LAPORAN KHUSUS

Paket Besar Anti-Ekonomi Lesu

Pemerintahan Joko Widodo meluncurkan kebijakan perangsang ekonomi untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi dunia. Berupaya mendongkrak perekonomian dalam negeri dari banyak aspek. Dinilai tidak fokus.

Dua minggu setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 12 Agustus lalu, Darmin Nasution langsung tancap gas. Itu membuat para menteri juga seluruh pejabat eselon I dan eselon II di berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya bekerja keras. Membolak-balik segala peraturan juga rancangan peraturan.

Selama dua minggu itu pula, hampir setiap hari digelar rapat koordinasi (rakor) para direktur jenderal (dirjen) untuk menggodok dan mengumpulkan kembali peraturan yang sudah dan yang akan dikeluarkan. Hasil rapat para dirjen itu kemudian menjadi bahan rakor para menteri. Lalu hasil akhirnya diumumkan Presiden Joko Widodo, Rabu pekan lalu, sebuah paket kebijakan sebagai aksi tanggap atas situasi perlambatan ekonomi dunia.

Paket kebijakan yang dikenal sebagai Paket Kebijakan Ekonomi September I ini salah satunya bertujuan mendorong daya saing industri nasional melalui paket kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan insentif fiskal. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan terkait, sehingga menghilangkan duplikasi.

Menurut staf khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta, meningkatkan daya saing nasional bisa menggerakkan sektor riil. ”Maka dari itu, untuk deregulasi ini paling banyak dari sektor perdagangan, UMKM dan perindustrian,” katanya. Dengan merangsang sektor riil, ekspor diharapkan lebih bergairah, penerimaan pajak bertambah yang bisa menyebabkan defisit APBN menurun. ”Neraca pembayaran menjadi balance, syukur-syukur bisa surplus,” ujarnya lagi.

Ujung dari kebijakan ini adalah kesejahteraan rakyat. Indikatornya bisa dilihat dari lapangan pekerjaan yang tercipta akan bisa lebih banyak. Arif menambahkan, seluruh kementerian mendapat mandat untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi dan harus bisa memastikan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia setelah kedua hal itu dilakukan.

Untuk mendukung deregulasi ini, pemerintah telah menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan lain.

Sebenarnya, paket kebijakan ini sudah disiapkan, bahkan sebelum Darmin didaulat menjadi Menko Bidang Perekonomian. ”Jauh sebelum menjadi menteri, Pak Darmin sudah diajak bicara. Jadi, diskusi dengan Presiden sudah berkembang sejak diundang pertama kali,” kata seorang sumber Gatra di Istana. Darmin memang pernah diundang Jokowi pada awal Juli lalu. ia mengaku saat itu ada diskusi yang membahas persoalan ekonomi yang lebih substantif. Darmin datang dengan kapasitas sebagai mantan pemimpin bank sentral.

Tak hanya ekonom dan pengamat, sebelum regulasi ini diumumkan, Jokowi juga intensif berdiskusi dengan banyak pihak, seperti para rektor dan para dekan di universitas-universitas di Indonesia serta pelaku usaha. Pekan terakhir Agustus lalu, ia menerima masukan dari para eksekutif perusahaan besar dan perusahaan milik negara. Itu untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi pelaku pasar.

***

Lewat paket kebijakan ini, pemerintah juga berniat mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek tersebut. Antara lain penyederhanaan peizinan, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan penyediaan barang dan jasa pemerintah, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum.

Paket stimulus ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proyek-proyek strategis, meningkatkan investasi di sektor properti, memperkuat industri nasional, koperasi dan UMKM, perdagangan dan pariwisata serta kesejahteraan nelayan.

Darmin Nasution menyebut kebijakan ini diharapkan bisa cepat berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek. “Sebetulnya, hampir semua jangka pendek. Kalau sifatnya agak lama, itu nanti paket kebijakan ekonomi yang kedua atau ketiga,” katanya.

Darmin mencontohkan kebijakan mengenai pengadaan konverter yang memungkinkan nelayan menggunakan gas elpiji, bukan solar. Kebijakan tersebut akan mengefisienkan biaya bahan bakar yang sekaligus menguntungkan nelayan karena bisa berhemat.

Hanya saja, Darmin mengakui bahwa dampak paket kebijakan tahap pertama tersebut belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia mengingat belum mencakup seluruh kegiatan. Namun, dampak besar yang diharapkan dari kebijakan ini adalah adanya counter-cyclical atau pembalikan siklus ekonomi yang tengah menurun menjadi ke arah yang lebih positif.

Menurut Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Leonard V.H. Tampubolon, sasaran jangka pendek deregulasi ini bisa dilihat dari usaha pemangkasan aturan agar birokrasi lebih cepat dan biaya berkurang. “Jadi bukan hanya untuk industri besar. Sasaran utamanya justru daya beli masyarakat yang meningkat, dengan menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif,” katanya kepada Aditya Kirana dari Gatra.

Paket kebijakan yang mencakup 134 deregulasi di sejumlah kementerian untuk penguatan fiskal dan sektor riil ini juga dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Titik berat dari deregulasi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi makro yang kondusif. Salah satu yang dirangsang untuk bisa bangkit adalah produk dalam negeri untuk tujuan ekspor. Di sini pemerintah berinisiatif melakukan pembiayaan ekspor melalui interest national account (NIA).

Latar belakang poin ini adalah kondisi neraca perdagangan Indonesia setahun terakhir yang menunjukkan tren negatif secara kontinu. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah makin memperdalam defisit neraca perdagangan sebagai akibat dari selisih nilai ekspor dan nilai impor yang makin lebar. Menurut Darmin, pemerintah telah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk melaksanakan program NIA.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menyebut, di saat ekonomi relatif sulit dan sedang menurun, pemerintah berharap melalui pembiayaan ekspor ada ketersediaan dana bagi dunia usaha untuk melanjutkan produksi. ”Sehingga perusahaan tidak melakukan PHK. Juga kembali menggairahkan usahanya,” katanya kepada Fahmy Fotaleno dari Gatra.

***

Meski melingkupi upaya penyembuhan banyak persoalan, dari merangsang industri hingga mendorong bangkitnya usaha kecil dan pelaku ekonomi individu seperti nelayan, paket kebijakan ekonomi Jokowi dianggap pengamat masih banyak kekurangan. Paket kebijakan ini dinilai belum bisa menyasar pusat sakitnya dalam jangka waktu cepat. Layaknya obat yang kurang dosis, hanya menyembuhkan demam untuk sementara, bukan masuk angin secara keseluruhan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai paket ini terlalu lebar sehingga tidak fokus memetakan masalah yang seharusnya diatasi. Menurut Enny, seharusnya salah satu fokus pemerintah adalah masalah penyediaan barang-barang pengganti barang impor, sehingga meringankan perusahaan-perusahaan manufaktur di dalam negeri. Namun kebijakan seperti ini tidak disebut secara spesifik dalam deregulasi yang baru.

Pemerintah juga perlu merevitalisasi industri yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri, seperti industri kakao, karet, kelapa sawit, dan rotan, agar memiliki daya saing (competitiveness) yang tinggi. ”Sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah perlu punya peta masalah. Industri apa saja yang punya keunggulan daya saing, harus diutamakan,” kata Enny.

Sementara itu, Muhammad Faisal dari lembaga penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan, perlu ada kebijakan tambahan agar deregulasi ini efektif. contohnya, pemerintah perlu mengambil kebijakan berani dalam memanfaatkan situasi. Salah satunya menurunkan harga bahan bakar, mumpung harganya sedang turun. ”Ini peluang bagi pemerintah untuk menggenjot ekonomi domestik supaya menaikkan daya beli masyarakat yang sekarang sedang turun,” katanya.

Di sisi lain, satu hal yang perlu diwaspadai pemerintah dan perlu diantisipasi dalam deregulasi berikutnya adalah masalah melesetnya target pajak (shortfall). Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, dari perhitungannya, potensi kehilangan penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai 20% hingga 22% atau sekitar Rp 240 trilyun hingga Rp 300 trilyun.

Dampak bila pemasukan dari pajak ini tak sampai target, akan mengancam kontinuitas fiskal. ”Ujungnya pembangunan infrastruktur bisa mandek karena sumber dananya tidak ada,” kata Yustinus. Karena itu, perlu ada relaksasi pajak, sehingga bisa meningkatkan daya beli yang berdampak pada peningkatan konsumsi.

Untuk mengarahkannya, diperlukan kreativitas fiskal dari Kementerian Keuangan dalam mencari pendanaan negara tanpa mengganggu perekonomian. ”Selain itu perlu ada efisiensi belanja agar lebih berkualitas. Ini yang belum dilakukan,” katanya.

***

Setelah pengumuman deregulasi pertama, para pejabat di kementerian dan lembaga terkait masih terus membahas efektivitas penerapan kebijakan ini. Selasa siang lalu, misalnya, digelar rapat di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang merupakan pos komando kebijakan deregulasi. Dalam rapat itu hadir perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian, Muhammad Rudy Salahuddin, menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada rapat lanjutan untuk pembahasan dampak kebijakan ini bagi masalah ekonomi kreatif dan UKM. Apalagi masih diperlukan penyesuaian peraturan yang keluar setelah tahun 2002 yang terkait dengan sektor ini. Menurutnya, banyak aturan usang yang berjalan sendiri-sendiri sehingga perlu diidentifikasi lagi. ”Kita akan coba lagi untuk membahas itu secara reguler,” ujarnya.

Kini, semua pihak di pemerintahan memang berusaha menyelamatkan ekonomi. ”Pokoknya perintah Presiden, deregulasi itu untuk memangkas aturan yang tidak perlu. Izin dipermudah dan birokrasi disederhanakan. Kalau yang bisa digabung, digabung,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.

Mukhlison S. Widodo, Bernadetta Febriana, Andi Anggana, Purnawan Setyo Adi, dan Averos Lubis

***

Merapikan Aturan Perdagangan

Dari sekian banyak kementerian dan lembaga, Kementerian Perdagangan memiliki aturan terbanyak yang perlu dirombak. Setidaknya ada 30 peraturan menteri yang dinilai tumpang-tindih. Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menyatakan, selama ini beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi sektor perdagangan. Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor ada 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang.

Kondisi ini menyebabkan begitu banyak indentitas pelaku ekspor dan impor serta beragamnya bentuk perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan. Beban regulasi dan birokrasi ini memperlambat peluang bisnis.

Untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan, pemerintah telah memperkuat sistem Indonesia National Single Window (INSW). Sistem ini merupakan layanan loket elektronik tunggal dalam proses ekspor-impor. INSW menerapkan prinsip single submission, single processing, dan single synchronous desicion making.

Deregulasi dan debirokratisasi di Kemendag akan dilakukan bertahap. Sebagian dilakukan pada akhir September 2015, sisanya akan selesai pada Oktober 2015. Beberapa regulasi yang menjadi target pembahasan pada September antara lain Permendag Nomor 97/2014 yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor kayu. Regulasi yang akan dirampungkan pada Oktober 2015 salah satunya revisi Permendag Nomor 61/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Langkah-langkah pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan dengan menerbitkan permendag baru, perizinan online, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi. “Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang dilaksanakan bersama dengan kementerian/lembaga terkait, Dinas Perindag, dan Tim INSW,” kata Lembong.

Agar sesuai target, tim internal Kemendag sudah ngebut membahas pemangkasan aturan di lembaganya. Saat ini ada 32 peraturan yang tengah ditindaklanjuti oleh Tim Deregulasi Kementerian Perdagangan. “Target kita, Jumat selesai pembahasan dengan semua kementerian dan lembaga,” kata Arlinda, Ketua Tim Deregulasi Kemendag.

Fitri Kumalasari

***

Langkah Atasi Kelesuan Ekonomi
1. Stabilisasi ekonomi makro melalui langkah kebijakan fiskal dan moneter berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
2. Menggerakkan ekonomi riil dengan langkah deregulasi, debirokratisasi, dan menggerakkan sektor riil.
3. Melindungi ekonomi lemah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

Langkah Menggerakkan Ekonomi Riil
1. Meningkatkan daya saing industri nasional dengan efisiensi pengadaan bahan baku, mengurangi beban industri nasional, serta membuat ekspor lebih lancar.
2. Menjamin kepastian usaha dan pengembangan investasi dengan melakukan deregulasi sistem pengupahan dana ketenagakerjaan, pengadaan lahan, mempermudah investasi di sektor kelistrikan, serta debirokratisasi
3. Kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui kebijakan bebas visa
4. Deregulasi sektor energi dengan pembangunan kilang, kelancaran pasokan serta diversifikasi ke gas.

Paket Kebijakan Ekonomi
1. Mengembangkan ekonomi makro yang kondusif
2. Stabilisasi fiskal dan moneter
3. Percepatan belanja
4. Penguatan neraca pembayaran

Menggerakkan Ekonomi Nasional
1. Mendorong daya saing industri nasional (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal untuk menggerakkan sektor riil)
2. Percepatan proyek strategis nasional
3. Peningkatan investasi sektor properti

Melindungi Masyarakat
1. Stabilisasi harga pangan
2. Percepatan pencairan dana desa
3. Penambahan beras miskin

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

***

Paket Kebijakan Moneter

1. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisisuplai. Dalam hal ini BI akan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka akselerasi implementasiroad mappengendalian inflasi nasional dan daerah.

2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dilakukan dengan menjaga market confidenceatas pasar valas melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah.

3. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Dilakukan dengan tiga cara yaitu, mengubah mekanisme lelang reverse repo surat berharga negara dari variabel rate tender menjadi fixed rate tendermenyesuaikanpricing reverse repoSBN dan memperpanjang tenor dengan menerbitkanreverse repoSBN 3 (tiga) bulan.

4. Memperkuat pengelolaansupplydandemandvalas. Dilakukan dengan menyesuaikan frekuensi lelangforeign exchange swapdari dua kali seminggu menjadi satu kali.

5. Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitasswap hedginguntuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa, dan menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen yang terkait dengan pengembangan pasar, antara lain instrumen, pelaku, dan infrastruktur.

6. OJK mengizinkan orang asing membuka rekening hingga senilai US$ 50.000 di bank-bank komersial di Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia

Majalah GATRA Edisi  46 / XXI 23 Sep 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s