MEDIA

Kontrol Akses Setara Kampanye Media

Siaran televisi makin rentan disusupi aksi curi start kampanye terselubung politisi. KPI menyiapkan tambahan pengetatan aturan penyiaran dan iklan kampanye. Ambisi media mengeruk profit dan makin banyaknya media yang dimiliki elite politik memperberat beban otoritas pengawasan.

Model trik cerdik politisi memainkan media penyiaran sebagai instrumen kampanye bisa dilihat dalam siaran Radar Cirebon Televisi (RCTV). Media lokal milik Jawa Pos ini, selain menjangkau Cirebon, juga menjangkau sederet kawasan sekitar: Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, serta Brebes dan Tegal. Strategis secara politik. Empat jenis iklan ditawarkan kepada politisi: talkshow, event, running text, dan TV commercial. Program paling laris adalah talkshow dan event. “Karena durasinya lebih lama,” kata Imam Bukhori, Manajer Pemasaran RCTV.

Politisi pemesan terbanyak program RCTV adalah Irianto M.S. Syafiuddin (Yance), mantan Bupati Indramayu dua periode yang kini jadi calon Gubernur (cagub) Jawa Barat usungan Golkar. Yance awalnya jadi sponsor program “Seleksi Ustadz Cilik”. Merasa sukses mendekatkan masyarakat, Yance membiayai program lain: “Ladala (Lawak, Dakwah, dan Lagu)”, “Ngobrol Bareng Yance”, dan “Kontes Tembang Pantura”.

“Saking sering nayangin Yance, kami sampai disebut TV-nya Yance,” ujar Eko Ardie Nugraha, Pemimpin Redaksi (Pemred) RCTV. Jadwal kampanye pemilu kepala daerah (pilkada) Jawa Barat baru dimulai pada 7 Februari nanti, tapi Yance sudah jorjoran buka program baru bernuansa kampanye: “Grebeg Kampung”. Tayang 50 episode. Kandidat gubernur lain juga tergoda untuk pesan program. Ahmad Heryawan, gubernur incumbent, pesan iklan layanan masyarakat. Dua pekan lalu, Rieke Dyah Pitaloka, cagub dari PDIP, bikin talkshow.

Selain cagub, bakal calon wali kota, bupati, hingga anggota DPR untuk daerah pemilihan (dapil) Cirebon dan sekitarnya juga bersusulan pesan program. Herman Khoiron, Wakil Ketua Komisi IV DPR asal dapil Cirebon, membuat program live, festival band antarsiswa SMA. Foto anggota Fraksi Demokrat itu terpampang pada backdrop program.

Nurul Komar, kolega sefraksi dan sedapil Herman, beriklan unik lewat videoklip lagu Wanita Luhur. Komedian itu jadi vokalis. Diputar sehari tiga kali selama setahun. Komar mau jadi calon Bupati Cirebon. Pemred RCTV itu yakin, pada musim menjelang Pemilu 2014 ini, makin banyak politikus yang memesan spot iklan dan program.

Kompetisi cagub Sumatera Utara juga diwarnai kampanye terselubung televisi. Cagub usungan Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, tampil dalam program musik “Dahsyat” di RCTI, Sabtu pagi 5 Januari lalu. Sehari sebelum tampil, Gus mengumumkan acaranya lewat Twitter. Gus Irawan mengenakan batik khas poster kampanyenya: biru plus oranye.

Setelah melantunkan lagu Wali berjudul Yang, Gus Irawan diajak berbincang tentang sepak terjangnya selama menjadi Direktur Bank Sumut. Ia panjang lebar berkisah telah memberi modal usaha mikro kepada 74.000 ibu rumah tangga dan menciptakan 1.000 pengusaha muda tiap tahun. Jadwal pilkada Sumatera Utara sendiri baru dimulai pada 18 Februari nanti.

***

Program televisi yang disponsori politisi untuk kampanye telah dilarang Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilu. Tapi praktek siaran TV dibiayai politisi jadi pemandangan lumrah di banyak TV daerah. Maklum, larangan UU Pemilu tak mencakup pilkada. Wajar bila kontestan pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara leluasa mensponsori program sebelum jadwal kampanye.

Draf Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Penyiaran Pemilu memasukkan larangan program bersponsor untuk kampanye pilkada. Pengesahannya menunggu nota kesepahaman (MoU) antara KPI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Senin 21 Januari lalu, KPU dan KPI membahas MoU itu di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

“Sebelum 31 Januari, kami sudah bisa menandatangani MoU ini,” kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada Mira Febri Mellya dari Gatra. Pada Pemilu 2014 nanti, politisi bukan hanya aktor luar pemesan konten. Makin banyak media dimiliki elite politik. Potensi konflik kepentingan pemilik media dan agenda politik bisa lebih tinggi ketimbang tahun 2009.

Komisioner KPI, Idy Muzayyad, menilai faktor kepemilikan media oleh politisi rentan melanggar aturan. Bukan hanya iklan, juga pemberitaan dan penyiaran. UU Pemilu 8/2012 menyebut tiga kategori publikasi kampanye yang diatur: pemberitaan, penyiaran, dan iklan. “Pemberitaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Berimbang, tidak memihak, dan independen,” katanya.

UU Pemilu memberi mandat kepada KPI dan Dewan Pers sebagai pengawas. Draf Peraturan KPI tentang Penyiaran Pemilu berfungsi melengkapi Peraturan KPU Nomor 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pilkada. UU Pemilu 2012 sudah mengatur banyak aspek publikasi kampanye. Isinya tidak berbeda dengan UU Pemilu 2008.

Sedikit perbedaan terdapat pada pasal sanksi. UU Pemilu 2008 menyebut sanksi, yang salah satunya mencabut izin penerbitan media massa. Pasal itu dicabut Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Salah satu aturan rinci dalam dua UU Pemilu adalah batas maksimum jumlah spot iklan per hari untuk tiap peserta pemilu di media penyiaran. Tapi, untuk iklan di media cetak, tak ada batas maksimum halaman.

KPI akan menambah aturan iklan panjang (advertorial) dan teks berjalan (running text). “Sekarang iklan berkembang lebih beragam. Kalau iklan spot dibatasi 10 kali, tapi advertorialnya tidak dibatasi, tidak adil,” tutur Idy kepada Mira Febri Mellya dari Gatra.

KPI juga menambah aturan siaran debat kampanye, jajak pendapat, dan quick count. “Tidak boleh quick count disiarkan sebelum pencoblosan berakhir,” kata Idy. Papua selesai mencoblos, Aceh baru tiga jam berikutnya. “Tidak boleh disiarkan quick count dari Papua, sementara di Aceh belum selesai. Ini bisa mempengaruhi,” Idy memaparkan. Soal debat, rencana ketentuannya, jika narasumber yang siap tampil baru dari satu parpol, acara harus dibatalkan.

Asrori S. Karni, Ade Faizal Alami, dan Averos Lubis

MK Membatalkan, KPU Menghidupkan
Awal tahun ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis peraturan baru: pedoman pelaksanaan kampanye. Diteken Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pada 10 Januari lalu. Ada kejutan dalam klausul sanksi. Ancaman “pencabutan izin penerbitan media massa cetak” ternyata hidup kembali (Pasal 46 ayat [1]). Padahal, norma “bredel” media itu pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2009, ketika menguji UU Pemilu Nomor 10/2008.

Sanksi itu terkait dengan pengawasan Dewan Pers terhadap media cetak yang melanggar ketentuan berita dan iklan kampanye. Pasal 45 dan 46 Peraturan KPU 1/2013 terlihat copy-paste mentah-mentah dari Pasal 98 dan 99 UU Pemilu 2008 yang dibatalkan MK. Padahal, UU Pemilu terbaru, Nomor 8/2012, yang jadi konsiderans Peraturan KPU 1/2013, tak lagi mencantumkan sanksi bredel.

Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD, saat membaca putusan, empat tahun silam, menyatakan bahwa ancaman sanksi pencabutan izin penerbitan media cetak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. “Sanksi itu tak sesuai lagi dengan kondisi bangsa yang memberi perlindungan kebebasan menyatakan pendapat pasca-reformasi,” begitu bunyi putusan tersebut.

Ancaman cabut izin terbit media cetak juga ganjil. Pasalnya, di era reformasi, tak ada lagi keharusan media cetak mengantongi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Meski dibatalkan MK, sebenarnya sanksi masih bisa diberikan sepanjang mengacu pada UU 40/1999 tentang Pers dan UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Peraturan KPU 1/2013 sudah berusaha mengacu saat merumuskan sanksi. Pasal 45 ayat (2) menyatakan, KPI atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi dengan mengacu pada UU Penyiaran. Tapi, anehnya, Pasal 46 ayat (1) yang merinci “sanksi” tersebut menyisipkan klausul “pencabutan izin penerbitan media massa cetak”, yang tidak ada dalam UU Penyiaran.

Asrori S. Karni

Aturan Sporadis Media Siber
Aturan berita dan iklan kampanye dalam UU Pemilu 2012 tidak menyebut jenis media siber. Hanya dua kategori media yang disebut: cetak dan elektronik. Pada bagian lain dipakai istilah “media massa cetak” dan “lembaga penyiaran”. Pengelompokan dua jenis media oleh UU Pemilu 2012 itu copy-paste mentah-mentah dari UU Pemilu 2008.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber mendefinisikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet”. Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan kepada Mira Febri Mellya dari Gatra bahwa media siber masuk jenis kampanye “kegiatan lain”.

UU Pemilu 2012 menyebut tujuh metode kampanye. Antara lain pertemuan terbatas, tatap muka, iklan media massa, rapat umum, dan “kegiatan lain” (Pasal 82). Peraturan KPU 1/2013 merinci “kegiatan lain” itu jadi delapan. Antara lain tabligh akbar, bazar, dan “layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, e-mail, website, dan bentuk lainnya”.

Media siber juga disisipkan dengan sebutan “media online“. Pada bab berita, siaran, dan iklan kampanye, peraturan KPU menyebut empat jenis media massa: cetak, online, elektronik, dan lembaga penyaran. Kategorisasi empat jenis itu aneh. Bila UU Pemilu menyebut “lembaga penyiaran” bagian “media elektronik”, peraturan KPU membedakan begitu saja “media elektronik” dan “lembaga penyiaran” tanpa penjabaran.

Penyebutan media online tisak konsisten. Pada pasal larangan yang diancam sanksi, media online tidak muncul. Misalnya, larangan blocking segment, program sponsor, dan jualan spot iklan tak terpakai, pada Pasal 41, hanya dikenakan pada media cetak dan lembaga penyiaran.

Kewajiban media menampilkan iklan layanan masyarakat di Pasal 43 juga tidak menyebut media online. Padahal, Pasal 41 sampai 43 diancam sanksi, termasuk bredel. Media online disebut dalam pasal tentang kewajiban seimbang dalam berita (Pasal 38) dan iklan (Pasal 40). Giliran kena media online, tak ada sanksi untuk Pasal 38 dan 40 itu.

Asrori S. Karni

Rambu Berita, Siaran, dan Iklan Kampanye
– Pemberitaan harus adil dan berimbang pada semua peserta pemilu (Pasal 93).

– Iklan wajib diberi kesempatan sama antar-peserta pemilu (Pasal 95).

– Dilarang jual blocking segment, blocking time, dan program sponsor (Pasal 96 ayat 1).

– Dilarang jual spot iklan yang tidak dimanfaatkan pada peserta pemilu yang lain (Pasal 96 ayat 2).

– Iklan maksimum sehari 10 spot dengan durasi maksimum 30 detik (televisi) dan 60 detik (radio) (Pasal 97).

– Media wajib menampilkan iklan pemilu layanan masyarakat nonpartisan minimal sekali sehari berdurasi 60 detik (Pasal 98).

Sumber: UU Pemilu 8/2012 dan Peraturan KPU 1/2013

Draf Regulasi Penyiaran Pemilu
– Iklan advertorial televisi dan radio maksimum tiga spot, durasi maksimum tiga menit per hari (Pasal 10).

– Iklan running text maksimum lima kali sehari (Pasal 10).

– Siaran dialog/debat kampanye jika menampilkan hanya satu peserta pemilu wajib dibatalkan atau ditunda (Pasal 12).

– Wajib mengutip pendapat ahli sebagai pembanding siaran hasil jajak pendapat. Dilarang penyiaran jajak pendapat di masa tenang (Pasal 13).

– Dilarang menyiarkan hitung cepat oleh lembaga yang tak mendapat otorisasi KPU (Pasal 14).

Sumber: Rancangan Peraturan KPI tentang Penyiaran Pemilihan Umum

Majalah GATRA Edisi http://arsip.gatra.com/2013-01-28/majalah/

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s