LINGKUNGAN

Rapor Hitam Bernada Sumbang

Tidak menerapkan prinsip usaha ramah lingkungan, 17 perusahaan masuk peringkat hitam. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) kurang mendapat perhatian. Perlu penegakan hukum agar timbul efek jera.

Karena menguntungkan, manajemen lingkungan yang praktis mulai dilirik sejumlah industri. Hubungan kinerja iklim serta karbon dengan profitabilitas perusahaan ini terungkap dalam laporan Carbon Disclosure Project (CDP) bertajuk “Menghubungkan Komitmen Iklim terhadap Kinerja Keuangan: Perspektif Seorang Investor”, yang dirilis akhir September lalu di Bursa Saham New York, Amerika Serikat. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja iklim dan karbon lebih menguntungkan dan memiliki kondisi keuangan lebih baik.

Kondisi itu mulai menular ke perusahaan di Indonesia. Namun, masih ada beberapa yang belum melihat peluang ini. Setidaknya, kita bisa merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dengan Proper periode 2012-2013.

Hasilnya, 12 perusahaan mendapat kategori peringkat emas, 113 perusahaan peringkat hijau, 1.039 perusahaan peringkat biru, 611 perusahaan peringkat merah, dan 17 perusahaan peringkat hitam. Walau berjalan cukup lama, banyak orang yang meragukan efek dari Proper yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH )sejak 1993 itu. Terutama dari sisi penegakan hukum yang menimbulkan efek jera.

Menurut Drs. M.R. Karliansyah, Deputi II Bidang Pengendalian Pencemaran KLH, awalnya Proper dirancang untuk menjembatani proses penegakan hukum bagi perusahaan nakal pada 1990-an. Saat itu tidak disertai dengan penegakan hukum yang optimal. “KLH melaporkan kepada aparat penegak hukum, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan,” katanya.

Melihat kondisi ini, Nabiel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup era Kabinet Gotong Royong, menggagas agar hasil pengawasan KLH diumumkan kepada masyarakat. “Hasilnya ternyata positif. Dari awalnya, yang menilai media air, hingga pada 2002 semua elemen media dinilai,” katanya. Poin dari Proper ini, menurut Nabiel, bukan menghambat investasi, melainkan mengawal agar investasi berkelanjutan.

Untuk menjaga kualitas pengawasan, KLH bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi. Ini dilakukan karena kondisi cakupan yang cukup luas, perusahaan tersebar di 33 provinsi. “Caranya, kami kumpulkan mereka di Jakarta, di-training selama dua minggu. Juga ada dewan pertimbangan Proper bersifat independen,” tutur Karliansyah. Guna menjalankan proses pengawasan dan penilaian terhadap 1.812 perusahaan pada 2012-2013, diturunkan 577 petugas.

Dalam penilaian Proper, terdapat lima peringkat dengan simbol lima warna; emas, hijau, biru, merah, dan hitam. “Kriteria ketaatan berperingkat biru, merah, dan hitam, sedangkan kriteria penilaian yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan emas,” ia menjelaskan.

Untuk penilaian hijau dan emas, diperkenalkan pengawasan kinerja berdasarkan dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan. Sementara itu, aspek ketaatan dinilai dari pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL), upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan. 
Dari aspek ketaatan, kali ini perusahaan berperingkat hitam menurun dari periode sebelumnya yang berjumlah 79 perusahaan. Penanganan terhadap perusahaan-perusahaan itu akan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum lingkungan. “Tahun lalu, 71 perusahaan dikenai sanksi administrasif paksa, empat rekomendasi pidana, satu rekomendasi sengketa lingkungan, dan tiga perusahaan ditutup,” katanya.

Periode kali ini pun ia pastikan akan ada perlakuan yang sama. “Kalau perusahaan mendapat label hitam, ya, memang hitam. Kalau hijau, ya, hijau benerlah,” ujarnya. Karliansyah menjamin, semua perusahaan ada datanya. “Kita ada berita acaranya, kalau mereka ingin mempertanyakannya, silakan.”

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sektor Pembangkitan, Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sumatera Utara, merupakan salah satu perusahan yang berperingkat hitam. Menanggapi kabar ini, Irwanto Siambaton, Asisten Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi PLTU Labuhan Angin menyatakan bahwa pihaknya sudah membuat sarana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) guna mencegah pencemaran di sekitar PLTU. “Ada fasilitas Amdal di sini,” tuturnya.

Irwanto enggan berkomentar lebih jauh dan mempersilakan Gatra meminta keterangan dari PT PLN Pembangkit Sumatera Utara. Humas PT PLN Pembangkit Sumatera Utara, Benny, mengatakan bahwa pihaknya masih menghimpun informasi. “Kami masih mengumpulkan data,” tulisnya melalui pesan singkat.

Senada dengan PT PLN Labuan Angin, Hotel Sultan Jakarta juga tidak tahu-menahu mengenai rilis KLH yang menempatkannya di kategori hitam dalam Proper. “Kami nggakpernah aware kalau KLH pernah menilai kami,” kata Wike, Manajer Public Relations Hotel Sultan Jakarta, kepada Adistya Prabawati dari Gatra.

Menurut Wike, pihaknya berupaya meminta konfirmasi dari KLH terkait dengan hal ini. “Masalahnya, kami tidak merasa ada audit atau investigasi dari KLH atau pihak mana pun,” katanya. Hingga kini, pihaknya masih mencari tahu persoalan tersebut. Wike beralasan, bagian yang mengurus Amdal, lingkungan, dan limbah terintegrasi dengan bidang teknik atau enginering, yang baru diganti kurang dari setahun lalu. “Soalnya, yang in charge orang baru.”

Sementara itu, PT Dynaplast, perusahaan yang bergerak di bidang usaha kemasan plastik, tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai hal ini. Surat permohonan wawancara sudah dikirim. Namun, menurut petugas jaga, seluruh atasannya sedang berada di luar negeri, “Kami tidak bisa memberikan konfirmasi, sebelum mendapatkan persetujuan dari atasan,” ia menjelaskan melalui sambungan telepon tanpa menyebut namanya.

***

Direktur Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mengatakan bahwa untuk mengurangi tingkat pencemaran, Proper masih jauh dari harapan. Program ini, menurutnya, bersifat voluntary (sukarela), tidak berlaku untuk semua kegiatan usaha. Apalagi, kritik yang selama ini dilontarkan teman-teman di LSM hanya bersifat klasik. “Wajar jika tak ada jawaban berupa perbaikan dari KLH,” katanya.

Karena tak ada perbaikan, tidak mengherankan jika program tersebut kurang mendapatkan dukungan publik. Selama ini, kalau KLH membuat Proper tidak ada pendekatan ke publik sebelum diumumkan. “Kalau dikasih hitam, biru, hijau, emas, ada gak sih yang keberatan?” katanya. Jadi, tingkat akseptabilitasnya rendah.

Proper ini pun dinilainya hanya ramai saat promosi. Gaungnya luar biasa dengan launchingyang besar-besaran. Namun, seakan jadi percuma karena tindak lanjutnya tidak terdengar. Karena itu, dari sisi akuntabilitas, penegakan hukum perlu dipertimbangkan. “Misalnya, kalau sekarang launching Proper, harusnya sekarang juga ada pertanggungjawaban atau penjelasan kepada publik mengenai bagaimana follow up dari hasil sebelumnya,” ujarnya.

KLH, menurut Henri, memiliki kewenangan untuk mengambil alih penegakan hukum yang gagal dilakukan daerah. Bentuknya administratif, perdata, dan pidana. KLH juga memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang tidak bergantung pada polisi. Bahkan, sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan, kewenangan PPNS semakin kuat. “Sekarang, mereka bisa langsung (menyidik) tanpa izin kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutuif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Abetnego Tarigan, menyerukan penolakan terhadap Proper. “Berhentikan programnya dan dkaji ulang,” katanya. Pelaksanaan Proper dari tahun ke tahun, menurutnya, tak ada perkembangan signifikan. Walhi menilai, minim sekali keterlibatan publik dalam pelaksanaan Proper. “Masih jauh dari yang diharapkan,” ujarnya.

Bicara tentang lingkungan, menurut Abetnego, juga harus bicara aspek pidana, pembinaan, dan perdata. “Peluang ini selalu terbuka,” katanya. Ia menambahkan, Proper ini merupakan produk kementerian, sehinggta manfaatnya harus nasional. “Dikeluarkan kementerian, pemerintah, sehingga tolok ukurnya nasional.” Ia khawatir, karena dikeluarkan oleh pemerintah, aspek legalnya pun menjadi tinggi. “Jangan sampai pemerintah jadi alat stempel saja,” katanya. Padahal aspek izin legal saja masih banyak yang dianggap merusak.

Sandika Prihatnala, Gandhi Achmad, dan Averos Lubis (Medan)

 

Majalah GATRA Edisi    7 / XX 25 Des 2013

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s