NASIONAL

Papua Tanpa Transmigran
Pemerintah berencana menghentikan program transmigrasi. Pemprov Papua sedang merumuskan strategi agar warga asli Papua lebih sejahtera tanpa program transmigrasi penduduk asal.

Awal Juni lalu Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman mengejutkan. Program transmigrasi ke Papua yang sudah berlangsung puluhan tahun dihentikan. Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengungkapkan keputusan ini mengacu pada permintaan dari Gubernur Papua sendiri. Walau sudah ada pernyataan Presiden, belum ada kelanjutan teknisnya.

“Itu hanya moratorium. Jadi mestinya sementara. Tapi kan memang belum dibahas secara langsung dengan Menteri,” jelas Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu. Teten juga mengatakan tidak tahu kapan hal tersebut akan dibahas.

Staf Khusus Presiden Bidang Papua, Lenis Kogoya, menyatakan memang selama ini ada penolakan atas program transmigrasi. Di sisi lain, Lenis yang kala itu bersama Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, mendukungnya. “Apa pun yang diprogramkan. Asal sepakat antara Pemerintah pusat dan gereja, itu tidak masalah,” kisahnya.

Meski demikian, forum masyarakat adat melihat akan lebih baik jika yang dilakukan adalah transmigrasi lokal. Masyarakat lokal Papua disertakan, sehingga mereka bisa mendapat fasilitas rumah permanen, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. “Selayaknya diterima transmigran,” katanya.

Lenis tak menampik penghentian transmigrasi bisa menjadi solusi ideal. Mengingat selama ini memang kerap terjadi keributan antara masyarakat Papua dan warga pendatang. Beberapa daerah yang banyak menampung transmigran adalah Kabupaten Keerom, Sarmi, dan Merauke.

Beragam tanggapan pun muncul. Albert Matatula, 40 tahun, transmigran di Papua tak menghendaki jika Pemerintah pusat ataupun Pemprov Papua menghentikan transmigrasi di Bumi Cenderawasih. Salah satu alasannya adalah manfaat transmigrasi untuk menimba dan menukar ilmu antara penduduk asli dan warga transmigran.

“Kebanyakan warga asli menyambut baik. Kami saling berbagai, seperti berburu dan memancing, kami belajar banyak dari masyarakat setempat. Tak hanya itu, cara-cara berkebun dan bercocok tanam juga kami tularkan kepada masyarakat asli,” kata pria asal NTT yang bertransmigrasi ke Jayapura tahun 1990-an itu.

Herman Yoku, salah satu pencetus transmigrasi di Papua, menyebutkan penghentian transmigrasi di Papua bukan atas kehendak Presiden Jokowi. Program ini dihentikan lantaran ada kepentingan dari pemangku politik. Kepentingan ini menyusahkan daerah yang telah menyiapkan lahan untuk transmigrasi. Otomatis lahan tak digunakan.

Alasan kecemburuan sosial, menurutnya, tak masuk akal. Sebab, kasus seperti ini tak semuanya ditemui dalam permukiman transmigrasi. Yoku menilai transmigrasi sebagai salah satu jalan pemberantasan kemiskinan Papua. “Dengan adanya transmigran dan hidup berdampingan dengan penduduk lokal, bisa membuka keterisolasian,” kata Yoku, yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Keerom.

Setelah aksi unjuk rasa penghentian transmigrasi tahun 1997-an persentase transmigrasi yang tadinya 70% umum dan 30% lokal Papua dibalik. Tapi, persentase ini sulit dilakukan. Ada baiknya, kata Yoku, ada evaluasi lahan transmigrasi. Misalnya, melibatkan warga transmigrasi yang telah sukses. Selain itu, warga yang mendaftar jangan dikenai biaya hingga Rp 15 juta untuk sertifikat tanah.

Yoku berharap Gubernur Papua, Lukas Enembe, bisa membuka diri demi pembanguan dan perekonomian di Papua. “Saya menentang kebijakan Gubernur. Silahkan dia menolak, tapi jangan tutup dan membatasi daerah lain yang masih butuh transmigran,” kata dia.

Jubir Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan transmigrasi bertolak belakang dengan visi dan misi Lukas Enembe. Sebab, pada dasarnya, Otsus Papua memiliki semangat memproteksi orang asli Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera. Karena itu, harus ada moratorium sampai waktu yang tidak ditentukan. “Yang disetujui oleh masyarakat setempat adalah translokal,” katanya. Saat ini, sedang dirumuskan bagaimana membuat masyarakat asli Papua lebih sejahtera tanpa adanya program transmigrasi.

Adapun Pemprov Papua mengakui penolakan transmigrasi sudah ada sejak Gubernur Papua Jacob Patippi periode 1993-1998. Anggota Komisi I DPR Papua (DPRP),Ruben Magay mengatakan jangan mengatasnamakan transmigrasi sebagai ajang transfer ilmu dan menguntungkan masyarakat lokal.

Jika Pemerintah pusat berlaku adil, kata Ruben, seharusnya masyarakat Papua juga bisa dikirim ke pulau lain. Menurut Ruben, saat ini banyak masyarakat umum datang ke Papua tak berbekal apapun. Ruben mengklaim DPR Papua sebagai salah satu penggagas penghentian transmigrasi. “Kita saja sibuk dengan penduduk asli Papua, Pemerintah justru mendatangkan masyarakat dari luar. Ini kan tidak benar,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ratna Dewi Andriati M mengatakan program transmigrasi di Papua menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk. Perdasi itu mensyaratkan transmigrasi bisa dilakukan setelah penduduk Papua mencapai 20 juta jiwa. “Dengan Perdasi, secara halus transmigrasi ditolak,” katanya, Jumat pekan lalu.

Padahal, kata Ria, program transmigrasi sudah berubah. Berupa penataan persebaran penduduk untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru dan mengelola sumber daya alam yang ada. “Transmigrasi di Papua hanya untuk penataan penduduk setempat,” ujarnya. Ini disebut transmigrasi penduduk setempat (TPS).

Sementara itu, kalau dari daerah asal Jambal (dari Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT dan Lampung) disebut transmigrasi penduduk asal (TPA). TPA sudah tidak dilakukan lagi untuk Papua semenjak ada Perdasi. Namun kemungkinan perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua mungkin saja terjadi tanpa melalui program transmigrasi Pemerintah. Ria menyebut model transmigrasi ini berbasis kerja sama antardaerah (KSAD). Artinya, hanya dilakukan sesuai kebutuhan daerah. Kerja sama ini juga terjadi dalam hal pembiayaan. Ada sharingAPBD.

Hasil evaluasi Kementerian Desa menyebutkan tidak ada masalah dengan program transmigrasi di Papua. Ria menyangkal ada konflik antara warga asli dan TPA. Kalaupun ada masalah, itu terkait dengan kepemilikan tanah ulayat atau tanah adat. Daerah tujuan, menurutnya, malah berkembang dari sisi ekonomi. Dia mencontohkan Merauke yang kini menjadi lumbung padi Papua.

Namun tidak menutup kemungkinan adanya kecemburuan sosial. “Awalnya tanah itu tidak diolah. Begitu diolah, subur, hasilnya bagus, nah penduduknya barangkali ada yang cemburu. Akhirnya menganggap transmigrasi itu Jawanisasi, Islamisasi,” paparnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua lalu menerbitkan Perdasi tentang pengendalian penduduk sehingga model transmigrasinya berubah. “Sebetulnya kita dengan adanya UU Penataan Persebaran Penduduk yang baru, transmigrasi juga dari daerah setempat. Kita menghargai konstitusi di sana.” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, berpendapat saat ini yang perlu dilakukan adalah kebijakan penataan mobilitas penduduk di seluruh Indonesia, khususnya di Papua. “Perlu perhatian Presiden untuk menata itu,” katanya Kamis pekan lalu. Dari fakta sosial, transmigrasi di Papua memang kencang dan penuh nuansa politis. Satu penetrasi sipil memicu penguasan faktor ekonomi sangat tinggi.

Dan kedua, bila ada konflik, pendatang selalu mendapat dukungan dari aparat keamanan dibandingkan pribumi. Seolah penduduk Papua dapat dibodohi, dianiaya, dan jahat. “Pernyataan Presiden adanya melanesiafobia tidak main-main. Melainkan benar apa adanya dan bukan pernyataan biasa,” ujarnya.

Natalius menyebutkan setelah transmigrasi reguler dihentikan, Pemerintah mengubah modelnya menjadi berbasis kerja sama antardaerah (KSAD). Dalam transmigrasi KSAD kerja sama antardaerah didasarkan permintaan daerah. “Tapi untuk Papua, terbentur UU Nomor 21 Tahun 2003 tentang Otsus yang mengatakan kebijakan transmigrasi dilakukan berdasarkan perdasus serta setelah penduduk Papua mencapai 25 juta jiwa,” kata dia.

Saat ini, ia menjelaskan komposisi pendatang dan pribumi masih besar penduduk lokal. Namun penetrasi sipil sering menyebabkan penguasaan ekonomi. Artinya, pendatang menguasai segala aspek ekonomi dan sumber daya penting dengan membawa seluruh sanak keluarganya dan sistem komunitas etnis untuk menguasai. “Transmigrasi menjadi sistem kolonisasi,” ucapnya.

Akan tetapi, menurut Natalius, bila penduduk itu bekerja sebagai kiai, pastur, pendeta, pegawai, dan guru, integrasi dapat terjadi. Orang Papua makin pintar dan menerima para pendatang. Ia mengatakan transmigran pekerja di bidang infrastruktur pembangunan silahkan saja. Sebab, itu adalah hak asasi manusia untuk tinggal dan hidup.

Ia membantah bila transmigrasi berhenti, kelak di Papua akan terjadi referendum. Menurutnya, itu tidak mungkin. Orang Papua berpikir damai dan ingin mendapat kesempatan dalam bekerja, berkarya, dan hidup di tanah kelahirannya.

G.A. Guritno, Flora Libra Yanti, Averos Lubis, Putri Kartika Utami, dan Khatarina Lita (Jayapura)

Majalah GATRA Edisi  36 / XXI 15 Jul 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s