EDISI KHUSUS

Pahlawan yang Bahagia Menjadi Orang Biasa

Visinya kuat terkait nasionalisme. Merintis Indonesia dengan pendidikan. Orang Aceh yang memilih jalan kebangsaan.

Sebuah kabar mengganggu pikiran Mohammad Hatta pada malam setelah proklamasi dibacakan Soekarno. Seorang opsir Kaigun, kesatuan angkatan laut Jepang, baru saja menyampaikan keberatan warga di bagian timur Indonesia. Mereka tidak sreg dengan bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)1945 yang berbunyi, ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Penggalan kalimat itu merupakan kesepakatan Tim Sembilan atau tim kecil yang lebih dikenal sebagai bagian dari Badan Usaha Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdakaan (BPUPKI). Kelompok kerja inilah yang menelurkan Piagam Jakarta, tempat tujuh kata itu ditulis, dan kemudian berubah menjadi Pembukaan UUD 1945.

Masyarakat Protestan dan Katolik di Indonesia Timur, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Nippon, mengakui bahwa bagian kalimat itu memang tidak mengikat mereka, hanya berlaku bagi pemeluk Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu dalam suatu dasar yang menjadi pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Cerita itu merupakan kesaksian yang ditulis Mohammad Hatta dalam buku Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Di situ Hatta menyimpulkan, ”Karena opsir angkatan laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia merdeka yang bersatu, mengingatkan pula semboyan ‘bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh’, perkataannya itu berpengaruh juga atas pandangan saya.”

Paparan di buku itu bisa menggambarkan perubahan pemahaman Hatta bahwa tujuh kata untuk menjalankan syariat bagi orang Islam itu malah bisa mengancam keberlangsungan hidup republik di masa depan. Sementara itu, di satu sisi, keputusan soal tujuh kata itu sudah ditetapkan secara bulat di sidang BPUKI, 22 Juni 1945. Hatta pun bertindak cepat.

Esok paginya, 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai di gedung Voksraad, Pejambon, Jakarta, Hatta mencegat Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk berdiskusi. Dia anggota PPKI dari Aceh. Kepada pemuda lulusan Sekolah Hukum Universitas Leiden itu, Hatta menjelaskan tentang urgensi perubahan dalam tujuh kalimat tersebut.

Namun, di sisi lain, Hatta juga menyadari bahwa ide itu tak akan mudah diterima anggota PPKI lain, khususnya dari kubu Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Karena itu, Hatta meminta Hasan melobi Ki Bagus agar setuju menghapus tujuh kata yang selain tercantum di pembukaan, juga di Pasal 1 UUD 1945, itu.

Alasan Hatta memilih Hasan, karena dia berasal dari Serambi Mekkah, sedangkan Hatta hanyalah seorang nasionalis yang belum tentu didengar argumennya oleh Ki Bagus. Hasan menyangggupi permintaan itu. Hanya sepuluh menit dia dan Ki Bagus berdiskusi.

”Alam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air perlu persatuan yang bulat dan semua golongan untuk menghadapi musuh bersama, jangan sampai Belanda memecah belah kita dan mempergunakan golongan lain melawan golongan Islam dan sebagainya,” kata Hasan, seperti dikutip dalam buku yang dia tulis, Gubernur Sumatera dari Aceh ke Pemersatu Bangsa”, yang diterbitkan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 1999.

Hasan memberikan alasan, semua pihak ingin Nusantara merdeka, bukan berperang satu sama lain. Bila tujuh kata itu tetap dicantumkan, bisa-bisa nanti yang lain juga minta sesuai dengan keyakinannya. Karena itu, yang penting saat itu adalah kebebasan bagi bangsa Indonesia.

Urusan aturan bisa dibicarakan kembali. Apalagi, dalam pasal peralihan UUD 1945 antara lain disebutkan, undang-undang dasar dalam tempo 10 tahun akan ditinjau kembali. ”Yang penting merdeka dulu. Setelah itu, terserah kita mau dibawa ke mana negara ini,” kata Hasan. Singkatnya, rapat PPKI pun menyepakati, tujuh kata itu diubah menjadi ”Yang Maha Esa” di belakang kata “Ketuhanan”.

Sentuhan kecil yang dilakukan Teuku Muhammad Hasan itu berdampak pada republik hingga sekarang. Hasan berani meredam isu agama, menghindari tercabiknya Republik Indonesia menjadi bagian-bagian yang tak akan pernah bisa bersatu. Rasa nasionalismenya lebih tebal dari semangat golongan.

Bisa dikatakan, pemikiran dan perjuangan Hasan berlawanan dengan pemikiran para ulama dari kampungnya. Umumnya, para cerdik pandai Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menghendaki pendirian negara sendiri berdasarkan syariat Islam.

Kesadaran kebangsaan Hasan ditempa saat dia menimba ilmu di Leiden dan menjadi aktivis Perhimpunan Indonesia (PI). Di Belanda, Hasan bertemu banyak tokoh cerdas anggota PI, seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat, dan Nasir Datuk Pamuntjak. Dalam perkembangannya, PI merupakan organisasi yang menemukan gagasan tentang nasionalisme dan keindonesiaan.

Jiwa kebangsaan Hasan lebih condong mengakui dasar negara Pancasila dibandingkan dengan gagasan mendirikan negara Islam. Ia menjadi tokoh yang mengutamakan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek seperti gagasan pendirian negara Aceh (DI/TII ) yang diprakarsai rekannya, Daud Beureueh. Kendati mendapat banyak kecaman dari ulama di PUSA, Hasan tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui PPKI.

***

Teuku Muhammad Hasan lahir di Desa Peukan Set, Landscap Pineung, Pidie, Aceh, 4 April 1906. Pendidikan pertamanya di Volksschool (Sekolah Rakyat) di Lampoh Saka, Pineung-Pidie, Aceh, 1914-1917. Tahun 1924, ia masuk sekolah berbahasa Belanda, Europeesche Lagere School (ELS), dilanjutkan ke Koningen Wilhelmina School (KWS) di Batavia.

Hasan kemudian masuk Rechtschoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum). Pada usia 25 tahun, Hasan memutuskan melanjutkan studi ke Leiden. Dari kampus iitu, Hasan mendapat gelar meester in de rechten (master of laws) pada 1933.

Kembali ke kampung halaman, Hasan punya banyak kegiatan. Ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah. Juga ikut memelopori berdirinya organisasi Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh) yang bertujuan membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu bersekolah.

Selain itu, Hasan menjadi komisaris organisasi pendidikan bernama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak, yang bertujuan mendirikan sekolah rendah berbahasa Belanda seperti Hollandsch-Inlandsche School. Hasan pun mendirikan Perguruan Taman Siswa di Kutaraja pada 11 Juli 1937.

Dengan pengalaman itu, Hasan memutuskan pergi ke Batavia dan bekerja sebagai pengawai di Afdeling B, Departemen Van Onderwijsen Eiredeienst atau Departemen Pendidikan. Tahun 1938, Hasan kembali ke Medan untuk bekerja di kantor Gubernur Sumatera sampai tahun 1942.

Pada era penjajahan Jepang itu, antara tahun 1942 dan 1945, Hasan tetap berada di Medan dan menjabat sebagai Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri. Ketika Jepang hendak angkat kaki dari Aceh pada 1945, Hasan terpanggil untuk bergabung dengan para nasionalis di Jakarta. Pada 7 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota PPKI yang diketuai Ir. Soekarno.

***

Setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 disahkan, dipilih presiden dan wakil presiden oleh Komite Nasional Indonesia, lalu dibentuk Provinsi Sumatera, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat sebagai gubernur pertama Sumatera pada 22 Agustus 1945. Saat pengumuman itu, Hasan sudah berada di Medan. Pengangkatan itu diterimanya melalui telegram.

Namun, sebagai perintis di negeri yang baru, Hasan juga tak serta-merta bisa langsung memimpin. Menurut Dr. phil. Ichwan Azhari, Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, beberapa waktu setelah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak semua daerah tahu dan menyambutnya dengan gembira.

Begitu pula di Medan. Salah satu alasannya, pada zaman itu, Medan masih dikuasai kesultanan dan tentu sultan memiliki kedaulatan. ”Mereka ragu mengakui ada negara Indonesia,” kata Ichwan.

Para sultan di Sumatera juga tak punya kesepakatan dengan Soekarno. ”Di zaman itu, para sultan bertanya, apa itu Indonesia? Lalu, apa yang akan didapat jika bergabung dengan Indonesia?” Ichwan Azhari memaparkan. ”Tak mengherankan, pada saat gubernur pertama Sumatera berkunjung ke istana, malah dicuekin Sultan Deli.”

Ichwan melanjutkan, saat Teuku Muhammad Hasan datang ke Medan dan Jakarta sudah mengangkat seorang gubernur baru di Provinsi Sumatera, Hasan tidak berani langsung mengumumkan kepada masyarakat di sana bahwa dia gubernur pertama Sumatera yang diangkat Presiden Republik Indonesia. ”Secarik kertas pengangkatan itu hanya disimpan di saku bajunya,” tutur Ichwan.

Namun, lambat laun, karena masyarakat Sumatera mendukung Republik Indonesia, Hasan pun mulai berani menekan kesultanan di Medan agar menerima republik yang baru. Suatu kali, Kamis 4 Oktober 1945, istana Kerajaan Deli berkabung karena Sultan Deli, Amaloedin Sani Perkasa, wafat.

Pembesar Jepang dan wakil Pemerintah Hindia Belanda diterima dengan hormat di Istana Deli. ”Namun saya, Gubernur Sumatera, tidak diterima sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia. Saya ditempatkan di sudut ruangan istana oleh petugas protokol,” ujar Hasan mengenang.

Tetapi sambutan rakyat yang berdiri di halaman Istana Deli kepada rombongan Gubernur Sumatera saat turun dari Istana Deli lebih hangat. Melihat wakil Pemerintah Republik Indonesia itu, mereka memekikkan salam kebangsaan, ”Merdeka!”

Sebaliknya, sebagai tanda berkabung, di halaman istana dikibarkan bendera Belanda setengah tiang. ”Saya minta diganti dengan bendera Merah-Putih kepada protokol Istana Deli,” kata Hasan. Sosialisasi tentang negara kesatuan itu kemudian membuat beberapa raja menyatakan bergabung. Sultan Siak Indrapura, Syarif Kasim bin Hasim Abdul Jalil Syaifruddin, meletakkan jabatannya dan menyerahkan negerinya serta harta bendanya kepada Republik Indonesia.

***

Semangat nasionalisme Hasan berlanjut saat ia menjabat sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, sekitar tahun 1951. Hasan mengadakan studi yang menyimpulkan perlunya nasionalisasi hasil minyak Sumatera Utara sebagai sumber devisa. Selain itu, selama ini Indonesia tidak memperoleh bagian yang wajar dari perusahaan minyak asing berdasarkan perjanjian dan sistem pembayaran pajak yang berlaku.

Hasan juga menganggap kelompok perusahaan tambang tiga besar –Shell, Stanvac, dan Caltex– menerima pendapatan lima kali lebih banyak daripada yang dilaporkan. Ia berpendapat, hal itu disengaja agar harga minyak mentah lebih murah dari yang semestinya. Selain itu, perusahaan-perusahaan minyak tadi sengaja mempertinggi ongkos operasinya secara tidak wajar.

Dalam negosiasi perusahaan minyak asing itu, diusulkan pembagian keuntungan berdasarkan pola 50:50. Namun usul ini ditampik Hasan karena dikhawatirkan biaya operasi di-mark-up menjadi lebih tinggi. Hasan kemudian mengajukan usul balasan agar hasil produksi minyak di Indonesia dibagi antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan minyak asing atas dasar sama banyak.

Selanjutnya, melalui Panitia Negara Urusan Pertambangan, Hasan berhasil menasionalisasi beberapa perusahan minyak asing menjadi Permina (1957) dan Pertamin (1961). Dua perusahaan ini adalah cikal bakal Pertamina.

***

Pernah suatu kali, saat Hasan tak lagi memiliki jabatan politis, sekitar tahun 1955, Hatta menawarinya jabatan duta besar di Mesir. Namun tawaran itu ditolak dengan tegas. “Tidak mau, buat apa hidup di negeri orang? Saya sudah merasa cukup bahagia hanya menjadi seorang rakyat biasa, tapi merdeka di negara yang sudah merdeka,” ujarnya.

Hingga akhir hayatnya, Hasan memilih menjadi orang merdeka. Warisan terakhirnya adalah didirikannya Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh. Hasan memang tak berhenti hanya membebaskan dirinya sendiri dan negerinya, melainkan juga terus berusaha membebaskan anak-anak bangsanya.

Mukhlison S. Widodo, dan Averos Lubis (Medan)

 

Majalah GATRA Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia Edisi 41 / XVIII 22 Agu 2012

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s