EKONOMI & BISNIS

Kereta Cepat Belum Melaju

Proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Jepang dan Cina ditolak Pemerintah. Alternatif kereta berkecepatan sedang menjadi opsi berikutnya. Pemerintah melirik rute Jakarta-Surabaya

Raut kekecewaan tidak bisa disembunyikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, usai menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia datang ke kantor Darmin di Lapangan Banteng, kira-kira pukul 11 siang untuk membahas keputusan pemerintah terhadap proyek pembangunan kereta cepat high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung.

Menjelang waktu salat Jumat, ia sudah turun dari ruangan Darmin. ”Ini bukan hal yang mudah. Kami akan sampaikan hal ini dulu ke Tokyo,” kata Tanizaki kepada wartawan yang mencegatnya. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari sejam itu, kata Tanizaki, Darmin menjelaskan bahwa pemerintah beralih pikiran, dari pembangunan kereta cepat menjadi kereta api berkecepatan sedang. Alasannya, jarak Jakarta-Bandung hanya sekitar 140 km. Sementara itu, rata-rata kereta cepat buatan Jepang maupun Cina bisa melaju dengan kecepatan maksimal 350 km/jam. “Tidak optimal ditempuh dengan kereta cepat,” kata Tanizaki, mengulang penjelasan Darmin.

Konsekuensinya, lanjut Tanizaki, proposal yang mereka ajukan tidak diterima. Tanpa tinggal diam, Tanizaki mengaku sudah menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah soal batalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. ”Studi kelayakan yang sudah dilakukan Jepang merupakan permintaan pemerintah Indonesia. Sudah banyak waktu dan dana yang dikeluarkan untuk proyek ini,” keluhnya, tanpa memerinci jumlah uang yang sudah dikeluarkan. Jepang pun berkeyakinan teknologi kereta cepatnya layak dan aman.

Petang hari, giliran Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xie Feng, yang datang ke Lapangan Banteng. Beda halnya dengan Jepang, Cina tidak mau mengungkapkan isi pembicaraannya usai bertemu Darmin selama satu setengah jam tadi. ”No more talk,” kata Xie sambil berlalu menuju mobilnya.

Rupanya, nasib Cina sama dengan Jepang. Keduanya sama-sama diminta untuk mengirimkan kembali proposalnya, karena Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk mengembangkan kereta berkecepatan sedang. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Darmin Nasution, ketua tim pengkaji proyek kereta cepat, kepada wartawan yang menemuinya Jumat kemarin.

Menurutnya, kereta cepat tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan maksimalnya bila cuma melaju antara Jakarta-Bandung. ”Untuk mencapai kecepatan 250 km/jam hanya memakan waktu selama 14 menit. Belum sampai kecepatan maksimum kereta sudah harus direm,” kata Darmin kepada Averos Lubis dari Gatra.

Atas pertimbangan itu, Darmin melanjutkan, Presiden Jokowi menilai rute Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah yang dapat menempuh 200-220 km/jam. Selain itu, biaya pembangunan kereta berkecepatan menengah akan lebih murah 30%-40% dibandingkan dengan kereta berkecepatan cepat.

Menurut sumber Gatra di lingkungan Istana, Presiden sengaja membiarkan Darmin Nasution menjelaskan hasil keputusan rekomendasi untuk menegaskan bahwa kereta cepat itu bukanlah proyek pemerintah. “Biar ini jadi murni urusan BUMN. Pemerintah sifatnya hanya memberikan izin penggunaan jalur,” kata sumber itu.

***

Gagasan kereta cepat sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2012, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang sudah menginisiasi studi kelayakan untuk proyek ini. Namun, hasil studi Jepang baru diserahkan kepada Presiden Joko Widodo Mei lalu. Langkah itu kemudian disusul oleh pemerintah Cina yang juga mengajukan proposalnya awal Agustus lalu.

Proyek yang diusulkan Cina memiliki nilai investasi sebesar US$ 5,5 miliar. Sebanyak 25% pendanaannya direncanakan dari patungan modal antara BUMN lokal dengan Cina. Sisanya merupakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Apabila menang tender, Cina berjanji akan memulai proyeknya pada September tahun ini dan selesai pada 2018 mendatang.

Sementara itu, Jepang menawarkan usulan proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 6,2 miliar. Sekitar 75% akan dibayar menggunakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga pinjaman sebesar 0,1%. Proyek Jepang akan dikerjakan selama lima tahun.

Dalam proposal studi yang diajukan Jepang dan Cina, rute lintasan kereta akan melalui titik-titik yang sama, sesuai dengan jalur kereta yang sudah terbangun sejak zaman Belanda. Bedanya, jalur kereta cepat buatan Cina akan lebih panjang 10 kilometer dibandingkan dengan yang ditawarkan Jepang, karena akan melintasi tiga stasiun utama di Jakarta, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Gambir, dan Stasiun Manggarai.

***

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang menjadi anggota tim penilai proposal kereta cepat, berkeras bahwa moda transportasi itu masih belum perlu. ”Secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk Jakarta-Bandung yang rutenya pendek, kisaran 150 kilometer,” kata Jonan saat ditemui Fahmy Fotaleno dari Gatra di kantornya, pekan lalu.

Apa yang dikemukakan Jonan ini didasarkan pada hitungan berikut: jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, maka jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya kurang-lebih 30 kilometer. Jika dibangun lebih banyak stasiun, maka jarak antar-stasiun makin pendek. ”Jadi, kalau waktu yang ditempuh dari Jakarta-Bandung itu misalnya 40 menit, dengan interval tiap stasiun adalah delapan menit, apa bisa sampai 300 km per jam? Saya kira tak bisa,” ia menjelaskan. ”Makanya, kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat. Itu saja.”

Namun, berbagai alasan dan penolakan pemerintah atas proposal Jepang dan Cina itu tidak serta-merta menggugurkan wacana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo masih memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menindaklanjutinya dengan beberapa catatan.

Pertama, pembangunannya itu tidak akan menggunakan APBN secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apa pun, dan pelaksanaan pembangunan akan dilakukan dengan skema business to business. Pemerintah akan fokus menyiapkan pengembangan HSR Jakarta-Surabaya serta jaringan kereta api di luar pulau Jawa.

Berangkat dari perintah Presiden tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno pun dengan percaya diri mengklaim kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dibatalkan. ”Pasti jadi, kami meminta mereka (Cina dan Jepang) untuk kalkulasi ulang,” kata Rini di kantornya Jumat pekan lalu. Salah satu aspek yang akan dikaji ulang, menurut Rini, adalah jumlah stasiun yang akan dilewati kereta cepat ini. ”Jadi kita bisa tahu berapa kecepatan dan investasi yang dibutuhkan,” katanya.

Apakah nanti partner yang akan menemani konsorsium itu dari Jepang atau Cina, Rini belum dapat memastikan. Ia hanya juga mengatakan akan membentuk konsorsium BUMN yang terdiri atas PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PTPN VIII.

Menurut Rini, pemerintah sudah memutuskan bahwa kereta cepat ini perlu dan baik untuk dibangun karena dinilai bisa memberikan dorongan pembangunan ekonomi antara Jakarta-Bandung. ”Karena ini bisa menciptakan kota-kota baru sepanjang Jakarta-Bandung,” katanya lagi.

Cavin R. Manuputty, Fitri Kumalasari, Bernadetta Febriana, dan Andi Anggana
Majalah GATRA Edisi 45 / XXI 16 Sep 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s