HUKUM

Pencoleng Pupuk dalam Karung yang Ditukar

Sindikat penyelundup pupuk bersubsidi dibekuk di Depok dan Surabaya. Kebocoran distribusi rawan penyelundupan. Benarkah oknum yang mengatasnamakan petani ikut bermain?

Berbalut setelan safari kelir cokelat muda, Menteri Pertanian Suswono melakukan serangkaian peninjauan lapangan, Selasa pekan lalu. Setelah mengunjungi Mapolsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat, ia langsung meluncur ke sebuah gudang di Jalan Ancol Barat, kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Di dua tempat ini, perhatian Suswono tertuju pada tumpukan karung plastik berisi pupuk bersubdisi yang diduga diselewengkan menjadi pupuk nonsubsidi. “Ini melukai petani karena saat mereka sedang butuh pupuk, justru terjadi kelangkaan,” kata Suswono.

Terbongkarnya aksi kejahatan ini bermula dari razia di jalan tol Jagorawi Kilometer 16, Cimanggis, Depok, Oktober lalu. Pada saat itu, anggota patroli jalan raya menjaring empat truk Fuso. Keempat truk itu mengangkut 70 ton pupuk urea bersubsidi dari tempat penampungan di Jampang, Sukabumi, menuju gudang penampungan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Diduga, setelah ditukar dengan kantong nonsubsidi, pupuk itu akan diselundupkan dan dijual ke perkebunan di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Setelah mengembangkan penyelidikan ke gudang penampungan, polisi menemukan tumpukan 700 ton pupuk bersubsidi yang kemasannya ditukar dengan karung pupuk nonsubsidi. Menurut Suswono, dari setiap 100 ton pupuk yang dipalsukan itu, para pencoleng medapat untung Rp 200 juta.

Setiap hari, setidaknya 300 ton pupuk bersubsidi keluar dari Sukabumi. Pupuk ini, menurut Kepala Polsek Cimanggis, Ajun Komisaris Firman Andreanto, seharusnya didistribusikan ke petani di wilayah Jawa Barat dengan harga jual Rp 1.600 per kilogram. Begitu tiba di gudang Sunda Kelapa, karung pupuk bersubsidi itu ditukar dengan karung tanpa merek. Oleh sindikat, pupuk itu lalu dijual Rp 3.600 hingga Rp 3.800 per kilogram. Pemalsuan ini, menurut Firman, sudah terjadi lebih dari tiga tahun.

Pada saat ini, penyidik telah menetapkan tersangka Charles dan Didik. Dua lelaki berumur 32 tahun ini adalah penerima barang di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Sedangkan dalang pemalsuan, Ricky dan Jimy, masih diburu polisi.

Kata Suswono, penyelewengan pupuk bersubsidi itu juga dibekingi aparat TNI. Oknum anggota TNI yang diduga terlibat penyelundupan itu, menurut siaran pers Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, berinisial J. Ketika tertangkap polisi, lelaki berpangkat kopral itu sedang mengemudikan salah satu truk. Ia telah diserahkan polisi ke Sub-Denpom Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

***

Oktober lalu, Reserse Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur juga berhasil membongkar kasus penyelewengan pupuk urea bersubsidi di wilayahnya. Ketika itu, mereka menemukan gudang penyimpan pupuk urea bersubsidi di Lumajang. Penemuan ini, menurut Humas Polda Jawa Timur, AKBP Suhartoyo, bermula ketika polisi mendapati 680 karung pupuk bersubsidi mencurigakan yang diangkut truk bernomor polisi N-8719-UY. “Petugas menguntit truk itu sampai ke gudang di Lumajang,” ujar Suhartoyo.

Ketika gudang pupuk itu dibongkar, polisi menemukan barang bukti berupa 350 ton pupuk nonsubsidi. Ada pula 400 karung kosong berlabel pupuk PKT, 500 karung kosong berlabel pupuk Kujang, satu mesin jahit karung, satu timbangan, dan satu ayakan.

Penyelewengan itu, menururt Suhartoyo, dilakukan dengan cara memindahkan pupuk urea bersubsidi ke dalam karung pupuk nonsubsidi. Gudang milik tersangka berinisial ALG –sebut saja Aman– itu dipakai sebagai tempat untuk menukar karung. Denga cara itu, menurut Suhartoyo, Aman mendapat keuntungan dari selisih harga pupuk subsidi dan nonsubsidi. Pada saat itu, harga pupuk urea nonsubsidi adalah Rp 3.640 per kilogram, sedangkan pupuk urea subsidi Rp 1.600 per kilogram. “Jadi, ALG bisa mendapatkan untung sekitar Rp 2.040 per kilogram,” tutur Suhartoyo.

Rupanya, setelah bersalin karung di gudang milik Aman, pupuk bersubsidi itu dikirim ke sebuah pabrik milik AND –sebut saja Andri– di Probolinggo. Tapi Andri masih berperan sebagai perantara. Sebab ia menjual lagi kepada SNJ –sebut saja Soni– seorang pemimpin perusahaan di Probolinggo. Soni-lah yang menjual kembali pupuk itu kepada petani. Kejahatan ini, kata Suhartoyo, dilakukan para tersangka sejak tahun 2005.

Dari gudang milik Soni, polisi menyita satu truk, 1.150 ton pupuk, 605 karung, dan 17 timbangan. Pada saat ini, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12/1992 tentang Sumber Daya Tanaman, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, serta Pasal 1 sub 3-e jo Pasal 6 ayat (1) huruf d jo huruf d-2 ayat (3) jo Pasal 3 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana ekonomi.

Rita Triana Budiarti, dan M. Nur Cholish Zaein (Surabaya)

Merah Muda Anti-Penyelewengan
Penyelewengan 770 ton pupuk urea bersubsidi produksi PT Pupuk Kujang Cikampek, Oktober lalu, adalah kasus penyelewengan pupuk terbesar yang pernah terungkap. Sayangnya, dari 9,8 juta ton pupuk bersubsidi yang diproduksi pada 2011, data jumlah yang diselewengkan belum dimiliki Kementerian Pertanian.

Penyelewengan itu, menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto, terjadi akibat selisih harga yang sangat tinggi antara pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi. Selain itu, di beberapa daerah, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga kurang baik.

Penentuan kuota pupuk subsidi, kata Gatot, dilakukan berdasarkan usulan dari tiap kabupaten. Usulan itu lantas dibawa ke provinsi, lalu dibawa ke pusat. Jumlah pupuk bersubsidi yang akan diproduksi kemudian ditetapkan pemerintah dan DPR. Pemerintah lalu membagi-bagikan subsidi itu ke beberapa pabrik pupuk sesuai dengan kapasitas produksi masing-masing pabrik.

Kapolsek Cimanggis Ajun Komisaris Firman Andreanto menyebutkan, di wilayahnya, penyelewengan pupuk bersubsidi terjadi karena kebocoran distribusi pupuk di tingkat agen dan distributor besar. Sebab, menurut dia, pengawasan produsen sudah lepas setelah keluar dari gudang penyimpanan pupuk PT Kujang Cikampek. Penyidikan polisi menyimpulkan, pengawasan pengedaran pupuk bersubsidi itu terlalu longgar.

Selama ini, Gatot menjelaskan, pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). “Pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana untuk KP3,” katanya. Tapi, tanpa sokongan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten, KP3 tidak bisa bekerja maksimal. Ironisnya, sejumlah daerah justru tidak mengalokasikan dana itu. “Akibatnya, peredaran pupuk dan pestisida tidak terkontrol dengan baik,” Gatot menambahkan.

Penyebab lainnya, kata Gatot, penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani untuk alokasi pupuk belum sepenuhnya baik. Bisa jadi, sejak awal RDKK sengaja direkayasa agar mendapatkan jatah pupuk lebih banyak daripada kebutuhan sebenarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo, juga menyiratkan adanya permainan dalam penentuan RDKK itu. Sebab, menurut dia, produsen dan distributor telah diikat dengan surat perjanjian jual-beli. “Barangkali saja ada oknum yang menamakan petani,” ujarnya kepada Averos Lubis dari Gatra.

Untuk mencegah penyelewengan, mulai tahun ini, pupuk bersubsidi akan diberi warna merah muda agar berbeda dari pupuk nonsubsidi. Kementerian Pertanian, menurut Gatot, juga akan berupaya mengecek kembali RDKK.

Rita Triana Budiarti dan Haris Firdaus

Majalah GATRA Edisi 9 / XVIII 11 Jan 2012
 

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s