LAPORAN KHUSUS

Nelayan Tergusur dari Pesisir

Pemerintah dianggap mengabaikan nasib nelayan tradisional. Ketika pemerintah memberikan hak pengelolaan kawasan pesisir kepada para pengusaha besar, nasib nelayan pun terpinggirkan.

Selembar surat diperlihatkan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara, Tajruddin Hasibuan. Surat itu merupakan berita acara penyitaan enam ekskavator milik terduga pelaku perambahan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Adapun pengusaha yang disangka melakukan perusakan hutan mangrove itu adalah Sutrisno alias Akam bin Lim Sau Tjun.

Para nelayan menilai pengusaha perkebunaan kelapa sawit bertindak tanpa izin mereklamasi kawasan mangrove untuk ditanami sawit. Tentu saja para nelayan berang, lantaran reklamasi itu menggusur kawasan mangrove, yang selama ini menjadi tempat bagi perkembangbiakan ikan. Akibatnya, para nelayan makin sulit mencari ikan.

Padahal, sebelum dilakukan reklamasi, para nelayan hanya perlu berlayar paling jauh 5 mil untuk mendapatkan hasil ikan yang lumayan. “Sekarang nelayan kian jauh pergi melaut,” ujar Tajruddin Hasibuan. Ia menyebutkan, reklamasi kawasan mangrove itu terjadi sejak tahun 2000-an. Ada tiga perusahaan besar yang beroperasi di sana, yaitu UD Harapan Sawita dengan lahan seluas 1.200 hektare, Pelita Nusantara Sejahtera (2.600 hektare), dan Makmur Abadi Raya (700 hektare).

“Semuanya melakukan reklamasi tanpa izin di kawasan pantai di Langkat,” Tajruddin menegaskan. Hebatnya, para pengusaha itu seolah tak tersentuh hukum. Kasus Sutrisno adalah contohnya. Sejak kasusnya terungkap, hingga kini ia tak juga tersentuh hukum. Padahal, para nelayan sudah mengadukan perkara ini hingga Mahkamah Agung.

Kasus ini hanyalah contoh kecil ketidakberdayaan nelayan tradisional dalam mengakses kekayaan alam. Ketika pengusaha swasta diberi peluang mengusahakan kawasan pesisir, nelayan tradisional pun “tergusur” dari kawasan pesisir. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan bahwa pemerintah memang cenderung mengabaikan hak nelayan tradisional.

Akibatnya, nasib nelayan tradisional yang jumlahnya mencapai 90% dari keseluruhan populasi nelayan di Indonesia tak pernah membaik. Padahal, mereka berperan besar sebagai pemasok 60% kebutuhan protein dari laut. “Wajar jika nelayan selalu identik dengan kemiskinan,” kata Halim kepada Gatra.

Contoh pengabaian itu, menurut Halim, adalah diterbitkannya aturan-aturan yang berpotensi merampas hak nelayan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang itu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3).

Di lapangan, pemberian hak-hak pengusahaan kawasan pesisir itu ternyata menimbulkan dampak buruk bagi nelayan tradisional. Selain terusir dari kawasan pesisir, mereka juga rentan dikirminalisasi. Halim mengungkapkan, pada Januari-Maret tahun ini saja, ada 25 nelayan yang dikriminalisasi karena menolak reklamasi dan penambangan pasir laut.

Contoh lain adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Beleid ini dinilai Halim sebagai “jalan tol” untuk melegalkan reklamasi kawasan pesisir. Dalam catatan Kiara, akibat reklamasi itu, sekitar 17.000 keluarga nelayan di seluruh Indonesia ikut terusir dari kawasan pesisir.

Karena itu, pada 2010, kaum nelayan tradisional memohon pembatalan pasal-pasal HP-3 di UU 27/2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dikabulkan pada 16 Juni 2011. Majelis hakim MK memutuskan membatalkan seluruh pasal terkait HP-3 karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga mengamanatkan agar pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan prinsip open access (akses terbuka) dan common property (milik bersama). Dengan putusan itu, artinya pemerintah tidak lagi bisa membuat aturan yang isinya mengizinkan pengelolaan kawasan tersebut dikuasai pihak tertentu. Sayangnya, Perpres Nomor 122/2012 hingga kini tak pernah dibatalkan, sehingga izin reklamasi pantai terus saja diberikan.

***

Pemerintah memang punya alasan menerbitkan aturan yang memberikan hak penguasaan atas satu wilayah tertentu. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, mengatakan bahwa urgensi dikeluarkannya aturan seperti UU Nomor 27/2007, karena makin maraknya pengembangan wilayah laut dan pesisir akibat pembangunan di darat yang kian padat. Karena itu, banyak kota di Indonesia mengajukan izin untuk mereklamasi dan membangun permukiman di laut.

Sudirman menilai penting bagi pemerintah untuk membuat kontrol dan perizinan terhadap usaha-usaha yang ada di wilayah pesisir. Tujuannya, agar tidak menambrak wilayah zonasi laut yang ada, tidak potensial merusak lingkungan, serta tidak potensial mendegradasi kehidupan sosial masyarakat. “Jadi, setidaknya ada tiga hal yang harus dijaga dan instrumen penjagaannya adalah dengan izin lokasi,” ujarnya.

Karena itu, ketika HP-3 dibatalkan MK, pemerintah –dalam hal ini KKP– segera mengajukan revisi. Karena yang dibatalkan MK adalah prinsip pemberian hak, maka dalam draf revisi yang sedang diajukan ke DPR, pihak KKP mengajukan prinsip pemberian izin dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jika tadinya beleid itu dinamai HP-3, revisinya dinamai izin pemanfaatan perairan pesisir (IP-3) dan izin pemanfaatan ruang perairan (IPRP-2). Sudirman Saad mengatakan, ada perbedaan prinsip antara pemberian hak dan izin. Pemberian hak, kata Sudirman, bersifat bankable alias bisa diagunkan untuk mendapatkan modal dari bank karena memiliki periode pengelolaan yang panjang, hingga 25 tahun. Selain itu, hak tadi juga bisa dialihkan.

Sementara itu, pemberian izin tidak bankable karena periode pengelolaannya singkat, hanya dua setengah tahun, dan tidak bisa dialihkan. Dari sisi ini, menurut Sudirman, pembatalan pemakaian terminologi hak oleh MK itu sebenarnya mengandung kerugian. “Sebenarnya banyak yang butuh hak penguasaan secara permanen atas bagian-bagian tertentu,” katanya. Misalnya budi daya mutiara yang perlu kawasan steril yang tidak boleh orang masuk. “Untuk usaha seperti ini, kami kasih hak. Mereka bisa bankable dan investasi di laut bisa berkembang dengan baik,” tuturnya.

Menurut Sudirman, tak semestinya ada kekhawatiran privatisasi jika HP-3 diteruskan. “Privatisasi itu hantu yang dilebih-lebihkan, karena kan ada pengawasan, ada zonasi, dan di situ sudah dikatakan di UU 27/2007, tidak boleh HP-3 diberikan di wilayah konservasi,” ujarnya. Terlebih, kata dia, ada syarat administratif, teknik, dan operasional yang sangat rinci di UU 27/2007.

Pola pikir pemerintah itu jelas berbeda jalur dari pemikiran para nelayan tradisional. Menurut Halim, napas HP-3 dan IP-3 serta IPRP-2 sebenarnya sama. “Semangatnya tetap mengavling, memprivatisasi, dan mengkriminalisasi nelayan tradisional,” kata Halim. Karena itu, bagi Kiara, revisi tersebut jelas bertentangan dengan putusan MK.

Beleid-beleid model itu, menurut Halim, di satu sisi memang seolah-olah memberikan keadilan, yaitu siapa pun dengan izin pemerintah berhak memanfaatkan segala kekayaan alam yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nyatanya, kata Halim, beleid itu membuka peluang persaingan bebas. Dalam konteks ini, para nelayan tradisional dengan segala keterbatasannya rentan menjadi pihak yang dikalahkan.

***

Persoalan yang mendera para nelayan tradisional memang seperti tak ada habisnya. Muara semua masalah ini, kata Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik, adalah sikap pemerintah yang cenderung mendorong liberalisasi di sektor perikanan, baik investasi maupun perdagangan. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya penanaman modal asing di sektor perikanan, baik di hulu maupun hilir, yang sekarang sudah di atas 90%.

Dalam konteks perdagangan, pemerintah sengaja membuka keran impor untuk komoditas yang bisa ditangkap nelayan Indonesia. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan justru tak bisa bersaing dengan produk impor. Dari segi investasi, pemerintah juga tidak mendorong tumbuhnya industri perikanan lokal. Akses permodalan yang sulit menjadi hambatan utama pengembangan industri lokal.

Pihak bank masih menganggap perikanan sebagai sektor usaha dengan risiko tinggi sehingga sulit mengucurkan modal. “Pemerintah memang telah mencoba, tapi setengah hati. Kalau memang serius, ketika ada bank yang masih meragukan nelayan untuk meminjam, bank itu harus diberi sanksi,” kata Riza. Terlebih, pemerintah tak berdaya menurunkan bunga pinjaman bank yang berada di kisaran 7%-13%. Padahal, di Malaysia dan Cina, hanya 5%-5,5%.

Mati surinya sektor usaha perikanan ini juga membuat nelayan tak bisa melakukan peningkatan kapasitas, seumpama meningkatkan kapasitas kapal. Inilah yang membuat nelayan tradisional selalu kalah bersaing dengan swasta dan asing. Untuk itu, pemerintah harus mengubah orientasi pengelolaan perikanan dari privatisasi dan “asingisasi” ke orientasi pengelolaan tradisional.

Alasannya, dengan cara itu, Indonesia akan terhindar dari penguasaan sumber daya perikanan oleh segelintir orang. Selain itu, perikanan tradisional juga bisa dijadikan sebagai alat untuk memastikan sektor perikanan tidak terkesploitasi secara besar-besaran dan pada gilirannya dapat lebih menyejahterakan banyak orang.

Jika kesejahteraan nelayan terganggu, implikasinya adalah kebutuhan domestik terganggu, jumlah impor makin besar, dan kemiskinan akan terjadi di sepanjang garis pantai Indonesia. “Ini yang sedang terjadi,” ujar Riza. Tanpa solusi yang memadai, boleh jadi suatu saat nanti tak ada lagi nelayan tradisional di Indonesia.

Tanda-tanda ke arah itu saat ini sudah terlihat. Data KKP mengungkapkan, Indonesia rata-rata setiap tahun kehilangan 31.000 nelayan atau rata-rata 116 nelayan setiap hari.

M. Agung Riyadi, Mira Febri Mellya, dan Averos Lubis (Pangkalan Brandan)

Majalah GATRA Edisi   27 / XIX 15 Mei 2013

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s