HUKUM | PENGADUAN

Menyoal Kesewenang-wenangan Era Silam

Bekas pegawai Bank Indonesia  Medan berjuang menuntut hak pensiunnya sejak diberhentikan 30 tahun silam atas dugaan penggelapan. Dukun dan militer disebut berperan  mengadili  kasus penggelapan tersebut.

 

Dituduh menilap duit kas, dibawa ke dukun, lalu diserahkan ke pihak militer untuk menjalani interogasi. Alamak, proses hukum tak lazim di era silam ini sempat dialami Ramlan, bekas kasir Bank Indonesia (BI)   Medan. Ramlan pun babak belur mengalami penyiksaan, lalu diberhentikan dari tempatnya bekerja. Selama hampir 30 tahun, ia hidup merana dalam kemiskinan dan hampir gila. Ia juga ditinggal pergi isteri dan keempat anaknya.

 

Beruntung, tahun lalu seorang teman lamanya, Sjahrul Effendy, sesama bekas pegawai BI Medan, teringat akan nasib buruk Ramlan. Sjahrul, yang mengaku tahu persis kejadian yang menimpa Ramlan,  kemudian menjadi kuasa hukumnya guna menggapai keadilan.  Saya sangat prihatin melihat nasib Ramlan. Setidaknya, ia harus mendapat hak pensiun supaya bisa hidup layak,  kata Sjahrul kepada Gatra, pekan lalu.

 

Langkah yang ditempuh Sjahrul dan Ramlan sejauh ini memang masih bersifat somasi, diawali dengan pemberitahuan kepada Gubernur BI perihal perlakuan BI Medan masa silam yang dialami Ramlan. Dalam surat tertanggal 25 April 2012 itu, Ramlan minta agar dia dapat diberi hak pensiun. Namun karena merasa kurang mendapatkan jawaban memuaskan dari pihak BI,  Ramlan pun melayangkan surat pengaduan kepada Presiden, DPR, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung.

 

Pengaduan juga dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung, Komnas HAM, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sejumlah pihak yang dilapori, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) belum merespon.  Saya perlu cek dulu, nomor berapa (surat itu), tanggal berapa, biar bisa saya lacak,  kata Kepala Humas dan Informasi Kemenakertrans, Suhartono.

 

Yang merespon surat Ramlan baru Komnas HAM dan MK. Sesuai kewenangannya yang tak mencakup masalah pidana mau pun perdata, pihak MK lantas meneruskan surat pengaduan Ramlan tersebut ke Gubernur BI. Sedangkan pihak Komnas HAM menyurati Gubernur BI, mempertanyakan perihal hak pensiun Ramlan. Juga menanyakan putusan pengadilan yang menyatakan Ramlan bersalah, serta sikap BI atas perlakuan buruk yang menimpa Ramlan.

 

Sayangnya, BI belum merespon surat Komnas HAM.  Sampai sekarang belum ada (respon dari BI). Jika dalam tenggat waktu tertentu belum dipenuhi, ya, kita bisa mengundang (BI) langsung,  kata Natalius Pigai, Koordinator Sub-Komisi Pemantauan Kasus Komnas HAM, kepada wartawan Gatra Joni Aswira Putra.

 

Melihat perkembangan ini, Sjahrul berencana menggugat BI secara perdata. Ia yakin gugatannya akan dikabulkan, mengingat perlakuan BI Medan terhadap Ramlan dinilainya sungguh tak patut.  BI merupakan satu-satunya Bank Sentral di dunia yang memberhentikan pegawainya melalui jasa dukun dan militer. Kalau kasus ini sampai mencuat ke permukaan, apa kata dunia?,  kata Sjahrul, geram.

 

Azab yang mendera Ramlan terjadi di era orde baru. Mulanya terdapat selisih kurang kas harian sebesar Rp 22,5 juta  di BI Medan pada 24 Desember 1983. Lantas, oleh pihak sekuriti, sejumlah kasir  termasuk Ramlan dibawa ke seorang dukun di daerah Sampali, Medan. Dalam keadaan kesurupan, si dukun menunjuk Ramlan dan rekannya bernama Yusman sebagai pelaku penilapan. Si dukun menyebutkan pula barang bukti yang ditilap disembunyikan di bawah kandang ayam di rumah Ramlan.

 

Namun, barang bukti dimaksud tak ditemukan. Kendati begitu, berpijak dari tunjukan dukun tadi, Ramlan dan Yusman dibawa ke Laksuswil (Pelaksanaan Khusus Wilayah) I Komando Pemulihan Kemanan dan Ketertiban institusi ini dibubarkan tahun 1988–di Medan, guna menjalani penahanan selama 30 hari. Tak diketahui jelas nasib Yusman. Selama penahanan itulah, menurut pengakuan Ramlan, dirinya disiksa. Sekujur badannya dipukuli dengan rotan dan kayu broti. Jempol kakinya ditaruh di bawah kaki meja yang diduduki empat petugas. Ia juga ditendang dan kepalanya dibenturkan ke dinding.

 

Menurut penuturan Sjahrul, ketika membesuk Ramlan, ia mendengar lolongan kesakitan temannya itu bergema sejak ia menapaki halaman kantor Laksus.  Sampai sekarang, kalau ingat jeritan Ramlan, berdiri bulu roma saya,  ujar Sjahrul. Masih menurut Sjahrul, ketika tiba di ruang interogasi kala itu, ia melihat Ramlan sudah tersungkur di lantai lembab. Kesaksian serupa juga disampaikan Eddie Jafar, sesama rekan Ramlan sewaktu di BI Medan.

 

Ramlan terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan padanya itu. Ia juga manut ketika pihak BI Medan memintanya mengundurkan diri.  Demi menghindari siksaan berat, tidak ada pilihan lain terpaksa saya mengajukan permohonan berhenti bekerja,  tutur Ramlan. Ia resmi diberhentikan dengan hormat pada 1 September 1984, dengan masa kerja 14 tahun. Lantaran waktu itu ia masih trauma, disamping keterbatasan wawasan, ia mandah saja diberhentikan tanpa mendapat uang pensiun.

 

Belakangan, setelah bertemu dengan Sjahrul tahun lalu, ia sadar lalu mempertanyakan hak pensiunnya tersebut ke BI. Oleh BI, melalui surat tertanggal 21 Mei 2012, dijawab bahwa dana pensiun Ramlan sebesar Rp 2,8 juta, seperti yang telah disetujui Ramlan dalam surat pernyataan tanggal 6 Oktober 1984 dan 4 Mei 1985, telah diperhitungkan dengan kewajibannya mengganti kerugian BI sebesar Rp 7,3 juta.

Ramlan waktu itu memilih opsi pensiun dibayarkan sekaligus,  ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Johansyah, kepada Aditya Kirana dari Gatra.  Setelah dihitung ternyata uang pensiun Ramlan habis untuk membayarkan kewajibannya karena pelanggarannya tersebut,  Difi menambahkan.

Menyikapi jawaban tertulis BI ini, pada 4 Juni 2012, Ramlan kembali menyurati BI. Di situ Ramlan menegaskan bahwa seluruh pernyataan tersebut ditekennya dalam keadaan terpaksa dan tertekan sehingga cacat hukum. Ia juga mengecam kesemena-menaan BI menetapkan dirinya harus mengganti kerugian Rp 7,3 juta, karena sampai saat ini belum terbukti siapa yang bersalah lantaran kasus itu tidak pernah diproses secara hukum. Terkait tudingan Ramlan ini, Difi menyatakan tidak mau berkomentar.

 Pakar hukum perdata Universitas Indonesia, Erman Rajagukguk, mengatakan sudah sepatutnya Ramlan menggugat BI.  Ia harus menuntut ganti rugi kepada BI atas kerugian yang ia derita akibat tindakan pejabat BI pada waktu itu, walau pun durasi tahunnya sudah panjang. Ia harus bisa buktikan,  kata Erman kepada Hayati Nupus dari Gatra.

Hal senada diutarakan Chairul Huda, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menurut dia, lantaran kasus pidananya tidak bisa diperkarakan lagi mengingat kejadian tersebut sudah lebih dari 12 tahun, langkah hukum yang ditempuh adalah menggugat secara perdata.

Namun, ia khawatir, akan sulit pada tahap pembuktian karena kejadiannya sudah lama. Karena itu ia berharap pihak BI bisa bersikap bijaksana.  Menurut saya, sebaiknya orang ini diperlakukan secara kemanusiaan, dirawat, diobati, dan disantuni agar dia juga merasakan keadilan meski dalam tanda kutip,  kata Chairul Huda.

Taufik Alwie, Jennar Kiansantang, Umaya Khusniah, dan Averos Lubis (Medan)

Majalah GATRA Edisi 1/ XX 7-13 November 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s