EKONOMI & BISNIS

Lebih Lebar Membuka Pintu Syariah

Kinerja industri keuangan syariah masih belum optimal, baik dalam penetrasi ke masyarakat maupun kontribusinya dalam perekonomian. Masyarakat cenderung memilih yang lebih nyaman dan cepat.

Masih menempel di ingatan Hidir Dorongan, Kepala Perwakilan Baitul Mal Muamalat (BMM) Medan, bagaimana sebuah program yang mereka gulirkan memberikan harapan kepada warga. Waktu itu, sekitar empat tahun lalu, Bank Muamalat yang menggandeng BMM menyalurkan dana bantuan bergulir, yang disebut program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3).

Bantuan yang jumlahnya sekitar Rp 2 juta itu diarahkan untuk bisa membangkitkan perekonomian masyarakat komunitas di sekitar masjid. ”Ada yang jualan bakso dengan gerobak, setelah menerima bantuan, dia buka warung bakso di rumahnya,” kata Hidir.

Namun program itu tak bertahan lama. Sejak 2010, Bank Muamalat menghentikan perputaran dana bergulir tersebut. Pemicunya, banyak warga yang menggunakan dana itu untuk kepentingan lain. ”Ada yang menganggap bantuan ini tidak perlu dikembalikan,” kataRonal Suhendri, yang pernah menjadi petugas pendamping program KUM3 ini. ”Di Medan, hampir 60% warga tak mengembalikan dana bantuan itu,” ia menambahkan.

Program KUM3 memang dirancang Bank Muamalat sebagai usaha pemberdayaan melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan harapan bisa mendorong peningkatan pendapatan melalui penguatan modal usaha secara bergulir.

Menurut Afrid Wibisono, Vice President Financial Islamic and Transactional Banking Division Bank Muamalat, meski ini dana bergulir, karena diberikan kepada mustahik, bisa dianggap sebagai zakat –tidak perlu dikembalikan. Namun, Afrid mengklaim, secara agregat nasional, KUM3 berjalan dengan baik. Sekitar 70% penerima bantuan KUM3 menggunakannya sebagai modal usaha dan berkomitmen mengembalikan dana tersebut.

Dalam konsep KUM3, dana diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdiri dari 10-15 orang, dengan besaran pinjaman dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta. Di tiap kelompok terdapat supervisor, yang mendampingi arah bisnis mereka agar berada di jalur yang benar. ”Bisnisnya juga kecil-kecilan, seperti jualan siomay, sayuran,” kata Afrid.

Selain membangkitkan ekonomi, tujuan lebih besar program ini adalah menggabungkan penerima dana dalam koperasi dan mengarahkan para aktor ekonomi baru itu agar memiliki manajemen yang baik, juga catatan keuangan yang akuntabel. ”Sehingga, bila usaha berjalan baik, manajemen tertata, dan ada laporan keuangan, mereka bisa pinjam uang di bank,” tutur Afrid.

Sejak digulirkan tujuh tahun lalu, program UKM3 telah memberikan dana kepada lebih dari 9.858 komunitas masjid di 20 provinsi, dengan besaran dana hampir Rp 9 milyar. Program KUM3 ini setidaknya bisa menjadi salah satu alternatif mengantarkan lapisan masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan, setidaknya bisa punya rekening, seperti untuk mengembalikan duit yang dipinjam.

Persoalan membuka akses pelayanan perbankan atau financial inclusion, khususnya dari sektor syariah, itu juga menjadi pembicaraan hangat dalam seminar ”A New Phase of the Islamic Finance: Capturing the Untapped Area to Improve the Quality of Economic Development”, yang berlangsung pada akhir Mei lalu di Nusa Dua, Bali.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, dalam sambutannya menyatakan, meski perkembangan industri keuangan syariah memuaskan, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan di sektor ini. Sebab, dalam hal kontribusi terhadap perekonomian nasional, bila dibandingkan dengan bank konvensional, keuangan syariah masih menjadi minoritas.

Apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara yang keuangan syariahnya telah jauhberkembang, operasionalnya lebih terkonsentrasi di usaha mikro dan kecil. ”Industri keuangan syariah di sini belum memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menstabilisasi perekonomian,” Muliaman memaparkan.

Saat ini, aset keuangan syariah di Indonesia sekitar US$ 38,1 milyar, terutama berasal dari perbankan (54%) dan sukuk (35,6%). Sisanya terdiri dari asuransi, multifinance, dan reksa dana syariah. Khusus pangsa pasar sektor perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah mencapai 4,89% dari total perbankan dan umumnya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sebab itu, kata Muliaman, diperlukan ide-ide produktif untuk menangkap pasar dan memperkenalkan perbankan syariah kepada para wirausahawan unbankable.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, menyatakan beberapa kendala yang membuat perkembangan perbankan syariah tidak seatraktif bank konvensional, seperti tidak tersedianya modal, perhatian pemilik terhadap perbankan syariah yang kurang, tertinggal dalam efisiensi, produk perbankan syariah yang masih terkonsentrasi di konsumen, dan produk investasi yang masih belum dikembangkan.

BI sebenarnya sudah mendorong bank-bank syariah untuk melakukan ekspansi, misalnya memberikan keringanan dalam membuka cabang baru yang hanya mewajibkan penambahan modal 40% lebih murah dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan bank non-syariah. Meski begitu, syarat lain yang mengharuskan bank syariah bermain di sektor menengah dan kecil tetap harus dilakukan. ”Ketentuan penyaluran pembiayaan minimal 20% kepada UKM juga berlaku untuk bank syariah,” Halim menegaskan.

Halim menambahkan, beberapa produk syariah pun kurang bersaing. Penyebabnya, ada beberapa yang terkena pajak ganda seperti kredit pemilikan rumah. Selain itu, menurut Halim, bank syariah perlu sumber dana lebih panjang. ”Sehingga perlu ada insentif, seperti referensi perpajakan yang berbeda, yang lebih menggunakan prinsip bagi hasil. Intinya, nasabah mau lebih lama menyimpan uangnya,” ujar Halim.

Terkait dengan masalah financial inclusion yang masih kurang gereget, Afrid Wibisono mengakui, sebenarnya Bank Muamalat sudah mencari jalan keluar dengan membuat kantor layanan, menggandeng kantor pos. ”Memang itu baru salah satu fungsi agar masyarakat mau membuka rekening, juga mengirim uang,” katanya.

Sedangkan akses pengucuran kredit dari perbankan syariah belum maksimal. ”Masyarakat masih mengedepankan akses kenyamanan, kecepatan, yang mungkin itu di syariah masih sedikit tertinggal, tapi tidak total tertinggal,” kata Afrid.

Dalam hal penyaluran kredit, khususnya di sektor mikro dan menengah, kalangan perbankan syariah sebenarnya juga banyak berkreasi. Bank Syariah Mandiri, misalnya, memiliki Warung Mikro yang konsepnya merupakan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. BRI Syariah juga memiliki produk pembiayaan mikro dan pembiayaan untuk koperasi.

Namun lagi-lagi masalah akses, juga persyaratan, kadang membuat masyarakat memilih jalan lain, bahkan yang jauh dari nilai Islam, seperti meminjam ke rentenir.

Mukhlison S. Widodo, dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi 33 / XIX 26 Jun 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s