PENDIDIKAN

Sekolah Umum dengan Kebutuhan Khusus

Sejumlah sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak-anak cacat mental. Banyak yang menilai, mereka berkembang lebih baik di sekolah reguler.

Perawakan Rivalda Tangguh Agung Wijaya memang terlihat sedikit bongsor dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Maklum, Agung lebih tua beberapa tahun. Walaupun telah berumur 10 tahun, ia masih duduk di kelas II Sekolah Dasar Tengah 01 Pagi, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Menurut sang bibi, Amiyati, 35 tahun, sejak usia enam tahun, Agung menunjukkan gejala tunagrahita alias lemah mental. Agung terlihat sering kejang-kejang, sulit diajak bicara dan belajar. ”Kadang-kadang seperti orang idiot,” kata Amiyati. Setelah diperiksa dokter, ketahuan bahwa Agung menderita lemah mental. ”Saya shock mendengarnya. Saya sampai bingung harus bagaimana,” Amiyati menambahkan.

Agung adalah salah satu anak dengan bimbingan khusus (ABK) yang terpaksa mengenyam pendidikan di sekolah reguler. Amiyati mengaku, pihak keluarga sudah berjuang menyekolahkan Agung ke lembaga pendidikan khusus. Namun mereka menyerah. Syukurlah, Sekolah Dasar Tengah 01 mau menerima Agung. Bahkan tanpa biaya sepeser pun. ”Alhamdulillah, ada guru yang mau mengurus dia secara khusus,” ujar Amiyati.

Nasib ABK seperti Agung inilah yang menjadi perhatian Yayasan Halen Keller Internasional. Bekerja sama dengan USAID dan Kementerian Pendidikan, mereka mengadakan riset dengan tajuk “Analisis Gap Pendidikan Inklusif”. Anak-anak tunagrahita, selain menderita lemah mental, menurut juru bicara hasil penelitian Juang Sunanto, juga kerap menderita diskriminasi dalam bidang pendidikan. ”Anak-anak itu terdiskriminasi, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya, yang masih menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat untuk segera diselesaikan,” katanya.

Tujuan penelitian tentang gap pendidikan ini, Juang melanjutkan, adalah untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan inklusif dengan merujuk pada ketentuan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kebutuhan Khusus.

Untuk itu, survei secara khusus ditujukan untuk menganalisis soal pemahaman pendidikan inklusif oleh para penyelenggara seperti guru, kepala sekolah, dan pejabat terkait, soal penerapan pendidikan ini serta bagaimana manajemen program pendidikan ini dijalankan berikut program-program pendukungnya.

Sampel responden, kata Juang, diambil dari enam provinsi. Mulai Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan. Hasil penelitian itu, antara lain, dipaparkan dalam konferensi pers di Hotel Ambhara, Jakarta, Oktober silam. Dari hasil wawancara, yang menarik, ternyata riset menemukan, para anak didik tunagrahita itu secara umum mendapat perlakuan setara (non-diskriminatif) dengan anak-anak normal oleh para guru pembimbung khusus (GPK).

Riset membuktikan, para guru memberikan waktu lebih lama bagi anak-anak lemah mental itu ketika mereka belum paham suatu soal. ”Selain itu, riset juga menunjukkan, peserta didik berkebutuhan khusus ini tidak mendapat perlakuan kasar dari teman sebayanya dalam satu kelas,” ujar Juang.

Dua indikator itu secara langsung juga menggambarkan tingkat mutu pelayanan pendidikan. ”Tetapi, di sisi lain, juga menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar mutu layanan pendidikan inklusif tetap terjaga,” kata Juang.

Namun para guru yang menjadi responden menyatakan, ketersediaan alat bantu masih menjadi masalah besar. Wajar saja karena masing-masing jenis ”tuna” memerlukan peralatan sendiri-sendiri. Mulai tunanetra, tunarungu, hingga tunagrahita. ”Misalnya, anak tunanetra tentu memerlukan buku braille. Begitu juga anak tunadaksa yang membutuhkan modifikasi lingkungan agar mereka dapat bebas dan aman bergerak,” katanya.

Berbagai kebutuhan khusus itulah yang membuat banyak biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ikut terdongkrak naik. Maka, orangtua perlu paham tentang kondisi ini. Apalagi, ”Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan para guru pada sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus yang terdaftar pada sekolah tersebut umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi,” tutur Juang.

Persoalan lainnya yang terungkap menyangkut nasib guru. Ternyata lebih dari 20% pendidik berkebutuhan khusus ini belum mendapat status yang jelas sebagai pegawai negeri. ”Konsekuensinya dari ketidakjelasan status ini adalah gaji yang mereka terima kecil dan tidak tetap,” kata Juang. Sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan ABK, hal ini tentu juga harus diperhatikan karena akan berpengaruh banyak pada mutu layanan pendidikan inklusif.

Juang mengakui, riset itu tidak membahas dampak yang terjadi ketika anak-anak tunagrahita ini bersekolah di sekolah reguler. ”Perkembangan itu memang ada, tetapi sifatnya sangat personal. Tapi secara umum memang belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan itu secara jelas,” katanya.

Namun, menurut pengamatan Ketua Pengurus Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Solo, Tunjung Hanurdaya Soeharso, ”Hasilnya memang positif perkembangannya.” Menurut dia, di sekolah biasa, anak-anak cacat jadi terdorong bersemangat, tak mau kalah oleh anak-anak biasa. ”Kompetisinya jadi bagus dan prestasinya meningkat,” ujar Tunjung.

Menurut dokter asal Semarang ini, hal itu terjadi karena faktor psikologis peserta didik ABK. ”Unsur tidak mau kalah mereka yang menentukan,” katanya. Anak-anak yang telah ”terbiasa” dengan cacatnya atau anak-anak yang sejak lahir memang cacat tak merasa dirinya tidak sempurna. Karena itu, lanjut Tunjung, secara psikologis, potensi mereka juga dapat dikembangkan di tengah lingkungan yang normal. Kondisi itu lebih umum terjadi pada mereka yang menderita tunadaksa atau cacat ragawi. ”Ini memang di luar dugaan,” kata Tunjung.

Selain itu, bagi Tunjung, berkembangnya anak cacat di sekolah reguler juga sesuai dengan program pemerintah tentang sekolah inklusif. Karena itulah, YPAC Solo getol mengadakan kerja sama dengan sekolah reguler dalam mendidik anak. ”Beberapa anak didik YPAC kami juga bersekolah di SMA 6 Muhammadiyah,” tutur Tunjung.

Tren mencampur ABK di sekolah reguler memang terjadi di sejumlah tempat. Data yang dikumpulkan Helen Keller Internasional menunjukkan, untuk DKI Jakarta saja, ada 591 ABK yang dididik di sekolah reguler. Jumlah terbanyak ada di Sulawesi Selatan, yakni 6.513 anak didik (lihat: Sebaran Pendidikan Inklusif).

Namun Melly Budhiman, dokter spesialis kejiwaan anak sekaligus pakar penyakit autisme, mengingatkan, jangan buru-buru menyekolahkan anak cacat di sekolah reguler. ”Tentu saja itu tergantung kondisi dan kemampuan anak tersebut, apakah ringan atau berat,” kata Melly.

Apalagi untuk penyakit yang agak berat seperti autisme. ”Misalnya saja, jika anak itu belum tertata perilakunya, tidak mungkin masuk ke sekolah umum,” ujar Melly. Selain itu, tingkat psikologis anak juga harus mampu mengikuti instruksi, berkomunikasi, dan mengerti konsep. ”Di samping kemampuan IQ mereka harus cukup untuk dapat mengikuti pelajaran,” katanya.

Lagi pula, menurut Melly, pada saat ini banyak sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan khusus anak cacat. ”Tetapi banyak juga guru yang tidak dididik menangani anak kebutuhan khusus dengan baik,” ujarnya. Apalagi untuk penyakit yang agak berat seperti autisme. Penyelenggaranya harus benar-benar dari kalangan profesional. ”Memang ada juga sekolah yang nekat menerima anak autis, tapi mereka dibiarkan saja tidak dididik,” kata Melly.

Akhirnya memang kembali berpulang pada anak didik sendiri. Untuk kasus Agung, bisa jadi sekolah umum tepat untuk berkembang. Agung butuh ruang untuk bersosialisasi dan bergaul dengan dunia normal. Kini terhitung empat tahun sudah Agung menikmati pendidikan sekolah umum.

Walau tidak banyak, menurut Amiyati, Agung menunjukkan perkembangan yang berarti, sudah dapat berkonsentrasi dan mau belajar. ”Alhamdulillah, saya belum kepikiran mau pindahin Agung. Biar sementara di sini saja sekolahnya,” kata Amiyati. Belajar yang giat, nak!

Nur Hidayat, Sandika Prihatnala, Arif Koes Hernawan, dan Averos Lubis

Sebaran Pendidikan Inklusif 2011
Aceh DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan
ABK di SLB 1.615 904 6.451 10.561 14.012 3.001
ABK di Sekolah Reguler 814 591 1.415 771 2.885 6.513
GPK 64 20 _ 37 263 114
SLB Negeri 15 9 27 36 61 22
Swasta 33 82 275 495 603 33
Total 48 91 302 531 664 55
Sekolah Penyelenggara PI
TK __ __ 1 __ 1 __
SD 66 132 149 160 165 231
SMP __ 26 17 __ 17 16
SMA __ 6 33 __ 6 __
Total 66 164 200 160 189 257
Sumber: Helen Keler Indonesia, Kementerian Pedidikan dan Kebudayaa

– ABK = anak bimbingan khusus
– GPK = guru pembimbing khusus
– SLB = sekolah luar biasa


Majalah GATRA Edisi 11 / XVIII 25 Jan 2012

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s