LAPORAN KHUSUS

Dewan Keamanan Nasional: Mengerdilkan Polri, Membangkitkan TNI-sentris?

RUU Keamanan Nasional dinilai banyak mengandung pasal multitafsir dan berpotensi melanggar HAM. Masalah keamanan akan menjadi kewenangan Dewan Keamanan Nasional. Polri akan dikerdilkan? Publik perlu mengawal ketat agar proses legislasinya berlangsung objektif.

Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), yang penyusunan naskah awalnya sempat berlarut-larut, boleh saja telah menggelinding ke meja anggota dewan di Senayan, Jakarta. Tapi pihak-pihak yang menginginkan RUU usulan pemerintah itu cepat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang sebaiknya jangan banyak berharap dulu. Sebab RUU itu bukan tak mungkin akan terkatung-katung cukup lama karena berbagai hal.

Pihak legislatif menegaskan bahwa RUU itu belum menjadi agenda utama untuk dibahas di Komisi I DPR. Buktinya, sejak RUU itu diterima DPR, Mei 2011, baru pada Senin lalu Komisi I mengadakan lagi pertemuan untuk membicarakan RUU tersebut. Itu pun, menurut Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, bukanlah rapat resmi, melainkan rapat internal antar-anggota Komisi I. Dalam rapat itu, ”Kami masih mempelajari drafnya,” kata Hayono kepada Averos Lubis dari Gatra.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Tb. Hasanuddin, berbicara lebih gamblang. Menurut Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini, ada beberapa pasal yang secara substantif perlu dicermati. ”Ini agar tidak melanggar HAM, tidak membelenggu kebebasan pers, tidak berbenturan dengan undang-undang lain, dan jangan sampai disalahgunakan sebagai abuse of power,” kata Hasanuddin.

Dalam Pasal 54 huruf (e), misalnya, dicantumkan bahwa ada kuasa khusus yang dimiliki unsur kamnas, yakni untuk menyadap, menangkap, memeriksa, dan melakukan paksaan. ”Nah, itu kan sudah jelas melanggar HAM,” kata Hasanuddin pula. Kemudian ada Pasal 59 yang akan menjadi lex spesialis, semacam payung bagi undang-undang lain. Padahal, tidak ada undang-undang yang mengatur suatu undang-undang dapat menjadi payung bagi undang-undang lain. Karena itulah, Komisi I akan lebih dulu mendengarkan pandangan berbagai pihak sebelum memulai pembahasannya.

Dari luar Senayan, penolakan pun kembali datang dari berbagai elemen masyarakat. Pengamat masalah militer dan kepolisian Hermawan Sulistyo, misalnya, menilai RUU itu masih multitafsir dan tidak konsisten. RUU itu juga tidak mendefinisikan ancaman keamanan yang mungkin dihadapi. Menurut Hermawan, penanganan keamanan seharusnya tetap menjadi urusan polisi, sebagaimana sudah diatur undang-undang. ”RUU itu belum dibutuhkan. Tidak ada situasi gawat darurat,” katanya.

Sisno Adiwinoto, pensiunan bintang dua Polri, juga bicara galak. Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini mengatakan, RUU Kamnas itu tidak diperlukan, mengingat akar masalah gangguan keamanan selama ini bukan pada institusi yang menjaga keamanan. ”Sumber masalah keamanan adalah masalah politik. RUU ini kalau dibilang baik, ya, baik. Tapi lebih baik nggak ada RUU ini,” kata Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia itu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Terlepas apakah kemungkinan Sisno ”mendapat pesanan” dari Mabes Polri atau tidak, yang jelas suara Sisno itu ”polisi banget”. Dia juga seakan ingin memperlihatkan sikap penolakannya yang konsisten, kendati tak berdinas aktif lagi di kepolisian. Sekadar menyegarkan ingatan, Sisno termasuk petinggi Polri yang terang-terangan menolak keras ketika RUU itu digulirkan lagi dan menjadi polemik panas pada 2007.

Jamak bila Polri terkesan sebagai pihak yang paling meriang atau bahkan meradang dengan adanya RUU Kamnas itu. Maklum, RUU itu memuat usulan aturan-aturan yang mengerdilkan peran Polri yang begitu menonjol selama ini. Misalnya aturan menyangkut kewenangan dalam bidang keamanan yang selama bertahun-tahun ini digenggam Polri dengan kuat berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kelak, bila RUU itu disahkan, kewenangan itu menjadi milik Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang diketuai presiden, dengan ketua hariannya pejabat setingkat menteri. Anggota DKN terdiri dari kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Lalu Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta lembaga pemerintah non-kementerian.

Dalam RUU itu disebutkan pula, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan semua perangkat negara dan komponen masyarakat. Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Nah, menilik Polri kelak hanya diletakkan sebagai anggota DKN bersama sejumlah besar instansi lain, wajarlah jika timbul pemikiran bahwa wewenang Polri akan dipereteli melalui RUU itu.

***

RUU Kamnas yang draf akhirnya diselesaikan pada 30 Maret 2011 ini bergulir penuh dengan lika-liku revisi dan polemik panas. Mulanya, RUU ini bertajuk RUU Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg), yang disusun Kementerian Pertahanan pada 2004. Tahun 2005, sedianya akan diajukan ke DPR bersama-sama 16 RUU lainnya, tapi RUU Hankamneg ini batal diajukan. Penyebabnya, ada penolakan keras dari Polri.

Tentangan keras dari Polri itu telah mencuat ketika proses penyusunan mulai melibatkan sebuah focus group discussion. Anggota forum diskusi ini terdiri dari kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BIN, serta TNI dan Polri.

Diskusi mulai berlangsung alot ketika pembahasan draf memasuki fase tentang perlunya pasal yang mengharuskan Polri diletakkan di bawah departemen (sekarang kementerian), suatu wacana yang bergulir sejak awal tahun 2000, tak lama setelah Polri dipisahkan dari TNI. Pada fase ini, pihak Polri menentang keras. Inilah yang kemudian menjadi embrio konflik terbuka mengenai RUU Kamnas.

Pada awal 2006, wacana RUU Hankamneg itu kembali digulirkan. Hanya saja, namanya diubah menjadi RUU Keamanan Nasional. Pihak Kementerian Pertahanan akhirnya siap menyerahkan draf akhir RUU itu ke DPR per Januari 2007. Ketika itu, Polri kembali meradang, bahkan mengancam akan menyusun RUU Kamnas tandingan.

Maklumlah, kendati tak ada pasal yang mengatur penempatan Polri di bawah suatu departemen, dalam RUU itu dominasi Polri dalam masalah keamanan nasional bakal ”direcoki” TNI. Polri pun secara resmi menolak karena menilai draf tersebut berusaha mengembalikan paradigma lama dan merombak total semua produk reformasi.

Sebelum sampai ke tangan DPR, draf RUU itu bocor ke tangan kalangan LSM dan sejumlah akademisi. Keadaan pun makin gaduh. Protes berhamburan. Alasannya yang paling pokok, RUU itu dinilai terlalu TNI-sentris. Memang, dari 70 pasal yang tertuang dalam draf RUU pada waktu itu, sekitar 30 pasal mengatur kewenangan TNI selaku penanggung jawab keamanan nasional.

Bahkan ada 10 pasal yang secara khusus mengatur pelibatan TNI. Seperti Pasal 56 (dalam penanganan terorisme, TNI wajib mengambil langkah-langkah kongkret untuk menjamin keselamatan dan kehormatan negara) dan Pasal 59 (penanganan kejahatan lintas negara oleh TNI merupakan tugas pelibatan TNI).

Juga Pasal 62 yang berbunyi: “Pelibatan TNI dalam membantu tugas pemerintah di daerah atas permintaan kepala daerah.” Pasal ini menjadi sorotan tajam, mengingat di negara mana pun, yang boleh memerintah militer adalah pejabat di level pemerintah pusat, bukan level pemerintah daerah.

Polemik yang kian memanas itu membuat pemerintah melimpahkan pembahasan dan penyusunan kembali draf RUU ini ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukkam). Pada pertengahan 2008, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengkaji draf tersebut, kemudian hasil kajian dalam bentuk rancangan akademis tentang sistem keamanan diserahkan kepada Menko Polhukkam.

Lantas, pada 2009, Kementerian Pertahanan menggodok penyusunan draf RUU Kamnas yang baru dan rampung pada Maret 2011. RUU Kamnas ini dinyatakan tidak lolos dalam Program Legislasi Nasional 2010. Draf RUU ini kemudian diajukan ke DPR pada Mei 2011. Merespons pengajuan draf RUU ini, Komisi I DPR menunggu masukan dari masyarakat terkait substansi RUU tersebut. Sejumlah tokoh menyampaikan komunike bersama agar dilakukan perombakan total terhadap RUU itu.

Sempat mereda, polemik RUU Kamnas bergulir kembali pekan lalu, menyusul sosialisasi RUU itu yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut peneliti senior pada Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, polemik itu meletup karena frekuensi pembuat keputusan menyangkut keamanan nasional belum sama. ”Gelombang belum sama dan penafsiran bermacam-macam,” kata Kristiadi.

Dalam situasi riuh-rendah polemik itu, Direktur Program Imparsial, Al Araf, turut angkat bicara. Ia mencermati, setidaknya ada 15 pasal dari 60 pasal dalam RUU Kamnas yang dinilainya bermasalah ataupun multitafsir. Misalnya, selain Pasal 54 huruf (e) menyangkut kewenangan khusus unsur DKN yang akan mengancam criminal justice system di Indonesia, ada pula Pasal 17 yang menyangkut ancaman yang definisinya sangat luas.

Menurut Araf, pasal itu akan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam HAM. ”Bisa saja kelompok buruh, kelompok mahasiswa, kelompok tani yang berdemo dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional,” kata Al Araf.

***

Di luar persoalan pasal-pasal yang dinilai bermasalah tadi, draf RUU Kamnas yang baru ini relatif mereduksi kesan TNI-sentris, sebagaimana yang sangat terasa pada draf versi lama. Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono menegaskan, RUU ini tidak akan memberikan penguatan wewenang TNI, juga tidak memangkas kewenangan Polri. Menurut Agus, RUU Kamnas ini justru membantu Polri dalam mengatasi masalah keamanan. ”Tugas Polri tetap, hanya ditata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pas. Begitulah kira-kira,” kata Agus.

Staf ahli bidang pertahanan Kementerian Pertahanan yang juga Ketua Tim Perumus RUU Kamnas, Mayor Jenderal (purnawirawan) Dadi Sutanto, menyatakan hal serupa. Katanya, RUU ini untuk mengoordinasikan berbagai institusi dalam menjaga keamanan nasional. Sama sekali tidak mengurangi kewenangan institusi bersangkutan menyangkut tanggung jawab keamanan. ”Tidak ada yang dipereteli. Kewenangan Polri dan TNI tetap,” katanya.

Pernyataan-pernyataan itu mungkin sedikit menghibur Polri. Apalagi Polri, seperti diatur dalam Pasal 30 ayat (2), masih mengemban wewenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Pihak Mabes Polri pun sepertinya berusaha terlihat cool. ”Bagi kami, sepanjang RUU itu tidak mengurangi kewenangan Polri, ya, tidak masalah,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

Berbeda dari Saud, Sisno Adiwinoto tegas menyatakan bahwa RUU itu Kamnas tidak mendesak. ”Materinya bisa dibilang dangkal, agak ngawur,” katanya kepada Gatra. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, cenderung menilai gerenengan Sisno itu boleh jadi cerminan sebenarnya dari Polri. Neta pun dapat memakluminya, mengingat RUU itu tetap saja mengesankan pengurangan kewenangan besar Polri di bidang keamanan, terutama ketika menghadapi situasi darurat, di mana kendali penanganannya dipegang DKN.

Di samping itu, Neta menangkap kesan bahwa munculnya RUU Kamnas itu, antara lain, dilatarbelakangi kecemburuan TNI terhadap Polri sebagai lembaga dengan kekuasaan besar yang sulit dikontrol. Dalam banyak kasus, Polri yang berada langsung di bawah presiden begitu berkuasa, arogan, dan kerap pula bentrok dengan TNI. Sehingga, kata Neta, TNI mungkin menginginkan Polri harus dikontrol atau kewewangannya dipangkas. Inilah pula yang diduga membuat Polri tetap gusar, meski draf RUU Kamnas telah direvisi sedemikian rupa.

Menurut Neta, jika sasarannya dimaksudkan juga untuk mengontrol Polri, maka RUU Kamnas itu bukanlah obat mujarab untuk memperbaiki sikap dan perilaku buruk Polri. Neta bahkan berpendapat, Polri di bawah naungan DKN bisa jadi malah menimbulkan penyakit baru. ”Bukan mustahil muncul masalah baru yang lebih ruwet,” kata Neta.

Pandangan netral yang lebih berpijak pada hukum dan kondisi riil Indonesia disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji. Menurut Indriyanto, RUU Kamnas itu memang diperlukan. ”Tetapi, apakah ini mendesak atau tidak? Ini kan masih menjadi polemik,” ujarnya.

Bagi Indriyanto, persoalan utamanya adalah fenomena inkonstitusionalitas RUU itu, bila kewenangan atas masalah keamanan nasional diserahkan kepada DKN. Pasalnya, menurut Indriyanto, sudah menjadi pijakan legalitas bahwa masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi wewenang Polri.

Indriyanto mengingatkan, penegakan hukum secara universal selalu diberikan kepada kepolisian. Ia khawatir, kalau masalah keamanan ditarik menjadi porsi DKN yang di dalamnya antara lain ada unsur TNI, Polri, dan kejaksaan, akan mengundang tanda tanya bagi publik. ”Nanti timbul pertanyaan publik, apakah DKN menyerupai lembaga Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) di era Orde Baru?” kata Indriyanto.

Seakan tak hendak berpolemik panjang, Tb. Hasanuddin menganjurkan agar semua pihak tidak saling curiga dulu. ”Karena RUU ini milik publik, siapa pun boleh mengajukan masukan ketika proses pembahasan nanti,” kata Hasanuddin. Ayo, kita kawal!

Taufik Alwie, Bernadetta Febriana, Gandhi Achmad, Andya Dhyaksa, dan Birny Birdieni

Beberapa Pasal Krusial RUU Keamanan Nasional (Draf 30 Maret 2011)
Pasal 10 Status keadaan keamanan nasional berkaitan dengan status hukum dan tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi: a. tertib sipil; b. darurat sipil; darurat militer; dan perang.

Pasal 16 Ayat (1). Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya.

Pasal 17 Ayat (1). Ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas: a. ancaman militer; b. ancaman bersenjata; ancaman tidak bersenjata

Ayat (2). Jenis ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai bentuk ancaman.

Ayat (3). Perkembangan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ancaman potensial dan ancaman aktual.

Ayat (4). Ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 20 Unsur keamanan nasional terdiri atas: Tingkat Pusat yang meliputi: a. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam UU Kementerian Negara; b. TNI; c. Polri; d. Kejaksaan Agung; e. Badan Intelijen Negara; f. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; g. Badan Nasional Narkotika; h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; I. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait

Pasal 22. Ayat (1). Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional.

Pasal 25 Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas: a. merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional; b. menilai dan menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman; menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman; d. mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional; e. menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; f. menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan keamanan nasional.

Pasal 54 Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi: a. Pengawasan melekat; b. Pengawasan eksekutif; c. Pengawasan legislatif; d. Pengawasan publik; e. Pengawasan penggunaan kuasa khusus.

Penjelasan Pasal 54 huruf (e) Kuasa khusus yang dimiliki oleh unsur Keamanan Nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap, dan melakukan tindakan paksa sah lainnya.

Pasal 59 Ayat (1). Pada saat berlakunya UU ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Ayat (2). Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169) dicabut

Majalah GATRA Edisi 11 / XVIII 25 Jan 2012
 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s