HUKUM

MRI Terhambat Sengketa

Pengadaan empat unit mesin magnetic resonance imaging (MRI) untuk empat rumah sakit masih terkendala persoalan hukum. Kementerian Kesehatan dihukum membayar ganti rugi Rp 2 milyar

Semestinya, sejak tahun-tahun kemarin alat kesehatan magnetic resonance imaging (MRI) itu sudah tercogok di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik, Medan. Sedianya pula, alat yang bekerja dengan teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan perinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen itu sudah bisa dimanfaatkan untuk melayani pasien yang membutuhkan, sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lengkap.

Apa mau dikata, lantaran proyek pengadaannya tersangkut sengketa hukum, sampai kini alat canggih itu belum juga nongol di rumah sakit tersebut. ”RSUP Adam Malik belum menerima alat itu. Saya tidak tahu kabarnya alat MRI yang akan diserahkan ke RSUP Adam Malik,” kata direktur rumah sakit pemerintah tersebut, dr. Lukmanul Hakim Nasution, SpKK, kepada Gatra, Senin lalu.

Bukan cuma RSUP Adam Malik yang menunggu kedatangan MRI. Tiga rumah sakit lain, yakni RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSU Muhammadiyah Roemani Semarang, dan RSUP Moh. Husein Palembang, bernasib serupa. Empat rumah sakit ini sedianya masing-masing mendapat jatah satu unit MRI dari Departemen Kesehatan –sekarang Kementerian Kesehatan– untuk tahun anggaran 2009.

Namun, penantian itu tampaknya masih akan berlangsung lama. Pasalnya, sengketa hukum proyek pengadaan alat tersebut masih alot, meski tahapan di pengadilan tingkat pertama sudah tuntas, Rabu pekan lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum tergugat, yakni Kemenkes, untuk membayar ganti rugi Rp 2 milyar kepada penggugat, PT Bhakti Wira Husada (PT BWH), yang merupakan pemenang tender.

Memang, pihak tergugat masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Namun sumber Gatra di Kemenkes menyebutkan, pihaknya akan banding. Sebaliknya, pihak penggugat menyatakan akan meladeni sampai tingkat mana pun.

***

Sengketa ini bermula ketika Deparkemen Kesehatan (Depkes) membuka lelang pengadaan alat kesehatan empat unit MRI low tesla senilai Rp 39,9 milyar. Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes, melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan, kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pada 11 September 2009. Isinya menetapkan PT BWH sebagai pemenang lelang.

Dalam SK itu terdapat klausul bahwa surat perjanjian atau kontrak kerja dengan pemenang lelang baru akan dikeluarkan bila revisi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sudah ditetapkan. Menurut versi PT BWH, ketika DIPA sudah turun pada 10 Desember 2009, keesokan harinya Direktur Utama PT BWH, Ertono Soekardjo, mengirimkan surat kepada Depkes RI bahwa MRI telah dipesan dari Jepang dan barang akan tiba pada 29 Desember 2009.

PT BWH pun menyanggupi menyiapkan jaminan pembayaran berupa garansi jaminan pembayaran sebesar 100% dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Bank BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Tebet, Jakarta Selatan. Maklum, waktu pengadaan barang itu mendekati batas akhir tahun anggaran 2009, sehingga harus ada jaminan agar negara tidak merugi.

Ganjalan mulai menghadang PT BWH, lantaran pihak PPK tidak segera menandatangani kontrak hingga batas akhir penerimaan surat perintah membayar langsung ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), pada 16 Desember 2009. Bahkan, pada 18 Desember 2009, PPK mengeluarkan surat pembatalan SPPJB (surat penunjukan penyedia barang dan jasa).

Alasannya, PT BWH dianggap tidak memenuhi syarat. Kesimpulan Depkes ini merupakan hasil dari pertemuan antara 13 perusahaan rekanan pemenang lelang, salah satunya PT BWH, dalam pengadaan MRI, dengan Depkes pada 8 Desember 2009. Pertemuan itu untuk menjelaskan Petunjuk Teknis Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2009 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran.

Di situ disebutkan, pencairan jaminan penyelesaian pekerjaan dari bank paling lambat pada akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember 2009, dengan melampirkan berita acara penerimaan barang, berita acara uji fungsi, berita acara uji coba, dan berita acara telah dilakukan training. Dalam pertemuan tersebut, pihak Depkes meminta para pemenang lelang membuat pernyataan kesanggupan secara tertulis di atas materai.

”Apabila pemenang lelang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka kepada pemenang lelang tidak diterbitkan SPPBJ,” kata tim kuasa hukum Kemenkes seperti tertulis dalam jawaban tergugat. Dua belas perusahaan rekanan bersedia meneken. Tetapi PT BWH enggan meneken, karena MRI yang dipesannya masih berada di Jepang dan paling cepat baru tiba di Jakarta pada 29 Desember 2009.

Untungnya, surat pembatalan itu buru-buru dianulir setelah Inspektorat Jenderal Depkes turun tangan. Kontrak pun diteken pada 30 Desember 2009, yang disusul dengan terbitnya surat perintah kerja (SPK). Pada hari itu juga PT BWH mengajak pihak Depkes yang diwakili Dr. Budi Sylvana sebagai Ketua Panitia Penerimaan Barang dan Jasa untuk memeriksa unit MRI yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sayangnya pihak pelabuhan melarang peti kemas dibuka tanpa persetujuan pihak Bea dan Cukai. Akibatnya, Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Kemenkes tidak mempercayai bahwa isi peti kemas itu adalah MRI, meskipun pihak PT.BWI menunjukkan dokumen pengiriman resmi dan adanya jaminan pembayaran 100% dari Bank BNI KCU Tebet sebagai kompensasi.

Buntutnya, pihak Depkes tidak merespons segala upaya PT BWH untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan alat dimaksud, termasuk tidak menindaklanjuti proses pembayaran melalui KPPN. Bahkan adendum perpanjangan kontrak yang diajukan PT BWH juga ditolak Depkes, dengan alasan PT BWH tidak memenuhi ketentuan kontrak.

Dari sinilah PT BWH mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara Nomor 36/G/2010/PTUN-JKT, yang hingga kini masih dalam proses kasasi. Pada 20 April 2012, tim kuasa hukum PT BWH yang diketuai Budi Sanjaya mengajukan pula gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PT BWH menggugat pihak Depkes agar membayar ganti rugi materiil Rp 2 milyar, dan imateriil Rp 10 milyar. Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan ganti rugi materiil.

Atas putusan ini, tim kuasa hukum Kemenkes belum bisa berkomentar. ”Nanti, saya rembukan dulu dengan tim,” kata Amien Gemayel, kuasa hukum Kemenkes. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga belum bisa berkomentar karena belum mendapat laporan. ”Belum (ada laporan), nanti saya cek ke Biro Hukum,” katanya ketika dihubungi Gatra di sela-sela kesibukannya di Makassar, Senin lalu.

Menurut Dr. Suhariningsih, pakar hukum perdata Universitas Brawijaya, Malang, putusan majelis hakim itu sudah tepat. ”Kalau ada yang keberatan, silakan banding,” katanya kepada Adistya Prabawati dari Gatra.

Persoalannya, sampai kapan pengadaan MRI itu harus terkatung-katung?

Taufik Alwie, Ade Faizal Alami, dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi 25 / XIX 1 Mei 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s