EKONOMI & BISNIS

Kontroversi Izin Transhipment Seribu Ton

Aturan baru Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka peluang untuk langsung menjual ikan ke luar negeri. Pengawasan atas praktek transhipment menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan “Gayus” laut.

Drum-drum berkelir biru berisi ikan segar seberat 20 kilogram nampak diturunkan dari kapal KM Gerobang Perkasa ke Pelabuhan Gabion, Minggu akhir Februari lalu. Gabion adalah sentra penjualan ikan di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Beragam jenis ikan diturunkan dari kapal, yang rata-rata berbobot 28-80 gross ton (GT), itu. Kapal dengan tonase seperti itu mendominasi pemandangan di Gabion dan hanya belasan kapal berbobot 160 GT yang terlihat. “Ini kategori pukat teri dengan jelajah berapa mil dari bibir pantai,” kata Bahari, mengomentari kapal 28 GT, tempatnya bekerja.

Dari pantauan Gatra, di Gabion tidak ada kapal berbobot besar, hingga 1.000 GT, yang bersandar. Kapal macam itu, kata Bahari, banyak dimiliki nelayan asal Thailand dan Malaysia dan banyak dijumpai di laut lepas dekat Selat Malaka. “Biasanya disebut kapal katrol karena ada sebuah katrol elektrik pengangkat jaring dan sanggup berbulan-bulan melaut,” ungkapnya.

Dalam menjalankan operasinya, para nelayan ini kadang melakukan alih muatan ikan di tengah laut. Tapi, hasil tangkapan tidak dijual ke luar negeri. “Misalnya, kapal A sudah banyak dapat ikan tongkol lalu datang kapal B yang banyak punya udang. Nah, di tengah laut terjadi transaksi barter,” ungkap Muslim, 48 tahun, yang sudah berpuluh tahun menjadi nelayan. Namun, tauke atau pemilik kapal yang ikut melaut kadang kalau tergoda atau suka dengan ikan yang didapat oleh nelayan lainnya, mau membeli hasil tangkapan nelayan itu di tengah laut. Setelah itu barulah dibawa ke sentral ikan di Gabion.

Soal transhipment atau alih muatan ikan di tengah laut pun lumrah bagi nelayan Belawan. Tak mengherankan jika mereka cukup tanggap dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 (Permen-KP 30/2012) tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, yang dijelaskan oleh sebuah LSM yang peduli dengan nelayan Belawan.

Pasal 69 ayat 1 peraturan itu menyebutkan, setiap kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment ke kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan. Lalu di Pasal 69 ayat 3 disebutkan, pelaksanaan alih muatan ikan untuk kapal penangkap berbobot mati di atas 1.000 GT dengan alat tangkap pukat cincin (purse seine) yang dioperasikan secara tunggal tidak wajib didaratkan pada pelabuhan pangkalan, serta ikan dapat diangkut ke luar negeri.

Menurut Muslim, pasal itu hanya untuk pemodal besar dan tidak berpihak pada mayoritas nelayan. “Kami nelayan kecil makin kalah segala-galanya,” kata Muslim. Ia juga bertanya soal hasil tangkapan yang dapat langsung diangkut ke luar. Sejurus dengan Muslim, nelayan Belawan lainnya, Rizaldi, 45 tahun, melihat beleid itu lebih pro terhadap pemilik modal besar dan asing. Pasalnya, kapal 1.000 GT itu biasanya dimiliki asing. “Mereka makin leluasa mengambil ikan di perairan lepas Indonesia,” katanya kepada Averos Lubis dari Gatra.

Rizaldi menambahkan, semestinya pemerintah menciptakan peraturan yang mendorong nelayan merasa aman melaut, terhindar dari gangguan nelayan asing, dan dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Menurut Rizaldi masih lebih efisien bila hasil tangkapan pun dibawa ke pelabuhan untuk diolah dan bisa membuka lapangan kerja.

Menanggapi reaksi para nelayan itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwyn Yusuf, langsung antusias menjelaskan. “Permen ini untuk menjamin kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Bersamaan dengan itu, bagaimana kita bisa menangkap ikan dengan kapal berjarak jangkau lebih,” katanya.

Selama ini, menurut Gellwyn, kapal Indonesia belum mampu bersaing dengan kapal-kapal dari Jepang dan Sri Lanka. Oleh sebab itu, dengan “penawaran” dalam permen baru yang memberi izin kapal 1.000 GT melaut di laut lepas dan masuk perairan Indonesia sepanjang 100 mil, diharapkan investasi besar akan masuk. Kapal besar dengan investasi besar itu, Gellwyn menambahkan, akan menguntungkan Indonesia. Meskipun kapal asing, namun kapal itu akan mengurus izin ke pemerintah, berbendera Indonesia, dan membayar pajak ekspor ke pemerintah.

“Kapalnya boleh impor, tapi badan hukum dan investasinya di Indonesia,” ia menjelaskan. Kapal itu pun dapat menyerap banyak tenaga kerja. Lebih jauh lagi, Gellwyn berharap kapal berbendera Indonesia itu nantinya akan menghalau kapal asing di perairan Indonesia. “Kadang kapal asing suka masuk dan mencuri. Maka, kita kembangkan armada kita di perairan itu,” katanya.

Lantas bagaimana dengan pengawasannya? Perihal pengawasan, menurut Gellwyn, akan diperketat. Caranya dengan pemantau kapal dan kapal pengangkut ikan (observer), serta dipasang transmiter VMS untuk pemantauan secara online. Kapal juga wajib melapor pada pengawas perikanan di pelabuhan ikan yang ditandatangani oleh masing-masing nahkoda kapal. “Izinnya kita kontrol. Di kapal ada transmitter dan observer, sehinga tidak bisa mendarat sembarangan,” ia menegaskan. Namun, Gellwyn mengakui bahwa kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan masih minim.

Dengan terbitnya permen itu, Gellwyn mengklaim bahwa utilisasi pabrik pengelola ikan (UPI) akan naik. Sebab semua badan usaha yang memiliki armada kapal 200-2.000 GT wajib bermitra dengan UPI. Untuk armada lebih dari 2.000 GT wajib membangun UPI sendiri. “Tapi kalau kapal tunggal 1.000 GT tidak wajib,” tuturnya. Nantinya, tidak ada kapal yang tidak mendaratkan tangkapannya. “Untuk kapal 200-2.000 GT diwajibkan bermitra dengan UPI, pangkalannya dan tempat bongkar muatnya kita sebut. Jadi UPI justru terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, pertimbangan untuk kapal 1.000 GT boleh membawa hasil tangkapannya ke luar negeri, menurut Gellwyn, juga tidak akan mempengaruhi industri perikanan dalam negeri. Sebab hasil tangkapan kapal purse seine adalah tuna besar dan jenis lain untuk diekspor, bukan untuk pengolahan domestik. “Dia nangkap di Pasifik, sedangkan pelabuhan penampung 1.000 GT hanya sedikit, seperti Muara Baru. Kalau harus ditarik lagi tidak efisien, padahal dia sudah dekat ke Taiwan atau Tokyo,” ujarnya.

Untuk mendaratkan hasil tangkapan ke luar negeri pun, kapal tunggal 1.000 GT diharuskan memiliki sertifikat dan izin dari pemerintah. Sementara untuk pengenaan bea dan cukai terkait kapal yang langsung mendaratkan hasil tangkap di luar negeri, Gellwyn berpendapat itu hanya masalah teknis. “Begitu dia bilang nangkap di pasifik, dia kontak minta izin mendaratkan di Jepang. Indonesia membantu untuk memfasilitasi karena kita kan juga punya kepentingan. Kita hitung itu sebagai ekspor. Kemudian kita kontak dengan bea cukai Jepang, atau cara lain. Itu akan diatur dalam SK Dirjennya,” Gellwyn memaparkan.

Saat ini, belum ada kapal 1.000 GT yang diberi izin untuk melakukan transhipment. Namun, ia mengaku mendapat sambutan cukup baik dari para pengusaha terkait terbitnya permen itu. “Sambutan dari pengusaha bagus. Tapi target izinnya belum ada,” ujarnya. Gellwyn berharap, investor besar akan berminat agar kapal Indonesia mampu bersaing dengan kapal negara lain. Oleh sebab itu, meskipun dinilai kontroversial, permen itu tidak akan direvisi. “Tapi, kita harus meyakinkan semua pihak,” ia menambahkan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (APSI), Thomas Darmawan, menilai peraturan itu positif. “Harus dilihat secara keseluruhan jangan cuma dinilai dari satu pasal tentang transhipment saja,” katanya. Menurut dia, secara garis besar, aturan ini cukup baik dalam hal peningkatan produktivitas dari industri pengolahan ikan. Alasannya, selama ini, kapal-kapal penangkap di Indonesia umumnya berkapasitas kecil dan tidak mampu menangkap jenis ikan tertentu di dasar laut dengan sistem purse seine. “Daripada ikan-ikan ini nggak ada yang nangkap? Toh, nantinya diawasi pemerintah,” katanya.

Thomas juga menilai keberadaan kapal pengumpul di tengah laut justru akan lebih efisien dibandingkan dengan kapal nelayan harus bolak-balik ke pelabuhan. “Nanti yang 1.000 GT untuk transhipment operasinya banyak di laut lepas,” katanya. Izin kapal 1.000 GT juga fokus untuk titik-titik yang tak terjangkau kapal-kapal kecil. Langkah ini akan meminimalisasi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing.

Sedangkan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solichien, menilai permen itu di antaranya bertujuan memaksimalkan pemanfaatan area 100 mil ke atas. “Saya setuju dengan semangat itu,” katanya. Namun, kalau hasil tangkapan langsung dibawa ke luar negeri, ia keberatan. “Seharusnya diolah di sini, baru diekspor dalam bentuk produk industri,” katanya.

Sayangnya, infrastruktur industri ini belum mendukung. Yussuf mengatakan, lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km2 dengan 3 juta nelayan. Dari jumlah itu, 85%-nya nelayan tradisional tanpa kapal motor. “Mereka hanya beroperasi di coastal area paling jauh 12 mil. Sementara itu, hanya 15% yang beroperasi di atas 12 mil sampai 100 mil dengan kapal motor,” ungkapnya. Dari segi infrastruktur juga jauh ketinggalan. Jepang yang panjang pantainya 33.000 kilometer memiliki 3.000 pelabuhan ikan, sementara Indonesia dengan panjang pantai 95.185 kilometer hanya memiliki 17 pelabuhan ikan.

Peran bank juga vital bagi industri perikanan. Di Jepang, industri perikanan disokong perbankan dengan pemberian bunga hanya 0,5%. Demikian pula dengan Cina, yang hanya mematok 1%. Sedangkan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Australia hanya memberi 3,8% bunga dengan tenor hingga 15 tahun. Sementara Indonesia bunga 12%, dengan tenor hanya 3-5 tahun. “Perbankan nasional belum berpihak ke laut,” ujarnya. Pemerintah, kata Yussuf, seharusnya mendorong pengusaha dan perbankan nasional menyokong pembangunan industri perikanan. Misalnya, dengan insentif modal untuk membangun kapal berkapasitas besar. “Ini (permen) harus direvisi, khususnya soal transhipment.”

Yussuf juga meragukan optimalnya pengawasan untuk transhipment. Jika nantinya ada pengawas di tiap kapal, apakah bisa dijamin tidak ada kongkalingkong di sana. “Kasus ‘Gayus’ di laut akan terjadi,” ujarnya. Siapa pula yang menanggung biaya operasi pengawas di kapal? “Di permen itu kan tidak jelas.” Lalu, armada kapal patroli pun terbatas. Padahal, pengawasan di Laut India dan Pasifik butuh kapal-kapal patroli besar. Di Tanah Air, kapal pengawas besar hanya dimiliki TNI-AL dengan hanya enam fregat dan 15 korvet. “Tanpa kapal-kapal pengawas yang mumpuni, permen ini tidak akan berjalan baik,” ia menambahkan.

G.A. Guritno, Mira Febri Mellya, Edmiraldo Siregar, dan Taufiqurrohman

Majalah GATRA Edisi 19 / XIX 20 Mar 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s