HUKUM

Menunggu Proses Hukum Kasus GTIS

MUI belum mencabut label syariah pada praktek bisnis PT GTIS. Kepolisian belum menerima laporan dari nasabah yang dirugikan. Direksi baru GTIS belum melaporkan Michael Ong ke polisi.

Sejak pagi sampai sore, tidak tampak nasabah datang ke kantor PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) Cabang Semarang di Thamrin Square Nomor 5 Blok C3, Jalan Thamrin, Semarang. Menjelang magrib, Senin 18 Maret lalu, hanya terlihat sejumlah staf dan agen keluar kantor. “Nasabah kami hampir 1.000 orang,” kata seorang penerima tamu berjilbab yang mengaku bernama Nita.

Setelah ribut-ribut kasus dugaan money game pada investasi emas berkedok syariah yang dijalankan GTIS, menurut Nita, tidak ada komplain dari nasabah di Semarang, apalagi yang marah-marah. Ada sejumlah nasabah yang datang untuk bertanya-tanya, tapi dapat ditenangkan dengan penjelasan bahwa dana mereka aman. ”Pemberian bonus bulan ini juga masih, tapi secara bertahap,” tutur Nita.

Jika di Semarang kantor GTIS masih beroperasi normal, tidak demikian halnya di Medan. Hasil pantauan Gatra, kantor yang beralamat di Jalan Asia Nomor 264 D, Medan, itu sepi dari penghuni sepanjang satu pekan terakhir. Gedung GTIS Medan tampak tidak terawat dengan pintu besi warna cokelat agak pudar dan dinding bercat cokelat buram.

Menurut petugas keamanan kantor Bank BNI yang terletak di sampingnya, beberapa hari lalu ada beberapa orang datang dan menggedor-gedor pagar besi kantor GTIS Medan. Mereka sempat bertanya-tanya soal penghuni kantor itu dan menyebut tujuan mereka datang terkait soal uang yang telah diinvestasikan. Mereka pulang dengan tangan hampa, tidak ada jawaban.

Menyeruaknya kasus GTIS ini bemula dari pengaduan nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa pekan lalu. Dilaporkan bahwa Direktur GTIS, Taufiq Michael Ong, membawa kabur uang nasabah Rp 10 trilyun ke Malaysia. Dalam banyak skema penyelesaian kasus penipuan berkedok investasi, nasabah atau investor seringkali berada dalam posisi “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Karena itu, banyak nasabah GTIS saat ini yang harap-harap cemas atas nasib duit investasinya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, mengatakan bahwa pihaknya telah meneruskan kasus investasi ini ke satgas waspada investasi. Selanjutnya, satgas akan menelusuri dan mencaritahu otoritas pemberi izin perusahaan investasi bermasalah itu.

Kusumaningtuti menduga, perusahaan investasi yang bermasalah saat ini tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kemungkinan perusahaan itu memiliki izin usaha perdagangan, tetapi tidak mencakup menerima dan mengelola dana masyarakat. Ke depan, kata Kusumaningtuti, OJK akan meminta pemberi izin perusahaan investasi non-keuangan untuk memperketat izin.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI sekaligus Dewan Penasihat GTIS, Ma’ruf Amin, menyebut lembaganya telah mempersiapkan dua opsi terkait kasus ini. Pertama, mencabut sertifikat syariah yang telah diberikan kepada GTIS dan kedua, tetap melegalkan status syariah jika perusahaan itu berkomitmen mematuhi ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut Ma’ruf, sejumlah dana nasabah memang dibawa kabur oleh mantan Direktur Utama GTIS, Taufiq Michael Ong. Namun ia menegaskan bahwa sebagian besar aset masih aman. “Yang emasnya dipegang nasabah atau yang disimpan di bank tetap utuh,” ujarnya kepada Hayati Nupus dari Gatra.

Terkait penyelewengan yang dilakukan Michael Ong itu, kata Ma’ruf, MUI tidak memiliki kewenangan untuk menuntut. Tugas MUI hanya memberi label syariah jika sesuai dan mencabutnya jika sudah tak sesuai. “MUI tidak turut bertanggung jawab atas praktek penyelewengan dana investasi oleh Michael Ong dan MUI tidak bertanggung jawab atas hidup-matinya GTIS,” Ma’ruf menandaskan.

Sebelumnya, sejumlah pihak mensinyalir, keterlibatan MUI dalam bisnis GTIS tidak sebatas pemberian label syariah. Ada keuntungan saham GTIS sebesar 10% yang diterima Yayasan Dana Dakwah Pembangunan milik MUI.

Ma’ruf membenarkan bahwa pada awal proses pendirian GTIS, Michael Ong pernah berjanji memberikan 10% keuntungan GTIS kepada MUI. Namun, karena MUI tidak bisa terkait dengan bisnis, ditunjuklah Yayasan Dana Dakwah bentukan MUI untuk menampung bantuan maupun hadiah. “Dulu ngomong-nya 10% dari keuntungan, tapi nggak tahu dikasih atau tidak dan yang dikasih berapa,” tutur Ma’ruf.

Di luar itu, upaya untuk menyelamatkan GTIS dan nasib nasabahnya telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), 4 Maret lalu. Dalam RUPS, nama Aziddin ditunjuk untuk menjadi Direktur GTIS dan memimpin usaha penyelamatan aset perusahaan. Sebelumnya, Azidin duduk sebagai anggota Dewan Penasihat GTIS yang ditunjuk DSN dari unsur pimpinan MUI untuk mengawasi aktivitas perusahaan ini.

Selain bertugas melakukan upaya penyelamatan, Aziddin juga mengatur pembayaran bonus kepada ribuan nasabah GTIS di Indonesia. Nilai bonusnya lebih kecil. Dari semula 4% per bulan untuk setiap uang yang diinvestasikan, kini hanya 1%-2%. Pertimbangan persentase baru itu diyakini Aziddin sudah berdasarkan asas syariat Islam. “Ada sedikit aset dan uang perusahaan yang tersisa untuk dibayarkan bonus dan gaji karyawan,” Aziddin menjelaskan.

Atas semua proses penyelamatan yang sedang diupayakan itu, menurut Aziddin, mayoritas nasabah telah memakluminya. Apalagi, belakangan santer beredar kabar soal sejumlah investor baru yang bersedia menggelontorkan dananya untuk “menyambung” hidup GTIS. Aziddin menolak menyebut nama-nama calon investor baru itu. Yang jelas, menurut dia, semua berasal dari dalam negeri dan WNI. “Kami masih menyeleksi terkait integritas dan kredibilitasnya,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Aziddin, pihaknya masih menghitung aset perusahaan melalui berbagai laporan nasabah di Indonesia. Termasuk jumlah uang dan aset yang digondol Michael Ong, yang nilainya hanya sekitar Rp 200 milyar, bukan Rp 10 trilyun seperti banyak diberitakan. “Setelah tahap (penyelamatan GTIS —Red.) ini selesai, kami akan melaporkan Michael Ong ke polisi,” ujarnya.

Langkah penegakan hukum atas kasus ini berjalan lambat. Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Arief Sulistyanto, menyebutkan bahwa polisi belum bisa mengusut kasus itu karena belum ada laporan yang masuk. Sebab itu, kepolisian menyarankan investor yang merasa dirugikan segera melapor. “Dengan begitu, polisi punya landasan kuat untuk mengusut kasus tersebut,” kata Arief kepada Jennar Kiansantang dari Gatra.

Meski tidak ada laporan ke polisi, menurut Arief, kasus ini bisa diusut lembaga yang berwenang di luar kepolisian. “Yang berhak memanggil itu, instansi yang mengeluarkan izin,” ia menegaskan. Aturan soal itu, ujar Arief, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas.

Pada Pasal 68 ayat 1 undang-undang itu dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. “Investasi PT GTIS tergolong perdagangan berjangka komoditas yang terikat regulasi tersebut,” kata Arief.

Menanggapi hal itu, kepada wartawan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas, Syahrul R. Sempunajaya, menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyelidikan. Kasus GTIS, menurut Syahrul, adalah praktek perdagangan bilateral biasa antara nasabah dan perusahaan. Sebab dalam kontrak komoditas tidak dikenal imbal hasil tetap setiap bulan. Skema dan tata cara investasi yang dilakukan GTIS sama sekali berbeda dari sistem transaksi di perdagangan berjangka komoditas. “Itu murni pidana,” katanya.

Bambang Sulistiyo, Deni Muliya Barus, Arif Koes Hernawan (Semarang), dan Averoes Lubis (Medan)

____________________________________________________________________________________________

Penantian Panjang Kreditur QSAR
Rico Akbar tampak gelisah sepanjang berlangsungnya sidang gugatan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis 14 Maret lalu. Usai jaksa menyerahkan berkas-berkas persidangan kepada ketua majelis hakim, ia langsung angkat bicara, “Maaf, Yang Mulia, saya perwakilan dari investor keberatan!”

Masih ingat kasus PT QSAR? Berdiri pada 1997, perusahaan ini bergerak di bidang agrobisnis yang menghimpun dana masyarakat dengan skema investasi yang menggiurkan. Setiap investor dijanjikan memperoleh keuntungan lewat bagi hasil sampai 60% dalam tempo tiga hingga lima bulan. Setoran wajib sebagai modal investasi adalah Rp 1 juta-Rp 55 juta, tergantung paket investasi yang diambil. Saat itu, PT QSAR mampu menggaet sekitar 6.000 investor, dengan jumlah modal Rp 500 milyar.

Namun, dalam perjalanan, PT QSAR bangkrut. Akibatnya, para investor yang merasa dirugikan melaporkan masalah ini ke polisi, dengan tuduhan penipuan. Ramli Araby, Direktur Utama PT QSAR, pada 2003 divonis Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 10 milyar.

Dalam putusannya, pengadilan juga menyatakan agar aset dan barang bukti di persidangan diserahkan kepada para investor setelah dijual lelang dengan harga yang pantas dan layak. Aset PT QSAR terdiri dari 65 unit kendaraan berbagai jenis yang berada di Cibadak, 15 unit kendaraan yang ada di Makassar, dan enam unit kendaraan yang ada di Bengkulu. Selain itu, ada tujuh unit sepeda motor, 12 unit otobus, serta tanah dan bangunan di 99 lokasi.

Menurut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cibadak, Sekti Anggraini, setelah dilelang, uang yang terkumpul dari penjualan kendaraan bermotor “hanya” Rp 1.304.732.086. Jumlah ini, ditambah barang bukti uang tunai Rp 25 juta, harus dibagikan secara berimbang kepada investor, yang jumlahnya mencapai 6.480 kreditur.

“Kami takut tidak bisa adil dan berimbang karena investornya banyak. Kejaksaan kesulitan dalam membagi aset tersebut. Untuk itulah, kami mengajukan permohonan pailit,” ujar Sekti.

Rumusan pembagian barang bukti yang telah dilelang adalah 1:47 (banyaknya investor dibagi jumlah uang hasil lelang). Setelah dihitung-hitung, hasilnya tidak efektif. Pasalnya, jumlah pembagian uang tidak memadai dibandingkan dengan kerugian yang diderita investor. Pembagian itu hanya mengakomodasi kreditur konkuren, sedangkan di antara 6.480 orang itu terdapat kreditur preferen.

Karena itu, Jumat 8 Maret lalu, Kejari Cibadak mengajukan gugatan pailit pada PT QSAR ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, dengan alasan untuk kepentingan umum dan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Juga merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.

“Dengan proses pailit, seluruh aset QSAR akan ditarik dan dihitung kurator, sehingga seluruh kreditur memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukan para kreditur,” katanya.

Sesuai dengan perundang-undangan, kurator akan menanggung seluruh biaya yang timbul dari pelelangan dan pembagian aset. Kurator juga akan mendapatkan fee (honor). Selain itu, kurator akan menarik dan menghitung seluruh aset PT QSAR, baik yang termasuk barang bukti maupun yang bukan, sehingga memungkinkan kreditur memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukannya.

Masalahnya buat investor seperti Rico, permohonan pailit itu dianggap bakal merugikan dirinya dan menggagalkan upaya bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali uang investasinya Rp 218 juta di QSAR. “Sudah 10 tahun saya menunggu, Mas. Dan saya akan uber terus sampai selesai. Saya ingin tahu ending-nya gimana,” ujarnya.

Bambang Sulistiyo dan Gandhi Achmad

Majalah GATRA Edisi 20 / XIX 27 Mar 2013

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s