NASIONAL

Gerbong Rotasi Angkatan Darat
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, melakukan perombakan dengan membawa barisan gerbong pendukung ke dalam formasi struktur di tubuh TNI. Posisi Pangdam Jaya masih kosong. Siapa bakal mengisi?

Mutasi di tubuh TNI seringkali dianggap sebagai proses regenerasi biasa. Sebagai konsekuensi dari pembinaan dan kaderisasi di ketiga angkatan: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Namun, keputusan mutasi oleh Panglima TNI beberapa saat pasca-pelantikan dinilai bahwa Panglima TNI baru, Jenderal Gatot Nurmantyo, ingin segera membawa gerbong pendukung dan loyalisnya ke dalam formasi struktur di tubuh TNI.

Rotasi di Angkatan Darat dilakukan di sejumlah pos strategis. Wakil Kasad, Letjen TNI Muhammad Munir menjadi Pati Mabes TNI AD. Posisi orang nomor dua di AD berpindah ke tangan Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri. Sebelum dipromosikan sebagai Wakasad, Erwin menjabat sebagai Kepala Bais TNI yang biasa mengurusi persoalan intelijen. Pos yang ditinggalkan Erwin diisi oleh Mayjen TNI Yayat Sudrajat. Perwira bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Aspad Kasad.

Lalu pos Pangkostrad yang sebelumnya diemban Letjen TNI Mulyono dipercayakan kepada Mayjen TNI Edy Rachmayadi. Jenderal bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan. Perubahan juga terjadi di tubuh Kopassus. Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo digeser menjadi Pangdam XVI/Pattimura. Doni menggantikan Mayjen TNI Wiyarto, yang digeser menjadi Aster Panglima TNI.

Adapun posisi orang nomor satu di Kopassus diisi oleh Brigjen TNI Muhammad Herindra. Herindra sebelumnya menjabat sebagai Kasdam III/Siliwangi. Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo dipercaya untuk menjadi Dankodiklat TNI AD, menggantikan posisi Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus yang akan pensiun, dan menjadi Pati Mabes TNI AD.

Pergeseran besar-besaran di kalangan petinggi TNI itu berpijak pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/593/VII/2015, Sabtu pekan lalu. Tertera 86 perwira tinggi yang mengalami pergantian jabatan. Rinciannya adalah 48 perwira TNI AD, 12 perwira TNI AL, dan 24 perwira TNI AU. Sebagian ada yang memasuki usia pensiun. Nah, posisi Pangdam Jaya yang ditinggalkan Agus Sutomo untuk sementara dibiarkan kosong.

Belum munculnya sosok yang dipercaya untuk menempati posisi strategis itu, tentu memunculkan beragam spekulasi. Dari kemungkinan belum ditemukannya sosok yang memiliki kompetensi yang pas untuk posisi tersebut, sampai pada terjadinya tarik-menarik kepentingan di sekitar lingkungan dekat Presiden.

Terkait dengan posisi jabatan Pangdam Jaya yang dibiarkan kosong, Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan dalam waktu dekat Pangdam Jaya akan segera ditunjuk. Karena kemungkinan dari hasil sidang yang dilaksanakan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) kemarin belum ditemukan siapa kira-kira yang paling pantas dan paling cocok untuk mengisi jabatan tersebut.

Menurut Fuad, ada beberapa pertimbangan yang masuk. ”Orang kompeten banyak tapi kompeten dalam bidangnya masing-masing. Ada yang kompeten di bidang perang, ada yang kompeten di bidang komunikasi. Macam-macam kompetensinya. Tapi kalau di Jakarta ini kan akan dicari yang lebih komperhensif,” katanya.

Alasan kenapa Pangdam Jaya ini terkesan spesial. Hal ini tidak lain karena ia berhubungan langsung dengan kegiatan protokoler negara. Sebab, kegiatan-kegiatan protokoler kepresidenan hingga kegiatan-kegiatan tamu negara, Pangdam Jaya ikut.

”Jadi Pangdam Jaya itu kan tidak sama dengan kodam-kodam lainnya, karena itu Daerah Ibu Kota. Semua daerah sebenarnya strategis cuma DKI Jakarta ini ada kaitannya dengan kegiatan protokoler negara. Nggak akan lama kok, paling juga sebulan sudah keluar namanya,” ujarnya. Fuad mengungkapkan sudah ada nama-nama kandidat kuat yang akan menjadi Pangdam Jaya, namun ia enggan menyebutkan siapa nama-nama tersebut.

Terkait dengan beredarnya kabar Mayjen TNI M. Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Komandan Paspampres kemungkinan akan diplot menduduki posisi Pangdam Jaya atau Pangdam Siliwangi, Fuad mengaku tidak mengetahuinya. ”Siapa, Pak Andika?. Waduh saya tidak tahu soal itu. Mungkin proses mutasi kemarin Pak Andika belum masuk, nanti mungkin akan masuk proses perencanaan ke depannya. Jadi akan dibahas berikutnya,” katanya. ”Nanti mungkin kalau wawancara Panglima TNI, minta bocoran siapa nama-nama tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fuad menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan suatu hal yang wajar dalam tubuh TNI dan tidak ada kaitannya dengan pergantian Panglima TNI yang baru. Sebab, pada saat akhir jabatan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI belum sempat dilaksanakan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

”Makanya, waktu Jenderal Gatot Nurmantyo jadi Panglima, langsung dilaksanakan Wanjakti, karena memang harus segera ada mutasi. Jadi bukan karena panglimanya baru terus ikut-ikutan diganti juga pejabat lainnya,” jelasnya.

Fuad mencotohkan dirinya sebagai Kapuspen yang juga akan pensiun pada 1 Agustus mendatang. Karena itu, harus segera dilakukan mutasi. Dan tidak mungkin hanya Kapuspen saja yang diganti, tentu ada jabatan lain juga akan pensiun.

Karena itulah, Fuad menegaskan bagi TNI, mutasi adalah hal yang wajar karena TNI wilayah kerjanya dari Sabang sampai Merauke. TNI bukan otonomi daerah. Semakin banyak perwira itu bermutasi ke daerah-daerah, nilainya semakin bagus karena dia mengetahui semua ciri-ciri daerah itu. ”Jadi kita ini bukan otonomi daerah. Suatu saat ada yang ke Papua, suatu saat ada yang ke Aceh, ke Jawa, ke Kalimantan,” ujarnya.

Terkait dengan jabatan Pangdam Patimura yang akan dijabat Mayjen TNI Doni Monardo, Fuad mengungkapkan bahwa jabatan untuk Danjen Koppasus itu adalah jabatan promosi. Biasanya kalau pangkat bintang satu menjadi dulu Danjen Koppasus kemudian baru bisa naik jadi bintang dua. Sedangkan Pangdam merupakan jabatan pemantapan dan harus sudah bintang dua. ”Jadi Pak Doni itu dalam rangka pemantapan jabatan. Ini pertimbangannya memang jenjang karier,” ungkapnya

Soal jabatan Kasad yang sekarang diduduki Jenderal TNI Mulyono, Fuad mengatakan bahwa dalam tubuh TNI, segala sesuatunya tidak bisa tiba-tiba diangkat. Semua ada prosesnya. Tidak ada yang bisa menebak-nebak dia bakalan jadi apa. Semua ada prosedurnya. ”Tidak ada orang yang bisa nebak-nebak dia nanti mau jadi Kasad, Pangdam ini, Pangdam itu. Siapa yang tahu. Itu kan Wanjakti yang menentukan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 15 Juli Mulyono dilantik sebagai Kasad oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sebelum menjadi Kasad, ia menjabat sebagai Pangkostrad, jabatan yang ditinggalkan oleh Gatot Nurmantyo. Sama halnya dengan Gatot, pria kelahiran Boyolali, 12 Januari 1961 itu menjadi salah satu sosok yang moncer di TNI AD. Lulusan Akabari tahun 1983 ini satu angkatan dengan Wakasad Letjen TNI M. Munir. Sejumlah posisi yang pernah diemban Mulyono sebelum menjadi Pangkostrad adalah Asisten Operasi Kasad pada 2013 dan Pangdam Jaya pada 2014.

Menurut Sidratahta Mukhtar, pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia dan alumni Asia Pacific Center For Security Studies (APCSS) Hawaii, Amerika Serikat, pola dan pendekatan memperkuat barisan gerbong seperti yang baru dilakukan Panglima TNI berpotensi merusak tatanan dan mekanisme yang dihasilkan oleh reformasi internal dan eksternal TNI sejak dimulainya reformasi tahun 1998 hingga kini.

”Sebagai organisasi yang bersifat hierarkis dan komando, TNI semestinya harus mempertimbangkan kaderisasi, integritas, dan kapasitasnya untuk memimpin pasukan dan personel TNI pada tiap tingkatannya,” tulisnya melalui surat elektronik, Selasa siang lalu. Sidratahta menilai Jenderal Gatot ingin segera membawa gerbong pendukung dan loyalisnya ke dalam formasi struktur di tubuh TNI.

Sidratahta mengakui bahwa posisi Pangdam Jaya sangat penting dalam konteks pertahanan negara, khususnya Ibu Kota negara. Karena itu mestinya pergantian Panglima Kodam Jaya harus selalu diutamakan agar tidak terjadi kekosongan. ”Pada era Reformasi, misalnya, posisi Pangdam Jaya penting, dan bahkan dicoba diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik untuk suatu agenda politik praktis pada masa itu,” katanya.

Ia menilai bahwa mustahil tak menemukan sosok yang terbaik atau tepat untuk menduduki posisi Pangdam Jaya. Salah satu formula yang tepat adalah pangdam-pangdam yang sukses menjaga negara dan bertugas di berbagai wilayah komando territorial Indonesia dapat diseleksi. ”Yang terbaik di antara mereka dapat menduduki jabatan Panglima Kodam Jaya,” katanya.

Pada masa lalu juga begitu. Misalnya, bila saat sebagai Panglima Kodam Brawijaya berhasil, dipromosikan ke jenjang pangdam yang lebih strategis dan lebih kompleks ancamannya, yakni di wilayah Ibu Kota, Kodam Jaya. ”Seleksi calon pangdam dari beberapa daerah strategis nasional sangat tepat untuk mengatasi kesulitan Panglima TNI dalam menyeleksi itu,” ujarnya.

Dengan belum adanya sosok yang mengisi posisi Pangdam Jaya, Sidratahta menilai Panglima TNI dan Presiden sebagai user dari kekuatan pertahanan tidak mempertimbangkan urgensitas pengangkatan Pangdam Jaya. ”Sedang terjadi kegamangan sikap dan tindakan Panglima TNI dan Kasad dalam menentukan sikap apakah akan murni mempertimbangkan karier dan merit system dalam mengangkat kader TNI terbaik untuk Kodam Jaya atau berdasarkan selera dan pertimbangan pragmatis kekuasaan belaka,” bebernya.

Lebih jauh Sidratahta menduga, ada pertarungan kepentingan khususnya terhadap mereka yang merupakan purnawirawan jenderal di sekitar Presiden Jokowi. Idealnya harus dihindarkan pengangkatan jabatan setingkat Kodam Jaya dari intervensi dan ambisi-ambisi pribadi dan golongan kekuasaan. ”Panglima TNI yang baru harus legowo menggunakan prinsip primus interpares (memilih yang terbaik dari yang ada) yang merupakan budaya adiluhung bangsa dalam seleksi kepemimpinan,” katanya.

Menurut Sidratahta, kekosongan posisi Pangdam Jaya dapat berisiko dalam konteks pertahanan negara di Ibu Kota. Pangdam Jaya merupakan satuan organik yang memiliki otoritas pergelaran pasukan, pembinaan, dan intelijen dalam sistem pertahanan nasional yang dianut. Pangdam, katanya, adalah aktor yang sah dalam konsitutisi untuk pembinaan dan fungsi pertahanan selain perang dan pada masa damai.

Melihat mutasi kali ini, Sidratahta menilai lebih pada pertimbangan kepentingan dan kekuatan kelompok (power of the group). Misalnya, bahwa Jenderal Mulyono sebenarnya sosok “yang terbuang” pada masa kepemimpinan pak SBY. SBY memang mengutamakan figur yang loyal dan dikader seperti kebiasaan Presiden Soeharto yang selalu mengangkat Panglima dan Kasad dari unsur mantan ajudan Presiden.

G.A. Guritno, Averos Lubis, dan Fahmy Fotaleno

Majalah GATRA Edisi  39 / XXI 5 Agu 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s