NASIONAL

Menanti Restu Menteri Tjahyo

Tahapan pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada serentak akan dibuka akhir Juli. Polemik mengemuka akibat maraknya fenomena kepala daerah mundur dari jabatan. Aturan yang multitafsir membuka celah politik dinasti. Keputusan akhir ada di Kemendagri.

Munculnya Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 302/KPU/VI/2015, yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan kian menjadi polemik. Pasalnya, SE yang menjabarkan definisi “petahana” ini justru menimbulkan perdebatan ketika rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat pekan lalu. ”Ini kan karena surat edaran KPU itu. Makanya, kami (Komisi II) meminta agar surat edaran tersebut direvisi,” ujar anggota Komisi II DPR M.Z. Amirul Tamim kepada Gatra.

Ia mengatakan memang ada beberapa perbedaan pendapat saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu diputuskan, khususnya terkait ”petahana”. Petahana maksudnya memang pejabat yang masih sementara menjabat. Nah, dalam pandangan DPR, seseorang akan tetap disebut petahana andai masa jabatan sudah mencapai satu setengah periode. ”Dan kalau sudah satu periode tidak boleh dia mundur,” kata Amirul.

Namun, KPU tetap beranggapan bahwa yang disebut petahana adalah seseorang yang masih menjabat sebagai kepala daerah hingga waktu pendaftaran. Jika kepala daerah mundur, dan disetujui, bukan termasuk petahana. Menurut Komisioner KPU, Ferry Rizky Kurniansyah, ketentuan dalam UU Pilkada tidak menjelaskan definisi petahana dan konflik kepentingan. UU hanya menyebutkan syarat calon kepala daerah salah satunya adalah tidak konflik kepentingan dengan petahana. ”Itu saja yang dijelaskan dalam UU,” katanya ketika ditemui Gatra di kantornya, Selasa pekan lalu.

Definisi petahana sebetulnya sudah ada dalam draf Peraturan KPU (PKPU) bahwa petahana adalah pejabat yang sedang menjabat atau baru saja mengundurkan diri. Hasil konsultasi dengan DPR beberapa waktu lalu merekomendasikan perlunya revisi definisi ini. ”Sebetulnya ini bukan ngatur yang baru, tapi menjelaskan apa yang sudah di PKPU, dari hasil konsultasi dengan DPR,” kata Ferry.

Akan tetapi, kepala daerah tidak bisa sekonyong-konyong mundur, kemudian mendaftarkan diri untuk maju pilkada. Ia harus memiliki SK pengunduran diri dari Kementerian Dalam Negeri. ”Jadi tidak serta-merta mundur lalu daftar. Harus dibuktikan pengunduran dirinya dari instansi berwenang, tidak bisa sepihak saja,” katanya.

Karena aturan inilah yang memunculkan ruang bagi kepala daerah untuk meloloskan keluarganya maju pada pilkada serentak 2015. Seperti sebelumnya, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, sudah mengajukan pengunduran diri jauh-jauh hari, awal tahun 2015. Permohonannya pun sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Bahkan, langkahnya ternyata ditiru beberapa kepala daerah lain.

Seperti Wali Kota Pekalongan, Basyir Ahmad, yang mundur karena istrinya, Balqies Diab, disinyalir akan maju sebagai calon wali kota dari Partai Golkar. Lalu, Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya, mundur dengan dugaan untuk meloloskan anaknya, Ahmad Wazir Noviadi, untuk maju sebagai bupati yang akan menggantikannya. Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang, pun ikut mundur karena istrinya, Memory Evaulina Panggabean, yang akan mencalokan diri sebagai Wali Kota Sibolga.

Melihat gelagat itu, jelas hal tersebut akan menjadi masalah baru karena ada indikasi sangat besar para kepala daerah tersebut ingin menghindari status petahana, dan memuluskan langkah keluarga mereka untuk maju dalam pilkada nanti. ”Ada indikasi bahwa untuk menghindari yang dimaksud sementara menjabat, maka sebelum proses pendaftaran, pejabat yang bersangkutan berhenti dalam jabatannya. Sehingga yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau dinasti dari yang bersangkutan bisa maju sebagai kepala daerah di daerah yang pernah dijabatnya,” kata M.Z. Amirul Tamim.

Tjahjo Kumolo mengakui bahwa definisi petahana itu multitafsir. Saat ini, Kemendagri sedang mengkaji UU-nya. Dirinya juga memastikan akan mengajak KPU untuk duduk bersama dalam mendiskusikan hal tersebut. “Lagi dikaji. Kami akan membuka undang-undang dan membuat edaran pemahaman Kemendagri terhadap UU ini apa. Nanti akan kami sampaikan kepada Komisi II,” paparnya kepada Gatra.

Lebih jauh, diakui Tjahjo, hingga kini surat pengunduran diri kepala daerah belum sampai ke mejanya, selain Isran Noor dan Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad. Isran sudah mendapatkan lampu hijau untuk berhenti dari jabatannya, sedangkan Basyir belum. Namun, yang jelas, dirinya sudah bertemu dengan Basyir di Kemendagri, Rabu pekan lalu.

Di mana dalam pertemuan itu, Basyir menceritakan berbagai program pemerintah daerahnya yang sangat bagus. Setelah itu, Basyir mengutarakan keinginannya untuk mundur sebagai kepala daerah. Dia memastikan keputusannya ini telah mendapat persetujuan DPRD. “Sudah ketemu saya, sudah dilampirkan surat DPRD-nya, paripurnanya,” kata Tjahjo.

Bahkan, kata Tjahjo, Basyir Ahmad menyampaikan keputusannya mundur tidak berkaitan dengan isu yang tengah berkembang. Yakni, demi meloloskan istrinya sebagai calon Wali Kota Pekalongan di pilkada mendatang, “Mundurnya beliau tidak ada kaitannya dengan yang diisukan istrinya mau maju, wong istrinya itu Ketua DPRD,” ucapnya.

Meski demikian, Tjahjo belum memberikan sinyal apakah akan menerbitkan SK permberhentian Basyir atau tidak. Pasalnya, Mendagri akan mendalami suratnya sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Namun Tjahjo juga tidak memberikan isyarat, apakah jika menerbitkan SK, jatuh sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 Juli, atau menunda hingga tahapan pendaftaran selesai. “Nanti dong, kan perlu waktu dibahas,” katanya. Yang, jelas katanya, selain dua nama itu, belum ada surat pengunduran diri kepala daerah lain yang sampai ke mejanya. “Baru Pekalongan sama Pak Isran Noor. Yang lain belum, masih ribut-ribut aja,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga, Hendra Sahputra, mengatakan kalau surat tembusan pengunduran diri Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang, memang sudah masuk seminggu lalu di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sibolga. Sayangnya, surat tersebut belum di mejanya. ”Suratnya sampai hari ini belum saya lihat,” tuturnya ketika dihubungi Gatra melalui telepon seluler, Selasa pekan lalu.

Padahal, seharusnya surat itu harus segera diproses, agar Badan Musyawarah (Bamus) bisa membahasnya. Baginya, jika dipandang secara personal, ia tidak mempermasalahkan rencana Marudut Situmorang meletakan jabatannya. ”Itu hak orang berpolitik, ” tuturnya.

Hal tersebut pun diakui Marudut Situmorang. Suratnya memang belum dibahas di DPRD Sibolga. ”Yang penting surat pengunduran diri sudah saya buat sesuai prosedur. Dan Wali Kota sudah mengirim surat kepada DPRD. Tinggal kedewasaan DPRD dalam hal ini,” ucapnya. Ketika ditanya perihal apa langkahnya jika suratnya ditolak, ia pun enggan berandai-andai. Baginya, ia tidak mau berpikir DPRD akan menolaknya, hanya untuk menjegal istrinya yang ingin maju menjadi Wali Kota Sibolga 2015. ”Saya akan lihat sampai batas waktu, baru akan berpikir mengambil langkah selanjutnya,” ucapnya.

Di lain pihak, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan sebenarnya kalau mau mengetatkan aturan, KPU bisa berikhtiar. Caranya, hanya merevisi PKPU dengan mendetailkan definisi petahana. “Memperbaiki dengan memasukkan, termasuk yang mengundurkan diri setelah Peraturan KPU ini diterbitkan, dengan alasan yang tidak diterima akal sehat,” imbuhnya.

Menurutnya, Kemendagri tidak perlu membuat aturan khusus menyikapi fenomena ini, misalnya membuat regulasi untuk menunda. Kata Zudan, iktikad baiknya kalau orang sudah tidak mau memimpin, tidak bisa dipaksakan tetap menjabat. “Nggak usah kita buat aturan menunda, itu diskresi kok. Bisa saja kita menyetujui setelah pendaftaran. Mau diproses atau penerbitan SK pemberhentiannya pas dengan akhir masa jabatan juga kan bisa. Itu kewenangan Kemendagri,” ujarnya.

Namun, ia menyayangkan jika pengunduran diri hanya untuk meloloskan kerabat dalam pendaftaran pilkada, “Motivasi mengundurkan dirinya mulai tampak untuk menyiasati aturan,” katanya. Biasanya, sambung Zudan, proses pengunduran diri kepala daerah akan berjalan mulus di level Kemendagri jika sudah mendapat persetujuan DPRD. Namun, untuk momen pilkada, dia yakin Menteri Tjahjo Kumolo akan mempertimbangkan alasannya, apakah terkait dengan pilkada atau tidak. “Sekarang pasti ada pertimbangan khusus,” ucapnya.

Gandhi Achmad, Putri Kartika Utami, Fahmy Fotaleno, Hayati Nupus, dan Averos Lubis

Majalah GATRA Edisi 35 / XXI 8 Jul 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s