HUKUM

Petaka di Ujung Pisau Bedah

Tiga kasus malpraktek di Tanah Air mendapat sorotan tajam Komisi IX DPR- RI. Ada kasus Raihan yang koma, bayi meninggal, serta ibu paruh baya cacat seumur hidup. Rumah sakit dan dokter dituding hanya berorientasi uang, dan menganggap pasien sebagai barang belaka.

Seandainya kondisi Muhammad Raihan tak separah ini, boleh jadi kunjungan personal Coboy Junior akan membuatnya tersenyum riang, dan mungkin pula bisa mempercepat kesembuhannya. Lantaran kesehatannya demikian buruk, kunjungan boyband cilik dengan personel Kiki, Iqbal, Alvaro, dan Bastian pada Rabu pekan lalu itu tak banyak pengaruhnya, selain membuat Raihan tidur pulas dan berhenti menggeliat menahan sakit.

Namun itu sudah cukup membuat kedua orangtua bocah malang tersebut menitikkan air mata haru. Mereka bersyukur, Coboy Junior mau memenuhi harapan mereka untuk mengunjungi Raihan, mendoakan sekaligus berusaha membangkitkan semangat hidupnya. Menurut sang ibunda, Oti Puspa Dewi, Raihan dalam pandangannya tampak senang dikunjungi boyband yang menjadi idolanya itu.

”Ketika itu, sebelum Iqbal dan kawan-kawan datang, Rai (Raihan) tidur tapi menggeliat kesakitan. Saat Coboy Junior datang, dia tidur lelap seperti tak merasakan sakit apa-apa,” ujar Oti sambil menunggui sang buah hatinya itu, yang sejak November tahun lalu dirawat di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta.

Kondisi Raihan memang sangat parah. Selama tiga bulan ia mengalami koma. Setelah akhirnya sadar, kondisi bocah 10 tahun itu sungguh mengenaskan. Kedua kakinya lumpuh, matanya tak merespons, kemampuan saraf motoriknya lenyap. Sulung dari tiga bersaudara ini hanya terbaring dengan pandangan kosong. Baru belakangan kondisinya sedikit maju. ”Sekarang Rai sudah bisa menggeliat dan merasakan sakit,” Oti menambahkan. Itu saja.

Penderitaan yang menerkam Raihan merupakan buntut dari operasi usus buntu yang dijalaninya di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, September tahun silam. Mulanya Raihan yang periang dan gemar berolahraga ini merasa mual dan muntah-muntah sampai lemas. Besoknya, 22 September, ia dibawa ibunya ke RS Medika Permata Hijau. Waktu itu sang ayah, Muhammad Yunus, sedang berada di Kalimantan.

Raihan didiagnosis menderita usus buntu akut, dan harus segera dioperasi, meski Oti sempat tidak setuju karena belum yakin akan penyakit anaknya. Hasilnya, seperti yang dikhawatirkan Oti, Raihan pun tak sadarkan diri dalam keadaan kritis. Murid kelas V SD yang tinggal di kawasan Srengseng, Jakarta Barat, ini mengalami koma berkepanjangan dan terpaksa melanjutkan perawatan di RSPAD. Belum diketahui pasti penyebab Raihan koma.

Orangtua Raihan sangat terpukul. Mereka menduga, anaknya telah menjadi korban malpraktek. Pihak keluarga memberikan kuasa kepada pengacara Zulfikar M. Rio untuk melanjutkan proses hukumnya. Menurut Zulfikar, pihak keluarga Raihan telah tiga kali melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit, namun tak membuahkan hasil seperti diharapkan.

Karena itulah, pihak keluarga kemudian mengadukan kasus ini ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Desember silam. Laporan senada juga disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Zulfikar, respons dari pihak Dinas Kesehatan DKI cukup baik.

Selasa pekan lalu, pihak RS Medika Permata Hijau akhirnya angkat bicara. ”Betul ini adalah kasus operasi, operasi usus buntu dalam keadaan akut,” kata Dr. Hardiman, direktur rumah sakit tersebut, usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR. Menurut Hardiman, pada pemberian anastesi terjadi reaksi yang disebut dengan kejadian tidak diharapkan atau KTD.

Hardiman mengatakan, pihak rumah sakit sudah melaporkan kasus itu ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Barat, dan telah pula dipanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pihak rumah sakit juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan keluarga pasien dan pengacaranya.

***

Jumlah pasien bernasib buruk seperti Raihan, yang diduga menjadi korban malpraktek, diperkirakan cukup banyak di Tanah Air. Pada 2009, misalnya, menurut data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), tercatat 40 kasus malpraktek. Sayang, data anyar belum diperoleh. Tapi data yang dikumpulkan oleh Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) menunjukkan terdapat 700 kasus dugaan malpraktek kurun 1998-2012.

Jika dicermati, tiga kasus di antaranya merupakan kasus yang menonjol dan masih jadi pembicaraan hangat hingga kini, baik di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Yakni, kasus Raihan di Jakarta, kasus bayi 10 bulan berinisial ED di Kupang, dan kasus Mariani Sihombing di Medan. Dua kasus disebut terakhir masing-masing terjadi pada Februari 2012 dan Mei 2009. Bayi ED meninggal, sedangkan Mariani mengalami cacat permanen pada kandung kemih.

Kisah tragis ED dimulai dengan sakit panas yang dideritanya. Oleh kedua orangtuanya, Pendeta Johnson Dethan dan Mery Lynn Deboer, ED dibawa ke dokter dan mendapat obat flu. Tapi sang bayi tetap panas, bahkan muntah-muntah dan organ pembuangannya mengeluarkan bercak darah. Diagnosis menyimpulkan, sang anak mengalami invaginasi, yaitu bagian usus masuk ke dalam usus di bagian belakangnya sehingga menghambat aliran usus dan aliran darah.

Si bayi menjalani operasi di RS Ibu dan Anak Dedari, Kupang. Tak lama kemudian diketahui hemoglobin si bayi drop sehingga butuh transfusi darah. Lantas perawat menyuntikkan darah sebanyak 50 cc ke dalam vena bayi dalam waktu cukup cepat, bukannya perlahan. Akibatnya, ”Anak kami kejang-kejang dan meninggal,” kata Johnson Dethan.

Petaka yang menimpa Mariani Sihombing, 52 tahun, tak kalah mengenaskan. ”Saya menjadi cacat seumur hidup, kantong kemih tak berfungsi lagi. Setiap bulan saya harus mengganti selang kateter. Karena saya tinggal di Pematang Siantar, saya melakukan perjalanan kurang lebih tujuh jam menuju Medan,” ucap Mariani, masih dengan nada geram.

Kenyataan pahit itu menerkam Mariani usai menjalani operasi pengangkatan rahim di RS Santa Elisabeth Medan. Operasi yang terpaksa dilakukan dua kali itu menyebabkan kandung kemihnya bocor. Mariani pun melanjutkan pengobatan di RSI PGI Cikini, Jakarta. Mariani kemudian mengugat Dokter Hotma Partogi yang mengoperasinya, serta pimpinan RS Santa Elisabeth. Penggugat menuntut ganti rugi Rp 10 milyar. Sidang gugatan ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Medan.

Pengacara RS Santa Elisabeth, J. Siahaan, menampik tudingan malpraktek. ”Keputusan dari MKDKI menyebutkan tidak ada malpraktek,” katanya kepada Gatra. Atas kasus itu, MKDKI melalui keputusan tanggal 5 Maret 2012, hanya mencabut surat tanda registrasi dokter Hotma Partogi selama dua bulan.

Selain menempuh jalur hukum, Mariani membeberkan masalahnya itu ke media massa, juga melaporkannya ke DPR. Berkat kegigihannya menuntut keadilan, kasus dugaan malpraktek yang menimpanya itu mendapat perhatian khalayak dan anggota dewan. Sementara itu, kasus bayi ED pun ikut terangkat bersama kasus Mariani.

Perhatian anggota dewan makin terusik menyusul mengemukanya kasus dugaan malpraktek yang menimpa Raihan. Lantas, Selasa pekan lalu, Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, serta pimpinan RS Medika Permata Hijau, RS Santa Elisabeth Medan, dan RS Dedari Kupang.

Rapat itu berlangsung seru, diwarnai kecaman anggota dewan terhadap ketiga pimpinan rumah sakit. Endang Agustini Syarwan Hamid, misalnya, menuding kalau pihak rumah sakit dan dokter kerap menganggap pasien sebagai barang yang bisa diperlakukan semaunya demi mendapatkan uang. ”Rumah sakit dan dokter hanya mencari uang saja,” ucap politisi Partai Golkar itu, geram.

Menurut pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrani, selain karena orientasi mengejar uang—seringkali dokter memaksa pasien untuk dioperasi meski kadang sebetulnya tak mendesak–kasus malpraktek juga disebabkan kualitas pendidikan dan lulusan fakultas kedokteran yang bervariasi. ”Ini menimbulkan perbedaan perlakuan sehingga hasil akhirnya tak diharapkan,” katanya kepada Gatra.

Ketua YPKKI Marius Widjajarta menyesalkan Indonesia belum jua memiliki standar pelayanan medis, meski telah disusun oleh Kementerian Kesehatan. ”Katanya sosialisasi November 2012, tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Marius. Ia mengatakan, standar pelayanan medis tersebut antara lain mengatur mana pelayanan yang harus diberikan dan yang tidak boleh diberikan. ”Melalui standar pelayanan medis ini pula bisa diketahui mana malpraktek dan mana yang bukan,” ia menambahkan.

Ketiadaan standar pelayanan medis ini, kata Marius, memunculkan definisi tak jelas menyangkut malpraktek. Sehingga di satu sisi membingungkan masyarakat yang hendak menggugat, di sisi lain keadaan tanpa standar ini dimanfaatkan oknum dokter dan pihak rumah sakit, yang sengaja berlindung dari tudingan malpraktek. Apalagi, dalam pengamatan anggota DPR Komisi IX Okky Asokawati, ada upaya kalangan dokter menutup-nutupi kesalahan rekan mereka dalam kasus dugaan malpraktek.

Hasbullah Thabrani juga menuding lemahnya fungsi pemerintah dalam menjamin pelayanan kedokteran sebagai turut menjadi penyebab malpraktek. Untuk mereduksi malpraktek, ia menegaskan, Kementerian Kesehatan haruslah melakukan audit secara random dan melakukan publikasi terhadap pelayanan kedokteran. Dengan demikian, praktek kedokteran akan menjadi terawasi. ”Tujuannya untuk membuat para dokter aware,” kata Hasbullah.

Taufik Alwie, Rach Alida Bahaweres, Averos Lubis (Medan), dan Antonius Un Taolin (Kupang)

Majalah GATRA Edisi 12 / XIX 30 Jan 2013

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s