HUKUM

Nyanyian Remisi Selepas Rusuh

Lapas Tanjung Gusta membara. Puluhan narapidana melarikan diri. Menuntut perbaikan fasilitas hingga penolakan peraturan pengetatan remisi.

Pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, kini hanya tinggal puing-puing. Kayu kusen pintu dan jendelanya hangus terbakar menjadi arang. Masuk ke dalam kompleks lapas, sejumlah bangunan dan fasilitas kerja seperti komputer dan berbagai peralatan elektronik hancur berantakan. “Untuk bagian kantor, kerusakannya mencapai 100%,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Budi Sulaksana, kepada Gatra di Lapas Tanjung Gusta, Sabtu lalu.

Dua hari sebelumnya atau Kamis pekan lalu, di lapas kelas I itu terjadi kerusuhan hebat yang diikuti aksi pembakaran oleh para narapidana. Lima orang tewas, dua sipir penjara dan tiga narapidana. Tubuh mereka hangus terbakar. Sebagian bangunan lapas rusak parah. Kerugian yang dialami pihak lapas akibat kerusakan bangunan dan fasilitas mencapai puluhan milyar rupiah. “Perhitungan sementara mencapai Rp 55 milyar,” ujar Budi.

Menurut sejumlah saksi mata yang ditemui Gatra, aksi kerusuhan yang berlangsung lebih dari 10 jam itu begitu mencekam. Bahkan suasana mencekam dirasakan warga yang tinggal tak jauh dari lapas. Siregar, seorang ibu yang membuka warung makan berjarak 100 meter dari lapas, mengaku mendengar suara dentuman keras sekitar pukul 17.00. “Saya spontan berteriak Allahu Akbar… Allahu Akbar…. Apa itu yang meledak,” kata Siregar. Sejurus kemudian, Siregar mendapat informasi bahwa ledakan itu berasal dari dalam lapas.

Sejumlah warga berbondong-bondong mendekati lapas. Mereka penasaran ingin tahu ada kejadian apa di dalam Lapas. Di sana, warga menyaksikan ratusan narapidana berhamburan ke luar lapas. “Banyak yang berteriak, ‘Bebas awak… bebas awak’,” kata Jason, salah satu warga di sekitar lapas. “Sipir ada yang mencoba menangkap, tapi akhirnya tak berani menangkap karena kalah banyak dari para napi,” Jason melanjutkan.

Informasi yang diperoleh Gatra, jumlah narapidana yang kabur mencapai 212 orang. Hingga Ahad pekan lalu, polisi berhasil menangkap 98 orang. Sisanya, 114 orang, termasuk empat narapidana kasus terorisme, masih diburu polisi.

Kepada Gatra, seorang sipir yang enggan disebutkan namanya menceritakan, kerusuhan itu dipicu matinya aliran listrik dari PLN. Kondisi ini diperparah dengan jumlah tahanan yang melebihi kapasitas. ”Tanjung Gusta memiliki kapasitas 1.054 orang, sedangkan yang berada di dalam hampir berjumlah 2.600 orang,” katanya.

Sebetulnya aliran listrik byar-pet di Lapas Tanjung Gusta bukan hal aneh. Bahkan boleh dibilang sudah menjadi hal rutin. Hal yang sama dirasakan warga yang rumahnya berdekatan dengan lapas. Namun, hari itu, pemadaman listrik cukup lama, tejadi sejak dini hari hingga menjelang sore. Celakanya, pasokan air di lapas mengandalkan mesin pompa air. Alhasil, tidak adanya aliran listrik membuat pasokan air terhenti.

Para narapidana yang kesal karena sejak pagi belum mendapatkan air berkumpul di lapangan lapas. Sambil membawa ember kosong, mereka berteriak-teriak meminta sipir segera memperbaiki listrik yang mati dan memberi mereka air. Sedangkan beberapa narapidana lainnya membuat kegaduhan di dalam sel. “Banyak benda tumpul semacam kayu yang digunakan napi untuk membuat gaduh di selnya masing-masing,” ujar sang sipir.

Beberapa sipir yang ketika itu mendapat giliran tugas jaga berupaya menenangkan para narapidana. Usaha para sipir tadi sia-sia. Situasi makin genting. Tiba-tiba saja, menjelang waktu buka puasa, aksi para narapidana makin beringas. Mereka membakar ember plastik dan perabotan yang terbuat dari kayu di tengah lapangan.

Entah siapa yang memberi komando, sekelompok narapidana membakar bangunan yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan arsip. Api membubung tinggi merembet ke bangunan lain. Puas bakar-bakaran, para narapidana mulai berani menyerang sipir. Karena kalah jumlah, sipir yang tak sampai 10 orang itu pontang-panting menyelamatkan diri.

Kesempatan ini dimanfaatkan beberapa narapidana untuk menjebol pintu sel tahanan dan kabur melalui pintu gerbang. “Saya lihat ada tahanan teroris yang membongkar paksa sel mereka,” kata Sabar Tarigan, seorang narapidana, kepada Gatra. “Tahanan kabur dengan bebas karena pintu utama tidak dijaga lagi,” Dedi Handoko, narapidana lainnya, menimpali.

Sekitar pukul 20.00, puluhan polisi lengkap dengan senjata laras panjang dan mobil Baracuda merapat ke lapas. Namun langkah polisi ini terhenti di depan lapas, karena dari dalam lapas para narapidana mengancam akan melakukan aksi lebih nekat jika polisi berani masuk. Polisi akhirnya berjaga-jaga di luar. “Kalau tim polisi yang hampir 500-an personel dipaksa konfrontasi dengan napi, pasti banyak korban berjatuhan. Terlebih gudang senjata sudah direbut napi,” ujar Kepala Polresta Medan, Kombes Nico Afinta Nico, kepadaGatra.

Menjelang azan subuh, pasukan TNI dari kesatuan Raider datang membantu polisi. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran datang dan langsung menjinakkan kobaran api. Setelah api dapat dipadamkan, situasi mulai bisa dikendalikan polisi yang dibantu TNI. Bahkan Panglima Kodam I/BB, Mayjen Burhanuddin Siagian, ikut memantau ke lapas. Sekitar pukul 10.35, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, yang terbang langsung dari Jakarta, menemui para napi. Pertemuan tertutup ini berlangsung di Gedung Penyimpanan Benda Sitaan Negara Medan.

Dalam pertemuan itu, sejumlah napi melontarkan unek-unek. Antara lain, menuntut perbaikan fasilitas lapas, terutama listrik yang sering mati dan pasokan air yang terbatas. Mereka juga menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Yakni, peraturan yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme (lihat: Persyaratan Ketat Remisi). PP ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012.

Keresahan penghuni Lapas Tanjung Gusta atas PP 99/2012 itu bisa dimaklumi. Sebab, dari total 2600 narapidana Tanjung Gusta, lebih dari setengahnya adalah narapidana kasus narkotika. Sedangkan narapidana kasus terorisme 22 orang dan narapidana kasus korupsi empat orang. ”Saya menolak adanya PP 99/2012,” kata Marwan alias Wak Geng, salah satu narapidana, kepada Gatra usai pertemuan.

Wak Geng adalah narapidana kasus terorisme. Ia divonis 20 tahun penjara karena merencanakan perampokan CIMB Niaga Medan. Pria kelahiran Padang, 7 April 1970, ini ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri pada 2003 karena berperan pada pengeboman gereja di Medan dan Pekanbaru. Ia juga ikut dalam aksi pengeboman Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta.

Seperti Wak Geng, Budi juga menolak PP 99/2012. Narapidana kasus narkotika yang divonis 15 tahun penjara itu menilai PP 99/2012 tidak adil dan merugikan dirinya. Budi mulai menjalani masa tahanan pada 2010. Setiap tahun, ia mendapat remisi sesuai dengan prosedur. Namun, setelah muncul PP 99/2012, yang mulai berlaku Juni tahun ini, Budi khawatir dirinya tidak akan lagi mendapatkan remisi. “Berarti aku akan menjalani hukuman 15 tahun penjaralah,” tuturnya.

Adanya tuntutan narapidana agar PP 99/2012 dihapus dibenarkan Amir Syamsuddin. “Warga binaan kita itu tadi meminta agar ada evaluasi PP itu, karena hak-hak mereka untuk remisi tidak terakomodasi,” kata kader Partai Demokrat itu. Diakui Amir, tuntutan itu bukan hanya datang dari narapidana Tanjung Gusta, melainkan juga dari seluruh narapidana di Tanah Air. “Sudah menjadi kewajiban saya mencari solusi. Janji yang saya ucapkan harus ditepati, juga fasilitas yang akan diperbaiki,” ungkapnya.

Soal kemungkinan dihapusnya PP 99/2012, Amir mengatakan bahwa pemerintah tidak berpikir untuk mencabut aturan pengetatan remisi itu. Namun akan ada penyempurnaan. “Kita akan menyempurnakan aturan-aturan mana yang mungkin tidak tepat atau tidak tertutup kemungkinan apakah asas-asas suatu peraturan ini bisa berlaku surut dan sebagainya,” paparnya.

Beleid itu, ungkap Amir, muncul atas semangat mengakomodasi amarah dan kebencian publik terhadap kasus korupsi. Namun dalam aturan itu juga ada beberapa tindak pidana yang dianggap bersifat extra-ordinary crime, seperti kasus terorisme dan narkotika. “Selama ini, banyak warga binaan yang rutin menikmati hak-hak, seperti remisi. Setelah berlaku PP itu, semua itu tiba-tiba terhenti. Saya wajib perhatikan aspirasi ini,” katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Gatra, pihak PLN membantah menjadi pemicu kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta tersebut. Menurut Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumatera Utara, Raidir Galingging, padamnya listrik terjadi karena trafo di gardu listrik Lapas Tanjung Gusta meledak. Semestinya, kata Raidir, pengelola lapas menghubungi PLN untuk meminta genset tambahan. “PLN bisa menyediakan genset tambahan jika pengelola, dalam hal ini Lapas Tanjung Gusta, memang membutuhkan,” tuturnya.

Sujud Dwi Pratisto, dan Averos Lubis (Medan)

——————————————————————————————————————-

Sejumlah Kerusuhan di Lapas dan Rutan 2001-2013

20 Juli 2001: Rutan Salemba, Jakarta Pusat Kerusuhan dipicu pembagian jatah makan siang yang oleh sebagian narapidana dianggap tidak adil. Dua narapidana tewas.

19 Januari 2003: Lapas Tanjung Gusta, Medan Kerusuhan berawal ketika sejumlah narapidana membuat rencana melarikan diri. Namun rencana pelarian itu gagal karena ada narapidana yang membocorkannya kepada petugas penjara. Tak terima, kelompok narapidana yang berniat melarikan diri menyerang kelompok narapidana yang dituding sebagai pembocor. Tiga narapidana tewas.

26 Mei 2003: Lapas Lowokwaru, Malang Kerusuhan bermula dari pertengkaran antar-narapidana sesama penghuni sel. Kerusuhan meluas ke penghuni sel lainnya. Satu narapidana tewas.

31 Juli 2007: Lapas Cipinang, Jakarta Timur Terjadi bentrokan kelompok narapidana asal Jawa Timur dengan kelompok narapidana gabungan dari kelompok Ambon, Palembang, dan Batak. Dua narapidana tewas.

25 Juni 2011: Lapas Kerobokan, Bali Berawal dari razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN ingin menangkap seorang napi kasus narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkoba dari lapas.

7 Oktober 2011: Lapas Banceuy, Bandung Terjadi bentrok narapidana antarblok. Diduga, bentrokan dipicu utang-piutang antar-narapidana. Tidak ada korban jiwa.

19 dan 23 Februari 2012: Lapas Kerobokan, Bali Karena tidak senang atas perlakukan sipir penjara yang diskriminatif, para narapidana membakar sejumlah fasilitas lapas. Untuk meredakan kerusuhan, polisi mengancam tembak di tempat bagi narapidana yang tidak segera menghentikan aksi anarkisnya. Tidak ada korban jiwa.

26 April 2013: Lapas Tanjung Gusta, Medan Dua kelompok narapidana bentrok yang berujung kerusuhan massal. Pemicunya, utang-piutang antar-narapidana. Tidak ada korban jiwa.

11Juli 2013: Lapas Tanjung Gusta, Medan Kesal karena aliran listrik sering mati, para narapidana membakar sejumlah fasilitas lapas. Sebagian narapidana juga memprotes PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi, Narkoba, dan Terorisme.

——————————————————————————————————————-

Persyaratan Ketat Remisi

Narapidana kasus korupsi:
– Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
– Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Narapidana kasus terorisme:
– Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
– Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana kasus narkoba:
– Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
– Pengetatan remisi hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Sumber: Pasal 43 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

——————————————————————————————————————-

Denny Indrayana: Over-Kapasitas Memang Iya

Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, menyisakan banyak tanya, terutama mengenai penyebabnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersedia menjawab beberapa pertanyaan Mira Febri Mellya dari Gatra terkait penyebab kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta itu, usai rapat internal Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Pengayoman, Rasuna Said, Jakarta, Selasa lalu. Petikannya:

Apakah benar kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta itu terkait kekhawatiran narapidana terhadap implementasi PP 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi?

Bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 itu mengetatkan tindak pidana khusus, tidak hanya remisi, tapi seluruh hak narapidana, itu memang iya. Dan apakah itu menyebabkan para narapidana khawatir, memang iya. Tapi, apakah itu ada kaitannya dengan penyebab kerusuhan di Tanjung Gusta, masih dalam investigasi.

Sejauh mana hasil investigasinya? Apakah investigasi itu hanya dilakukan pihak kepolisian?

Tim investigasi dari kepolisian turun, dari Kementerian Hukum dan HAM juga. Tapi ini kan belum seminggu, jadi masih berjalan.

Kerusuhan itu juga dipicu over-kapasitas narapidana di dalam lapas? 

Over-kapasitas memang iya, dan ini sudah kami omongin dari dulu. Cuma, tingkat kejahatannambah, narapidana yang masuk bertambah. Ya, kita memang punya masalah itu. Secara nasional, 150% di atas kapasitas.

Ada juga yang menilai jumlah petugas lapas dengan jumlah narapidana tidak sebanding?

Petugas keamanan kami ada 11.800 orang, dibagi menjadi empat shift. Perbandingannya antara napi dan petugas kami adalah 1: 55. Artinya, satu orang petugas menjaga 55 narapidana. Idealnya, 1: 5. Jadi, masih sangat jauh dari ideal.

Bagaimana solusi terkait over-kapasitas itu?

Membangun lapas dan rutan baru. Itu sudah dan terus dilakukan. Kedua, memberikan kelonggaran dan keringanan bagi yang tidak diketatkan, misalnya anak-anak, manula, orang sakit. Ketiga, pengguna, korban, dan pemakai narkoba dikeluarkan dari lapas untuk direhabilitasi. Itu sesuai dengan perintah undang-undang juga. Keempat, memperbaiki sistem penjeraan. Tidak semua dihukum dengan masuk penjara, tapi ada hukuman alternatif, misalnya kerja sosial. Itu salah satu contoh saja. Kelima, ya, redistribusi narapidana.

Apakah redistribusi narapidana antar-lapas itu cukup berhasil?

Karena tingkat over-kapasitasnya masih tinggi, artinya digeser-geser dari Jakarta pindah ke Jawa, tetap melebihi kapasitas. Jadi, redistribusi yang dilakukan dari lapas yang sangat padat ke yang kurang padatlah. Tahun kemarin, kami geser 2.000 orang dari Jakarta. Tetapi yang masuk lebih-kura

Majalah GATRA Edisi 37 / XIX 24 Jul 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s