LAPORAN KHUSUS

Tensi Tinggi Jelang Pesta Demokrasi

Menjelang Pemilu Legislatif 9 April, suhu politik di Aceh memanas. Terjadi rentetan kasus kekerasan, intimidasi, penculikan, hingga pembunuhan. Gesekan antar-parpol lokal belum terselesaikan. Mungkinkah ini bagian strategi politik?

Suasana kabupaten di dataran tinggi Gayo –Aceh Tengah dan Bener Meriah– sempat mencekam, Rabu pekan lalu. Warga langsung menutup rapat-rapat pintu rumah dan toko mereka. Itu dilakukan saat mereka melihat massa Partai Aceh (PA) dari kawasan pesisir berkonvoi menggunakan mobil dan motor. Sembari menenteng parang, di antara ratusan orang itu merusak dan menurunkan atribut kampanye milik Tagore Abubakar, calon anggota legislatif pusat dari PDIP.

Konflik bermula dari kampanye terbuka PA di Lapangan Kampung Asir-Asir Atas, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, Selasa pagi. Dalam kampanye itu, juru kampanye Partai Aceh, Said Muslim, berorasi. Dalam orasinya, ia juga menyinggung Tagore yang merupakan tokoh masyarakat penggagas Provinsi Aceh Leuser Antara.

Merasa tidak senang, massa dari organisasi Pembela Tanah Air (PETA) Aceh pimpinan Tagore menyerang Kantor PA Takengon. Keesokan harinya massa PA berkonvoi dan menyerang balik. Untunglah, polisi mampu mengendalikan keadaan dan menangkap tiga pelaku perusakan. Kericuhan pun tak jadi meluas. ”Pada saat massa PA masuk ke Takengon, kita adang dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara,” kata Kapolres Aceh Tengah, AKBP Artanto.

Sebelumnya, pada Sabtu dua pekan lalu, terjadi penculikan. Adalah Darmuni, 38 tahun, kader Partai Nasional Aceh asal Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, yang menjadi korban. Ia diduga diculik dalam perjalanan ke rumahnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Lebih gawat lagi, kasus yang menimpa Faisal, 40 tahun. Calon anggota legislatif dari PNA itu diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di Gampong (Desa) Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Minggu malam, 2 Maret lalu. Ia tewas seketika dengan tubuh penuh luka tembak.

Sepekan pasca-penembakan itu, giliran Kantor PA Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Lueng Bata, Banda Aceh, digranat orang tidak di kenal. Akibatnya, kaca kantor di lantai dua pecah berantakan. Said Habibie, bocah berusia 9 tahun, warga sekitar, terluka di kepalanya akibat terkena serpihan granat.

Menyikapi rentetan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Sutarman sampai langsung menurunkan tim untuk mengejar para pelaku. “Kita segera menurunkan tim untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan di lima kejadian,” ujarnya.

Bahkan, bila kondisi terus memanas, Polri akan mengirimkan tim untuk mengamankan pemilu di Aceh. Semua parpol akan diamankan untuk perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. “Saya akan kirim pasukan, 10 SSK dari Mabes Polri ke Aceh untuk pengamanan pemilu,” kata Sutarman.

Pasalnya, menurut Sutarman, Aceh termasuk daerah rawan konflik sebagaimana Papua dan Poso. Namun, konflik di kedua daerah itu tak terkait langsung dengan pemilu. “Kalau Aceh jelas terkait dengan Pemilu,” ucapnya.

Menurut Ketua DPP PNA, Munawar Liza Zainal, kekerasan, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap kader partainya merupakan intimidasi politik. Pasalnya, orang-orang PNA sudah bekerja dan berkarya untuk rakyat Aceh. Apalagi, kebanyakan pengurus PNA adalah pendiri Partai Aceh. Gesekan sudah muncul saat PNA terbentuk.

Bahkan, saat kampanye, terjadi tiga kasus penembakan. Pihak aparat kepolisian belum maksimal menjaga keamanan dalam berpolitik. Bertambah lagi beberapa kasus meresahkan menjelang pemilu 2014 yang menimpa PNA. ”Sudah terjadi tindakan penembakan, penganiayaan, dan sekarang penurunan alat-alat peraga seperti bendera partai,” kata Munawar kepada Gatra.

Namun, Wakil Ketua PA, Kamaruddin Abubakar, menampik tudingan tersebut. Menurutnya, opini publik di Aceh tidak berpihak kepada ”penguasa” yang kebanyakan adalah kader Partai Aceh. ”Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kabar dari media massa yang memberitakan bahwa menjelang pemilu legislatif, untuk duduk di DPRA dan DPRK sudah terjadi situasi mendidih,” katanya dengan nada sindiran.

Ia mengimbau para ketua umum partai lokal (parlok) Aceh agar merapatkan barisan para kader di tiap kabupaten, untuk jangan sampai terpancing oleh ulah oknum yang mengatasnamakan persaingan parlok Aceh. ”Saya berharap, dalam situasi seperti itu media fair dalam menulis berita. Sebab yang membaca adalah masyarakat,” ucapnya.

Hal senada diutarakan Ketua Umum Partai Damai Aceh (PDA), Teungku Muhibbussabri A. Wahab, walau kadernya kerap kali mendapat intimidasi, ia menginginkan semua permasalahan dibicarakan dengan kepala dingin. ”Yah harus ada komunikasi terus-menerus yah dengan pimpinan partai, baik wilayah maupun daerah. Kita diskusi dari hati ke hati, dan itu sangat efektif untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Ia berharap, semua parpol berpolitik secara elegan, santun dan tidak memaksakan kehendak. Semua itu untuk Aceh yang damai. Menurutnya, sudah cukup konflik vertikal, jangan sampai konflik horizontal menjadi besar. ”Toh, masyarakat sudah punya pilihan. Kalau pun belum, mari berikan pendidikan politik kepada mereka,” ujarnya.

Diakui oleh Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah, bahwa masyarakat di Aceh memang masih kurang dalam hal pendidikan politik. Itulah yang membuat banyak hal yang diselesaikan dengan cara kekerasan. ”Belum memadai masalah pendidikan politiknya. Masih banyak latar belakang kader dari kombatan. Ada intrik sedikit langsung menggunakan otot,” cetusnya.

Hasbi menyayangkan masih banyak partai di Aceh yang dalam perekrutan kader tidak melalui mekanisme yang baik. ”Seharusnya, para kader ini dibina diberikan pembekalan pendidikan politik yang baik,” ucapnya. Jika para kader telah sadar serta paham tentang pendidikan politik, semua masalah bisa selesai dengan musyawarah dan mufakat. Bukan dengan otot.

Ia khawatir, jika kondisi terus tidak kondusif, bakal menggangu kondisi ekonomi di Aceh. Sebab, masalah keamanan sangat sensitif bagi pemilik modal. ”Kita sudah berpesan kepada Kapolda Aceh, agar menindak tegas partai yang melanggar hukum. Entah itu dari Partai Aceh atau Partai Nasional Aceh,” katanya.

Sementara itu, menurut pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, strategi kampanye menggunakan cara intimidasi dan kekerasan masih marak terjadi di Aceh. Dan itu akan terus berlangsung hingga pencoblosan. ”Ini kan pola orde baru yang dulu menggunakan intimidasi dan kekerasan sebagai marketing politiknya untuk mendapatkan kekuasaan,” katanya kepada wartawan Gatra, Purnawan Setyo Adi.

Pada akhirnya, itu akan merugikan Aceh, khususnya partai lokal. Para pemilih yang cerdas akan beralih partai. ”Seharusnya, mereka membungkus nilai kearifan lokal setempat, bukan mereproduksi kekerasan kembali,” ucapnya.

***

Di tengah situasi yang kian memanas, para partai lokal tetap konsisten dalam menjaring suara ke daerah-daerah. Walau persaingan tidak seketat Pemilu 2009, yang mencapai 44 parpol –38 partai nasional dan 6 partai lokal– tetap saja mesin partai harus berjalan baik. Seperti yang dilakukan PA, yang tetap menyuruh para kadernya untuk kerja keras.

Bagi Kamaruddin, gambaran Pemilu 2009 saat PA meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi, bisa menjadi penyemangat. ”Insya Allah dari kita, Partai Aceh, untuk 2014 ini kita doakan meningkat dari 2009. Targetnya suara pemilih mencapai 51%,” ujar Kamaruddin Abubakar, 47 tahun.

Seluruh kader partai, menurut Kamaruddin, harus berikhtiar untuk bisa mendapatkan suara lebih baik lagi dari pemilu sebelumnya. Caranya dengan menyusun rencana kerja pemenangan. Salah satunya, melalui kerja nyata yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kader PA. ”Saya melihat hasilnya mulai dirasakan masyarakat Aceh,” katanya.

Ia pun percaya diri, bahwa PA masih dipilih oleh rakyat Aceh pada Pemilu 2014. ”Sehingga amanah MoU Helsinki dan UU 11/2006 dapat kita wujudkan secara lebih baik dan bermanfaat lebih banyak bagi rakyat Aceh,” ia menambahkan.

Lain halnya dengan Sekretaris Jenderal PDA, Khaidir Rizal Jamal, ia merasa partainya kini semakin berkembang walau di tengah situasi yang flutuaktif. Hal itu, tak lepas peran partai dan kader dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Yakni, menjemput bola untuk menampung aspirasi. ”Pendekatan secara door to door dilakukan kader PDA untuk meraih suara,” ujarnya.

Hal itu ditempuh untuk menghadapi persaingan antara partai lokal dan partai nasional yang cukup kompetitif. Meskipun demikain ia mengklaim bahwa masyarakat Aceh masih lebih suka kepada partai lokal. ”Sebenanya,hanya Aceh Tengah, Langsa, Tamiang, yang masyarakatnya lebih suka partai-partai nasional. Di luar daerah itu rakyat masih lebih memilih partai lokal,” katanya.

Sementara itu, Sekjen PNA, Muharram Idris memaparkan partainya mencoba memainkan isu kondisi yang riil di masyarakat. Seperti kondisi partai penguasa yang berjanji memberikan perubahan hidup, tapi ternyata itu hanya janji. Sekarang rakyat sudah menyadari bahwa pemerintah sering khianat. ”Maka suara mereka akan hengkang, dan tiap kader PNA diwajibkan menjemput bola aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menganalisis, suara PNA ada di seluruh kabupaten/kota, tapi semua itu tergantung pada keamanan. Basis massa partai ada di Aceh Besar, Banda Aceh, sebagian Aceh Utara, Bieureun, Aceh Timur, Aceh Tengah, Tenggara, Barat dan Selatan. ”Selain itu, strategi memanfaatkan suara golput untuk dialihkan suaranya ke PNA juga menjadi cara meraih suara,” ucapnya.

Menurut peneliti Pooltracking, Arya budi, melihat kondisi politik Aceh harus diiringi dengan pemahaman konteks post-conflict area. Kondisi itu tentu berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan elitenya. ”Perilaku pemilih daerah yang aman berbeda dari perilaku pemilih di daerah pasca-konflik. Perilaku post conflict ini memilih karena ingin rasa aman,” jelasnya.

Dari sini sudah terlihat, yang mampu mengamankan itu jelas; jika bukan partai lokal Aceh, sudah pasti mantan kombatan GAM. ”Dengan begitu ini menjelaskan, kenapa partai lokal Aceh masih kuat di sana,” papar Arya. Ia berkesimpulan, partai lokal Aceh masih menjadi pilihan.

Gandhi Achmad, dan Averos Lubis (Aceh)

Boks Wawancara Partai Aceh
Sekretaris Jenderal Partai Aceh (PA) Mukhlis Basyah:
Masih Ada Politik Divide et Impera

Sosok Mukhlis Basyah, 43 tahun, cukup disegani. Pasalnya, ia merupakan mantan Panglima GAM di kawasan Aceh Besar. Apalagi, saat masih bergejolak, Mukhlis didapuk menjadi komando pelatih pejuang.

Seiring berjalannya waktu, ia pun bertransformasi dengan terjun ke dunia politik. Tidak hanya itu, kini ia menjabat sebagai Bupati Aceh Besar. Secara otomatis membuatnya terus belajar. ”Saya sadar akan kemampuan saya,” katanya polos.

Nah, terkait masalah kondisi politik di Aceh yang memanas menjelang pemilu, ayah tiga orang anak ini memberikan waktu kepada wartawan Gatra Averos Lubis untuk wawancara, Senin, 3 Maret, di Hotel Hermes cabang Aceh. Berikut petikannya :

Bagaimana kondisi kader PA menjelang pemilu nanti ?

Pertama, sistemnya memang harus diakui waktu itu masih revolusi. Para kadernya ditempa melalui proses panjang sekali. Saat itu, sampai mengirimkan orang-orang untuk belajar politik di Libya. Lalu, begitu kembalike Aceh diberi wewenang penuh untuk memberikan pembelajaran kepada kader-kader yang baru.

Seperti kami, yang latar belakangnya sebagai kombatan, selalu ditempa tentang cara untuk terlibat aktif dalam berpolitik praktis. Terlepas dari maksudnya sekarang, dalam pemikiran orang, apakah semua kader itu siap.

Kombatan-kombatan itu siap untuk transformasi atau transisi secara membawa perjuangan. Itu kan berpulang pada masing-masing pribadi. Tapi setidaknya, kami melihat dan punya keyakinan bahwa beginilah profesionalalisme, seperti inilah demokrasi.

Apalagi skala perbandingan antara suksesi pemilu legislatif 2009 dengan suksesi pemilihan gubernur tahun 2012, cukup meningkat. Dari 47% suara menjadi 56% suara. Tentunya, itu menjadi kebanggaan Partai Aceh untuk tumbuh berkembang. Jadi, kami siap untuk pemilu nanti.

Siapa yang bermain dalam konflik di Aceh menjelang pemilu ini?

Ada saja politik divide et impera antar-bangsa Aceh! Dan harus diingat MoU Helsinski itu tidak mudah untuk ditandatangani. Karena itu, kami selalu berpikir positif. Tidak ada keterlibatan pemerintah pusat. Paling hanyalah oknum yang melakukan tindakan yang meresahkan situasi Aceh. Maka, marilah melakukan kesadaran tinggi untuk tidak mengganggu keamanan Aceh.

Saya tidak mau berbalas pantun. Saya tidak mau berandai-andai. Saya takut asal bicara. Di saat orang lain bertanya, apalah yang dibicarakan. Apalagi kita yang bicara sendiri tidak ada asal-usul pembuktian. Saya selalu mengatakan kepada konsituten dan kepada kader bahwa kita harus bisa menjabarkan, harus bisa membaca yang tidak ditulis. Kalian harus bisa mendengar di saat tidak diwartakan.

Strategi meraih suara bagaimana?

Dulu pemilu suksesi eksekutif 2006 dari independen Partai Aceh di Aceh Besar kalah dari PPP dan PAN. Kalkulasinya suara independen 21.000 dan partai nasional meraih 25.000 suara. Akhirnya pada 2009 kita menaik menjadi 24.000, dan terus meningkat pada 2012 yang mencapai 53.000 suara. Selalu naik grafiknya. Keberhasilan itu berdasarkan perintah Wali Nangroe, Malik Mahmud. Ia berucap, “Selemah-lemahnya kalian harus berhasil merekrut, dalam satu keluarga harus merekut lima orang. Lalu berkembang jadi 25 orang dan 125 orang, dan seterusnya.”

Boks Wawancara Partai Nasional Aceh
Ketua Umum Partai Nasional Aceh (PNA) Irwansyah:
Menggandeng Partai Nasional, Itu Perlu

Menjelang Pemilu Legislatif 2014, menurut Irwansyah, PNA bukan sekadar mencari perhatian rakyat Aceh. Lebih khusus adalah memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat melalui program yang benar-benar nyata. ”Tidak seperti dilakukan partai penguasa sekarang,” kata pria kelahiran Banda Aceh, 22 November 1973 ini.

Bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, PNA bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Ia pun beranggapan pemerintah daerah saat ini belum optimal. Wartawan Gatra Averos Lubis berkesempatan mewawancarainya, Selasa, 25 Pebruari lalu, di sebuah kedai kopi di Banda Aceh, kawasan Beurawe. Berikut petikannya :

Anda melihat Partai Aceh paling kuat dalam persaingan legislatif?

Tidak juga. Seperti yang saya katakan, PNA memiliki program yang sudah diimplementasikan dan rakyat tahu itu. Putra-putri terbaik Aceh bergabung di dalam PNA. Namun semuanya kembali kepada rakyat. Siapa yang akan dipilih saat pemilu.

Apakah partai nasional dianggap sebagai musuh partai lokal?

Di Pemilu 2009, saya menjadi tim sukses Partai Demokrat. Kalau saya ingin partai lokal menang, tidak mungkin saya mau menjadi ketua tim sukses partai nasional. Kuncinya adalah bagaimana program dapat berjalan. Menggandeng partai nasional perlu dilakukan sebagai salah satu jalur untuk menyejahterakan rakyat. Dan tidak ada di jiwa kami bahwa partai nasional musuh kami.

Kami juga berharap partai nasional tidak memandang partai lokal adalah musuh. Harus ada kedewasaan dari partai lokal dan partai nasional. Isu bodoh kalau PNA benci terhadap partai nasional. Petinggi partai nasional tahu bagaimana rekam jejak kami, di mana terlibat di partai lokal juga beradaptasi dengan partai nasional.

Dalam pemilu legislatif nanti, apakah partai lokal masih diminati?

Program dilaksanakan partai penguasa sekarang adalah program Irwandi Yusuf. Tidak ada program baru, hanya program qanun bendera Aceh dan wali nangroe. Sementara rakyat Aceh belum tepat waktu untuk menerima bendera dan siapa wali nangroe. Yang dibutuhkan adalah bagaimana hak kehidupan yang layak dan kesehatan.

Kalaupun ada sebuah program dilaksanakan PA sekarang, lebih menonjolkan nama individu dibanding program itu supaya diingat oleh rakyat Aceh. Kenyataannya, pemilu 2009 partai lokal berhasil meraih suara mayoritas. Karena itu saya yakin partai lokal masih di minati.

Banyak orang GAM bergabung di PNA?

Saat terjadi perpecahan di antara PA dan PNA ada sekitar 40% kader PA jilid pertama yang beralih ke PNA. Prinsip kami sebenarnya, membuat wadah partai bukan untuk GAM. Melainkan untuk intelektual Aceh yang tidak mempunyai partai. Mereka kami ajak untuk membuat partai dan juga mengilustrasikan kepandaiannya. Wadah ini lebih untuk rakyat, bukan buat GAM.

Dan dalam perekrutan caleg, PNA bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala Aceh untuk mengetes para caleg. Nah, dalam kategori GAM itu memiliki kemampuan seperti kader yang lain. Ia berhasil masuk sebagai caleg. Jadi ada tes masuk. Benar-benar selektif.

Boks Wawancara Partai Damai Aceh
Ketua Umum Partai Damai Aceh (PDA) Teungku Muhibbussabri A. Wahab:
Tidak Mau Masuk Pusaran Konflik

Dari saat berdiri Partai Daulat Aceh hingga melebur menjadi Partai Damai Aceh, peran Teungku Muhibbussabri A. Wahab memang sangat diperhitungkan. Ia menjadi figur yang sangat penting. Pada 2009, ia menjadi satu-satunya wakil Partai Daulat Aceh di parlemen.

Pria kelahiran Seulimeum, Aceh Besar, 1 September 1969, ini mengembangkan partai secara signifikan. ”Saya cuma bisa bilang, sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami taat) jika guru besar memberikan arahan,” katanya saat diwawancara Gandhi Achmad dan pewarta foto Ardi Widiansyah dari Gatra, di sebuah resto di Jakarta, akhir Februri lalu. Berikut petikannya:

Peningkatan seperti apa PDA?

Alhamdulilah, peningkatan PDA yang sekarang ini baik. PDA merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Aceh. Dari survei internal dan orang-orang yang melihat serta para pelaku politik, pertumbuhan PDA tidak pernah stag. Terus meningkat walau pelan. Ini yang sedang saya kawal terus semangat para caleg.

Karena semakin kita tumbuh, ada usaha-usaha untuk semakin menekan. Karena itulah saya katakan kepada teman-teman, juara itu tidak ada juara 1a, 1b atau 1c. Juara ya satu. Kita pun target dapat meraih 7% kursi pada pemilu legislatif nanti.

Strateginya seperti apa?

Kita nggak ada strategi. Sebagaimana air, mengalir saja. Saya bilang kepada pengurus partai, bahwa jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota dewan. Jadi, harus jelaskan yang sebenarnya, bagaimana itu partai. Kita cari apa yang membuat orang gerah dengan politisi terdahulu.

Salah satunya, setelah dipilih tidak pernah lagi turun ke masyarakat. Tidak all outmemperjuangkan aspirasi pemilih. Sehingga kami bikin aturan di dalam PDA. Setiap anggota DPR kabupaten yang terpilih wajib sebulan sekali tidur di tengah masyarakat atau konstituennya. Bukan berkunjung, ya. Tapi ngobrol, mendengarkan keluh-kesah masyarakat. Kalau mereka tidak datang empat kali dalam setahun, saya akan berhentikan dengan tidak hormat.

Kalau janji gampang diingkari. Makanya kami lebih baik buat aturan partai. Dan saya itu sudah lakukan hingga kini. Sebagai anggota dewan saat ini, saya melakukan hal itu. Hampir semua saya datangi. Lalu, konsepnya bukan bagi-bagi uang. Tapi kita dialog, berdiskusi, dan mencari solusi. Dengan begitu elektabilitas PDA melejit di tengah masyarakat hingga kini.

PDA apakah ada tekanan?

Walau kita ditekan terus, tapi kita berusaha sabar. Sabar bukan berarti pengecut, sabar di sini adalah kondisi kita mampu membalas tapi kita tidak membalas. Jadi kita mampu membalas tekanan mereka, tapi kita tidak mau. Ancaman masih dari pihak-pihak tertentu, dan saya tidak bisa sebutkanlah. Ancamanya beragam, perusakan mobil, pencopotan dan perusakan baliho, serta ancaman yang lain.

Bagi kita, sebuah daerah yang baru selesai dari konflik, masalah ancam-mengancam itu sangat tokcer untuk diterapkan. Jadi, yang diancam tidak hanya orang partai , tapi juga konstituen. Untuk hal itu, kami tidak mau membalas. Kita tidak mau masuk dalam pusaran konflik. Saya harus menjaga itu. Jangan sampai terjadi konflik sampai tingkat bawah.

Majalah GATRA Edisi  21 / XX 2 Apr 2014

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s