EKONOMI & BISNIS

Gaya VOC di Waingapu

Praktek kartel rumput laut terjadi di Sumba Timur. Diduga melibatkan pamerintah daerah dan BUMD. Petani rumput laut jadi korban

Gurihnya bisnis rumput ternyata hanya untuk tengkulak dan pengusaha, tapi tidak bagi petani. Begitulah yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya di kabupaten itu, terjadi praktek bisnis yang sangat merugikan petani, yakni kartel. Indikasi kartel rumput laut beropersi di Sumba Timur awalnya diembuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti, Juni lalu, tidak lama seusai berkunjung ke sana. ”Indikasi kartel di Waingapu (ibu kota kabupaten Sumba Timur) itu benar,” katanya ketika itu.

Wartawan Gatra yang menindaklanjuti info ini menemukan bahwa praktek kartel itu memang fakta. Sebut saja Umbu Nai –bukan nama sebenarnya– seorang pengumpul rumput laut. Pria 52 tahun yang sudah lama menekuni distribusi rumput laut ini sangat geram ketika bicara soal kartel rumput laut di Sumba Timur. Ia menjelaskan bahwa saat ini tidak bisa lagi membeli rumput laut dari petani. Padahal, ia menawarkan harga yang bagus, yakni Rp 7.000-Rp 11.000 per kilogram, tergantung kadar airnya.

Mengapa Nai tidak bisa lagi membeli dari petani, karena petani rumput laut telah ”dikunci”. Mereka hanya boleh menjual kepada perusahaan yang yang bekerja sama dengan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumba Timur. Tak peduli meski harga yang dipatok BUMD itu rendah, yakni cuma Rp 4.000-Rp 7.000 per kilogram. ”Ini sudah mirip gaya VOC yang membeli rempah-rempah. Rakyat ditekan, gaya preman,” kata Umbu Nai geram.

Penelusuran Gatra di kalangan petani menghasilkan cerita yang lebih suram lagi. Umbu Hamba, juga bukan nama sebenarnya, seorang petani di Waingapu, bercerita bahwa mereka diancam oleh aparat pemerintah untuk tutup mulut soal praktek kartel ini. ”Kami ini rakyat kecil. Kami diminta tidak berkomentar apa pun oleh pejabat pemerintah. Ya sudah, kami ikuti saja. Siapa yang bicara nanti dikenai sanksi tidak diberi beras raskin,” katanya.

Pengakuan serupa disampaikan Umbu Pahunga, juga bukan nama sebenarnya, seorang petani. Ia bahkan bercerita, sewaktu Menteri Susi Pudjiastuti berkunjung ke Waingapu, para petani sudah diancam agar mengatakan harga yang dipatok perusahaan lokal itu sangat bagus. ”Ya, kami ikuti saja,” katanya.

Sayangnya, Pemkot Sumba Timur menolak ketika dimintai konfirmasi tentang hal ini. Pejabat Bupati Sumba Timur, John Laka Hawula, tidak merespons pertanyaan Gatra. Ketika didatangi di kantornya, seorang stafnya menolak dan mengatakan atasannya masih sibuk.

Praktek kartel ini sebenarnya sudah mulai tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTT, Abraham Maulaka, mengatakan, ia sudah mendengar protes KPPU terhadap praktek kartel ini melalui media. ”Soal pengendalian harga yang tidak wajar, beri kami waktu untuk mengecek,” katanya.

Ketua KKPU Pusat, Syarkawi Rauf, ketika dihubungi Gatra, membenarkan adanya indikasi kartel ini. Ia juga menyatakan bahwa KPPU sudah mengendus praktek kartel ini dan melakukan monitoring sejak dua tahun lalu. ”Penyelidikan kita jadi makin intensif setelah Bu Susi sendiri melontarkan indikasi itu,” katanya.

Menurut Syarkawi, modus kartel ini ada sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pemda Sumba Timur. Pemda kemudian mengeluarkan kebijakan yang isinya mewajibkan petani rumput laut menjual kepada pembeli tunggal, yakni perusahaan tersebut. Syarkawi menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa digali dari kasus ini, terutama bagaimana sebuah perusahaan sampai mampu memengaruhi kebijakan pemda setempat. ”Banyak hal bisa didalami. Mungkin saja pejabat daerah punya saham di perusahaan itu, macam-macamlah,” katanya.

Berdasarkan penelusuran Gatra, saat ini, di Sumba Timur terdapat pabrik pengolahan rumput laut yang dikelola PT Algae Sumba Timur Lestari, sebuah BUMD yang didirikan Pemkab Sumba Timur berdasakan Perda Nomor 2 Tahun 2011. Dalam perda itu, Pasal 9, tercantum bahwa Pemkab memiliki saham 99% di PT Algae Sumba Timur Lestari. Saham itu juga dapat dijual ke pihak lain, sepanjang Pemkab Sumba Timur tetap menguasai saham minimum sampai 55%.

Syarkawi menolak memberikan keterangan mengenai perusahaan di balik indikasi kartel ini. ”Saya tidak bisa lebih detail lagi. Yang jelas ada kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan petani rumput laut menjual ke pelaku usaha tertentu,” katanya. Yang memprihatinkan, menurut Syarkawi, kemungkinan praktek semacam ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumba Timur. ”Kemungkinannya terjadi di seluruh Indonesia,” katanya.

Bila hal itu benar, tentu petani rumput laut sangat dirugikan. Padahal, dengan potensi rumput laut Indonesia yang sangat besar, para petani rumput laut seharusnya sangat sejahtera. Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang dirilis Maret lalu misalnya, Indonesia memasok sampai 26% kebutuhan rumput laut dunia. Penguasaan pangsa pasar sebesar itu terutama karena Indonesia merupakan produsen rumput laut jenis cottoniiterbesar di dunia.

Di Indonesia, memang ada dua jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan, yakni jeniscottonii dan glaciralia. Menurut FAO, produksi rumput laut cottonii Indonesia mencapai 8,3 juta ton per tahun, alias terbesar di dunia. Sedang untuk produksi rumput laut jenis glaciralia, mencapai 975.000 ton per tahun, berada di urutan kedua dunia.

Sayangnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memberikan info lebih lanjut mengenai kasus ini. Pejabat Humas Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Himawan Hidayanto, mengatakan, ini karena baru terjadi perombakan di jajaran eselon I dan II Kementerian KKP. ”Sekjen mengatakan untuk wawancara jangan sekarang dulu. Sebab Pak Dirjen baru tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, khusus kartel rumput laut,” katanya.

Yang jelas, KPPU jalan terus. Menurut Syarkawi, saat ini kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur itu sudah bergulir di internal KPPU. ”Ini sudah dipresentasikan di Komisi. Sebentar lagi akan jadi perkara,” katanya.

Basfin Siregar, Purnawan Setyo Adi, Averos Lubis, dan Antonius Un Taolin (Nusa Tenggara Timur)

Majalah GATRA Edisi 46 / XXI 23 Sep 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s