EKONOMI & BISNIS

Merah Putih di Perbatasan
Kemenkominfo siap menyubsidi para operator telekomunikasi yang mau membangun jaringan di perbatasan Indonesia. Dana Rp 250 milyar siap dikucurkan. Mungkinkah para operator tergiur?

Upaya pembangunan daerah perbatasan, sejak zaman baheula, selalu menjadi pemanis kampanye politik semata. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat perbatasan di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakmerataan pembangunan menjadi faktor utama ketimpangan. Kini, semangat membangun perbatasan mulai digenjot pemerintah, salah satunya melalui sektor telekomunikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengakui bahwa selama ini wilayah-wilayah perbatasan kesulitan dalam hal sinyal seluler. Bahkan, banyak masyarakat yang justru menikmati sinyal seluler dari base transceiver station (BTS) negara tetangga. Karena itulah, pemerintah ingin menghadirkan akses telekomunikasi di sepanjang perbatasan Indonesia demi menjaga kedaulatan negara.

Untuk menunjang itu, Kemenkominfo menyatakan kesiapannya untuk memberikan subsidi bagi para operator telekomunikasi yang mau membangun jaringan di perbatasan Indonesia. “Subsidi tersebut rencananya bakal menggunakan dana universal obligation service (USO),” kata Wayan, ketika ditemui Gatra di kantor BP3TI, Selasa lalu.

Salah satu program pemerintah yang menggunakan dana kontribusi USO adalah pembangunan 125 BTS di wilayah perbatasan, seperti di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Wayan, program ini sudah diinisiasi sejak 2014, namun baru berlaku di 2015. AnggarannyaRp 250 milyar untuk pembangunan seluruh BTS.

Dana USO adalah uang yang disetorkan penyelenggara komunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan bruto per tahun. Total dana kontribusi USO per Juli 2015 sekitar Rp 8,1 trilyun. “Jadi, dana itu digunakan dan dikembalikan dalam bentuk subsidi untuk membangun infrastruktur perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang kurang sarana telekomunikasi,” kata Wayan.

Meski demikian, membangun BTS itu bukanlah perkara mudah. Selain faktor lokasi dan infrastruktur jalan yang masih jauh dari layak, persoalan lain yaitu belum adanya tower,power, dan transisi, agar BTS operator seluler bisa dipasang. Sayangnya, ketiga prasyarat ini merupakan investasi mahal yang mesti dikeluarkan oleh operator jika menginginkan sinyal selulernya tertangkap di perbatasan. “Untuk itulah pemerintah turut hadir dan memberikan subsidi kepada operator seluler yang ingin memasang BTS di perbatasan,” kata Wayan.

Pemerintah secara spesifik bersedia membantu menyediakan tower, power, juga transmisi selama hitungan-hitungannya memungkinkan. Menurut Wayan, untuk mendapatkan subsidi, operator mesti mengajukan proposal pembangunan BTS. Biaya subsidi terendah yang nantinya dipilih pemerintah. Proposal ini mesti mencakup biaya perawatan infrastruktur oleh operator. Subsidi akan diberikan selama lima tahun. “Nantinya Menteri yang memutuskan BTS siapa yang akan dipasang di situ,” katanya.

Hingga kini, seperti disampaikan Wayan, hanya Telkomsel yang serius berminat membangun BTS di perbatasan. Bahkan sudah rampung memasang lima BTS-nya. Salah satu BTS itu diresmikan pada 17 Agustus lalu, di Desa Balansiku, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Di pulau yang berbatasan dengan Malaysia tersebut Telkomsel menyediakan akses ke koneksi 3G.

Menurut Wayan, keengganan operator lain lebih pada kebelummampun operator seluler dalam pembiayaan pemasangan BTS dan tak bersesuaian dengan rencana bisnis perusahaan.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati, kepada Gatramenuturkan bahwa kehadiran BTS Tekomsel di wilayah-wilayah perbatasan menjadi amat penting mengingat lokasi tersebut secara geopolitik sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Karena itu, Telkomsel berkomitmen untuk berada di garis terdepan, guna turut menjaga kedaulatan NKRI,” katanya.

Selain itu, sambung Adita, kehadiran BTS 3G di lokasi-lokasi perbatasan memungkinkan masyarakat setempat untuk menikmati layanan data sehingga dapat mendorong laju ekonomi dan percepatan pembangunan daerah terdepan Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah, khususnya Kemenkominfo, yaitu “Indonesia Broadband Plan”. “Apalagi, dengan terbukanya akses layanan di daerah perbatasan diharapkan juga dapat membantu TNI, khususnya dalam menunjang berbagai kegiatan operasional tentara yang bertugas di garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara,” kata Adita.

Dalam catatan Adita, sejak 2009 Telkomsel secara mandiri mengembangkan program pembangunan BTS di perbatasan. Bahkan, sudah 480 BTS Telkomsel telah beroperasi di titik-titik perbatasan dan pulau terdepan, dengan 128 BTS, yang sebagian merupakan BTS 3G. Di antaranya di wilayah berbatasan dengan negara Papua Nugini (Merauke dan Jayapura), Australia (Pulau Rote), Timor Leste (Atambua), Filipina (Sangihe), Malaysia (Sebatik-Nunukan), Singapura (Batam), dan Vietnam (Kepulauan Natuna).

Sementara itu, Head of Public Relations Division PT Indosat Tbk, Adrian Prasanto, mengakui belum melirik pembangunan BTS di perbatasan lantaran Indosat masih berkonsentrasi membangun BTS di kota-kota besar. “Membangun BTS memerlukan usaha yang lebih besar dan ongkos yang besar. Selain itu daftar pelanggan baik di daerah perbatasan maupun di pelosok tidak sedemikian banyak dibanding di kota-kota besar,” katanya kepada Gatra.

Indosat, menurut Adrian, sedang berhitung dua kali untuk membangun BTS di perbatasan. Semua itu disebabkan kerugian yang diderita perusahaan dalam satu tahun terakhir ini. “Indosat rugi karena fluktuasi kurs dolar. Karena kebijakan akuntasi maka harus dibayar pada kurs dolar hari ini,” ucapnya.

Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini, malah berpikiran sebaliknya. Perusahaan yang ia pimpin ini memang sudah kepincut dengan program subsudi pemerintah ini. “Di mana untuk tahap awal ini, Kemenkominfo telah menunjuk Telkomsel untuk menyiapkan infrastruktur di beberapa lokasi tertentu. Namun, kami pun telah menyampaikan pengajuan untuk beberapa lokasi lainnya di tahap ini untuk disiapkan oleh XL dan tentunya kami akan mengikuti arahan Kemenkominfo selanjutnya,” kata Dian.

Menurut pengamat telekomunikasi, Teguh Prasetya, pembangunan BTS di perbatasan merupakan sebuah pilihan utama, yang membuat jalur komunikasi yang lebih luas semakin terbuka. Dengan demikian dapat memecah gap komunikasi di wilayah perbatasan. “Adanya pembangunan BTS diharapkan penetrasi telepon meningkat di wilayah perbatasan. Selain itu, komunikasi internet menjadi global. Mereka bisa berinteraksi secara langsung dan luas,” kata Teguh ketika dihubungi Gatra.

Adanya pembangunan BTS di perbatasan, menurut Teguh, diharapkan meningkatkan taraf hidup, pendidikan, juga perekonomian masyarakat setempat. Tapi, Teguh memberi tekanan pada komitmen yang serius terhadap pelayanan yang berkesinambungan. “Jangan hanya pada waktu diresmikan saja bagus,” katanya.

Gandhi Achmad, Fitri Kumalasari, dan Averos Lubis

Majalah GATRA Edisi   43 / XXI 2 Sep 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s