LAPORAN UTAMA

Jurus Resistensi Demi Konsolidasi

Perlawanan PKS jadi siasat memperkuat soliditas. Kemenangan dalam pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara di tengah kasus Luthfi menyisakan optimisme. Simpatisan PKS Sulawesi Selatan diklaim meningkat. Fathanah dipersepsi sebagai kiriman luar untuk merusak PKS. KPK janjikan ungkap bukti di pengadilan.

Bola liar isu pembubaran partai politik menjadi sorotan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di balik sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Kicauan akun Twitter Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen DPP PKS, Jumat sore pekan lalu, eksplisit menggambarkan mindset internal PKS menyikapi kasus ini, “Dugaan menerima suap –>TPPU –>korupsi korporasi–> pembubaran PKS.”

Ungkapan itu diawali afirmasi Mahfudz atas tweet akun lain yang menyebut kasus Luthfi untuk membidik pembubaran PKS. Asumsi itu merujuk pada tweet Febri Diansyah, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), awal Maret lalu, yang mendorong TPPU impor daging sapi dijerat dengan pidana korporasi. Parpol termasuk korporasi. Ancaman sanksinya mencekam: pembekuan, pembubaran, sampai pelarangan korporasi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8/2010).

Mahfudz, Ketua Komisi I DPR itu, memperkuat premisnya, menulis, “Just reminding, ucapan salah satu komisioner KPK: ‘Kita lihat siapa yang lebih dulu bubar, KPK atau PKS?’,” Komisioner dimaksud adalah Busyro Muqoddas. Pernyataan April 2010 itu, saat Busyro menjabat Ketua KPK, konteksnya sebagai respons atas pernyataan Fahri Hamzah, Wakil Sekjen PKS, yang menggoreng wacana pembubaran KPK.

Fahri sendiri, Sabtu pekan lalu, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, tampak berang menyikapi opini pembekuan PKS guliran ICW. “Bekukan PKS? Bekukan dulu Partai Demokrat. Dalam persidangan terbukti, uang yang mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung merupakan uang dari kasus korupsi Hambalang,” papar Fahri kepada pers.

PKS, partai terbesar keempat hasil Pemilu 2009, menargetkan masuk tiga besar pada 2014. Sepanjang pemilu era reformasi, capaian PKS menanjak, dari enam kursi DPR (1999), 45 kursi (2004), sampai 57 kursi (2009). Pada Pemilu 2009, perolehan semua parpol turun, kecuali PKS dan Demokrat. Capaian itu ditopang citra PKS sebagai partai bersih. Awal tahun ini, PKS kena pukulan besar kasus korupsi karena langsung menimpa presiden partai.

Relasi elite PKS dengan KPK sepekan terakhir memanas seiring dengan upaya KPK menyita enam mobil mewah di kantor DPP PKS, Senin 6 Mei lalu. Properti itu diduga hasil operasi pencucian uang Luthfi Hasan. Sekuriti kantor PKS secara demonstratif menolak, dengan dalih penyidik KPK tidak membawa surat tugas. Kisruh penyitaan mobil ini berujung langkah PKS mengadukan Johan Budi, juru bicara KPK, ke Mabes Polri, Senin lalu.

Semula, 10 penyidik KPK akan dilaporkan ke polisi. “Yang kami laporkan hanya Johan Budi,” kata Faudzan Muslim, kuasa hukum PKS. “Poinnya, saat dia menyatakan PKS menghalangi-halangi eksekusi penyitaan,” katanya. “Petugas KPK yang datang saat itu untuk memberikan surat panggilan Presiden Partai Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Pak Hilmi Aminuddin, bukan untuk penyitaan,” ucapnya.

Dengan melapor ke polisi, Fahri Hamzah tidak takut elektabilitas PKS melorot. “Takut itu kepada Allah dan melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut,” katanya kepada Andya Dhyaksa dari Gatra. Ada kesamaan Mabes Polri dan PKS. Mantan petinggi Polri, Irjen Djoko Susilo, juga kena dakwaan pencucian uang dan sempat memicu hubungan panas Polri-KPK. Langkah KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri juga menghadapi resistensi, mirip situasi di kantor PKS.

Beberapa jenderal bintang tiga Mabes Polri kini masuk nominasi calon Kapolri dan tentu perlu menjaga hubungan baik dengan parpol. Situasi demikian kondusif bagi kebutuhan PKS mengkritik KPK. Relasi panas KPK-PKS bukan hanya bersamaan dengan penyitaan mobil, juga bertepatan dengan jadwal pemeriksaan beberapa elite penting PKS sebagai saksi Ahmad Fathanah, sahabat Luthfi.

Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, dijadwalkan diperiksa pada Jumat 10 Mei, tapi baru bisa datang ke KPK pada Selasa 14 Mei. Presiden PKS, Anis Matta, dan kader muda PKS, Rama Pratama, diperiksa Senin pekan ini. Pada hari yang sama, KPK yang belum berhasil menyita enam mobil Luthfi di DPP PKS lancar menyita tiga unit rumah di Condet, Jakarta Timur. Rumah yang diduga milik Luthfi itu salah satunya atas nama Ahmad Zaki, staf Luthfi.

Salah satu mobil di DPP PKS, Toyota Fortuner, juga atas nama Zaki. Menurut Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, Zaki adalah operator yang mengalihkan status kepemilikan mobil-mobil Luthfi. Di tengah pekan penuh sorotan itu, Minggu malam lalu, Majelis Syuro PKS menggelar Musyawarah IX di kantor DPP PKS yang alot dan berkepanjangan. Rapat inilah yang memutuskan langkah mem-polisi-kan Johan Budi.

Peserta rapat, M. Shohibul Iman, Wakil Ketua DPR asal PKS, menjelaskan, ”Hampir semua wilayah terwakili, kecuali Papua.” Rapat diawali laporan kegiatan tiga bulan terakhir dan hasil Mukernas Semarang. ”Kami juga membahas strategi menghadapi 2014,” kata Shohibul. Ada pembahasan KPK dan isu pembekuan PKS. ”Tapi tak dibahas mendalam,” ujar pengganti kursi Anis Matta di pimpinan DPR itu.

Mardani Ali Sera, Humas DPP PKS, menambahkan bahwa beragam masalah aktual juga dibahas. ”Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan penyitaan mobil, juga rencana kenaikan harga BBM dan keretakan ikatan sosial yang makin rapuh,” kata Mardani. Pembahasan BBM dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menyita waktu lebih banyak. “BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya,” tutur Mardani menggambarkan suasana rapat.

***

Persepsi yang berkembang di internal PKS, baik elite maupun konstituen, atas kasus Luthfi dan Fathanah cenderung seragam. KPK dipandang bertindak tidak adil dan tendensius. Mindset itulah yang jadi basis perlawanan PKS. Mardani Ali Sera menilai ada perbedaan perlakuan antara Latfi dan tersangka korupsi lainnya. ”LHI belum dijadikan tersangka sudah ditangkap, yang lain tidak,” ungkapnya. Luthfi dikenai TPPU, Angelina Sondakh, politikus Demokrat, tidak.

Zainuddin Paru, pengacara Luthfi, membandingkannya dengan beberapa tersangka yang tidak ditahan. Di kalangan politisi, hal itu terjadi pada dua politikus Demokrat, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, serta politikus PDIP, Emir Moeis, yang masih memimpin Komisi XI DPR. Zainuddin menyebutkan, Fathanah sering membawa-bawa nama PKS.

Dalam persidangan Rabu lalu terungkap, sopir Fathanah diminta berbohong bahwa Fathanah di DPP PKS bila sang istri bertanya, padahal Fathanah “dugem” di Kafe Dangdut, Hotel Kaisar. ”Nama PKS dipakai biar nggak ada kecurigaan,” katanya. Lutfi, kata Zainuddin, mengenal Fathanah sebagai adik kelas saat kuliah di Arab Saudi. Orangtua Fathanah menitipkan Fathanah kepada Lutfi. ”Biar nggak bengal,” ia menambahkan.

”Fathanah itu bukan kader PKS, tapi kenapa hampir semua petinggi PKS diperiksa,” Yudi Widiana Adia, Ketua Bidang Seni Budaya DPP PKS, komplain. Ada kesan, kata Yudi, KPK mencari-cari kesalahan. ”Ini upaya mengecilkan PKS,” ia melanjutkan. ”KPK lebih pada sensasi daripada substansi hukum.”

Kesibukan elite PKS meredam keresahan kader juga berlangsung di beberapa basis PKS. Misalnya Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang gubernurnya kembali dimenangkan kader PKS. Ketua DPW PKS Jawa Barat, Tate Qomaruddin, memberi arahan khusus kepada kadernya agar berpikir jernih. Bahwa tuduhan terhadap Luthfi belum terbukti. Fakta yang terus didengungkan, bahwa Fathanah bukan kader PKS. Tate yakin, “Ada yang mengutus Fathanah untuk merusak PKS.”

Tate tak gentar bila partai harus bubar. Ia berpandangan, misi mereka selama ini dakwah, bukan sekadar politik. ”Bagi kami, partai bubar itu apa sih beratnya? Tadinya juga tidak ada. Yang penting, kami bisa terus berdakwah. Dalam dakwah, fitnah tidak akan berhenti,” ungkapnya kepada Iman Hamzah dari Gatra. Tate optimistis, suara PKS tetap solid. Buktinya, pilgub Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) dimenangkan calon PKS. Pada Pemilu 2014, ia menargetkan peningkatan suara 100% di Jabar.

Di Sumut, website PKS setempat, http://www.pkssumut.or.id, sepekan terakhir penuh imbauan untuk kompak. “Insya Allah, ini ujian dari Allah untuk membesarkan PKS. Bersiap menuju tiga besar! Kemudian menjadi nomor 1!” tulis simpatisan PKS, Naoval, Sabtu lalu. Simpatisan lain, Aiglus, sedikit mencak-mencak, “Johan Budi berbohong lagi, siapa sih Johan Budi?” Simpatisan lainnya, Sutamso, menulis, “Salam tiga besar!” Akun Afri Gitu Loch memberi semangat, “Presiden Indonesia harus dari PKS. Hidup PKS!”

Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, yang mantan Ketua DPW PKS Sumut, menyebut kasus Luthfi dalam pengalaman pilgub Sumut justru membawa sentimen positif di internal kader. “Kondisi ini menjadi kristalisasi spirit the corps bagi para kader,” katanya kepada Gatra.

Ia menyatakan bahwa opini pembekuan partai kurang arif. “Semua sedang berproses secara hukum,” tuturnya. “Kontribusi partai ini bagi bangsa dan negara cukup besar. Mari kita berkompetisi secara adil.” Gatot mengajak media tidak memberikan stigma dan mendiskreditkan. “Mari kita membangun Indonesia dengan demokrasi yang elegan.”

Optimisme juga berkembang di elite PKS Sulawesi Selatan (Sulsel), daerah asal Anis Matta. Ketua PKS Sulsel, Akmal Pasluddin, menjelaskan bahwa kasus ini membuat mereka makin intensif berkomunikasi dengan masyarakat. Akmal mengklaim, dengan kasus ini, simpatisan PKS Sulsel malah meningkat. Mereka bisa memahami, kasus ini hanya efek Fathanah yang bukan pengurus tapi kenal Luthfi Hasan.

Akmal tak mengendurkan target PKS di Sulsel menjadi dua besar, seperti capaian mereka pada 2004. Kasus ini dipandang sebagai tantangan. “Counter-nya dengan cara bekerja pada masyarakat,” kata Akmal kepada Ridwan Marzuki dari Gatra. Semua kader, terutama anggota DPR, DPRD, dan calon anggota legislatif, diminta turun.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyebut perlawanan terhadap KPK itu terjadi akibat pundi pemasukan partai terganggu. “KPK sudah masuk ke korupsi politik sehingga ada yang terganggu oleh gerakan ATM-isasi partai lewat pundi-pundi negara yang seharusnya dijaga penuh amanah serta menjauhi dusta politik yang merupakan dosa jariah,” kata Busyro, yang juga tokoh Muhammadiyah, kepada pers di Jakarta.

Busyro prihatin melihat akutnya korupsi partai politik. Jutaan rakyat tidak paham kejadian sesungguhnya di pusat-pusat politik. Bisa jadi, mereka tertipu oleh elite partai dan terpengaruh melawan KPK. “KPK mengetahui jeroan-jeroan dan episentrum korupsi,” kata Busyro. Ia minta elite parpol berhenti melakukan korupsi, meraih kekuasaan dengan cara beradab.

“Doa rakyat miskin jangan diremehkan karena dahsyat dan mampu menjungkirbalikkan kekuatan sebesar apa pun jika dibangun dengan moral kumuh dan berlumuran dusta,” katanya. Johan Budi minta semua pihak yang meragukan kasus Luthfi dan Fathanah agar melihat langsung di pengadilan. “Nanti kami akan buka semua buktinya. Silakan cermati di sana,” kata Johan. “Dalam waktu dekat akan segera naik ke penuntutan.”

Asrori S. Karni, Rach Alida Bahaweres, dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi  28 / XIX 22 Mei 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s