NASIONAL

Jurus Mundur Politik Dinasti

Larangan politik dinasti tak hanya digugat ke Mahkamah Konstitusi, juga disiasati dengan manuver mundur sejumlah petahana menjelang deadline pendaftaran calon kepala daerah. KPU minta Mendagri memproses seusai dengan tahap pencalonan, agar pilkada berjalanfair.

Marudut Situmorang bicara terus terang. Wakil Wali Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), itu tengah mengurus pengunduran diri untuk memuluskan rencana istrinya, Memory Evaulina Panggabean, sebagai calon wali kota di pantai barat Sumatera itu. UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru, Nomor 1/2015, dan revisinya, Nomor 8/2015, melarang keluarga dekat kepala dan wakil kepala daerah petahana berlaga dalam pilkada.

Keluarga dekat, baik karena hubungan darah maupun ikatan perkawinan, itu satu tingkat lurus, ke atas dan ke bawah. Terdiri dari istri, suami, ayah, ibu, mertua, anak, menantu, kakak, adik, dan ipar, kecuali jabatan petahana telah lewat satu masa jabatan. “Saya ingin menjaga netralitas,” kata Marudut kepada Averos Lubis dari Gatra. “Istri saya mendaftar ke beberapa partai sebagai bakal calon Wali Kota Sibolga.”

Surat pengunduran diri nomor 881/740/2015 diteken Marudut pada 27 Mei 2015, dua pekan setelah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9/2015 tentang Pencalonan Pilkada ditetapkan. PKPU itu memuat ketentuan detil definisi petahanan dan cakupan keluarga dekat. Bunyi larangan dalam UU Pilkada bersifat umum, “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” (Pasal 7 huruf r). UU 8/2015 tidak menyebut definisi “petahana”.

PKPU 9/2015 memberikan ketentuan operasional lebih lanjut. Petahana dalam PKPU didefinisikan, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat” (Pasal 1 angka 19 ). Bila pejabat sudah mundur, bukan lagi petahana, dan unsur “konflik kepentingan dengan petahanan” jadi hilang. Masa jabatan Marudut mestinya berakhir dua bulan lagi, 26 Agustus 2015.

Dua hari setelah diteken, surat mundur Marudut dikirim ke DPRD, pada 29 Mei 2015. Istri Marudut, Memory, Ketua PKPI Kota Sibolga, salah satu anggota DPRD Kota setempat. Surat mundur juga ditembuskan ke Wali Kota Sibolga, Gubernur Sumut dan Mendagri. Keputusan pemberhentian bupati/wali kota atau wakilnya dikeluarkan Mendagri setelah proses pengumuman mundur di Paripurna DPRD.

Marudut optimistis, Mendagri akan mengabulkan pengunduran dirinya. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga ini berniat kembali berkarir sebagai birokrat. Masa pensiunnya masih 20-an tahun. Istri Marudut, Memory, adalah anak Sahat P. Panggabean, Wali Kota Sibolga periode sebelumnya, selama dua masa jabatan, 2000-2010. Sebagai putri tokoh berpengaruh, Marudut yakin istrinya berpeluang besar menang.

Marudut mundur bukan karena konflik dengan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. “Saya dengan Pak Wali Kota baik-baik saja,” ucapnya. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Hendra Sahputra, menjelaskan, surat mundur Marudut diterima pimpinan DPRD pada Senin, 22 Juni lalu. Surat akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan bakal diumumkan dalam rapat paripurna khusus DPRD Kota Sibolga. DPRD hanya mendengar pengumuman mundur, tidak mengambil keputusan.

***

DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa, 23 Juni pekan ini, menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal, mendengar pengumuman mundur Bupati Mawardi Yahya. “Paripurna sifatnya hanya mengumumkan pengunduran diri Mawardi Yahya, selaku Bupati OI (Ogan Ilir),” kata Ahmad Syafei, Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir. DPRD, kata Syafei, menerima surat pengunduran itu sepekan sebelumnya, Senin, 15 Juni lalu, persis dua hari setelah KPU mengeluarkan surat edaran.

Ketua KPU, Husni Kamil Malik, pada Jumat, 12 Juni 2015, mengirim surat edaran kepada para Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten tentang beberapa isu krusial dalam PKPU 9/2015. Isu pertama yang dijabarkan seputar petahana. Surat Edaran Nomor 302/KPU/VI/2015 itu menyebut tiga kriteria bukan petahana. Pertama, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran.

KPU mengumumkan, masa pendaftaran pilkada serentak 9 Desember mendatang, pada 26-28 Juli 2015. Tinggal sebulanan lagi. ICW menyebut, ada 22 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran. Di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota Cilegon, Wali Kota Semarang, Bupati Rembang, dan Bupati Kutai Kartanegara. Mereka tak harus mundur, kerabat dekat mereka bisa mencalonkan diri. ICW mengritik surat edaran KPU itu membuka jalan politik dinasti.

Kedua, kepala dan wakil kepala daerah yang mundur sebelum masa pendaftaran pilkada, juga bukan lagi petahanan. Kasus di Sibolga dan Ogan Ilir temasuk kriteria ini. Ketiga, mereka yang berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran. Sisa waktu sampai 29 Juli mendatang menjasi sangat penting bagi para petahana yang kerabatnya berencana maju pilkada.

Mawardi Yahya dua periode menjadi Bupati Ogan Ilir. Masa jabatannya berakhir 22 Agustus nanti. Putra keempat Mawardi, Ahmad Wazir Noviadi, pada 20 April lalu mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Ogan Ilir di kantor DPC PDI Perjuangan setempat, sekaligus mengumumkan pasangannya, Herman, Sekda Ogan Ilir. Noviadi kini anggota DPRD OI. Mawardi Yahya, yang juga Plt. Ketua Golkar OI, secara terbuka mendukung pencalonan anaknya.

Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, telah mengirim surat ke lima DPRD di Sumsel yang bupati dan wali kotanya berencana mundur. Alex memberikan penjelasan bahwa akhir Juli adalah batas akhir mundur yang memungkinkan status petahana tercabut. Tapi keputusan tergantung Mendagri. “Soal ditolak atau tidaknya tergantung Mendagri. Tentu Mendagri akan melihat apa alasan pengunduran diri,” ujar Alex kepada pers di Palembang.

***

Wali Kota Pekalongan, Basyir Ahmad, awal pekan ini menjalani serangkaian agenda politik krusial. Senin, 22 Juni lalu, Basyir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Pekalongan, beragenda pengumuman surat pengunduran dirinya sebagai wali kota. Esoknya, Selasa pekan ini, Basyir bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan surat mundur. Rabu ini, Ketua Dewan Penasihat Golkar Pekalongan itu beragenda bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo.

Paripurna DPRD Kota Pekalongan lancar tanpa interupsi, dipimpin istri Basyir, Balqis Diab, sang Ketua DPRD. Balqis, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Pekalongan, santer diprediksi bakal maju sebagai calon Wali Kota Pekalongan. Basyir mengirim dua surat ke DPRD pada Jum’at, 19 Juni lalu. Satu surat pengunduran diri, satu lagi surat alasan mundur.

Kepada pers di Kantor Wali Kota Pekalongan, Jumat pekan lalu, Basyir menjelaskan tiga alasan mundur. Keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 menjadi salah satu alasan. Alasan kedua, ia akan sibuk pada kegiatan yang tidak etis bila tetap menjabat wali kota. Beda dengan Wakil Wali Kota Sibolga dan Bupati Ogan Ilir yang terus terang mundur untuk mendukung istri dan anak, Basyir menyangkal mundur karena mendukung pencalonan istri.

“Saya tegaskan, saya mundur bukan karena istri atau keluarga saya akan maju. Saya tidak pernah mengatakan hal itu,” kata Basyir kepada wartawan di Semarang, usai bertemu Gubernur Ganjar, Selasa lalu. Ia akan bekerja untuk partai, mempersiapkan penggantinya dari kader partai. “Kalau saya masih wali kota, semua calon harus didukung. Tapi kalau saya sebagai kader partai, hanya kader yang akan di dukung.”

“Kalau ada yang mengatakan istri saya tertinggi dalam survei, ya silakan saja. Kan bukan saya yang mengatakan. Saya akan ajukan kepala dinas saya,” Basyir bersilat lidah. Setibanya di Pekalongan, Selasa sore, Basyir menyebut akan keliling memperkenalkan Dwi Heri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, sebagai calon wali kota. Basyir berharap, 6 Juli nanti hari terakhirnya sebagai wali kota. Tanggal itu bersejarah, karena pada 6 Juli 2005, Basyir menjadi wali kota pertama yang dilantik sebagai hasil pilkada langsung.

Pengunduran diri kepala daerah berindikasi terkait pencalonan kerabat dekat yang sudah definitif adalah Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Istrinya, Norbaiti, kini anggota DPR Fraksi Demokrat, berencana maju dalam Pilkada Kutai Timur. Surat mundur Isran diteken 27 Februari 2015. Rapat Paripurna DPRD digelar 2 Maret 2015. Keputuan Mendagri memberhentikan Isran sudah keluar sejak 30 Maret 2015. Isran mundur saat jabatannya yang berakhir Februari 2016 masih setahun lagi.

Langkah mundur Isran dilakukan jauh hari sebelum ramai-ramai penyiasatan larangan politik dinasti menggema belakangan ini. Peraturan KPU yang mendefinisikan petahana baru keluar pada 12 Mei 2015. Surat Edaran KPU Nomor 302 yang kini banyak disorot baru keluar 12 Juni. Tapi Februari 2015, bagi yang peka, larangan polidik dinasti dalam pilkada sudah mengemuka. UU 1/2015 tentang Pilkada sudah ditetapkan sejak 2 Februari 2015. Revisi UU 1/2015 (menjadi UU 8/2015) yang diteken 18 Maret 2015, tidak membatalkan larangan politik dinasti.

Kepada pers, sejak Feberuari lalu, Isran menyangkal langkah mundurnya untuk memuluskan jalan istri. Ia bilang mundur karena mau mengajar di Monash University, Australia. Pekan lalu, mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia itu diangkat menjadi Ketua Umum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang dicalonkan Kepala BIN.

Baliho “kampanye” istri Isran, Norbaiti, sudah beredaran di berbagai sudut Kutai Timur. Berkerudung biru laut dan dibalut jaket biru Demokrat, wajah Norbaiti tersenyum di baliho. Sebelahnya tertulis, “Majulah!!! Pimpin Kami Membangun Kutai Timur.” Pada Baliho lain, tertulis, “Bunda PAUD, Kami Mendukungmu .. Majulah!!!.” Norbaiti kepada pers setempat mengaku telah mendaftar ke DPD Demokrat Kaltim dalam penjaringan calon Bupati Kutai Timur.

Serangkaian aksi mundur kepala daerah yang kerabatnya berpeluang maju pilkada ini terhitung salah satu bentuk reaksi terhadap larangan politik dinasti. Perlawanan lain, sebelumnya, sejumlah kerabat kepala daerah mengajukan uji materi UU Pilkada 8/2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang pertama MK digelar 22 April lalu. Kini tinggal menunggu putusan. Pemohon hapusnya larangan politik dinasti itu antara lain Adnan Purichta Ichsan, putra Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, adik Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo; Aji Sumarno, menantu Bupati Selayar, Sulsel, Syahrir Wahab; dan Lanosin, adik Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Deru.

Merespons sejumlah kasus pengunduran diri, Ketua KPU Husni Kamil Malik telah kirim surat ke Mendagri. Isinya, meminta Menteri menunda proses pengunduran diri kepala daerah sampai tahapan pencalonan selesai. “Supaya pilkada fair,” kata Husni, usai rapat dengan Komisi II DPR, Senin lalu. KPU, kata Husni, tidak bisa membuat aturan khusus untuk mencegah manuver mundur itu. Keputusan menerima atau tidak pengunduruan diri di tangan Mendagri.

Mendagri Tjahjo menyatakan belum bisa memutuskan akan mengabulkan atau menunda pengunduran diri petahana sampai tahapan pendaftaran selesai. “Belum tahu. Kami belum terima surat keputusan DPRD-nya. Surat pengunduran, alasannya apa dan ada keputusan DPRD,” kata mantan Sekjen PDI-P itu, normatif, sebelum rapat dengan Komisi II DPR, Selasa lalu, di Senayan, Jakarta. Yang penting, kata Tjahjo, pengajuan mundur itu harus menyertakan surat DPRD.

Asrori S. Karni, Putri Kartika Utami dan Noverta Salyadi (Palembang)

Majalah GATRA Edisi  34 / XXI 1 Jul 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s