HUKUM

Ganjaran Buat Perusak Hutan

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan tajinya di PN Balige, Sumatera Utara. Perusak lingkungan diganjar 4,5 tahun dan denda Rp 5 milyar. Kerugian ekologi ratusan milyar, dan pemulihannya memerlukan waktu seribu tahun lebih.

Sikap keras kepala dipamerkan Jonni Sihotang, 45 tahun, di pengadilan Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, Rabu pekan lalu. Meskipun terbukti secara telak merusak lingkungan, dia bergeming dan menyatakan banding. Jonni mengaku tidak bersalah, dan menilai putusan hakim tidak adil.

Majelis hakim yang diketuai Riana Pohan, mengganjar mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir itu 4 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 5 milyar. Dalam amar putusannya, majelis menilai Direktur PT Gorga Duma Sari (GDS) itu terbukti melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. ”Terdakwa Jonni Sihotang terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009,” Riana Pohan menegaskan.

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjerat Jonni yang melakukan penebangan di areal hutan seluas 800 hektare. PT GDS dinilai melanggar izin pemanfaatan kayu di hutan Samosir sehingga mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luas. Perusahaan yang dipimpin Jonni itu melakukan kegiatan tanpa izin dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Jaksa penuntut umum (JPU) Lamhot Sagala, yang menangani kasus tersebut, menyatakan bahwa dalam putusan hakim memang lebih ringan dibandingkan tuntutannya. Namun, dia yakin bahwa vonis tersebut memberikan efek jera kepada pelaku dan pihak-pihak lain yang melakukan perusakan lingkungan. Lamhot tidak gentar dengan terdakwa yang mengajukan banding. ”Karena mereka banding, kami juga banding,” ia menegaskan.

Dalam perkara yang menjerat Jonni, JPU melampirkan hitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan oleh sepak terjang GDS, sejak 2012-2013. Ada tiga indikator, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan; serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi. Berdasarkan perhitungan Basuki Wasis, ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektare, mengakibatkan kerusakan ekologi senilai Rp 76,510 milyar.

Melalui penelitian Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB pada 11 April 2014, disebutkan dampak pembalakan PT GDS menimbulkan kerusakan ekonomi Rp 38,400 milyar, dan pemulihan ekologi Rp 34,986 milyar. Total kerugian kerusakan mencapai Rp 149,896 milyar.

Bahkan, akibat perbuatan Jonni, untuk memulihkan lingkungan yang rusak dibutuh waktu selama 1.100 tahun hingga 1.200 tahun. Apalagi, perbuatan itu bisa dikartakan liar karena terdakwa terbukti tidak memiliki izin Amdal atau UKL-UPL. Padahal, Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor.

Namun, Jonni membantah jika perusahaannya tidak mengantongi izin. Politisi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme itu memprotes ketika kegiatan penebangan PT GDS dihentikan Dinas Kehutanan Pemkab Samosir. Dia meminta tidak bersikap tebang pilih terkait penebangan kayu di kawasan hutan di kabupaten itu. Dia mendesak keputusan Pemkab untuk menghentikan semua aktivitas penebangan kayu di seluruh wilayah hutan areal penggunaan lain (APL) dilakukan serentak.

“Bukan hanya PT GDS yang dihentikan,” sergahnya. Penebangan liar oleh masyarakat dan para perambah yang ada di kawasan APL juga harus dihentikan. Dia menuntut penghentian sementara PT GDS juga disertai dengan penghentian semua kegiatan yang ada di kawasan tersebut. ”Supaya adil,” ia menambahkan.

Dia juga mengklaim PT GDS telah mengikuti seluruh prosedur pengurusan perizinan investasi di atas lahan 800 hektare itu. Mulai dari proposal permohonan investasi, izin lokasi sampai IPK. “Tapi atas desakan masyarakat mengatasnamakan penyelamatan lingkungan hidup, kami menjadi korban. Kami mengalami kerugian material dan nonmaterial yang tidak ternilai,” kata Jonni.

Meski demikian, segala klaim Jonni dimentahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samosir, Jabiat Sagala. Jabiat mengatakan, izin operasional PT GDS di APL Tele belum memiliki penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan amanat UU Lingkungan Tahun 2009. “BLH Samosir sudah meminta PT GDS untuk memenuhi persyaratan menyusun Amdal sesuai permohonan mendirikan perusahaan hortikultura dan peternakan untuk dinilai. Namun, sebelum dokumen Amdal itu dikantongi, pihak PT GDS langsung melakukan operasi di atas lahan,” katanya.

Ketiadaan Amdal itulah yang akhirnya mengirimkan Jonni ke penjara. Adalah mantan Bupati Samosir, Wilmar Eliaser Simanjorang, yang melaporkan Jonni ke pihak berwajib dengan tuduhan perusakan kawasan Hutan Tele di Kabupaten Samosir. Wilmar adalah Ketua Dewan Pendiri LSM Save Lake Toba Foundation (SLTF) –yang berdiri semenjak para pejuang lingkungan di Samosir mengembalikan Kalpataru ke Istana Presiden pada 2013 silam.

Aktivis SLTF menyambut baik putusan PN Balige yang menangani kasus itu. “Dalam konteks puas atau tidak, tentu hukuman itu tidak sebanding dengan kerusakan yang dia perbuat. Namun, kami berterima kasih mereka (majelis hakim) masih punya nurani untuk lingkungan,” kata Ricardo LRP Ketua Harian SLTF. Menurut Dameria Sagala, Ketua Tim Advokasi Peduli Kawasan Danau Toba (Tapak Adat), memerlukan jalan panjang untuk membawa PT GDS ke pengadilan. Karena saat dia melapor ke Polda Sumut,

Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara hingga PTUN tidak ditanggapi. “Ini ada pertolongan tangan Tuhan, melalui penyidik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah itu baru bisa diproses. Jadi sekarang ini bagi orang-orang di pinggir Danau Toba mulai berpikir-pikir untuk merusak lingkungan,” katanya

Meski demikian, Dameria masih merasa kurang puas terhadap vonis itu. Menurutnya hukuman yang layak bagi perusak hutan yang keberadaannya sangat vital minimal 7 tahun penjara. Namun dia berharap hukuman buat Jonni akan menimbulkan efek jera bagi perusak lingkungan lainnya. “Dia akan jera. Tetapi dari sini, vonis ini juga akan menjadi pelajaran dan peringatan kepada para perusak lingkungan yang lain,” ia menegaskan.

Rohmat Haryadi dan Dewantoro (Medan)

Majalah GATRA Edisi  45 / XXI 16 Sep 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s