” papar nelayan berusia 26 tahun itu.

Lantas kapalnya digiring oleh dua speedboat itu sejauh sekitar 4 mil, hingga akhirnya terlihat kapal patroli TDM bernomor lambung 14 itu. “Mereka dilengkapi dengan senjata laras panjang,” kata Taufik. Buntutnya, Taufik juga mengaku dipukul dan ditendangi sebelum 300 kg hasil tangkapan kapalnya dipindahkan ke kapal patroli Malaysia itu.

Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan personel patroli laut TDM itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang HNSI Medan, Zulfahri Siagian, terjadi berkali-kali. Pihaknya juga berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) I Belawan. Namun jawaban yang diterima, kata Zulfahri, pihak Lantamal I Belawan tidak memiliki anggaran untuk menanggulangi persoalan itu.

Zulfahri menyayangkan ketidakhadiran patroli TNI-AL di wilayah perairan Belawan. Batas wilayah perairan Malaysia terletak 60 mil dari Pelabuhan Belawan. Batas itu, menurut Zulfahri, seharusnya menjadi prioritas patroli TNI-AL. “Sedangkan dalam jarak 40-45 mil saja, patroli kita tidak tampak. Akibatnya, nelayan kita menjadi bulan-bulanan tentara laut Diraja Malaysia,” katanya.

Ia juga menyampaikan peristiwa pemukulan nelayan itu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, ketika berkunjung ke Belawan, akhir pekan lalu. Menurut Zulfahri, Fadel Muhammad berjanji membawa masalah itu kepada Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.

HNSI telah menunjuk tim untuk mengadvokasi kasus penganiayaan itu. “Kami memberi batas waktu 7 x 24 jam kepada Konsulat Jenderal Malaysia di Medan untuk memberi jawaban atas permasalahan ini. Jika tidak ada jawaban sampai batas waktu habis, kami akan membawa kasus ini ke Komnas HAM dan Mahkamah Internasional,” ujar Zulfahri.

Sementara itu, Direktur Polair Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Thomas A. Ombeng, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke polda setempat. Pihak Polair Polda Sumatera Utara juga telah meminta keterangan dan melakukan visum terhadap Muslim sebagai korban pemukulan.

Proses penanganan berikutnya, lanjut Thomas, adalah wewenang Lantamal I Belawan sebagai otoritas perairan laut di wilayah Belawan. Namun, ketika dihubungi Gatra, pihak Lantamal I Belawan tidak bersedia memberikan keterangan seputar kasus penganiayaan tersebut.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), menurut juru bicaranya, Michael Tene, telah menerima laporan peristiwa penganiayaan itu, Jumat pekan lalu. Pada saat ini sedang dilakukan verifikasi atas kejadian tersebut. Proses verifikasi ini melibatkan beberapa instansi. “Kami harus mengumpulkan dulu bukti supaya argumen kita kuat,” ujarnya. Namun, sejauh ini, belum ada nota protes yang dikirimkan, meski telah disiapkan oleh pihaknya.

“Kalau ada insiden seperti ini, biasanya kami mengirim nota diplomatik,” Michael Tene menambahkan. Sebab protes yang sering disampaikan pihak Indonesia pada dasarnya didengarkan pihak Malaysia. “Di tingkat politik, sebenarnya sudah sepaham mengenai masalah ini,” katanya. Kendalanya adalah menerjemahkan kesepahaman itu kepada pelaksana tugas di lapangan.

Ambil contoh peristiwa yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Ketika petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap TDM, muncul kesepakatan di antara kedua negara. “Yakni bahwa mereka yang menggunakan seragam dinas suatu instansi pemerintah tidak akan diperlakukan dengan prosedur seperti tahanan,” tutur Michael.

Mengenai tanggapan Malaysia atas protes-protes yang disampaikan pihak Indonesia, tergantung masalahnya. Jika itu berhubungan dengan batas wilayah, biasanya mereka tidak akan mengajukan permohonan maaf. “Itu pun biasanya dilakukan pihak Indonesia,” katanya.

Sementara itu, menurut Direktur Perjanjian Internasional Bidang Politik Keamanan Wilayah Kemenlu, Rahmat Budiman, peristiwa yang menimpa empat nelayan Indonesia itu terjadi pada jarak 52,2 mil laut dari Pelabuhan Belawan.

Ada perbedaan pendapat antara Indonesia dan Malaysia soal rezim landas kontinen (LK) dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Malaysia melihat bahwa rezim ZEE itu sama saja dengan rezim LK yang telah ditandatangani kedua negara pada 1969.

Padahal, menurut versi Indonesia, lantaran ada peraturan United Nations Convention on the Law of the Sea pada 1982, pengaturan rezim LK berbeda dari rezim ZEE. Dalam kasus ini, Malaysia menganggap nelayan Indonesia telah memasuki wilayah ZEE Malaysia, karena negeri jiran itu menghitung ZEE berdasarkan dokumen LK. “Tapi, dari sudut pandang kami, para nelayan itu masih ada di wilayah ZEE Indonesia karena ZEE beda dari LK,” kata Rahmat.

Masalah ZEE di perairan Selat Malaka memang masih menjadi salah satu poin perundingan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Ada beberapa segmen yang dirundingkan kedua negara, seperti segmen di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Kebetulan peristiwa yang menimpa empat nelayan asal Belawan itu terjadi di (lagi-lagi) wilayah laut yang sedang dipersengketakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari pihak perwakilan Malaysia di Indonesia terkait laporan penganiayaan nelayan Indonesia oleh petugas patroli Malaysia itu. “Kami belum menerima laporan dari Malaysia,” ujar Wakil Duta Besar Malaysia di Jakarta, Syed Hasrin, kepada Gatra lewat pesan singkat.

Bambang Sulistiyo, Bernadetta Febriana, dan Averos Lubis (Medan)

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s