NASIONAL

Kemelut Berlarut Pembangunan Gereja

Karena aksi penolakan warga, pembangunan gereja di sejumlah daerah menjadi kemelut yang berlarut-larut. Di lain pihak, pemerintah daerah cenderung pro-masyarakat mayoritas dan tidak bisa bertindak tegas.

Acara kebaktian Ahad lalu itu, apa boleh buat, berlangsung di halaman gereja di bawah rintik hujan. Sulit untuk mengatakan ritual ibadah jemaat Gereja HKBP Syalom Aurduri, Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi, itu berjalan khusyuk. Betapa tidak, tenda plastik warna biru tempat mereka bernaung tak sepenuhnya mampu menepis buliran air hujan. Belum lagi suara berisik air hujan yang menghantam tenda.

Untung saja, suara Pendeta Bernard T.P. Siagian, MTh, yang memimpin ibadah ituterdengar cukup lantang. Di samping itu, sejumlah personel polisi yang berjaga-jaga turut memberi ketenteraman bagi jemaat. Dalam khotbahnya, Bernard Siagian menyinggung soal penyegelan gereja mereka. ”Kita tunggu saja sampai kapan mereka kuat. Mereka pasti akan menyerah,” kata Pendeta Bernard.

Bernard tak menyebut secara jelas siapa ”mereka” yang dimaksud. Namun para jemaatnya mahfum, ”mereka” yang dimaksud tak lain massa Perwakilan Masyarakat Penyengat Rendah dan Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto. Ya, gara-gara demo Masyarakat Penyengat Rendah, Bambang Priyanto langsung menerbitkan surat yang berbuntut penyegelan gereja mereka, baik yang lama maupun yang sedang dibangun.

Tragisnya, penyegelan yang tertuang dalam surat Wali Kota Jambi tanggal 14 Desember 2011 itu berlangsung hanya sehari sebelum perayaan Natal 25 Desember lalu. Tak ayal, prosesi misa Natal ketika itu terpaksa dilangsungkan di halaman dekat gereja tanpa persiapan berarti. Para jemaat memegang payung, berlindung dari siraman hujan yang memang kerap turun di penghujung tahun.

Jemaat kaum ibu tampak meneteskan air mata, menatap gereja mereka yang disegel. Pendeta Resort J. Lumbangaol mencoba menenangkan jemaatnya, meminta mereka sabar dan tabah. Meski berlangsung di halaman, tanpa tenda pula, misa Natal itu berlangsung cukup khidmat. ”Semua prosesi kebaktian berjalan seperti biasa, tak ada yang dipotong,” kata Resort Lumbangaol kepada Gatra, usai memimpin misa Natal, 25 Desember silam.

Keputusan Wali Kota Jambi menyegel Gereja HKBP Syalom Aurduri itu dipicu aksi demo puluhan warga yang mengatasnamakan Perwakilan Masyarakat Penyengat Rendah, 28 November lampau. Selain berdemo di lokasi gereja yang sedang dibangun, massa yang dipimpin H. Raden Abdus Shomad S. itu juga mendatangi kantor DPRD Kota Jambi. Massa memberi tenggat 15 hari agar pembangunan gereja itu dihentikan. ”Kalau dalam 15 hari tidak dihentikan, kami yang bertindak,” kata Abdus Shomad.

Menurut Abdus Shomad yang bekerja sebagai pengawas sekolah madya di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, sejak 1997 aktivitas gereja di Kelurahan Penyengat Rendah tidak diterima masyarakat. ”Seratus persen masyarakat di sini (Penyengat Rendah) adalah muslim. Jadi, kalau mereka (panitia pembangunan gereja) mengaku mendapatkan KTP nonmuslim, itu berarti manipulasi,” kata Abdus Shomad kepada Gatra.

Buntut aksi demo itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi langsung mengambil sikap pro-pendemo yang merupakan masyarakat mayoritas, dengan menerbitkan surat pelarangan pembangunan gereja baru, sekaligus pelarangan beribadah. Gereja itu pun disegel, dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hendra Ambarita, Sekretaris Panitia Pembangunan Gereja HKBP Syalom Aurduri, menampik tudingan Abdus Shomad bahwa aktivitas gereja mereka sejak 1997 tidak pernah diterima masyarakat setempat. Menurut Hendra, gereja lama yang terbuat dari kayu berdiri secara sah sejak 1997. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor 153 Tahun 1995, tanggal 26 Desember 1995. Aktivitas gereja itu, kata Hendra, juga tak pernah diusik warga.

Belakangan, gereja itu mulai lapuk, sehingga diputuskan dibangun gereja baru yang lebih kokoh dan permanen. Lokasinyasekitar lima meter dari bangunan lama, juga berupa rawa. Tanah untuk bangunan baru ini merupakan hibah, sedangkan tanah gereja lama hanya pinjaman dari jemaat. Proses penimbunan dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2008. Pada 2010, panitia mulai mengurus IMB sambil membangun gereja pelan-pelan.

Menurut Hendra pula, panitia berhasil mengumpulkan 30 KTP nonmuslim sebagai salah satu syarat pembangunan gereja. Nah, sejak pembangunan gereja permanen berlangsung, barulah datang berbagai aksi penolakan yang berujung penyegelan. Sejak itu, jemaat gereja pun turun drastis, dari 2.000-an menjadi hanya 100 orang yang masih setia mengikuti kebaktian.

Bagi Hendra Ambarita, sebetulnya ada dua persoalan terpisah, tapi dipaksakan dipukul rata. Yakni masalah IMB untuk pembangunan gereja baru dan izin beribadah gereja lama yang dikantongi sejak 1997. ”Kami sudah menghentikan kelanjutan pembangunan gereja (baru), tapi kenapa aktivitas beribadah juga dilarang? Kalau dibilang aktivitas kami meresahkan, Anda bisa lihat sendiri. Gereja dikelilingi hutan, jauh dari permukiman warga. Saya kira, yang resah hanya monyet,” kata Hendra Ambarita, masygul.

Hendra menegaskan, pihak gereja akan terus berjuang sampai hak mereka untuk beribadah terpenuhi. ”Kami heran, pemkot melarang kami beribadah. Apakah kami ini (menganut) ajaran sesat?” kata Hendra lagi. Menurut Hendra, pada 11 Januari, pihak gereja telah mengajukan surat keberatan kepada Pemkot Jambi. Jika surat itu belum dijawab juga, pihak gereja akan menggugat pemkot ke pengadilan tata usaha negara. Jemaat berencana pula menggelar ibadah bersama di depan kantor wali kota, sebagai bentuk protes atas penyegelan gereja itu.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, H.A.R. Sayuti, mengatakan bahwa penyegelan itu sudah berdasarkan hukum. Menurut Sayuti, sesuai dengan laporan masyarakat dan hasil verifikasi, timnya menyimpulkan bahwa rumah ibadah itu, baik bangunan lama maupun yang baru, tidak memiliki izin apa pun. Juga tidak mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukuan Umat Beragama (FKUB) Jambi. ”Selagi tidak mengantongi izin, tidak akan kami rekomendasikan,” ujar Sayuti.

Wali Kota Bambang Priyanto belum bisa dimintai komentarnya. Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, H. Daru Pratomo, mengatakan bahwa persoalan ini sedang dikaji secara mendalam. Tapi ia mengelak memaparkan lebih jauh mengenai hasil kajian itu. ”Saya kan baru seminggu menjabat sebagai sekda. Jadi, saya belum memahami betul persoalan ini. Kita tunggu saja proses berikutnya,” kata Daru Pratomo.

Ketua Forum Pemuda Bangsa, LSM yang mengadvokasi kasus ini, Tomando Sihite, prihatin atas kasus penyegelan gereja ini. Lebih-lebih, dari 57 gereja di Kota Jambi, sebanyak 37 di antaranya tidak mengantongi IMB karena pengurusannya sangat sulit. ”Bukan tidak mungkin penyegelan gereja di Jambi akan terjadi kembali dalam waktu dekat,” kata Tomando.

***

Kisruh pembangunan gereja di negeri ini, yang umumnya berawal dari penolakan warga, kerap terjadi. Penolakan pun tidak hanya terbatas pada pembangunan gereja Protestan seperti sering terjadi, melainkan juga mulai menyasar pembangunan gereja umat Katolik. Kasus anyar adalah persoalan pembangunan Gereja Paroki Ibu Teresa di kawasan Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Pada penghujung tahun lalu, ribuan warga dari berbagai ormas keislaman berdemo menentang pembangunan gereja itu. Menurut seorang pentolan pengunjuk rasa, aksi penentangan ini dilakukan karena perizinan gereja itu tak sesuai: izin mendirikan sekolah, tapi kenyataannya membangun gereja. Akibat penentangan ini, jemaat gereja terpaksa beribadah di halaman Sekolah Trinitas, yang juga bangunan sementara Paroki Ibu Teresa. Mereka beribadah di bawah penjagaan polisi.

Samsi Darmawan, seorang umat paroki itu, menuturkan bahwa Paroki Ibu Teresa terbentuk sekitar tahun 2002. Samsi sendiri mengaku menjadi umat di paroki itu sejak 1996. ”Pada waktu itu masih berupa stasi Henrikus yang berpusat di Paroki St. Arnoldus di Bekasi,” ujarnya kepada Gatra.

Seingat Samsi, sejak 30 Juni 2001, umat mulai mendapat tempat khusus untuk misa di lantai III Sekolah Trinitas, hingga akhirnya Paroki Ibu Teresa terbentuk. Samsi menuturkan, selama ini pihak paroki menyewa ruangan sekolah itu untuk dijadikan tempat ibadah mereka. ”Karena minta izin membangun gereja tidak dikasih-kasih sampai sekarang,” kata Samsi, memendam kecewa.

Baik umat Paroki Ibu Teresa di Bekasi maupun umat HKBP Syalom Aurduri di Jambi sama-sama mengharapkan kisruh pembangunan gereja mereka bisa cepat terselesaikan dengan baik Tapi naga-naganya harapan itu masih jauh, jika merujuk pada kisruh pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di kompleks Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, yang masih terkatung-katung hingga kini. Dua lembaga negara, Mahkamah Agung (MA) dan Ombudsman, ikut turun tangan, tapi tak juga membuahkan hasil.

Setiap melaksanakan kebaktian, jemaat GKI Yasmin terpaksa berpindah-pindah tempat di bawah pengawalan polisi. ”Ibadah Minggu tetap harus dilakukan. Cuma, kami sering berpindah-pindah karena kami takut ancaman,” kata juru bicara GKI Yasmin, Bona Sijalingging. Memang aksi massa yang mengusik ketenangan jemaat ini beribadah bisa saja terjadi sewaktu-waktu, seperti pada 22 Januari lalu. Saat itu, para jemaat dibuat pontang-panting.

Kisruh GKI Yasmin sudah terbilang lama, yakni sejak Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor berdemo minta pembatalan pembangunan gereja itu pada 1 Oktober 2006 atau selang tiga bulan setelah IMB GKI Yasmin dikeluarkan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Pemkot Bogor.

Tapi, merasa mengantongi IMB, pihak gereja pun mulai melakukan pembangunan pada Januari 2007. Aksi demo penentangan makin marak, yang berujung dibekukannya IMB GKI Yasmin pada 14 Februari 2008. Pihak gereja menggugat ke PTUN Bandung dan dikabulkan. Pada 4 September 2008, majelis hakim PTUN memutuskan bahwa pembekuan IMB harus dicabut, yang diperkuat dengan PKMA pada 9 Desember 2010.

Persoalan ini makin berlarut-larut karena pihak pemkot keukeuh dengan pencabutan IMB itu. Dasarnya adalah ditemukannya pemalsuan tanda tangan dukungan warga. Pada 20 Januari 2011, Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis bersalah kepada Munir Karta, pemalsu tanda tangan dukungan yang dijadikan pijakan IMB. Tapi pihak gereja menyangkal, bukan berkas itu yang dijadikan lampiran permohonan IMB.

Pada Maret 2011, Wali Kota Bogor, Dani Budiarto, mencabut pembekuan IMB itu sesuai dengan putusan MA, tapi disusul dengan pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011. Wali Kota Bogor menawarkan pindah lokasi. Usul ini didukung Mabes Polri. ”Solusinya, umat Gereja Yasmin harus pindah. Sebab, bila tidak pindah, akan terus terjadi demo lanjutan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

Giliran pihak gereja yang keukeuh bertahan. ”Kami akan tetap berjuang mempertahankan hak beribadah di tempat ini,” kata Bona Sinalingging. Sembari menunggu ”keajaiban”, jemaat GKI Yasmin tetap aktif beribadah, meski terpaksa berpindah-pindah. Sikap ngeyel ini mengundang kegeraman warga yang menentang mereka. Pada 22 Januari lalu, massa mendemo acara ibadah Minggu.

Sepekan berselang, jemaat GKI Yasmin menggelar aksi damai di depan Istana Presiden di Jakarta. Pendeta Simanjuntak dalam orasinya meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan suara mereka. ”Supaya beliau dibuka hati dan pikirannya untuk mengayomi,” kata sang pendeta.

Presiden pun terketuk, lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, untuk segera menuntaskan kasus itu. Menteri Gamawan lantas mengutus Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Andi Tanribali Lamo, untuk menggelar pertemuan dengan Wali Kota Dani Budiarto. Selain dihadiri unsur muspida, pertemuan itu juga dihadiri ketua DPRD setempat serta perwakilan MUI dan FKUB Bogor.

Menurut Ade Sarip, Asisten Wali Kota Bogor Bagian Tata Praja Pemerintah, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya mengurai polemik pendirian GKI Yasmin. Dalam pertemuan itu, Dani Budiarto menjelaskan pertimbangan pencabutan IMB GKI Yasmin. Yakni ada indikasi pemalsuan surat dukungan dan penolakan warga yang sangat kuat. ”Kebijakan ini diambil untuk menghindari konflik dan aksi anarkis berkepanjangan di Kota Bogor,” kata Ade Sarip kepada Ageng Wuri R.A. dari Gatra.

Menurut juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, pihak Kemendagri dalam waktu dekat akan turun langsung ke lokasi, bertemu dengan perwakilan ormas Islam dan Wali Kota Bogor, serta berdialog dengan pihak GKI Yasmin. ”Sesuai dengan arahan presiden kepada Mendagri agar persoalan GKI Yasmin jangan berlarut-larut, harus ada penyelesaian tuntas,” kata Reydonnyzar. Ditunggu nih buktinya!

Taufik Alwie, Anthony, Cavin R. Manuputty, Averos Lubis, dan Jogi Sirait (Jambi)

Majalah GATRA Edisi 15 / XVIII 22 Peb 2012

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s