NASIONAL

Mosi Rumah Aspirasi

Sikap anggota DPD terpecah berkaitan dengan pembangunan rumah aspirasi. Menggalang dukungan mosi tidak percaya. Sebagian daerah malah bangga punya kantor DPD.

Empat pilar bulat menjulang menyangga atap teras lantai tiga. Di tengahnya terdapat perisai oval emas bergambar burung garuda yang diapit padi dan kapas. Perisai itu semakin menonjol ketika latar belakang ornamen khas Sumatera Selatan dicat serbacokelat. Kontras dengan pilar dan dinding gedung yang dibungkus logam abu-abu mengilat.

Atap limas khas rumah adat Palembang memayungi gedung tiga lantai itu. Bayangan Sang Saka Merah Putih berkelebat memantul dari huruf besar warna perak, Gedung Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rampungnya gedung itu, Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama yang memiliki kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gedung baru itu mulai ditempati pada pertengahan Juni lalu.

Gedung itu dibangun di atas lahan seluas 3.250 meter persegi, hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bangunan tiga lantai itu dilengkapi ruang rapat di masing-masing lantai. Lantai dasar terdiri dari lobi utama, ruang tamu, ruang klinik, ruang pamdal, ruang serbaguna dengan kapasitas 150 orang, dan ruang rapat staf serta ruang salat. Lantai dua terdapat perpustakaan, balai sidang, ruang fungsional, ruang tunggu, kantor sekretaris, dan staf sekretaris.

Di lantai puncak untuk para anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, terdapat ruangan khusus yang terdiri dari ruangan masing-masing seluas 50 meter persegi. Di situlah Abdul Aziz, Percah Leanpuri, Asmawati, dan Siska Marleni berkantor. Masing-masing anggota juga mempunyai ruang staf ahli. Di situ terdapat ruang tamu dan ruang rapat komite seluas 90 meter persegi. Menurut Kepala Kantor Perwakilan DPD RI, Heru Firdan, gedung itu baru sepekan ditempati. Tetapi belum diserahterimakan kontraktor. ”Beberapa ruangan masih butuh perbaikan,” katanya.

Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Abdul Aziz, mengatakan pembangunan gedung Perwakilan DPD RI di Sumatera Selatan ini adalah salah satu amanat undang-undang. Bahwa setiap provinsi wajib mempunyai kantor perwakilan DPD. ”Sumatera Selatan mempunyai kantor perwakilan ini karena mendapat tanah hibah dari Pemerintah Provinsi. Ini menunjukan adanya kemitraan antara DPD RI dan pemerintah daerah,” kata Abdul Aziz.

Menurut Aziz, adanya kantor tersebut membuat DPD akan lebih dikenal. ”Di gedung ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan dengan mitra kerja seperti DPRD dan pemerintah provinsi, termasuk masyarakat dan LSM,” katanya. Selama ini pihaknya memang mendapat aspirasi atau pengaduan dari masyarakat karena keberadaan kantornya tidak jelas. ”Sekarang kami yakin bahwa DPD akan menjadi bagian dari penyelenggara negara,” katanya.

Ketua DPD RI, Irman Gusman, menegaskan pembangunan kantor DPD di tiap ibu kota provinsi adalah amanat dari Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). ”Anggota DPD berkantor di ibu kota provinsi, dan bersidang di ibu kota negara, karena itu harus ada kantor,” katanya. Menurut dia, kebutuhan kantor-kantor DPD di daerah semakin mendesak, karena DPD sudah berkembang pesat sejak berdiri 11 tahun lalu. Semakin banyak aspirasi yang harus ditampung.

Banyak aspirasi yang perlu dirumuskan untuk diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan. Karena itu, perlu kantor untuk rapat dan konsultasi. Anggota DPD cukup lama di daerah. Hampir setiap akhir pekan, dan saat reses. ”Anggota DPD kembali ke daerah hampir sebulan, selama itu memanggil pemda, dinas, atau siapa pun. Jadi ada rapat, perlu kantor,” katanya. Kantor DPD di ibu kota provinsi, atau lebih populer dengan sebutan ‘rumah aspirasi’, untuk memudahkan masyarakat di daerah menyampaikan aspirasinya secara langsung pada anggota DPD.

Penyampaian aspirasi melalui jalur-jalur lain, misalnya media sosial, dirasa belum cukup. ”DPD ini dipilih langsung oleh rakyat, ke mana rakyatnya jika ingin menyampaikan aspirasi jika tidak ada kantornya?” katanya. Meski sudah digariskan undang-undang, hingga tahun ini baru ada satu kantor DPD di ibu kota provinsi yang sudah berdiri, yaitu di Palembang. Sementara anggota DPD di daerah-daerah lainnya masih meminjam kantor dari pemerintah daerah atau menyewa bangunan. ”Selama ini kantornya masih bersifat sementara, ada yang di ruko, di kantor pemda, di rumah, tentu seadanya kayak zaman perjuangan,” katanya.

Anggaran untuk pembangunan kantor DPD berbeda-beda di tiap provinsi karena adanya perbedaan harga bahan bangunan. Selama ini pembangunan kantor-kantor DPD di provinsi ini terhambat karena kesulitan mendapatkan dana saat pembahasan anggaran di DPR. DPR mensyaratkan lahan untuk kantor DPD harus disediakan terlebih dahulu, baru pembangunan kantor bisa dilaksanakan. Masalahnya, banyak pemda yang kesulitan untuk menyediakan tanah.

”Gedung itu dibangun apabila sudah ada tanahnya, itu yang diminta DPR, sebenarnya itu mempersulit. Kalau tanahnya harus dihibahkan dulu (oleh pemda) kan nggak mudah, harusnya, baik tanah maupun gedung dibiayai APBN,” ujarnya. Sejauh ini, baru beberapa daerah yang sudah menyiapkan tanah untuk kantor DPD. Pemda DKI Jakarta dan Bali berjanji akan menghibahkan tanah dan kantor untuk DPD. Sedangkan Pemda Sumatera Barat dan DI Yogyakarta sedang mempersiapkan tanah.

Meski demikian, pembangunan rumah aspirasi DPD ini mengundang pro-kontra. Anggota DPD RI dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, memprotes pembangunan rumah aspirasi itu. Menurut dia pembangunan rumah aspirasi itu tidak perlu karena memboroskan keuangan negara. Apalagi gedung itu dibangun hanya untuk menampung empat anggota DPD dengan 10 personel sekretariat. Masak tiga lantai tetapi senilai Rp 20 milyar.

Menurutnya, kini sudah 28 senator menandatangani mosi tidak percaya kepada Irman Gusman. Benny yakin akan bertambah karena dari 132 anggota DPD, sebagian sedang kunjungan kerja ke daerah. Jika sudah setengah anggota DPD, ditambah satu, akan dibawa ke paripurna DPD. Yaitu, untuk menyetop rencana membangun rumah aspirasi. Jika tidak digubris. ”Irman dapat dipecat,” katanya.

Namun sumber Gatra di DPD mengungkapkan bahwa aksi Benny menggalang dukungan untuk menolak pembangunan rumah aspirasi, hanya dianggap mencari panggung. Karena Benny ikut hadir saat acara penyerahan tanah dari Pemda Sulawesi Utara untuk kantor DPD. ”Jika dia menolak pembangunan kantor DPD di daerah, harusnya dia langsung menolak, dan tidak ikut hadir saat penyerahan tanah dari pemda di dapilnya,” kata sumber Gatra itu.

Jika Benny menentang, tidak dengan Safrudin Atasoge. Senator dari Nusa Tenggara Timur ini menegaskan, rumah aspirasi yang dibangun di daerah adalah untuk penguatan DPD. Dan itu sangat perlu untuk kepentingan masyarakat. ”Dengan adanya sarana ini jelas akan semakin meningkatkan eksistensi DPD ,” katanya. Safrudin bangga karena NTT mendapatkan perioritas pertama pembangunan gedung DPD sebagai rumah aspirasi.

Safrudin mengakui memang ada perbedaan pemikiran di antara anggota DPD. Ada yang tidak setuju dibangun gedung. Tetapi semua ini adalah amanat UU sejak 2004 lalu. ”Jadi kami menjalankan amanat UU. Kebetulan saja Pemda NTT memberikan lahan sehingga dibangunlah gedung DPD yang sangat representatif di Kupang. Pembangunannya saat ini tengah berlangsung,” katanya.

Rohmat Haryadi, Michael Agustinus, Averos Lubis, Antonius Un Taolin (Kupang), dan Noverta Salyadi (Palembang)

Majalah GATRA Edisi 35 / XXI 8 Jul 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s