NASIONAL

Paket Mulus Pimpinan Polri
DPR secara aklamasi meloloskan nama Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Prosesnya terbilang cepat bahkan hingga pelantikan. Kelancaran pemilihan pucuk pimpinan polisi ini diiringi mulusnya Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Uji kelayakan dan kepatutan Badrodin Haiti di Komisi III DPR, Kamis pekan lalu, berlangsung cepat. Sore harinya langsung dikebut dengan paripurna. Pencalonan Badrodin menjadi Kapolri disetujui DPR secara aklamasi. Selanjutnya, kurang dari 24 jam, pelantikan berlangsung mulus. Jelas terlihat, perjalanan mantan Kapolda Jawa Timur ini dalam meraih pucuk pimpinan Polri terbilang smooth jika dibandingkan dengan calon pendahulunya, Komjen Budi Gunawan, yang mental di tengah jalan.

Kegaduhan di DPR sama sekali tidak terlihat, padahal sebelumnya, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan nama Komjen Badrodin Haiti untuk menjadi calon Kapolri sempat di tentang oleh anggota Dewan. Terutama dari Fraksi PDI Perjuangan yang sempat mencak-mencak ketika menerima surat yang mengajukan nama baru sebagai pengganti Budi Gunawan (BG). Bagi DPR ketika itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan sebuah bentuk ”penghinaan” terhadap parlemen, karena tidak dilantiknya Budi yang telah disahkan oleh dewan.

Bagaimana perjalanan Jenderal Badrodin Haiti itu bisa mulus, menurut Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, lantaran adanya rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo, awal April lalu. ”Di situ Presiden menjelaskan, bahwa tidak mungkin untuk mengangkat Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri karena adanya dinamika di masyarakat,” katanya kepada Gatra.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa dibutuhkan ketenangan di masyarakat. ”Di lain sisi, kebutuhan Polri untuk sesegera mungkin mempunyai pimpinan juga menjadi pertimbangan,” ujar Trimedya. Selain itu, lanjutnya, FPDI Perjuangan juga meminta agar Jokowi harus menjaga kehormatan Budi Gunawan. ”Apalagi kan sudah ada putusan praperadilan yang mencabut status tersangka Pak BG,” katanya. Pemulihan nama baik BG, kata Trimedya, akan jauh lebih penting dari sekadar jabatan Kapolri.

Ia pun menampik jika Badrodin Haiti memiliki track record yang buruk, yang diduga bahkan memiliki rekening gendut. Menurutnya, semua itu sudah diklarifikasi pihak DPR dengan mengundang berbagai pihak untuk mengkritisi ini. ”Kami kemarin sudah undang PPATK juga KPK, dan kata PPATK sudah clear ketika diklarifikasi,” ujarnya. Maka dari itu, kata Trimedya, fit and proper test dengan durasi 2,5 jam sudah dianggap cukup. ”Kita juga tidak mau Polri lama tidak punya pimpinan, padahal ada PR besar pilkada langsung, itu lebih penting,” katanya.

Hal serupa diutarakan Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, yakni semuanya sesuai dengan mekanisme dan proses yang ada. Jadi, tidak benar jika dibilang bahwa DPR buru-buru melaksanakan fit and proper test terhadap Badrodin. Menurutnya, sejak 8 April, Komisi III sudah mengagendakan pembahasan calon Kapolri. ”Terkesan ngebut mungkin kesannya saja, tapi secara jadwal sudah kita putuskan dan umumkan di media,” katanya.

Dalam pandangan anggota Komisi III dari PDIP Marsiton Pasaribu, munculnya kesan cepat untuk Badrodin lantaran DPR sudah tidak punya waktu lagi. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, DPR diberi waktu 20 hari sejak nama calon Kapolri diajukan Presiden. Jika lewat dari batas yang ditentukan, Presiden boleh mengangkat nama calon Kapolri tanpa persetujuan DPR.

Batas waktu itu, kata Marsiton, jatuh pada 20 April, bertepatan dengan hari Ahad. Paripurna Kamis pekan lalu, merupakan paripurna terakhir yang jadi kesempatan bagi DPR untuk menolak atau menerima Badrodin sebagai Kapolri. Nah, selain itu, ada gengsi yang dipertaruhkan dalam pemilihan Kapolri. Ini pula yang menyebabkan persetujuan DPR terkesan terburu-buru. “Jangan sampai DPR enggak ada gunanya dong,” kata seorang anggota Komisi III dari Koalisi Merah Putih yang enggan disebutkan namanya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrahman, menyambut baik pengangkatan Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Ia menilai, Badrodin merupakan perwira senior yang bisa diterima semua kalangan. ”Karakter Badrodin sangat positif, low profile, bersahaja, dan tidak emosional. Itu modal dia,” katanya kepada Gatra.

Menurut Hamidah, ada dua isu yang harus dibenahi lulusan terbaik Akpol 1982 yang meraih Adhi Makayasa itu. Pertama, konsolidasi internal, agar bisa merekatkan perpecahan yang sempat muncul di tubuh Polri. ”Semoga konsolidasi ini bisa segera dituntaskan. Sebagai Kapolri definitif hal ini tidak terlalu sulit bagi Badrodin,” ucapnya.

Kedua, konsolidasi eksternal. Polri, kata Hamidah, harus membangun relasi kuat dengan penegak hukum lain, seperti KPK dan kejaksaan. Khusus hubungan dengan KPK, kata dia, harus dibangun berdasarkan komitmen bersama memberantas korupsi. Polri juga perlu membangun hubungan dengan lembaga lain yang mungkin bersinggungan dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Ia mencontohkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Obudsman.

Yang tidak kalah penting, kata Hamidah, Kapolri baru harus membenahi citra Polri di masyarakat. ”Polri masih dipandang publik negatif,” ia berujar. Dari data yang ada, pada 2014, Kompolnas telah menerima 1.200-an laporan masyarakat. Nah, 95% di antaranya terkait masalah penindakkan hukum yang melibatkan reserse.

Karena itu, program Badrodin yang paling penting, menurut Hamidah, adalah penataan dan pembinaan personel. Program ini yang nantinya menentukan wajah Polri ke depan. Rencana Badrodin ini akan menghasilkan anggota yang profesional, berintegritas dan antikorupsi. Hamidah mengatakan, pembinaan yang dilakukan Badrodin bisa berhasil meski masa jabatannya hanya 15 bulan. Sebab, pembinaan bukan program baru di Polri. ”Tinggal genjot saja,” katanya.

Hal itu pun diakui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Meski hanya menjabat satu tahun tiga bulan, dirinya telah mempersiapkan 11 program prioritas. Progam tersebut akan diimplementasikan secara bertahap dengan menentukan target, rencana aksi, dan evaluasi yang dibagi dalam 3 tahap. ”Tahap pertama dilaksanakan dalam kurun waktu 100 hari sejak dilantik sebagai Kapolri. Tahap kedua dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2015. Tahap ketiga dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung mulai Januari hingga Juli 2016,” katanya.

***

Mulusnya Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri pun diikuti langkah Komjen Budi Gunawan yang lancar menjadi calon tunggal Wakapolri. Hal itu dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, bahwa Budi Gunawan telah diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri untuk menjabat sebagai Wakapolri.

Hal itu terungkap, seusai Badrodin Haiti dilantik. Sore harinya, Wanjakti melakukan sidang dengan petinggi kepolisian. Neta menjelaskan, bila sidang Wanjakti kali ini bisa dibilang sidang Wanjakti Plus, sebab dihadiri tidak hanya Kadiv Propam, Irwasum, Asisten SDM, Wakapolri namun ditambah lagi kehadiran seluruh perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen) di Mabes Polri. Lalu, ada sejumlah irjen, ditambah sejumlah kapolda yang turut hadir.

Menurutnya, sidang tersebut menjadi sidang yang pertama kali dalam sejarah Polri. ”Mereka menandatangi surat pernyataan hasil di Wanjakti Plus bahwa mendukung BG menjadi Wakapolri,” kata Neta kepada Gatra. Dan pada Jumat sore pekan lalu itu pula, surat pernyataan diserahkan kepada Kapolri dan langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Praktis dengan keterpilihan Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri, jabatan Kalemdikpol yang kosong, menurut Neta, akan diisi oleh Kadiv Propam Irjen Syafruddin, mantan ajudan Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI 2004-2009). Pergantian posisi tersebut, diakui Neta terjadi karena keputusan Kapolri juga. ”Semuanya karena keputusan Kapolri,” ucapnya.

Neta menilai, dipilihnya BG sebagai Wakapolri merupakan langkah tepat. Sebab, Budi Gunawan adalah tipe jenderal yang loyal terhadap atasan dan institusi. Selama ini, BG banyak membantu sejumlah Kapolri dalam membuat konsep perubahan di Polri. Jenderal bintang tiga ini juga banyak membantu sejumlah Kapolri untuk membangun lobi, baik ke legislatif maupun ke pemerintahan. ”Loyalitas yang ditunjukkan BG selama ini tidak akan mungkin membuatnya mau mengintervensi Kapolri Jendaral Badrodin Haiti, yang memang tidak bisa diintervensi,” ucapnya.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso bahwa sidang Wanjakti telah digelar pada Jumat lalu. Bahkan, ia mengakui sudah mengerucut ke satu nama. Namun, dirinya enggan secara terbuka mengatakan bahwa nama yang dimaksud itu adalah Komjen Budi Gunawan. “Sudah, sudah satu nama,” ujar pria yang akrab disapa Buwas itu di Kompleks Mabes Polri, Selasa lalu.

Buwas tidak bisa menyebutkan nama itu, lantaran nantinya akan disampaikan sendiri oleh Kapolri. “Nanti yang menentukan Kapolri. Ya memang Kapolri yang menyampaikan sendiri,enggak mungkin orang-orang di bawahnya,” katanya.

Sementara itu, Hamidah Abdurrahman menuturkan bahwa Komjen Budi Gunawan berpeluang besar menjadi Wakapolri. Budi, menurutnya, merupakan perwira tinggi senior yang cerdas. “Banyak konsep pengembangan Polri berasal dari beliau,” Hamidah berujar. Ia juga dinilai punya relasi yang kuat.

Hanya saja, Budi masih terganjal setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, meski kemudian sidang praperadilan mencabut status itu. Menurut Hamidah, bola kini ada di tangan Polri. Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas kasus Budi kembali ke Polri. Penanganannya dipegang Bareskrim. Jika Budi dipilih Wanjakti sebagai Wakapolri, Hamidah berharap Bareskrim menuntaskan dulu perkaranya. “Karena labelling itu susah dihapus,” kata dia.

Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, jika Budi Gunawan akan diangkat menjadi Wakapolri, akan memunculkan dugaan adanya transaksi politik terhadap Badrodin Haiti. ”Badrodin seolah-olah menjabat Kapolri hanya untuk memasuki masa persiapan pensiun, sementara Polri lebih banyak dikendalikan Budi Gunawan,” ucapnya.

Namun, hal itu dibantah Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, bahwa tidak benar adadeal-deal politik tertentu dari 10 fraksi di Komisi III DPR untuk memuluskan langkah Badrodin menjadi Kapolri. ”Tidak ada, yang jelas semua sudah clear,” katanya.

Gandhi Achmad, Bernadetta Febriana, Jennar Kiansantang, Putri Kartika Utami dan Averos Lubis

***

Sebelas Program Prioritas Kapolri Jenderal Badrodin Haiti:

1. Penataan dalam pembinaan personel.
2. Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya antikorupsi.
3. Peningkatan profesionalisme anggota Polri.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan perlindungan tehadap warga negara untuk peningkatan rasa aman.
6. Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan.
7. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/lembaga.
8. Meningkatkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bebas KKN.
9. Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi pemilukada serentak.
10. Penguatan pengawasan Polri.
11. Melaksanakan quick wins Polri.

***

Wawancara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Sinergitas Antar-Institusi Penegak Hukum

Senyum semringah dan bersahaja terlihat di wajah Badrodin Haiti, seusai dirinya dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat pekan lalu. Kini, ia telah sah menjadi jenderal bintang empat. Ia berjanji, dirinya akan bekerja sebaik mungkin.

Banyak agenda besar yang akan ia lakukan untuk kemajuan polri. Di antaranya, meningkatkan soliditas di internal Polri. Kedua, meningkatkan penegakan hukum, kemudian meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. lalu, menangani kasus yang menjadi perhatian khusus masyarakat. ”Khususnya kasus korupsi,” ujarnya.

Pria kelahiran Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, ini bersedia ditemui wartawan Gatra Jennar Kiansantang dan Averos Lubis di beberapa kesempatan untuk berbincang seputar program kerja dan calon Wakapolri baru. Berikut petikanya:

Dalam pemaparan 11 program prioritas, Anda menyebut kesejahteraan anggota Polri kurang. Apa benar?

Ya, kesejahteraan jangan dianggap dari gaji. Ya tidak. Ada fasilitas kesehatan, BPJS, kemudian tunjangam bagi anggota yang menjaga di perbatasan, perumahan, dan hal itu semua bagian dari kesejahteraan

Prioritas ke depan dalam waktu dekat?

Tentu ada commander wish. Akan kita kumpulkan seluruh pimpinan Polri, termasuk juga para kapolda, untuk kita beri arahan tentang apa yang jadi ke depan, yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri.

Gebrakan apa yang akan Anda lakukan?

Bisa secara operasional, namun juga ada yang pembinaan. Pembinaan misalnya kita membentuk tim penertib di internal Polri. Untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran oleh anggota Polri.

Apa maksud inisiatif pemberantasan korupsi di tubuh Polri?
Akan dibentuk tim penertiban internal antikorupsi berkembang di institusi Polri. Tugasnya pertama, bagaimana mencegah penyimpangan Polri dapat berkurang signifkan dan kedua dapat menegakkan hukum. Saya berharap dapat berkurang dan bersyukur dapat hilang, kemudian melakukan pelaporan laporan harta kekayaan penyelengara negara (LHKPN), dan melakukan gaya hidup sederhana. LHKPN dilaporkan hingga saat ini berjumlah 11.516 personel. Hal itu sekitar 62,6%. dari seluruh personel yang wajib mengisi LHKPN sebanyak 18.396 personel. Dan tentu memanfaatkan whistle blower sistem online.

Bagaimana masalah sinergitas dengan KPK?

Sinergitas jelas. Tentu penegakan hukum itu memerlukan satu kerja sama antaraparat penegak hukum. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Polri dengan kejaksaan juga harus bersinergi, nanti dengan KPK, dengan PPATK. Keberhasilan pemberantasan korupsi itu keberhasilan semua aparat penegak hukum. Tidak hanya KPK. KPK kemarin nangkep di Bali juga memerlukan bantuan Polri. Kita bantu. Apanya yang diragukan.

Kasus Pak Abraham dan BW bagaimana?

Terus dilanjutkan karena itu merupakan suatu kesepakatan (dengan KPK —Red.).

Bagaimana dengan kriteria Wakapolri?

Terkait dengan senioritas, terkait juga dengan kompetensi. Dan banyak hal yang dipertimbangkan.

Siapa saja kandidatnya?

Semua yang memenuhi syarat nanti kita masukkan ke dalam proses Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi).

Ada berapa nama calon Wakapolri?

Semua bintang tiga yang ada di Polri.

Apa benar Komjen Budi Gunawan akan diangkat menjadi Wakapolri ?

Wah itu semuanya diserahkan kepada Wanjakti. Wanjakti bukan hanya saya. Tapi, semua siapa yang ikut sidang uji kelayakan dan kepatutan akan melihat dan mengkaji rekam jejak dan semangat calon Wakalpolri. Dan itu menjadi satu pertimbangan.

Majalah GATRA Edisi  25 / XXI 29 Apr 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s