EKONOMI & BISNIS

Banjir Ponsel Garansi Toko

Ponsel impor ilegal membanjiri Indonesia lewat pelabuhan-pelabuhan tikus. Diminati konsumen karena harganya miring. Kerugian negara mencapai ratusan milyar rupiah.

Pusat perbelanjaan khusus telepon seluler di Jalan Kapten Muslim, menjadi tempat favorit warga Medan untuk belanja ponsel paling gres dengan harga miring. Sebuah ponsel pintar Blackberry seri teranyar, Z10, misalnya, dibanderol di kisaran harga Rp 5 juta. Harga tersebut lebih murah (berselisih hampir Rp 2 juta) dibandingkan harga di distributor resmi Blackberry. Di gerai Global Teleshop, salah satu distributor resmi Blackberry, di Jalan Wolter Monginsidi, misalnya, seunit Z10 dihargai Rp 6,999 juta.

Yang membuat perbedaan harga di kedua tempat itu adalah status Z10 tadi. Ponsel besutan Research In Motion (RIM) yang dijual dengan harga miring tadi bukan produk legal, alias tidak didatangkan melalui distributor resmi. Istilah untuk produk macam ini adalah black market (BM). Ponsel macam ini biasanya dijual dengan garansi toko atau penjualnya, sementara ponsel resmi mendapat garansi langsung dari distributor.

Tak hanya di Medan, di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, konsumen dengan mudah mendapatkan ponsel BM macam itu, terlebih produk yang paling anyar seperti Blackberry Z10, yang baru dirilis RIM beberapa bulan lalu. Hendra, bukan nama sebenarnya, seorang pedagang ponsel di pusat perbelanjaan ITC Roxy Mas, Jakarta Barat, mengakui ia dan beberapa pedagang ponsel menjual ponsel BM. ”Sudah menjadi rahasia umum kalau orang banyak mencari yang BM karena harganya lebih murah” ujarnya kepada Gatra.

Maraknya peredaran ponsel impor ilegal ini membuat gerah Kementerian Perdagangan (Kemendag), selaku otoritas pengendali keran impor ponsel. Bagaimana tidak, sepanjang 2012 lalu, sebanyak 52 juta unit ponsel impor masuk ke Indonesia. Dari jumlah itu, 10%-15%, atau sekitar 7,5 juta unit, masuk secara ilegal. ”Jika setiap unit berharga antara US$ 100-US$ 400, maka nilai ekonominya antara Rp 7,5 trilyun hingga Rp 11 trilyun,” ungkap Direktur Jenderal Standarisasi dan Pelindungan Konsumen (SPK) Kemendag, Nus Nuzulia Ishak kepada Michael Agustinus dari Gatra.

Dalam peraturannya, kata Nus Nuzulia, ponsel impor harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5%. Artinya, dengan asumsi harga tiap unit ponsel sebesar US$ 39,51 atau Rp 385.000, maka negara kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 48.000 untuk setiap unit ponsel yang masuk secara ilegal. ”Kalau terdapat 10 juta unit ponsel ilegal maka kerugiannya adalah Rp 480 milyar,” kata Nus Nuzulia. “Tapi ingat, yang paling penting adalah nilai ekonomi dari ponsel ilegal yang cukup besar.”

Besarnya potensi kerugian negara membuat Kemendag menabuh genderang perang terhadap perdagangan ponsel impor ilegal. Pada 8 Mei lalu, tim Kemendag yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, blusukan ke pusat perdagangan ponsel di ITC Roxy Mas. Di sana, Gita merazia sejumlah toko ponsel yang ditengarai menjual ponsel impor ilegal. Hasilnya, beberapa toko ponsel yang kedapatan menjual Blackberry Z10 dan Q10 serta beberapa gadget sepeti iPad Mini yang belum sah diedarkan di Indonesia.

Gita menegaskan akan ada sanksi penyitaan produk hingga sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan ponsel impor ilegal. “Tentunya ini bukan hanya ilegal, tapi juga diselundupkan,” tukasnya. “Ini kerugiannya tak kecil untuk negara. Tadi kita lihat beberapa toko saja, sangat banyak pelanggarannya,” ujar Gita kepada wartawan di sela-sela kegiatan razia itu.

Para pelaku bisnis impor ponsel resmi, yang tergabung dalam Asosiasi Importir Seluler Indonesia (AISI), menilai masuknya ponsel impor ilegal karena belum ada itikad baik dari pemerintah untuk merapikan tata kelola impor ponsel di Indonesia. “Pemerintah tidak bersedia merapikan peraturan impor pada saat ini, dan keadaan tidak beres ini berlanjut sampai sekarang,” ujar Eko Nilam, Ketua AISI kepada Sya’bani Takdir dari Gatra. Peraturan pemerintah terdahulu, yang hanya mengharuskan adanya kartu garansi dan buku pedoman berbahasa Indonesia, menurut Eko tidak sanggup memberantas beredarnya ponsel ilegal.

Sementara itu, menurut Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, ponsel impor ilegal masuk ke Indonesia dengan cara memanipulasi dokumen impor maupun penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan gelap alias ‘pelabuhan tikus’, khususnya yang ada di Batam. ”Jadi memang dia (impor ponsel) tidak diberitahukan ke Bea Cukai. Dia masuk tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi,” ujarnya. ”Dugaan kasar saya, mungkin sekitar 80%. Setelah dari Batam, kemana saja gampang,” ia menambahkan.

Agung menuturkan bahwa Ditjen SPK dan Ditjen Bea Cukai telah menyiapkan rencana aksi untuk saling memperkuat pengawasan di lapangan. Karena saking banyaknya ponsel ilegal yang masuk melalui Pelabuhan Batam, dan tidak mampu ditahan oleh Bea Cukai, maka ponsel ilegal itu merembes sampai ke ITC Roxy Mas. Di Roxy, ditangkap oleh tim dari Ditjen SPK. Lalu, Ditjen SPK melakukan investigasi untuk mengetahui diperoleh dari importir mana ponsel tersebut. “Kita periksa importirnya, kalau terbukti nakal, kita cabut izinnya. Sinergi seperti ini yang kita perlukan,” kata Agung.

Sujud Dwi Pratisto dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi   30 / XIX 5 Jun 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s