NASIONAL

Mau Maju, Wani Piro?

Menjelang pilkada serentak 2015, para partai politik sudah mulai sibuk menjaring calon. Dalam prosesnya, praktek mahar politik atawa uang perahu diduga masih terjadi. Nilainya cukup tinggi. Bahkan, menjadi ganjalan bagi calon yang berfulus pas-pasan.

Gacho Sunarso tampak lesu dan kesal. Pria berkemeja merah bermotif kotak itu tak banyak mengumbar senyum saat membahas pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tangerang Selatan (Tangsel). Sebab, harapannya untuk maju menjadi calon Wali Kota Tangsel pupus. Semua lantaran KPU Tangsel menolak berkas yang diajukannya untuk maju sebagai bakal calon (balon) dari jalur perorangan atau independen. ”Untuk langkah selanjutnya, saya sedang berkonsultasi dengan kuasa hukum dulu,” ujarnya kepada Gatra di Rumah Makan Sari Boboko, Tangsel, Selasa lalu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel ini mengakui, alasan KPU menolak berkasnya pada Senin malam lalu, sangat tidak jelas. Padahal, jika dilihat dari batas waktu pembukaan jalur independen yang sudah ditentukan KPU, yakni 11-15 Juni 2015, pengajuan berkasnya tidaklah tidak telat. Syarat-syaratnya pun lengkap. Seperti penyertaan bukti dukungan, ia mendapatkan 80.300 KTP warga Tangsel. Jumlah itu, menurut Gacho, melebihi syarat KPU Tangsel yang meminta minimal 79.000 KTP.

Namun, tetap saja dirinya dianulir. Pria kelahiran Surabaya, 4 Oktober 1954, ini pun menceritakan perihal kengototanya maju dalam pilkada 2015 lewat jalur independen. Menurutnya, jalur itu dipilih lantaran jika maju melalui partai politik, biaya politiknya terlalu tinggi. ”Saya nggak punya dana segar,” ucapnya. Apa lagi, Partai Demokrat selaku partainya hanya memiliki tiga kursi di DPRD Tangsel. ”Untuk maju itu sekarang minimal harus didukung 20% jumlah kursi Dewan,” kata Gacho. Jadi, kalau ingin maju lewat Demokrat musti koalisi dengan partai lain.

Nah, di situlah yang jadi masalah baginya. Sebab, untuk mendapatkan dukungan menuju ”Tangsel-1”, menurut Gacho, rata-rata tiap partai membanderol mahar politik hingga Rp 500 juta. ”Malah, partai warna oranye itu dan sudah rahasia umum di Tangsel, bila mau menjadi balon wali kotanya harus siapkan dana Rp 1 milyar,” katanya.

Menurut pria yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Tangsel ini, kalau melalui jalur independen anggarannya bisa jauh lebih kecil. Bahkan tidak sampai Rp 1 milyar. Berdasarkan pengalamannya, dana yang dikeluarkan paling mencapai Rp 500 juta. Dana itu antara lain untuk membeli atribut politik, sewa ruko –tempat berkumpul massa pendukung.

Gacho Sunarso berharap, berpolitik di Tangsel tidaklah dengan cara main uang. Ia khawatir, jika jadi pemimpin kelak, malah tidak akan mengurus rakyat. Justru hanya berpikir untung-rugi saja. ”Saya yakin akan seperti itu,” ucapnya.

***

Masalah mahar politik menjelang pilkada serentak 2015 kini banyak di perbincangkan. Bahkan, di Tangerang Selatan, sangat gencar sekali disosialisasikan tentang sanksi bagi bakal calon Wali Kota Tangsel yang ketahuan melakukan praktek jual-beli dukungan. Seperti yang diutarakan Ketua KPU Tangsel Mohammad Subhan. Ia menjelaskan, arti mahar politik sangat perlu diketahui oleh para bakal calon wali kota yang mendaftar, pasalnya bila ketahuan memberikan mahar politik, si calon akan dikenakan sanksi.

Yakni, sanksi pidana dan didiskulifikasi dari pencalonan tahun ini hingga pemilihan lima tahun berikutnya. “Sanksi ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang KPU Nomor 8,” kata Subhan dalam diskusi publik yang bertema ”Pilkada dan Mahar Politik”, di Restoran Kampoeng Anggrek, Tangsel, Selasa lalu.

subhan memaparkan, dalam pilkada Tangsel kali ini, tidak akan diikuti oleh jalur perorangan dikarenakan dalam pendaftaran terakhir salah satu calon mendaftar di KPU dianggap gugur karena tidak mampu melengkapi persyaratan pencalonan. “Hanya calon dari parpol yang bertarung, mudah-mudahan calon yang lolos tidak melakukan mahar politik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Yoris Raweyai, mengakui bahwa praktek mahar politik dalam pilkada memang sudah menjadi rahasia umum. Makanya Golkar ingin menghindari itu. ”Sejauh ini nggak ada (di Golkar). Itu akan kita cek,” katanya kepada Gatra.

Namun, dirinya mengaku khawatir akan adanya modus seperti itu. Karena itulah, untuk mencegahnya akan dibuat aturan-aturan yang kini sedang dirumuskan oleh Tim Penjaringan. ”Itu komitmen awal kita, dan kita akan tuangkan dalam kesepakatan bersama (Golkar Kubu Aburizal Bakrie) nanti,” ucapnya.

Pasalnya, sejauh ini pertemuan Tim Penjaringan dari Golkar Kubu Ical dan Agung Laksono pada Senin lalu baru pertemuan awal saja. Baru menyamakan persepsi. ”Nanti, dalam pertemuan selanjutnya baru dibahas seputar juklak dan juknis untuk pilkada ini,” katanya. Menurut Yoris, adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu agar bisa menjadi pegangan tim penjaringan di daerah. ”Yang jelas, terpilihnya calon tergantung dari survei, baru ditetapkan bersama-sama,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dari Golkar, parpol pemenang pemilu tahun lalu, PDIP, mengelak bahwa mahar politik atawa uang perahu, berlaku di partainya. ”Kita tidak mau calon kepala daerah yang terpilih nanti terus punya utang budi terkait dengan modal yang dia butuhkan untuk pemilu,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Gatra.

Lebih jauh, Hasto tidak menampik bahwa sebuah pemilihan umum membutuhkan biaya yang tidak sedikit. ”Tapi, kita mempunyai solusi untuk memenangkan pilkada tanpa harus ada penyerahan mahar politik,” katanya. Yang pertama, adalah dengan menggenjot mesin politik parpol untuk bekerja keras memenangi pilkada. Yang kedua, adalah pendanaan secara gotong-royong.

Hal tersebut, kata Hasto, tampak pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu yang dimenangi pasangan Joko Widodo dan Basuki T Purnama yang disokong PDIP dan Gerindra. ”Waktu itu, mesin parpol kami perintahkan untuk turun mengawasi sampai ke kecamatan-kecamatan, dan mereka yang mengawasi itu juga punya kemampuan untuk bergotong royong,” katanya.

Bahkan, dirinya pernah memimpin langsung pilkada di Trenggalek dan Magetan yang masing-masing menghabiskan dana hingga Rp 750 juta dan Rp 1,3 milyar. ”Itu semua dikumpulkan dari bantingan, gotong royong,” katanya. Dana saksi yang parpol lain waktu itu mengeluarkan Rp 100.000 per orang, PDIP hanya mengeluarkan Rp 10.000 per orang, walaupun diakui kini mau tak mau harus Rp 100.000 per orang.

Namun, PDIP terbuka dalam merancang bersama dengan para calon kepala daerah yang akan diusung, perihal besaran biaya yang diperlukan untuk memenangi pilkada dan juga biaya untuk menggerakkan mesin politik parpol. ”Dan, itu dananya dari banyak pihak, dan itu juga yang kami laporkan selama ini, dan itu bukan mahar yang kita minta,” katanya.

Sumber dana gotong-royong itu, kata Hasto, ada yang berasal dari DPP, ada juga yang dari anggota Dewan, lalu juga ada bersumber dari pasangan calon. Ketika ditanya apakah ada persentase tertentu yangmerupakan kontribusi dari calon, Hasto menjawab, ”Tentu tidak. Jadi misalnya Situbondo yang bukan daerah basis, itu malah partai yang mengeluarkan uang untuk membiayai calon kami.”

Secara tegas, Hasto mengakui, bahwa PDIP akan menolak apabila ada seorang calon yang menawarkan uang dengan nilai tinggi demi bisa dicalonkan oleh PDIP. ”Ketua Umum sudah memerintahkan bahwa rekomendasi tidak untuk diperjualbelikan,” katanya.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Sutrisno, merebaknya praktek mahar politik dalam pilkada itu lantaran partai politik memiliki infrastruktur jaringan sampai ke bawah. Karena itulah, setiap partai memiliki posisi tawar untuk jual-beli dukungan. “Namun yang menjadi permasalahan saat ini, tingginya mahar yang ditentukan oleh partai politik membuat para calon-calon kepala daerah hanya berusaha memenuhi mahar dan menyerahkan komunikasinya kepada parpol,” katanya.

Hal seperti itulah membuat politik tidak sehat dan memicu perilaku menyimpang. Sutrisno menilai, jika diserahkan semuanya ke partai politik, ditakutkan ke depan akan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan rentan korupsi. “Seharusnya suatu parpol bisa bersikap bijaksana dan mengoreksi calon atau figur yang memang memiliki program yang jelas dan visi misi yang jelas,” tuturnya.

Gandhi Achmad, Bernadetta Febriana, Averos Lubis, dan Hayati Nupus

Majalah GATRA Edisi  34 / XXI 1 Jul 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s