HUKUM

Kemenangan Petani di UU Perkebunan

Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan. Pasal tersebut dinilai kerap disalahgunakan perusahaan perkebunan untuk mengkriminalisasi petani lokal dan masyarakat adat. Buah keberhasilan perjuangan petani.

Vitalis Andi gembira. Bersama tiga rekannya sesama petani –Japin, Sakri, dan Ngatimin– ia berhasil menyingkirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menakutkan petani dan masyarakat adat. Lewat judicial review yang mereka ajukan terhadap Pasal 21 beserta penjelasan serta Pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-undang itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi keinginan tersebut.

Dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin pekan lalu, majelis hakim MK menyatakan, dua pasal yang dimohonkan uji materiil oleh Vitalis cs itu bertentangan dengan prinsip negara hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon,” ujar Ketua MK, Moh. Mahfud MD. Dua pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 21 mengatur larangan bagi setiap orang merusak perkebunan, menggunakan tanah perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Sedangkan Pasal 47 mengatur sanksi pidananya. Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan, ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 5 milyar bagi seseorang yang terbukti melakukan perusakan kebun dengan sengaja. Ayat 2 menyebut ancaman hukuman dua tahun enam bulan dan denda Rp 2,5 milyar bagi seseorang yang terbukti melakukan perusakan kebun akibat kelalaian.

Menurut Vitalis, dianulirnya Pasal 21 dan Pasal 47 oleh MK itu merupakan kado kemenangan bagi para petani dan masyarakat adat yang rentan menjadi korban kriminalisasi menggunakan dua pasal karet tersebut. “Sekarang para petani, masyarakat adat, dan rekan-rekan aktivis tidak perlu lagi takut dipenjara. Teruslah berjuang menuntut keadilan,” ujar Vitalis, petani yang berasal dari Desa Bantan Sari, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Disebut pasal karet karena dalam implementasinya, dua pasal itu mudah disalahgunakan aparat penegak hukum. Hanya karena kesalahan sepele, petani bisa mudah diseret ke meja hijau. Biasanya dipicu sengketa tanah antara perusahaan perkebunan dan petani lokal atau masyarakat adat.

Sejak UU Perkebunan disahkan pada 2004, banyak petani dan masyarakat adat yang dijerat dengan pasal tersebut. Perusahaan perkebunan berdalih sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah untuk mengelola tanah itu menjadi perkebunan. Sedangkan petani lokal atau masyarakat adat mengklaim tanah tadi sebagai milik leluhur mereka.

Berdasarkan catatan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), pada tahun lalu tercatat ada 120 orang yang menjadi korban pasal karet itu. Mereka umumnya berasal dari daerah perkebunan, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. “Sebagian korban sudah divonis bersalah, antara lain para pemohon (Vitalis cs),” ujar aktivis SPKS, Mansuetus Darto.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Gatra, Vitalis cs menjadi korban Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan gara-gara memprotes kesewenang-wenangan yang dilakukan perusahaan perkebunan. Pada Februari lalu, Vitalis dan Japin divonis setahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Kalimantan Barat. Sakri divonis hukuman percobaan lima bulan penjara oleh PN Blitar, Jawa Timur. Berikutnya, Ngatimin divonis satu tahun penjara oleh PN Tebing Tinggi Deli, Sumatera Utara.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menjelaskan, tindakan okupasi tanah atau penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya terjadi sejak penjajahan Belanda. Ketika itu, Pemerintah Belanda memanjakan para pemilik modal dengan memberikan banyak konsesi tanah dalam bentuk hak erfpacht. Sayangnya, objek tanah hak erfpacht ini sering tidak jelas batas-batasnya. Akibatnya, ada sejumlah tanah hak erfpacht yang berada di tanah ulayat dan tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan hukum adat. Inilah yang memicu konflik antara pemilik hak erfpacht dan masyarakat adat.

Menurut MK, konflik-konflik tanah yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan itu sangat mungkin disebabkan tidak jelasnya batas tanah. Maka, MK berpendapat, tidak tepat jika orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat dijerat dengan sanksi pidana dan denda seperti diatur dalam Pasal 47 UU Perkebunan. Seharusnya konflik-konflik itu, menurut MK, diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah. “Putusan MK ini menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional masyarakat adat yang dilindungi UUD,” kata Andi Muttaqien, kuasa hukum Vitalis cs.

Dalam pandangan pakar hukum pidana Hermansyah, putusan MK itu sudah tepat. Ia menilai, selama ini Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan disalahgunakan perusahaan perkebunan untuk mempertahankan hak mereka dengan mengabaikan hak masyarakat adat. Padahal, hak masyarakat adat dilindungi dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. “Isi pasal itu pada intinya menyebut negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,” ujar pengajar ilmu hukum di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, itu kepada Gatra.

Dukungan terhadap putusan MK itu juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR, E. Herman Khaeron. “Kami bersyukur, MK mengabulkan,” kata Herman. Diakuinya, isi UU Perkebunan itu cenderung menguntungkan pengusaha dan ada indikasi seperti pesanan pengusaha. Inilah yang kemudian membuat kepentingan petani semakin terpinggirkan. “So much order (begitu banyak pesanan),” katanya.

Pandangan berbeda datang dari Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Fadil menilai putusan MK itu kurang tepat bila ditinjau dari perspektif perkebunan, terutama kelapa sawit. Klaim-klaim yang merugikan petani selama ini, menurut Fadil, terjadi karena dorongan dan motivasi yang tidak sepenuhnya diperjuangkan petani. “Banyak ditunggangi,” ungkapnya. Ia khawatir, dihapusnya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan itu menimbulkan ketidakpastian untuk iklim investasi dan usaha.

Sujud Dwi Pratisto dan Sandika Prihatnala

Nasib Pilu Petani Penggarap
Sekitar 100 orang dari sejumlah kelompok usaha tani dan organisasi petani di Sumatera Utara berkumpul di halaman gedung DPRD Tingkat I Medan, Sabtu lalu. Dalam aksi demonya, mereka terus bersorak-sorai menyampaikan tuntutan: dituntaskannya masalah perebutan lahan petani dan kriminalisasi petani oleh perusahaan perkebunan di Sumatera Utara. “Saya dianiaya ketika bersama kelompok usaha tani berjuang melawan penyerobotan tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan,” kata Lasiyo, petani yang menjadi korban kriminalisasi, kepada Gatra.

Sekitar tahun 1984, Lasiyo bercerita, ia diculik beberapa orang bertubuh tegap. Tubuh Lasiyo dijadikan sansak tinju oleh para penculik itu. Akibatnya, sekujur tubuhnya terluka parah. Bahkan kaki kirinya mengalami infeksi sehingga harus diamputasi. “Saya lupa pada tanggal berapa tepatnya peristiwa itu terjadi. Namun, pukul 05.30, saya diculik orang bertubuh tegap yang membawa saya ke suatu tempat dan memukuli saya tanpa ampun,” ujar Lasiyo.

Penderitaan akibat konflik dengan perusahaan perkebunan juga dialami Boru Sitanggang. Ibu dua anak ini sehari-hari bekerja sebagai petani kacang tanah dan cabe di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak. Menurut dia, okupasi sering terjadi antara pemilik kebun dan petani penggarap. “Pernah, ketika sudah mau panen, kami harus meninggalkan lahan yang sudah kami tanami sayuran atau buah-buahan,” katanya. “Sedihnya lagi, aku minta agar panenku jangan dirusak. Eh, malah mereka rusak secara brutal.”

Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi 47 / XVII 5 Okt 2011
 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s