EDISI KHUSUS

Menjaga Bejana Toleransi Warga Medan

Secara historis, Medan memiliki modal untuk hidup toleran karena di dalamnya terdapat beragam etnis, agama, dan kepercayaan. Kemajemukannya terjaga berkat musyawarah antar-anggota masyarakat.

Musyawarah untuk menyelesaikan persoalan di antara pihak yang berselisih merupakan nilai-nilai dasar dalam menyemai perdamaian. Demikian juga mereka yang berani menempuh jalan musyawarah adalah pihak-pihak yang memiliki tingkat pemahaman dan kedewasaan tinggi. Itulah yang mengemuka dari persoalan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara.

Beberapa tahun lalu, terjadi sengketa seputar tanah tempat bangunan masjid itu berdiri. Muncul klaim dari Kodam I Bukit Barisan atas tanah tersebut, dan kemudian menjualnya ke pengembang. Oleh pengembang, masjid itu dirobohkan demi kepentingan lain. Melihat itu, sejumlah ormas Islam menyesalkannya dan menuntut agar bangunan rumah ibadah itu berdiri kembali.

Musyawarah di antara pihak yang berselisih pun digelar. Musyawarah itu akhirnya bisa mengubur perbedaan pendapat yang tajam dan melumerkan persoalan pelik yang mengemuka. Lahir kesepakatan untuk membangun kembali masjid itu. Kamis, 5 Januari 2012, pun dipilih menjadi momen bersejarah dengan peletakan batu pertama pembangunan kembali masjid itu.

Saat ini, menurut Carles Siregar dari Badan Kenaziran Masjid (BKM) Masjid Al-Ikhlas, masjid itu sudah digunakan warga di lingkungan sekitar, sebagaimana fungsinya. “Banyak warga sekitar yang menunaikan salat di sini, mulai dari salat lima waktu hingga Jumatan,” ujarnya. Selama bulan Ramadan ini, saat salat tarawih, misalnya, selalu ada jamaah yang datang. ”Tiap malam, orang yang menunaikan salat di sini sekitar 70 orang,” Carles menambahkan.

Dalam catatan Gatra, selama kurun waktu setahun belakangan, pernah terjadi gesekan yang mengoyak kerukunan beragama di Medan. Salah satunya adalah persoalan tempat ibadah. Namun gesekan itu tidak dipicu atau disebabkan oleh perselisihan antar-umat beragama, melainkan kesalahpahaman salah satu unsur agama dengan pengembang perumahan.

Masjid Raudhatul Islam adalah contoh lain. Masjid yang berdiri di Jalan Yos Sudarso, Kelambir Lima Nomor 1, Kecamatan Medan Barat, ini semula juga akan dirobohkan oleh satu pengembang. Beberapa bagian masjid itu sudah dirobohkan dan di sekitarnya didirikan pagar. Namun pengurus Masjid Raudhatul Islam berhasil meyakinkan pengembang bahwa tanah di tempat berdirinya masjid itu berstatus wakaf. “Alhamdulillah, dalam tiga bulan belakangan ini sudah ada damai dan kesepakatan dengan pengembang perumahan,” ujar Muhammad Habibi, anggota BKM Masjid Raudhatul Islam, kepada Gatra.

Malah, setelah tercapai kesepakatan damai tersebut, masjid itu dikembangkan lebih jauh: dari satu lantai menjadi tiga lantai. Pembangunan masjid itu dimulai pada Februari lalu. Karena masih dalam proses pembangunan, masjid itu masih menggunakan terpal dan tenda. Itu pun tidak menyurutkan niat para jamaah untuk menunaikan salat lima waktu, Jumatan, dan tarawih.

***

Dinamika dialog dan keberanian menempuh jalan musyawarah ketimbang konfrontasi fisik yang bisa berujung perusakan fisik menjadi pilihan paling indah bagi masyarakat Medan yang majemuk. Saat ini, berbagai jenis suku ada dan tinggal di Medan. Dari suku Batak, Karo, Mandailing, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Melayu, Aceh, Sunda, hingga Tamil. “Medan adalah kota majemuk karena warga dari berbagai etnis, agama, dan kepercayaan ada di dalamnya,” Palit Muda Harahap, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan, memaparkan.

Walau Medan ditinggali umat dan etnis yang majemuk, menurut Palit, masyarakat di dalamnya bisa saling menjaga dan terus membangun kebersamaan. “Terbukti FKUB Medan mendapat penghargaan dari Pemerintah Thailand sebagai salah satu kota yang dapat menjalankan keharmonisan dan toleransi dalam berkeyakinan beragama,” kata Palit.

FKUB Medan didirikan bukan sekadar karena tuntutan aturan formalitas. Seperti kita tahu, kehadiran FKUB secara legal dan formal tidak lepas dari pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sejak awal, para pengurus sadar bahwa forum tersebut harus aktif dan terbuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan antar-umat yang muncul. FKUB Medan, kata Palit, selain sebagai penyaring masalah perpecahan kerukunan agama, satu di antaranya juga sebagai penyambung lidah kepada Pemerintah Kota Medan dalam urusan memfasilitasi pembuatan izin pembangunan rumah ibadah.

“Tiap pemeluk agama di kota Medan, jika ingin membangun rumah ibadah, harus mendapat rekomendasi dari FKUB,” ujar Palit. Biasanya FKUB akan melihat apakah dalam membangun suatu rumah ibadah dari agama tertentu ada kemungkinan persoalan yang muncul. ”Harus dilihat dalam suatu lingkungan, apakah ada yang tidak menerima atau keberatan atas pembangunan rumah ibadah itu. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya tidak ada gesekan-gesekan,” ujarnya.

Sesudah itu, kalau ada gesekan kecil atau ketidaksukaan terhadap suatu kelompok atau umat, maka rencana pembangunan rumah ibadah itu harus dibicarakan dulu. Tim dari FKUB akan berembuk menyelesaikan masalah seperti itu. “Banyak diskusi antar-umat dengan kelompok yang menolak dan yang akan membangun rumah ibadah,” ia melanjutkan.

Sejauh ini, menurut Palit, proses komunikasi berjalan baik, sehingga masalah yang sensitif bisa diselesaikan sejak awal dan tidak menjadi isu yang bisa ditunggangi untuk kepentingan tertentu. “Alhasil, beberapa pembangunan rumah ibadah bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah yang terjadi,” tuturnya.

Namun ada juga persoalan pelik yang dihadapi FKUB Medan dalam memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah. Palit memberi contoh saat sekelompok umat Parmalim meminta rekomendasi pembagunan rumah ibadah mereka.

Ketika itu, Palit dan pengurus FKUB lainnya agak bingung. Ini terjadi karena Parmalim adalah agama asli lokal atau keyakinan masyarakat Batak. Saat itu dan sampai sekarang pun, masih belum jelas pengategoriannya, apakah Parmalim itu agama atau kepercayaan saja.

Maka, saat itu juga dilakukan diskusi dengan seluruh anggota yang bergabung dalam FKUB Medan. Lewat diskusi yang makan waktu cukup lama itu, disepakati bahwa untuk membangun sebuah rumah ibadah, salah satu syarat pokoknya adalah sudah diakui oleah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umat Parmalim akhirnya tidak dapat mendirikan rumah ibadah. Selain itu, mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah ibadah. Meski demikian, menurut Palit, para penganut Parmalim tetap diizinkan menjalankan keyakinannya. “FKUB Medan tidak melarang seseorang atau kelompok dalam menjalankan keyakinannya,” ujar Palit.

Namun, kalau dalam perjalanan ada sebuah keyakinan yang diduga sesat, maka FKUB Medan akan berkerja sama dengan lembaga keyakinan masing-masing umat untuk menyelesaikan masalah itu. Jalan dialog yang didasari semangat ketulusan serta kejujuran, dan selalu mencarikan solusi terbaik jika ada persoalan, semakin lama makin menjadi komitmen dan napas FKUB. “Akhirnya menjaga keharmonisan antar-umat beragama tidak hanya komitmen kami, melainkan juga menjadi kepedulian masyarakat Medan dari segala lapisan,” ujarnya.

Dengan belajar pada keberhasilan kultural di masa lalu dan nilai-nilai saling menghormati sesama yang ada pada setiap agama, masyarakat di Sumatera Utara makin sulit dipecah-belah. Selain memiliki kesadaran menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain dalam beragama, menurut Palit, juga ada satu faktor di dalam suku Batak yang ikut menentukan. Spirit yang dijunjung tinggi itu sudah ada sebelum agama-agama samawi masuk ke suku Batak.

Setiap marga memilki satu ikatan persaudaraan dan batin yang kuat. Sehingga, kendati dalam satu marga berbeda dalam memeluk agama atau keyakinan, mereka tetap memiliki satu ikatan dari leluhur yang lawas itu. “Tarombo (garis keturunan -Red.) ikut mempengaruhi,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan suku di luar Batak, seperti Cina, India, dan Jawa? “Secara historis, pada awalnya, Medan dibangun oleh ketiga suku itu. Maka, kerja sama, jalinan ikatan persaudaraan, dan bahu-membahu dalam pembangunan di antara tiga suku itu pun terjadi,” ujarnya. Kalaupun ada orang Jawa, sudah menjadi Jawakesuma: orang Jawa keturunan Sumatera. Begitu pula dengan orang India dan Cina. Khusus Cina, leluhur orang keturunan Tionghoa pada awal kota Medan masih dikuasai Raja Deli, sosok Chong Afi sangat banyak berjasa memajukan kota Deli saat itu. “Bahkan dia sering menyumbang untuk pembangunan masjid pada zaman itu,” tutur Palit.

Sejurus dengan perkembangan kota Medan sampai sekarang, perekonomian berputar dan berkembang banyak berkat jasa orang-orang keturunan Tionghoa. Pada masa perkebunan dibuka oleh Belanda, untuk tenaga kerjanya, mereka mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Jawa, Tiongkok, Singapura, atau Malaysia. Sejak awal, Medan memang memosisikan diri sebagai pusat perdagangan.

Pada 1918, penduduk Medan sudah sangat multi-etnis. Tercatat, dari 43.826 jiwa penduduk, terdapat 409 orang Eropa, 35.009 orang Indonesia, 8.269 Cina, dan Timur Asing lainnya 139 orang. Kemudian, dipilihnya Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadikan kota ini berkembang pula sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan. “Secara historis, sejak awal, Medan adalah kota tempat beragam etnis hidup bersama, berinteraksi, dan mengembangkan kebersamaan. Oleh sebab itu, sejak dini mereka selalu berusaha untuk memiliki rasa toleransi antar-berbagai suku bangsa,” tutur Palit.

Sementara itu, guru besar ilmu komunikasi dari Universitas Sumatera Utara, Suwardi Lubis, mengungkapkan bahwa secara historis, Medan telah menjadi ruang tempat banyak etnis berinteraksi, baik secara kultural, ekonomi, maupun sosial. Kemajemukan yang terus dipelihara dari generasi ke generasi itu menumbuhkan sikap dan budaya toleransi yang tinggi pada setiap warganya.

Karena latar belakang interaksi yang makin matang sejak seabad lalu, Suwardi menjelaskan, amat jarang terjadi gesekan agama dan ras di sini. Yang muncul adalah karakter orang-orang dan masyarakat yang mau menghargai, berdialog jika ada masalah, dan tidak berupaya melenyapkan eksistensi orang lain. “Lebih toleran antar-sesama umat dari ras, suku, dan agama yang berbeda-beda,” ujarnya.

Modal yang baik tersebut, pada era interaksi dan komunikasi yang makin kompleks saat ini, kian diperkuat dengan keberadaan dari FKUB Medan. Menurut Suwardi, peran FKUB dalam menjalin keharmonisan antar-sesama sangat signifikan dan kongkret. Karena itu, kata Suwardi, wajar jika FKUB Medan mendapat penghargaan dari salah satu lembaga keharmonisan antar-umat yang ada di Thailand. “Walau sangat majemuk, Medan mampu menjadi satu contoh kota yang berhasil menjaga keharmonisan antar-umat,” tuturnya.

Seperti bejana dari tanah liat yang mudah pecah. Itulah ikatan kebersamaan dan toleransi antar-pemeluk agama. Jika tidak dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan bersama-sama, bejana itu akan jatuh dan pecah berkeping-keping.

G.A. Guritno, dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi 40 / XIX 14 Agu 2013

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s