Catatan Laporan Khusus Majalah GATRA Krisis Listrik Sumatera Utara

LAPORAN KHUSUS I

Andil Korupsi Krisis Listrik Sumut

Kota Medan megap-megap kekurangan pasokan listrik. Pemadaman berlangsung sampai lima kali sehari. Dugaan korupsi pada proyek perbaikan mesin turbin gas punya andil besar terhadap defisit setrum di kota itu.

Dua aroma korupsi menyembur dari balik krisis listrik yang melanda Kota Medan. Yang pertama, menyangkut dugaan korupsi proyek perbaikan total atau life time extention major overhauls pada GT (gas turbin) -1.2 di Blok I, Sektor Pembangkit Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tak bisa disangkal, rusaknya pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) berkekuatan 130 MW (Mega Watt) itu, yang diduga akibat proyek perbaikannya dikorupsi, memberikan andil besar terhadap defisit setrum di kota terbesar ketiga di Nusantara tersebut.

Lihat saja, Medan yang terkena imbas paling besar, seolah terlempar ke ”masa silam”. Kota itu mengalami krisis listrik demikian parah. Saban hari terjadi pemadaman listrik hingga lima kali, dengan durasi sampai tiga jam setiap kali padam. Kondisi menyedihkan ini akibat pasokan listrik yang tak mencukupi. Dalam keadaan normal, kemampuan pembangkit di Sumatera Utara hanya 1.486 MW (Mega Watt). Sementara itu, beban puncak kebutuhan listrik mencapai 1.650 MW.

Defisit makin diperparah oleh rusaknya pembangkit di Blok I Belawan. Dalam dugaan kasus korupsi di Blok I yang merugikan negara Rp 23,98 milyar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka. Lima orang di antaranya dalam lingkup PT PLN (Persero), yakni mantan General Manager PT PLN KITSBU (Pembangkit Sumatera Bagian Utara), Albert Pangaribuan, Manajer Perencanaan, Edward Silitonga, serta Manajer Produksi, Fahmi Rizal Lubis.

Lalu, ada Ketua Panitia Pengadaan, Robert Manyusar, dan Ketua Tim Pemeriksa Mutu Barang, Ferdinan Ritonga. Dari pihak swasta, ada nama Yuni, Direktur CV Sri Makmur, selaku pemenang tender. Para tersangka, kecuali Yuni yang masih buron, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan, 19 September silam, dan menjalani penahanan di rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Mereka diterbangkan dari Jakarta pada pukul 02.00 dinihari.

Adapun aroma korupsi salah satunya berembus dari proyek perbaikan total pada GT 2.1 dan GT 2.2, Blok II, Sektor Pembangkit Belawan. Di dua blok ini terdapat empat mesin turbin gas berkapasitas terpasang 520 MW, yang merupakan bagian dari sistem pembangkit sektor Belawan. Jika pada perbaikan GT 1.2 di Blok I masalahnya terletak pada flame tube yang tak sesuai spesifikasi, dalam dalam proyek perbaikan di Blok II ini ada lima variabel yang terindikasi korupsi.

Yaitu, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, output pembangkit hanya 123 MW dari seharusnya 132,96 MW, serta pekerjaan pada GT 2.2 tidak dilaksanakan, sehingga belum bisa menghasilkan setrum. Selain itu terdapat kemahalan harga, serta kontrak yang diadendum menjadi Rp 554 milyar, melampaui harga perkiraan sendiri (HPS) yang Rp 527 milyar. ”Kerugian negara untuk sementara diperkirakan kurang lebih Rp 25 milyar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi.

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka: empat orang di lingkup PT PLN, serta satu dari PT Dirgantara Indonesia. Dari jajaran PLN, ada nama Chris Leo Manggala ( mantan General Manager PT PLN KITSBU), Surya Darma Sinaga (Manajer Sektor Labuan Angin), serta Rody Cahyawan dan Mohammad Ali. Ada pun tersangka dari PT Dirgantara Indonesia bernama Supra Dekanto. Hingga Selasa lalu, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung.

Sebetulnya, menurut sumber Gatra di Kejaksaan Agung, pihaknya justru lebih dulu mengendus dugaan korupsi pada proyek perbaikan total GT 2.1 dan GT 2.2. ”Ada laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses lelangnya,” kata sumber itu. Proses lelang mulai berlangsung sejak 2009. Nah, saat tim penyidik Kejaksaan Agung diterjunkan ke Medan, mereka juga menemukan dugaan korupsi pengadaan flame tubeuntuk GT 1.2.

Pengusutan dugaan korupsi pada proyek perbaikan GT 1.2 untuk Tahun Anggaran 2007 berjalan lebih cepat dibandingkan dengan dugaan korupsi pada proyek perbaikan GT 2.1 dan GT 2.2 lantaran diperoleh fakta kasat mata. Yakni patahnya rotor blade compressor gas turbin, pada 17 April 2012. Kerusakan fatal ini mengakibatkan pembangkit tersebut mati total, padahal perbaikan baru jalan empat tahun. Semestinya, setelah diperbaiki total, umur pembangkit bisa bertambah menjadi 100.000 jam lagi atau kurang lebih 11 tahun.

Perbaikan total untuk GT 1.2, sesuai dengan petunjuk pabrikannya, dilakukan mengingat umur pembangkit tersebut sudah mencapai lebih dari 100.000 jam. Maka, pada TA 2007, PT PLN KITSBU membuka tender pengadaan onderdil generator berupa flame tube DG 10530 merek Siemens. Nilai proyek ini Rp 23,98 milyar, dengan rincian harga material Rp 21,8 milyar ditambah Ppn 10% Rp 2,18 milyar.

CV Sri Makmur, yang memenangkan tender, kemudian melakukan kerja sama pengadaan dengan PT Siemens Indonesia. Barang tersebut diperiksa oleh Ferdinan Ritonga selaku Ketua Tim Pemeriksa Mutu Barang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor: 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, kondisi flame tubedinyatakan baik, jumlah fisik cukup, spesifikasi teknik sesuai dengan kontrak. Juga adasertificate of warranty dan sertificate of manufacture.

Nyatanya, spesifikasi onderdil tidak sesuai dengan kontrak, yang berujung terjadi kerusakan fatal pada April 2012. Menurut sumber Gatra, meski pemenang tender adalah CV Sri Makmur, namun PT Siemens Indonesia turut terkait. Pasalnya, dalam dokumen kontrak, antara lain disebutkan bahwa barang harus dalam keadaan baik dan dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di PLTGU GT 1.2. ”Siemens seharusnya ikut bertanggung jawab,” kata sumber itu.

General Manager PT Siemens Indonesia Bidang Power Generation, Christophe Silalahi, menampik tudingan itu. Menurut Christophe, flame tube yang dijual adalah versi upgrade dan sudah memenuhi spesifikasi. Selain itu, penjualannya sistem putus dan masa garansinya sudah habis. ”Sehingga selanjutnya tidak ada keterkaitan lebih jauh dengan perusahaan kami,” kata Christophe kepada Sya’bani Takdir dari Gatra.

Sejauh ini, kejaksaan tidak menganggap Siemens turut bertanggung jawab. Kejaksaan menganggap tanggung jawab kasus ini dipikul sejumlah manajer PLN dan Yuni, Direktur CV Sri Makmur selaku pemenang tender. Sayangnya, Yuni tak tentu rimbanya hingga kini. Celakanya pula, sekaligus mengherankan, ternyata alamat CV Sri Makmur, yang dalam surat resminya tercantum di Jalan Tempuling Nomor 146 Medan, juga tak jelas.

Penelusuran wartawan Gatra, di kawasan itu tak tampak perkantoran, hanya berupa toko swalayan dan ruko-ruko kosong. Nomor bangunan di situ pun hanya sampai 90-an. Seorang warga lama di situ, Syam namanya, mengaku tak pernah melihat ada kantor CV Sri Makmur.

***

Rusaknya rotor blade compressor GT 1.2, lantaran spesifikasinya diduga tak sesuai dengan kontrak, membuat penyidik Kejaksaan Agung melebarkan pengusutannya dalam kasus proyek perbaikan GT 2.1 dan GT 2.2. Tak hanya sebatas proses lelang, juga banyak kemungkinan lain yang berbau korupsi. Hasilnya, ditemukanlah lima variabel terindikasi korupsi, seperti telah disebut di atas. ”Kami tidak ingin kesalahan pengerjaan pada proyek di Blok I terulang di Blok II,” ujar seorang penyidik.

Proyek perbaikan GT 2.1 dan GT 2.2 ini dimenangkan oleh Mapna Co, perusahaan milik Pemerintah Iran, yang menyingkirkan pesaingnya, Siemens. Semula, PLN mengadakan lelang terbuka, namun kemudian melakukan penunjukan langsung terhadap Siemens pada 2011. Perusahaan asal Jerman ini merupakan pabrikan langsung Gas Turbine tipe V94.2 sehingga dianggap dapat lebih diandalkan. Tapi Siemens menyatakan tidak sanggup dengan anggaran yang disediakan PLN, yang terpaut jauh dengan penawarannya.

Walhasil, PLN kembali mengadakan lelang dengan mengundang langsung tiga pabrikan pembuat GT tipe V94.2, yakni Siemens di Jerman, Mapna Co di Iran, serta Ansaldo Energia di Italia —tapi perusahaan ini menolak ikutan. Dalam dokumen penawaran yang dibuka pada Februari 2012, Siemens memasang harga EUR 36.300.000, sedang Mapna mematok EUR 38.408.207.

Meski harga penawaran Siemens lebih rendah, toh PLN tak memilihnya. Pasalnya, dokumen penawarannya tidak lengkap. Di antaranya, tidak menyertakan surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditawarkan, serta tidak meneken garansi performa yang mengharuskan mesin kembali normal dengan kapasitas 132,96 MW. Mapna, yang memberikan garansi komplet, keluar sebagai pemenang lelang dengan harga negosiasi menjadi EUR 36.126.369.

Nah, kemenangan Mapna ini dipersoalkan penyidik. Garansi performa yang ditekennya dianggap tak masuk akal, mengingat perusahaan ini bukanlah pembuat mesin aslinya. Penyidik juga menemukan fakta bahwa output-nya hanya 123 MW, atau 9,96 MW di bawah yang seharusnya. Selain itu, nilai total proyek membengkak menjadi Rp 554 milyar, melampaui HPS yang Rp 527 milyar.

Mengenai nilai proyek yang membengkak, pihak PLN beralasan bahwa itu disebabkan kondisi mesin yang makin memburuk karena dipaksa beroperasi seiring tertunda-tundanya proses lelang. Menyangkut tudingan bahwa output pembangkit rendah, Managing Director PT Mapna Indonesia, Mohamad A. Bahalwan, membantahnya.

Menurut dia, penyidik kejaksaan memeriksa meteran di siang hari saat beban rendah. Bahalwan menegaskan, justru output pembangkit sebenarnya jauh di atas target. ”Technical Inspection Report menunjukkan 140,7 MW,” katanya, sembari memperlihatkan sertifikat laporan inspeksi teknik Nomor 124.BKT.020A.2013, yang dikeluarkan PLN KITSBU.

Klaim Mapna ini dicibir Janto Dearmando dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. ”Saya nggak percaya itu bisa 140,7 MW. Bisa meledak itu mesin,” ujarnya kepada Umaya Khusniah dari Gatra. Janto termasuk pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses lelang proyek perbaikan GT 2.1 dan GT 2.2 itu ke Kejaksaan Agung dan Polri. Janto berkeberatan terhadap sistem penunjukan ataupun undangan langsung ke pihak luar, yang ia nilai berdampak hilangnya kesempatan perusahaan lokal.

Terlepas dari tudingan dan bantahan yang masih bisa diperdebatkan dalam kasus GT 2.1 dan GT 2.2 ini, pihak PLN menilai kalau penetapan Chris Leo Manggala sebagai tersangka adalah kurang tepat. ”Dia (Chris Leo) melaksanakan kebijakan direksi, bukan pembuat kebijakan,” kata Direktur Operasi Jawa Bali dan Sumatera PT PLN (Persero), I.G.A. Ngurah Adnyana. Betapa pun, dia menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum.

Sebaliknya, dengan Mapna, kubu perusahaan ini tidak terima dituding yang tidak-tidak. Mereka menilai Kejaksaan Agung tidak profesional. ”Mendingan diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Bahalwan mengeluh. Menurut Bahalwan, pihaknya melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia akan mengadukan ketidakprofesionalan Kejaksaan Agung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Syarifudin, menyatakan silakan pihak Mapna berkilah dan mengadu. ”Nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita sebagai penegak hukum tidak asal (bertindak), tapi didasarkan dengan pembuktian-pembuktian,” kata Syarifudin, yakin.

Taufik Alwie, Ade Faizal Alami, Flora Libra Yanti, dan Averos Lubis (Medan)

 

 

 

 

LAPORAN KHUSUS II

Byar-pet Bikin Laju Usaha Mampet

Pemadaman listrik secara bergilir yang melanda Sumatera Utara dan Aceh memukul industri rumahan dan melemahkan sendi perekonomian. PLN menghadapi sejumlah kendala untuk menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

Badrul Siregar kesal bukan kepalang. Dia tidak tahu asal-muasal penyebab listrik di rumahnya sering padam. Tiap hari ia selalu merasakan pemadaman setidaknya selama tiga jam. ”Macam salat saja. kadang tiga waktu, kadang lima waktu,” keluh penjahit yang buka usaha di belakang Pasar Simpang Lima, Medan, Sumatera Utara, itu.

Selain tidak nyaman, kondisi listrik byar-pet juga menggerus pendapatan usahanya. ”Dulu saya bisa menggaji orang dan masih dapat untung Rp 2 juta per bulan. Sekarang, harus siapkan uang untuk bensin dan cicilan genset,” ia membeberkan.

Untuk mengakali pasokan listrik bagi usaha jahitnya, Badrul terpaksa membeli genset. ”Saya cicil selama delapan bulan,” ujar Badrul. Sebagai penjahit rumahan, pasokan listrik menjadi vital agar mesin-mesinnya bisa terus berjalan dan juga agar pesanan pelanggan bisa selesai tepat waktu. ”Pelanggan saya marah-marah karena jahit pakaian tak selesai-selesai,” ucapnya dengan logat Batak yang kental.

Meski pengakuan Badrul terkesan lebay, itulah kejadian sesungguhnya di Sumatera Utara. Terlebih pada Juni hingga September kemarin. Wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut), termasuk Aceh, kerap dilanda mati listrik. Baik secara bergilir, maupun seluruh wilayah.

I Gusti Agung Ngurah Adnyana, selaku Direktur Operasi Jawa, Bali, dan Sumatera PLN, menjelaskan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan listrik di wilayah Sumbagut. ”Kita defisit sekitar 200-300 megaWatt (mW),” katanya ketika ditemuiGatra di kantor pusat PLN, Jakarta. Artinya, perusahaan listrik pelat merah itu hanya bisa memasok sekitar 1.500 MW dari total kebutuhan setrum wilayah itu yang mencapai 1.700 mW.

Defisit itu, di antaranya, disebabkan beberapa mesin pembangkit listrik yang rusak. Contohnya, di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sicanang, Belawan, yang akhirnya cuma bisa memompa listrik sebesar 170 mW. Padahal dalam kondisi normal, pembangkit itu bisa memompa 800 mW. Selain itu, ada gangguan di PLTU Labuhan Angin, sehingga hanya bisa menghasilkan daya sebesar 80 MW. Kondisi ini membuat pemadaman bisa terus terjadi hingga November dengan durasi waktu pemadaman tiga-empat jam dalam sehari.

Lebih lanjut, Adnyana mengakui, pasokan listrik tidak tumbuh secepat permintaan atau beban listrik. Ia mengatakan, pertumbuhan permintaan listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara yang naik di luar target sebesar 9%. ”Tumbuhnya lebih dari 14%. Realisasi (pasokan) di Sumut itu sekitar 11%,” katanya lagi.

Untuk mengimbangi beban, sebenarnya PLN mengaku sudah mencanangkan dua PLTU besar, yaitu Nagan Raya di Aceh yang berkapasitas 2 x 100 MW dan Pangkalan Susu, Sumatera Utara, dengan kapasitas 2 x 200 MW. Bila sesuai rencana, dua pembangkit ini harusnya bisa beroperasi penuh pada tahun ini. ”Kalau dua ini saja sudah jalan, cukup sudah,” kata Adnyana.

***

Janji PLN bisa mengatasi krisis listrik di Sumbagut pada akhir tahun ini ditanggapi dingin oleh warga. ”Jangan kebanyakan janji dalam memastikan kapan listrik dapat hidup,” demikian suara Tohar Soehartono, Pjs Ketua Kamar Dangan dan Industri (Kadin) Sumut menanggapi pernyataan-pernyataan PLN. Ia mengakui, sejauh ini memang belum ada pengusaha di Sumatera Utara yang gulung tikar karena byarpet listrik. Hanya saja, lanjut dia, harga produksi jadi tambah tinggi karena membeli alat genset.

Efek lainnya yang tidak bisa dihindari oleh dunia usaha adalah merugi. ”Pemadaman membuat biaya operasional tinggi. Sementara keuntungan tergerus karena biaya gaji pekerja harus tetap dibayarkan penuh,” keluhnya. Kerugian pengusaha pun diprediksi Tohar, mungkin sudah mencapai ratusan milyar rupiah. Apalagi bila ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Bahan bakunya mahal. Makanya mereka kurangi produksi. Ini yang membuat angka kerugiannya masih puluhan milyar,” kata Tohar.

Terkait dengan pemadaman ini, kata Tohar, Kadin Sumut sudah bertemu PLN, namun langkah-langkah yang diambil PLN diyakini belum bisa menyelamatkan industri dari kerugian. “Misalnya, dalam waktu dekat mereka mengatakan akan ada mesin yang bisa menghasilkan 150 mW dan akan menyusul satu mesin lagi yang juga bisa menghasilkan 150 mW. Ini akan bisa digunakan sampai pasokan dari pembangkit di Nagan Raya Aceh bisa didistribusikan ke industri. Tapi kita masih menunggu kepastian soal ini,” Tohar menuturkan.

Keluhan senada juga diutarakan oleh Laksamana Adyaksa, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut. ”Kenaikan ongkos produksi karena harus pakai genset itu mencapai 80%,” katanya ketika ditemui Gatra. Dampak terberat dari putus-nyambung aliran listrik itu, menurutnya, justru lebih terasa oleh pelaku industri menengah dan kecil. ”Karena yang besar-besar biasanya sudah punya pembangkit sendiri. Yang kecil harus sewa genset,” katanya.

Sebagai ilustrasi, sebagai dampak sewa genset, ia menggambarkan, pengusaha hanya harus membayar Rp 1.400 per kilowatt hour (Kwh) pada PLN. Namun bila menggunakan genset sendiri dan memasukkan komponen biaya bahan bakarnya, mereka harus mengeluarkan biaya Rp 2.520 per kWh. ”Selisih itu luar biasa besar,” cetusnya. Kenaikan biaya produksi itu menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga barang, dan berbuntut pada penurunan daya saing. ”Imbasnya ke konsumen, semuanya kena,” ia membeberkan.

Ia melihat, PLN membiarkan krisis listrik ini terjadi berlarut-larut. ”Kami sudah ingatkan lima-enam tahun yang lalu. Contohnya, pembangkit di Sicanang itu sudah tua. Tapi tidak diganti, atau cari daya listrik yang baru,” katanya. Sebagai informasi, mesin PLTU di Pelabuhan Sicanang, Belawan, itu sudah berusia 28 tahun dan telah melebihi jam operasionalnya, yakni sudah mencapai 140.000 jam. Padahal, mesin itu maksimal operasionalnya hanya 100.000 jam.

Bila pemadaman bergilir terus terjadi, Laksamana makin yakin bahwa industri wilayahnya itu dianaktirikan. ”Kami ini lahan basah, sebab bagian dari Selat Malaka, yang tak lain jalur dari perdagangan dunia. Namun, basis industri yang dipikirkan pusat hanya di Pulau Jawa,” ungkapnya.

Tidak sekadar mengeluh, Laksamana mengaku pernah menyarankan PLN untuk lebih longgar dalam membeli listrik dari swasta. ”Banyak pelaku swasta memilik listrik, tapi semua terkendala birokrasi PLN sendiri,” ungkapnya. Selain urusan kertas-kertas administrasi, ia juga mendengar PLN sering curhat terkendala urusan infrastruktur jaringan aliran transmisi listrik. ”Seandainya ada jaringan, ibarat transfer pulsa saja. Tinggal kirim,” ujarnya tergelak.

Untuk membuktikan, Laksamana bahkan memperdengarkan percakapan telepon antara ia dan temannya sesama pengusaha. Lewat percakapan itu, Gatra mendengar keluhan bahwa si pengusaha yang hendak menjual kelebihan listriknya itu. Namun ia tidak memperoleh kejelasan nasib dari PLN. ”Karena birokrasinya berbelit,” ujar suara di ujung telepon itu kepada Laksamana. Kenyataan itu bertolak belakang dengan yang kerap ia dengar bahwa PLN mengklaim siap membeli listrik swasta. ”Tapi sampai sekarang, nihil!” tegasnya setelah pembicaraan per telepon itu usai.

Ia memaparkan, banyak industri atau pengusaha swasta di Sumut yang memiliki pembangkit tenaga listriknya sendiri. Karena itulah, ia menambahkan, mereka tidak terlalu bergantung pada pasokan listrik dari PLN. ”Contohnya, yang di perkebunan sawit punya listrik sendiri,” katanya. Listrik yang dihasilkan oleh genset mereka, menurut Laksamana, terkadang melebihi kebutuhannya sendiri. Nah, sisanya itulah yang mereka ingin jual ke PLN.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa akan ada peluang selisih harga beli dengan jual listrik dari swasta. Misalnya, PLN membeli listrik dari swasta seharga Rp.1000 per kWh, sementara harga jualnya ke masyarakat Rp.600-700 per kWh. ”Tapi biaya ini saya rasa tidak sebesar bila PLN harus sewa genset. Atau jangan-jangan sewa ini jadi ajang tender?” ujarnya curiga.

Cavin R. Manuputty, Flora Libra Yanti, dan Averos Lubis (Medan)

 

LAPORAN KHUSUS III

Syarifudin : Kami Tidak Main-main!

Kejaksaan Agung menyatakan serius mengusut dugaan korupsi perbaikan turbin gas di Sektor Pembangkit Belawan, Medan. Kasus di Blok I sudah masuk tahap penuntutan.

Dugaan korupsi proyek perbaikan mesin turbin gas Blok I dan II di Sektor Pembangkit Belawan, Medan, terus diusut Kejaksaan Agung. Berkas perkara dan tersangka dalam dugaan korupsi di Blok I sudah dikirim Kejaksaan Negeri Medan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Adapun dugaan korupsi di Blok II masih dalam proses penyidikan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengusutan dugaan korupsi tersebut, wartawanGatra Ade Faizal Alami bersama pewarta foto Dharma Wijayanto mewawancarai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarifudin, di ruang kerjanya, Senin lalu. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru dua minggu menjabat sebagai direktur penyidikan itu didampingi Hari Setiyono, anggota tim penyidik. Petikan wawancara itu:

Sejauh mana perkembangan pengusutan dugaan korupsi di Blok I dan II Sektor Pembangkit Belawan? 
Kasus ini, yang GT 1.2 sudah masuk ke penuntutan di Kejari (Kejaksaan Negeri) Medan. Sedangkan yang GT 2.1 dan 2.2 masih dalam proses penyidikan. Saya belum bisa berbicara banyak, sebelum (kasus itu) masuk proses pengadilan.

Sejak kapan kejaksaan mengendus adanya dugaan korupsi ini? 
Laporannya itu di awal adalah (dugaan korupsi) untuk (proses lelang) LTE GT (lifetime extention major overhauls gas turbine) 2.1 dan GT 2.2. Ternyata di GT1.2 kita temukan (indikasi tindak pidana korupsi). Di LTE GT 2.1 dan GT 2.2 kan baru proses pengadaan (barang/jasa). Kita temukan (indikasi) GT 1.2 yang ternyata (pernah) meledak. Maka dilakukan penyelidikan di GT 1.2 yang pekerjaan LTE-nya sudah selesai (pada 2007). Sambil mengerjakan penyelidikan GT 1.2, penyelidikan GT 2.1 dan GT 2.2 tetap jalan sampai pekerjaan itu selesai.

Laporan masyarakat itu dari siapa? 
Masyarakat itu kan macam-macam. Ada LSM, ada pribadi. Jadi masyarakat luaslah. Kita tidak melihat siapa pelapornya, tetapi apa sih laporannya.

Dalam dugaan korupsi GT 1.2 kan CV Sri Makmur mendapat barang dari Siemens. Apakah Siemens juga harus bertanggung jawab? 
Dalam proses penyidikan kan mencari perbuatan-perbuatan tersangka mana yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Siapa yang menandatangani di situ, itulah para pihak (yang bertanggung jawab).

Berapa kerugian dalam dugaan korupsi di GT 1.2, GT 2.1, dan GT 2.2? 
Di GT 1.2 dari hasil penghitungan BPKP mengakibatkan kerugian negara cq PT PLN sebesar Rp. 23.616.001.500. Untuk GT 2.1 dan GT 2.2 masih dalam proses penghitungan. Kita hanya melihat sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Barang yang diadakan (dalam proyek GT 1.2) adalah flame tube dengan spesifikasi tersebut (di kontrak). Begitu kita cek, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pihak Mapna sebagai pelaksana LTE di GT 2.1 dan GT 2.2 mengatakan bahwa pekerjaannya sudah sesuai dengan kontrak. Menurut Anda? 
Hak merekalah (mengatakan hal itu). Kita juga nanti akan membuktikan. Misalnya (dia mengatakan) 140 MW, begitu kita coba kan seharusnya bisa sampai 140 (MW). Ini misalnya belum sampai di situ sudah jebol. Berarti kan ada yang tidak sesuai. Kita analogikan seperti itu. (Perhitungan) ini sudah computerizednggak bisa dibohongi. Mereka mengatakan 140 (MW), ya, silakan. Tapi faktanya jebol.

Penanganan perkara ini apakah tidak membuat kontraktor listrik trauma sehingga menghambat perbaikan di Sektor Pembangkit Belawan? 
Jaksa penyidik hanya menangani apa sih yang terjadi, faktanya apa, perbuatan melawan hukumnya apa.

Direktur Mapna yang juga Ketua Kadin Indonesia untuk Iran mengancam akan melapor –bersama Duta Besar Iran– kepada Presiden. Penyidik menilainya bagaimana? 
Nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita sebagai penegak hukum tidak asal, tapi didasarkan pada pembuktian-pembuktian.

Ada yang mengatakan jaksa tidak profesional dan terkesan main-main dalam kasus ini. Pendapat Anda? 
Faktanya ini dinaikkan (ke penyidikan). Ini membuktikan bahwa kami tidak main-main.

Akan ada tersangka baru untuk perkara LTE GT 2.1 dan GT 2.2? 
Itu kita lihat nanti perkembangan (penyidikan).

 

LAPORAN KHUSUS IV

I.G.A. Ngurah Adnyana: Terkendala Pembebasan Lahan

Pasokan listrik tumbuh tidak secepat lonjakan jumlah beban. Masalah infrastruktur jaringan membuat Sumatera bagian Utara masih mengalami kelangkaan listrik.

Saat ini, PT PLN (Persero) disibukkan oleh byar-pet listrik di Sumatera bagian Utara (Sumbagut), belum lagi ada dugaan korupsi pada proyek di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan lima tersangka, yakni: mantan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Albert Pangaribuan; Manajer Bidang Perencanaan PLN, Edward Silitonga; Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN, Ferdinand Ritonga; Manajer Produksi PLN, Fahmi Rizal Lubis; dan Ketua Panitia Lelang PLN, Robert Manyuazar. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan tender pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 di PLTGU Blok II Belawan.

Guna menjelaskan duduk perkara kasus dugaan korupsi ini dan solusi atas krisis listrik di Sumbagut, I.G.A. Ngurah Adnyan, Direktur Operasi Jawa, Bali, dan Sumatera PLN, menerima wartawan Gatra Flora Libra Yanti dan fotografer Dharma Wijayanto di kantornya, di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Senin sore lalu. Petikannya: 
Bagaimana Anda melihat penyidikan Kejaksaan Agung ini? 
Mereka (para tersangka) sebenarnya melaksanakan putusan direksi. Kebijakan direksi itu, saat itu, membeli spare part dari pihak tertentu, lalu diganti ke pihak lain. Produknya sama, bahkan jauh lebih murah. Lelangnya memang di sana, tapi kan kebijakannya dari pusat. Itu ada ketentuannya, kalau di atas Rp 50 milyar berarti diputuskan di direksi. Proses dan hasilnya mereka laporkan ke direksi.

Lantas bagaimana kondisi turbin Belawan saat ini? 
Mesin di Blok II itu, yang 2.1 kan masih beroperasi. Walaupun disita Kejaksaan, kan dititipkan di situ. Jadi masih bisa beroperasi. Yang 2.2 sedang kita lakukan pemeliharaan, jadi tidak beroperasi. Karena lama tidak dipelihara. Karena nunggu Nagan Raya, ditahan-tahan. Lama-lama kan nggak tahan GT 2.2 ini. 
Pemeliharaannya seperti apa? 
Kita ganti spare parts utamanya. Pemeliharaanya perlu sekitar 60-65 hari. Kalau normal, akhir November malah bisa beroperasi. Paling lambat awal Desember.

Mengapa sering krisis listrik di sana? 
Dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik), kita rencanakan pertumbuhan di Indonesia itu 9%. Kenyataannya lebih dari itu. Di sisi beban puncak, Medan tumbuh lebih dari 14%, realisasinya di Sumut itu sekitar 11%. Sebetulnya masih di atas rencana. Nah, pasokan ini tumbuh tidak secepat jumlah beban.

Saat ini berapa kebutuhan listrik di Sumbagut dan pasokan yang tersedia? 
Sekitar 1.700 MW. Hanya saat ini sedang defisit 200-300 MW.

Kenapa sampai terjadi kekurangan pasokan? 
Sebetulnya ada dua PLTU yang kita harapkan bisa memasok, yaitu Nagan Raya dan Pangkalan Susu. Kalau dua ini saja masuk kan sudah mendapat 600 MW. Kekurangan 300 MW tentu bisa tertutupi. 
Kenapa dua PLTU ini tidak bisa dioperasikan? 
Infrastruktur jaringannya terkendala pembebasan lahan, sehingga telat. Tentu ada masalah lain, misalnya terkait kontraktor listriknya. Tapi yang terbesar memang soal pembebasan lahan.

Bagaimana solusi PLN mengatasi krisis listrik ini? 
Kita sudah teken kontrak pada Maret 2012 untuk sewa diesel MVO dari salah satu perusahaan swasta dalam negeri. Harusnya sudah beroperasi Januari 2013. Tapi sampai sekarang masih belum operasi. Baru bisa nanti Desember 2013. Kontraknya 120 MW. Kalau itu beroperasi kan selesai juga krisis listrik ini. Atas keterlambatan ini mereka dikenai denda. Kita juga sewa pembangkit berbahan bakar gas 40 MW. Mesinnya sudah datang, tapi ternyata gasnya hanya bisa untuk 10 MW. Tambahan lainnya, rencana sewa genset 150 MW untuk satu tahun. Awal November akan operasi.

Dengan desain ini, optimistis akhir tahun ini krisis listrik Sumut teratasi? 
Ya, optimistis. Di samping 150 MW itu, kita sudah menetapkan sewa tambahan lagi 160 MW. Yang ini masih lelang.

Banyak yang menilai krisis listrik di Medan sudah tidak bisa ditoleransi. Kinerja PLN dianggap kurang. Pendapat Anda? 
Masyarakat kan semua punya pandangan. Tergantung persepsi masing-masinglah. Kita tidak bisa terus mengendalikan semua yang di luar kita. Kalau saja pembebasan lahan itu beres semua, ini nggak akan terjadi.

 

Majalah GATRA Edisi 48 / XIX 9 Okt 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s