NASIONAL

Mencari Hidup di Persinggahan

Kebanyakan pengungsi Rohingya menjadikan Indonesia sebagai persinggahan menuju negara-negara penerima suaka. Mereka rata-rata berstatus tahanan imigrasi, sejumlah lainnya mengantongi status pengungsi dari UNHCR.

Mondsharif dari Myanmar berkisah. Suatu ketika pada 1998, atas perintah orang-orang berseragam militer, para pemuda Rohingya berdiri berjajar. Mereka dipaksa menggali lubang yang cukup untuk ukuran tubuhnya sendiri, lalu ditembak mati.

Apa yang menjadi pencetus peristiwa pembunuhan massal atas para pemuda Rohingnya saat itu, Mondsharif mengaku tidak tahu. Bagi pria Rohingnya kelahiran Myanmar, 19 Agustus 1969, ini, semua bermula pada Ramadan tahun yang sama. Saat itu, masjid tempatnya menunaikan ibadah salat magrib tiba-tiba dilempari batu dari arah luar. “Gaduh sekali,” ujarnya.

Sejak itu, hidup Mondsharif tidak pernah sama. Konflik meluas, rumah-rumah kaum muslim Rohingnya dibakar, nyawa berjatuhan. Ia hidup dalam ketakutan. Bersama 80 orang etnis Rohingya lainnya, Mondsharif mengungsi ke hutan, sampai ke Thailand, dan menetap secara tidak legal di “negeri gajah putih” itu selama 11 tahun.

Di Thailand, ia hidup sebagai kuli bangunan, sembari kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Mondsharif tercatat delapan kali ditangkap polisi karena tidak memiliki paspor. Ia lantas dikembalikan ke Myanmar oleh otoritas Thailand, dan selalu kembali ke Thailand ketimbang hidup dalam ancaman di Myanmar.

Setelah cukup lama kucing-kucingan, Mondsharif mencoba peruntungan di Malaysia sembari mencari kepastian statusnya sebagai pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setahun di negeri jiran itu, ia dengar dari seorang tenaga kerja Indonesia bahwa di Indonesia ada perwakilan PBB. Mondsharif dan kawan-kawannya pergi ke Indonesia, mendatangi kantor badan PBB yang mengurus pengungsi (UNHCR) di Jakarta. “Kami diminta sabar,” katanya.

Terkatung-katung di Jakarta, pada 13 Januari 2012, mereka mendatangi kantor imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di kantor imigrasi, mereka ditempatkan di sebuah sel bersama 13 pengungsi dari berbagai negara. Tak ada pekerjaan atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan. Hanya makan dan istirahat.

Mondsharif mengaku tidak ingin hidup di Indonesia, “Susah cari pekerjaan,” tuturnya. Inginnya tinggal di Selandia Baru. Untuk itu, entah sampai kapan ia harus menunggu. Menurut Kasi Detensi Bagian Deportasi, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Rudiara, ada lima orang Rohingnya yang ada di sel keimigrasian. ”Tapi, minggu depan, kami akan kirimkan mereka ke Medan. Di sana banyak rekan mereka sesama Rohingnya,” kata Rudiara.

***

Di Medan, sejak 1 Agustus lalu, ratusan pengungsi Rohingnya ditampung di sebuah rumah berhalaman luas di bilangan Jalan Pasar 3, Padang Bulan, Medan. Mereka tinggal bersama para pengungsi dari Afghanistan dan Bangladesh. “Kami mencari suaka, sebab di negara asal kami mengalami tindakan kekerasan dan tidak merasa aman tinggal di negara sendiri lantaran konflik sekte atau suku,” ujar Muhammad Alam, pengungsi Rohingya, dengan bahasa Indonesia terbata-bata.

Alam mengaku meninggalkan Myanmar menuju Medan, tiga tahun lalu. Kedua orangtua Alam tercecer di Myanmar. Dua hari lalu, Alam menelepon ke Myanmar. Ia mendapat kabar bahwa sang ayah kena terjangan peluru pada kakinya, sedangkan sang ibu baik-baik saja.

Alam mengaku ingin kembali ke Myanmar untuk menemui orangtuanya. Tapi, menurut dia, pihak imigrasi di Medan masih belum mengizinkannya pulang. “Selalu dikatakan pihak imigrasi, surat-surat untuk kepulangannya sedang diproses dan harus menunggu,” ujarnya.

Selain di Medan, pengungsi Rohingya pun menempati Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Jalan Slebes, Belawan, Sumatera Utara. Jumlahnya 26 pengungsi –termasuk anak-anak– asal Negara Bagian Rakhine Utara, Myanmar Barat, yang masuk ke perairan Belawan setelah sempat tinggal beberapa tahun di Malaysia. “Kami minta perlindungan di negara ini. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saudara-saudara kami dibantai semua,” kata seorang dari mereka yang bernama Mohammad Yamin.

Bersama Yamin, ada Nood. Menurut Kepala Kantor Rudenim Belawan, Purba Sinaga, Nood yang sudah tiga tahun berada di Rudenim itu adalah seorang tentara Myanmar yang lari dari kesatuannya karena, “Tidak sanggup melakukan tindakan kekerasan terhadap suku Rohingya, yang mayoritas memeluk agama Islam.”

Nood pemeluk agama Kristen Protestan. Ayahnya seorang Protestan, sedangkan ibunya memeluk Islam. Menurut Nood, Rohingnya tidak melulu tentang konfrontasi pemeluk Buddha dan Islam, melainkan terkait dengan diskriminasi yang menyebut orang Rohingya bukan warga Myanmar.

Nuansa diskriminasi etnis ini pula yang dikeluhkan Muhammad Hamid, pengungsi lainnya. “Saya sedih disebut warga Bangladesh. Saya Myanmar,” tuturnya.

Kini para pengungsi Rohingya di Rudenim Belawan masih menunggu keputusan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan The International Organization for Migration (IOM). “Dalam beberapa minggu ini akan datang pihak UNHCR dan IOM yang melakuain investigasi kepada teman-teman etnis Rohingya ini,” ujar Purba.

***

Kekerasan terhadap etnis Rohingya sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 1980-an, etnis Rohingya mengalami peminggiran secara sistematis lewat Undang-Undang Kewarnegaraan Myanmar Tahun 1982. Tapi eskalasi kekerasan itu makin parah pada Juni lalu, setelah sekelompok pria Rohingya memerkosa seorang wanita Buddha hingga menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran.

Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan para pengungsi Rohingya itu. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia menunjukkan, pada 5 Agustus 2012, jumlah deteni (orang asing penghuni Rudenim yang telah mendapat keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi) Rohingya di Indonesia mencapai 417 orang. Jumlah ini terdiri dari deteni yang tinggal di Rudenim sebanyak 203 orang dan di luar Rudenim sebanyak 214 orang.

Direktur Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Djoni Muhammad, memprediksi bahwa jumlah itu akan terus bertambah. Menurut Djoni, muslim Rohingya yang masuk ke Indonesia lebih dahulu pernah tinggal di Malaysia (mayoritas sebagai imigran gelap). ”Beberapa bisa berbahasa Melayu,” Djoni menjelaskan kepada Mira Febri Mellya dari Gatra.

Hingga saat ini, resminya pihak imigrasi hanya dapat menampung muslim Rohingya di 13 Rudenim yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti tahanan imigrasi, para pengungsi dari etnis Rohingnya itu mendapat jatah makan, tempat tidur, fasilitas kesehatan, dan kamar mandi. Sebagai penghuni Rudenim, imigran Rohingya diperlakukan sama dengan imigran asal negara lain, mereka mendapat anggaran Rp 25.000 per hari untuk makan tiga kali.

Dalam waktu berjalan, para imigran itu akan diverifikasi oleh UNHCR. Kemudian yang lolos verifikasi mendapat status refugee (pengungsi), memegang kartu izin UNHCR, dan diperbolehkan tinggal di tempat-tempat yang telah ditentukan. ”Biaya hidupnya ditanggung oleh IOM,” Djoni memaparkan.

Berstatus sebagai pengungsi di Indonesia bukan berarti para muslim Rohingya itu mendapat izin untuk bekerja dan tinggal selamanya di negara ini. Mereka menunggu untuk disalurkan ke negara ketiga (Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika) dan menjadi warga negara di sana atau dipulangkan ke negara asalnya.

Seperti imigran Rohingya yang menghuni Rudenim Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dalam misi kemanusiaan pribadi, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mencatat bahwa dari 82 imigran Rohingnya di Rudenim Tanjungpinang, ada 19 orang yang telah mendapat status pengungsi dari UNHCR.

Kepada Haris Firdaus dari Gatra, Jumhur mengatakan bahwa orang-orang Rohingnya itu mengeluhkan soal kebebasan. Karena selama masih tinggal di Rudenim, status mereka adalah tahanan. “Seenak-enaknya di tahanan, ya, enakan bebas, dong. Ini hal yang sangat manusiawi,” ujarnya sembari melanjutkan bahwa secara hukum, imigran Rohingnya yang telah berstatus pengungsi UNHCR itu bisa dibebaskan dari Rudenim.

Di lain pihak, Wakil Presiden ACT (Aksi Cepat Tanggap –LSM domestik yang sejak tahun 2009 ikut membantu imigran Rohingya di Aceh), N. Imam Akbari, mempertanyakan nasib pengungsi Rohingya di Indonesia yang terlalu lama tinggal dalam ketidakpastian. ”Di negara lain satu-dua bulan sudah jelas nasib kedepan mereka, tapi di sini masih terkatung-katung,” kata Imam kepada Umaya Khusniah dari Gatra.

***

Meski telah berstatus pengungsi UNHCR, untuk lolos uji di negara ketiga bukanlah perkara mudah. Ditambah lagi, masyarakat Rohingya adalah penganut Islam yang kukuh. Sementara itu, negara ketiga bukan terdiri dari kaum muslim sebagai mayoritasnya. Karena itulah, secara pribadi, Djoni berpendapat agar Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menerima kaum Rohingya di sana. ”Mereka kan mayoritas muslim, mungkin lebih mudah diterima dan menjadi tenaga kerja di sana,” ujar Djoni.

Lebih jauh Djoni menjelaskan bahwa Indonesia belum menandatangani konvensi mengenai pengungsi dan pencari suaka. ”Jadi, kita memberi pelayanan masih didasarkan pada rasa kemanusiaan saja. Kami hanya bisa menunggu dan menampung,” tuturnya.

Sebagai antisipasi bertambahnya para imgran dari Rohingya pasca-konflik Juni lalu, pihak imigrasi sedang fokus mencarikan tempat tinggal sementara di berbagai daerah di Indonesia. Namun beberapa pemerintah daerah berkeberatan jika ada etnis Rohingya yang tinggal di wilayah mereka, misalnya, menurut Djoni, di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau.

Pada 20 Juli 2012, sebanyak 23 imigran Rohingya diamankan jajaran Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Mereka ditempatkan di Puncak, Cisarua, sebelum dipindahkan ke Hotel Raja Inn, Jalan Raya Pajajaran Nomor 89, Bogor. “Kita sudah sangat manusiawi memperlakukan mereka,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Andika Haryono, kepada Muhammad Ghufron Hidayat dari Gatra.

Namun, ketika pada 25 Juli dini hari lalu dilakukan pengecekan, semua imigran Rohingya itu tidak ada di tempat alias kabur dari pengawasan dua petugas imigrasi dan empat anggota kepolisian setempat. Satu minggu kemudian, dua imigran Rohingya yang diketahui bernama Rofik, 17 tahun, dan Ibrahim, 16 tahun, menyerahkan diri kepada petugas imigrasi Bogor.

Keduanya mengaku kehilangan jejak rombongannya. Tidak didapat alasan jelas mengapa mereka meninggalkan hotel. “Saya hanya mencari teman,” kata dua orang itu, sebagaimana ditirukan Andika.

Situasi seperti itulah yang menurut Djoni menjadi latar belakang kekhawatiran pemerindah daerah jika para imigran tinggal di luar Rudenim. ”Kekhawatiran itu dapat dimaklumi karena takut efek sosial yang ditimbulkannya,” ucap Djoni.

***

Tidak kerasan tinggal di Rudenim juga dirasakan Jilda Kusi. Imigran Rohingnya yang mengaku sempat tinggal enam bulan di Rudenim Medan ini nekat kabur menumpang pesawat Lion Air menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan harapan dapat lebih mudah menjangkau Australia.

”Ada sejumlah kerabat kami yang sudah berhasil masuk Australia melaui jalur laut dari NTT. Ada juga yang meninggal di laut karena kapal bermasalah. Semuanya sudah takdir. Maju kena, mundur kena,” kata Jilda seraya mengusap air matanya.

Rencana Jilda tidak berjalan mulus. Ia dan beberapa imigran Rohingya lainnya sempat terkatung-katung di Kupang selama satu minggu, sebelum ditangkap aparat Polda NTT pada Kamis pekan lalu. Jilda dan 13 imigran Rohingya lainnya (termasuk seorang bocah berumur tiga tahun dan seorang balita) kini ditampung di kantor imigrasi Kupang. “Rudenim Kupang sudah melebihi kapasitas. Tidak ada jalan lain, kantor kami dijadikan tempat penampungan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Silvester Sili Laba.

Bambang Sulistiyo, Rach Alida Bahaweres, Antonius Un Taolin (Kupang), dan Averos Lubis (Medan)

Marty Natalegawa: Tidak Ingin Penderitaan Rohingya Berlanjut
Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya di Myanmar membuat etnis Rohingnya melarikan diri dan berusaha mencari suaka di negara ketiga. Tak hanya itu. Kejadian tadi juga membuat banyak elemen mengecam tindakan Pemerintah Myanmar yang melanggar hak azasi manusia. Dalam wawancara dengan Bernadetta Febriana dari Gatra, Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, bicara mengenai sikap Pemerintah Indonesia atas aksi yang melanggar perikemanusiaan itu. Berikut petikannnya:

Bagaimana sikap Pemerintah Indonesia terhadap para pengungsi Rohingnya di Indonesia?
Selama ini, kenyataannya, Indonesia senantiasa membantu orang-orang Rohingnya yang melarikan diri dan kemudian tiba di Indonesia. Jumlahnya memang terus berubah karena sebagian dari mereka mulai diproses di negara ketiga. Track record-nya, Indonesia selama ini tidak menutup pintu ketika ada seorang atau satu kelompok membutuhkan perlindungan.

Indonesia memang bukan negara penanda tangan UN Convention on Refugees. Tidak memiliki kewajiban untuk memberikan suaka. Meski demikian, dalam kenyataannya, kita menughormati prinsip tidak dipulangkannya orang-orang itu atau kelompok secara paksa, karena kita mengedepankan asas kemanusiaan. Tapi, karena proses seperti itu kadang makan waktu bertahun-tahun, de facto akhirnya mereka menetap di Indonesia, baik yang di detensi imigrasi maupun di kalangan masyarakat yang dikelola dengan International Organization for Migration (IOM).

Bagaimana posisi dan respons Indonesia atas peristiwa yang menimpa etnis Rohingnya di Myanmar?

Indonesia, lewat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah menyampaikan respons atas kasus Rohingnya pada Sabtu pekan lalu. Intinya, baik sebagai Indonesia maupun keluarga besar ASEAN dan sebagai wujud kepedulian kita pada peristiwa kemanusiaan, kita menyatakan sangat prihatin atas apa yang menimpa etnis Rohingnya di Myanmar. Dan kita tidak ingin melihat penderitaan kelompok Rohingnya ini berkelanjutan.

Apakah keprihatinan ini sudah secara langsung disampaikan kepada pihak Myanmar?

Sudah, kita sudah bertemu dengan Dubes Myanmar di sini, sudah menyampaikan keprihatinan itu dan meminta sesegera mungkin diselesaikan. Kita juga dalam proses untuk mengatur pembicaraan dengan Menlu Myanmar supaya bisa menyampaikan itu secara langsung.

Apakah Indonesia akan menjalin lobi kepada negara-negara ASEAN dan OKI untuk menekan Myanmar?

Tentu masalah ini akan dibahas di OKI yang mengadakan KTT pada 14-15 Agustus nanti. Meskipun agenda utama OKI adalah kondisi di Suriah, kita sudah meminta supaya masalah Rohingnya juga menjadi perhatian.

Di forum OKI nanti, kita tidak bisa semata mengeluh dan prihatin, tetapi kita juga menawarkan solusi. Kita mencoba menawarkan ada delegasi dari negara-negara OKI untuk bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan dan dicari jalan keluarnya. Sementara itu, untuk di ASEAN sudah ada berbagai macam bentuk komitmen untuk penghormatan hak asasi dan lain-lain. Kita jabarkan dalam bentuk yang kongkret.

Majalah GATRA http://arsip.gatra.com/2012-08-06/majalah/

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s