LAPORAN UTAMA

Harga Liar Daging Sapi
Anomali harga daging sapi masih terus berlanjut. Pemerintah pun akhirnya membuka keran impor sapi baru untuk menstabilkan kondisi. Sementara itu, KPPU menduga adanya praktek kartel daging sapi oleh 24 perusahaan feedlotter, yang membuat terjadinya gejolak pasar.

Harga daging sapi masih saja melambung di pasaran. Padahal, para pedagang sapi sudah melakukan aksi mogok nasional pada 9-12 Agustus lalu. Melihat kondisi itu, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta, Sarman Simanjorang, geleng-geleng kepala karena harga daging belum juga turun ke angka normal. Harga masih bertengger di angka Rp 120.000 per kilogram, sedangkan harga karkas (daging dan tulang) mencapai Rp 94.000 per kilogram. ”Jika masih bergejolak, tentu yang paling pertama kena imbasnya adalah Jakarta, Banten, dan wilayah sekitarnya,” katanya kepada Gatra, Senin lalu.

Menurut Sarman, lumrahnya, harga daging sapi itu akan turun 10 hari setelah Lebaran. Nah, nyatanya, hingga kini harga masih stabil tinggi. Jelas saja membuat daya serap di pasar masih melemah. Ia menilai, masalah yang terjadi selama ini lantaran pasokan daging sapi ke pasar yang minim. Padahal, kebutuhan di DKI Jakarta saja mencapai 60 ton per hari. ”Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan dunia usaha, seperti hotel, restoran, katering, warung padang, dan sebagainya,” tuturnya.

Kelangkaan daging sapi terjadi juga di Jawa Timur. Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jawa Timur, Muthowif, menuturkan, untuk mencukupi daging segar di pasar tradisional, banyak sapi betina, sapi susu perah (produktif) dan sapi bali dipotong di beberapa rumah pemotongan hewan (RPH) yang ada Jawa Timur. ”Misalnya, jumlah sapi betina yang dipotong di RPH Pegirian, naik menjadi 30%-40%. Padahal, biasanya hanya 10%,” katanya kepada Abdul Hady J.M. dari Gatra, Senin lalu. Sampai dipotongnya sapi betina itu, menurut Muthawif, merupakan indikasi minimnya stok.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menilai, kelangkaan daging sapi dan meroketnya harga itu bukan lantaran minimnya suplai saja, melainkan juga –diduga– ada permainan kartel daging sapi. Dari hasil monitoring dan investigasi KPPU yang sudah dilakukan sejak 2013 ini, ditemukan ada 24 perusahaanfeedlotter yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia (Apfindo) dicurigai melakukan tindakan anti-persaingan atau melakukan kartel itu. ”Yang sudah diperiksa itu ada 24 perusahaan,” katanya kepada Gatra.

Ia pun menduga, ada perilaku dari feedlotter yang melakukan kesepakatan bersama dalam menetapkan harga yang tinggi, memanfaatkan situasi kelangkaan daging sapi. Kemudian juga adanya persengkongkolan untuk membatasi pasokan daging sapi ke pasar yang menyebabkan kelangkaan daging sapi. ”Mereka (feedlotter) tahu benar, Pemerintah tidak akan sanggup swasembada daging sapi, karena itu mereka bisa memanfaatkan situasi ini dengan cara bersepakat untuk membuat harga yang tinggi,” tuturnya. Syarkawi menambahkan, pemain utama dari kartel ini merupakan perusahaan besar.

Karena itu, KPPU akan segera membentuk majelis komisi untuk menindaklanjuti dugaan adanya kartel daging sapi, dan memutuskan bahwa investigasi kasus dugaan kartel akan dijadikan sebagai perkara baru yang akan segera disidangkan oleh Komisi. ”Kami sudah memutuskan untuk segera membentuk tim majelis komisi yang akan melakukan sidang dan pemeriksaan terhadap para pelaku kartel,” ucap Syarkawi. Kemungkinan, lanjutnya, majelis komisi sudah terbentuk akhir Agustus ini.

Sayangnya, Direktur Eksektufi Apfindo, Joni Liano, ketika dikonfirmasi Gatra melalui pesan singkat perihal tudingan praktek kartel, belum memberikan jawaban. Bahkan, ketika disambangi ke kantornya di lantai 2 ruko Grand Pasar Minggu, Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pun tidak mendapat respons.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menuturkan kepada Gatra bahwa gejolak yang terjadi pada harga daging sapi di pasaran bukan sekadar perilaku kartel, melainkan sudah menjadi skenario dari para mafia importir pangan. ”Sama persis dengan yang terjadi pada kasus kedelai pada 2013 lalu,” katanya. Di mana ujung-ujungnya, hanya untuk ”menekan” Pemerintah agar mengeluarkan izin impor daging sapi. Pasalnya, urusan kuota impor ini sudah urusan ”perut”. ”Ketika demand-nya tinggi dan suplainya dikendalikan mafia, sudah pasti akan terjadi gejolak harga,” sambungnya.

Menurut Firman, hal ini bisa sampai terjadi karena memang ada oknum kementerian yang juga bermain memanfaatkan carut-marutnya ketahanan pangan. ”Karena daging sapi merupakan komoditas startegis yang mampu menjadi objek besar dan menjanjikan,” ungkapnya. Jadi, sebenarnya para pemainya sangat mudah dilihat, Pemerintah pun pasti tahu. ”Gampang ini kalau mau diungkap. Apalagi, pemainya kebanyakan oknum dari eselon I dan II di kementerian,” ia menambahkan.

***

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui harga daging sapi memang sempat melambung di angka Rp 130.000 per kilogram. Namun, ia meyakini secara perlahan akan berangsur menurun, setelah adanya komitmen dari perusahaan penggemukan sapi (feedlotter) untuk menurunkan harga daging per kilogram bobot hidup dan segera melepas stok sapinya. ”Nantinya kita berharap harga bisa bertahan di kisaran Rp 80.000-Rp 90.00 per kilogram,” katanya di Istana Kepresidenan usai memperingati HUT RI ke-70 di Jakarta, Senin lalu.

Apa lagi, untuk solusi jangka panjangnya, Pemerintah pun telah memutuskan memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 50.000 sapi potong –untuk menstabilkan harga yang masih melambung di pasar. Semua sapi siap potong diharapkan tiba di Indonesia pada akhir Agustus mendatang. Menurut Amran, hingga kini masih ada stok 198.000 ekor sapi dari 41 feedlotter. Pasokan ini diprediksi aman untuk memenuhi kebutuhan daging dalam tiga sampai empat bulan ke depan.

Namun, lantaran gejolak daging sapi ini tak mudah dikontrol, akhirnya Pemerintah berencana menambah jumlah impor sapi antara 200.000 ekor hingga 300.000 ekor pada kuartal empat. Jumlah tersebut naik pesat dari izin impor pada kuartal sebelumnya yang cuma mencapai 50.000 ekor sapi bakalan. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, menjelaskan bahwa alasan dibukanya keran impor sapi pada kuartal keempat adalah untuk menjaga stabilitas harga daging sapi di dalam negeri. ”Selain itu, juga untuk memancing para pengusaha berinvestasi. Supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi dari dalam negeri. Kan pasarnya luas,” katanya.

Ia pun menambahkan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) kebutuhan daging sapi 2,31 kilogram per kapita di 2015. Nah, dengan asumsi penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang, maka kebutuhan daging sapi di Indonesia bisa mencapai 577.500 ton per tahun. Namun, data tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari UGM dan Apfindo, yang memperkirakan tahun 2015 untuk konsumsi daging sapi bisa mencapai 2,56 kilogram per kapita per tahun, maka jumlah total kebutuhan daging nasional akan mencapai 653.000 ton atau meningkat sebesar 8,5% dibandingkan dengan yang telah diproyeksikan pada 2014 sebanyak 590.000 ton.

Berdasarkan kalkulasi perhitungan kebutuhan daging sapi nasional pertahun, angka 653.000 ton tersebut setara dengan 3.657.000 ekor sapi, di mana rata-rata kebutuhan konsumsi masyarakat untuk daging sapi setiap bulan jumlahnya sebesar 305.000 ekor sapi. Dari jumlah kebutuhan besar tersebut, angka produksi dari peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406.000 ton atau setara dengan 2.339.000 ekor sapi. Jelas terlihat ada gapkekurangan pasokan dari sapi lokal untuk kebutuhan nasional, sebesar 247.000 ton daging sapi atau setara dengan 1.383.000 ekor sapi.

Namun, menurut politisi Partai Golkar Firman Subagyo, sejauh ini data jumlah pasokan daging dan kebutuhan daging nasional masih belum valid. Ia mengakui, untuk data BPS sebenarnya belum bisa dipertanggungjawabkan. ”Data BPS itu data abal-abal. Faktanya kinerja BPS ini kayak lembaga survei dari tangan ketangan. Ketika sampai ke bawah dancost-nya menjadi murah, akhirnya orang nggak bekerja secara maksimal, dan akurasi data pun tidak valid,” ucapnya.

Permasalahan pendataan yang tidak becus ini, menurut Firman, menjadi salah satu faktor terjadinya gejolak pasar seperti kelangkaan dan kenaikan harga. ”Oleh karena itu, saya meminta kepada Kementan mengumpulkan data sendiri. Karena jelas Kementan harus bertanggung jawab terhadap data pertanian ini,” ungkapnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Muladno, pun mengakui bahwa Pemerintah tidak mempunyai data pasti untuk sapi lokal. ”Selama ini banyak data menyebut jumlah sapi lokal, tapi tak ada satu pun yang bisa diverifikasi,” katanya ketika ditemui Gatra di Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu pekan lalu. Ia membeberkan, data jumlah sapi yang biasa diperoleh Kementerian Pertanian itu berasal dari birokrasi. Di mana Pemerintah pusat meminta data ke provinsi, dan provinsi meminta kepada kabupaten. ”Data ini pun juga dicurigai kevalidannya. Kita nggak tahu. Sulit mengetahui itu. Itu pertanyaan baik tapi saya sulit jawab,” ia menambahkan.

Sementara itu, menurut ahli pertanian dari IPB, Dwi Andreas Santosa, gejolak bisa terjadi lantaran selama ini tata niaga pangan utama, terutama sapi, berada dalam kendali swasta. Hal itu tidak lepas dari liberalisasi pangan yang tidak bisa dihindari. ”Masalahnya adalah bagaimana Pemerintah bisa mengintervensi pasar pada saat terjadi anomali harga komoditas,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Perum Bulog hanya memiliki kemampuan intervensi pada komoditas beras. Meskipun begitu, kata dia, jumlahnya hanya 9%, sementara stok beras swasta mencapai 91%. Sedangkan untuk sapi, Pemerintah belum memiliki infrastruktur yang kuat untuk melakukan intervensi pasar.

Karena itu ia menilai, solusi jangka pendeknya cukup tepat jika Pemerintah membuka keran impor sapi lebih besar lagi. Lalu, kedua, membenahi data Pemerintah. Ketiga, memperbaiki kapasitas stok pangan Pemerintah, sehingga bila ada guncangan di pasar, Pemerintah bisa intervesi. Kemudian yang keempat, menghindari mistrust antara Pemerintah dan swasta. ”Konflik dan mistrust sebaiknya dihindari. Bukan membaik, malah akan memburuk jika dengan tangkap sini tangkap sana, menuduh sana menuduh sini. Kondisinya malah tidak membaik nantinya,” kata Andreas.

Gandhi Achmad, Taufiqurrohman, Fitri Kumalasari, Averos Lubis, dan Purnawan Setyo Adi

***

Lokasi Penyebaran Populasi Sapi Impor di Indonesia Kuartal Ketiga
– Sumatera Utara ada lima feedlotter kapasitas 15.020 ekor sapi untuk wilayah distribusi Sumatera Utara dan sekitarnya.

– Sumatera Selatan ada satu feedlotter kapasitas 1.800 ekor sapi untuk wilayah distribusi Sumatera Selatan.

– Lampung ada 11 feedlotter kapasitas 50.382 ekor sapi untuk wilayah distribusi Sebagian Sumatera, DKI Jakarta, Banten, sebagian Kalimantan.

– Banten ada enam feedlotter kapasitas 36.707 ekor sapi untuk wilayah distribusi Jabar, DKI Jakarta, Banten, sebagian Kalimantan.

– Jawa Barat ada 19 feedlotter kapasitas 99.473 ekor sapi untuk wilayah distribusi Jabar, DKI Jakarta, Banten, sebagian Kalimantan.

– Jawa Timur ada satu feedlotter kapasitas kosong untuk wilayah distribusi Jawa Timur.

*Diolah dari berbagai sumber

Majalah GATRA Edisi  42 / XXI 26 Agu 2015

 

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s