EKONOMI & BISNIS

Tahun Berat Industri Asap

Target baru pendapatan cukai ditentang oleh industri rokok. Kepastian hukum serta tertib adiministrasi keuangan negara menjadi alasan. Ditengarai untuk menambal defisit target pendapatan cukai.

Industri rokok seperti tersengal-sengal menatap tahun 2016. Dimulai saat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 diumumkan Agustus lalu. Di dalamnya, industri rokok dipatok menyumbang cukai Rp 148,9 trilyun. Angka tersebut naik sekitar 23% dari target di APBN sebelumnya yang cuma Rp 120,6 trilyun. Secara total, pendapatan bea dan cukai negara dalam RAPBN 2016 ditargetkan Rp 197,3 trilyun.

Target itulah yang membuat pelaku industri rokok terbelalak. Menurut mereka, acuan kenaikan cukai 2016 tidak masuk akal karena didasarkan pada target di APBN Perubahan 2015, yakni Rp 139,1 trilyun. ”Target awal sudah berat, lalu malah direvisi jadi makin besar,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gappri), Hasan Aoni Azis, kepada Gatra.

Kenaikan target itu pun dinilai tidak realistis karena tren kenaikan cukai 7%-9% selama lima tahun terakhir sudah menghambat perkembangan industri rokok. ”Bisa makin banyak terjadi penutupan pabrik dan buruh yang di-PHK,” kata Hasan. Berdasarkan data Gappri, terjadi penurunan jumlah pabrik rokok yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Dari 1.994 pabrik di tahun 2010, kini menjadi 995 pabrik di 2014.

Kelesuan industri rokok juga tercermin dari pemesanan pita cukai hasil tembakau periode Januari-Mei 2015, yang turun 12,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni dari 147,8 milyar batang menjadi 129,3 milyar batang. ”Ini tahun kedua volume industri turun terus-menerus,” tutur Hasan.

Selain itu, Hasan juga mengingatkan bahwa angka Rp 139,1 trilyun di APBN-P 2015 merupakan hasil dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai. Dalam beleid yang diteken Februari tersebut, pengguna pita cukai, seperti industri rokok, diharuskan membayar cukai pesanannya dua bulan di muka. ”Jadi, pendapatan cukai 2015 itu sebenarnya 14 bulan,” kata Hasan. Pada aturan sebelumnya, yakni PMK 69 tahun 2009 industri rokok masih diperkenankan menunda pembayaran cukai maksimal dua bulan.

Menurut ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Muhaimin Moeftie, pabrik rokok memesan cukai setiap awal bulan. Jarak dua bulan dari mulai pemesanan pita, menurut Moeftie, memungkinkan mereka untuk memungut hasil penjualan rokok dan kemudian membayarkan pesanan pita cukai. ”Karena ada proses pemesanan pita, penempelan, pengepakan sampai distribusi ke daerah-daerah,” kata Muhaimin kepada Gatra.

Bila ternyata ada rokok yang tidak terserap pasar, alias tidak laku, produsen rokok bisa mengembalikan pita cukainya pada pemerintah. ”Nanti pitanya dimusnahkan dan uang cukai dibayarkan sesuai dengan yang terjual,” kata Moeftie. Namun, ini tidak berarti produsen bebas kerugian. ”Karena kami sudah keluar biaya produksi, tenaga kerja, dan distribusi,” ucapnya.

Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa dasar terbitnya PMK 20/2015 adalah untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara. ”Jadi, tidak ada lagi piutang negara yang jatuh tempo pembayarannya melewati tahun anggaran berjalan,” kata Haryo kepada Gatra.

Dengan berlakunya PMK 20/2015 ini, menurut Haryo, piutang negara berupa cukai sudah harus diselesaikan oleh pengusaha pabrik rokok paling lambat pada 31 Desember 2015. Ia menyangkal bahwa pemberlakuan ini akan menyebabkan industri rokok membayar cukai 14 bulan di tahun ini. ”Itu kan cuma asumsi dan perhitungan mereka saja,” katanya.

Di sisi lain, pengamat pajak menengarai, berlakunya PMK 20/2015 ini sebagai bentuk kebijakan ad-hoc pemerintah untuk memenuhi target penerimaan cukai 2015 ini. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengingatkan bahwa PMK Nomor 20/2015 disahkan pada 2 Februari 2015. Selang dua minggu kemudian, pemerintah mengeluarkan APBN Perubahan 2015 yang mencantumkan kenaikan penerimaan cukai menjadi Rp 139,1 trilyun.

Bila mengacu pada APBN 2015, menurut hitungannya, penerimaan cukai rokok per bulan adalah sekitar Rp 10 trilyun. Untuk menutup selisih Rp 20-an triliun target pendapatan cukai antara APBN dan APBNP 2015, dibuatlah kebijakan pembayaran cukai di muka untuk dua bulan.

***

Bila dirujuk ke belakang, sebenarnya bukan kali pertama industri rokok mengajukan keberatannya atas kebijakan cukai pemerintah yang selalu naik dari tahun ke tahun. ”Namun kami tidak pernah didengarkan,” keluh Hasan Azis. Sebagai industri yang menyumbang 96% pendapatan cukai, atau setara 9,8% dari total pajak negara, Hasan mengakui bahwa mereka tidak punya posisi tawar yang cukup agar aspirasinya didengarkan oleh pembuat kebijakan. ”Kalau ayam dipaksa terus bertelur tanpa dirawat, suatu saat ayam itu pasti akan sakit,” ucapnya.

Tingginya cukai yang berakibat pada mahalnya rokok, menurut Hasan, juga bisa berdampak pada perolehan cukai untuk negara. Sebagai contoh adalah di tahun 2000, ketika cukai naik tiga kali dalam setahun. Akibatnya, target penerimaan cukai negara tidak tercapai. Untuk tahun ini saja, ia ragu pendapatan cukai rokok akan memenuhi target. Data yang ia pegang menunjukkan, realisasi pendapatan cukai Januari-Agustus 2015 mencapai Rp 75,2 trilyun, atau sekitar Rp 9,4 trilyun per bulan. Bila pola itu berlaku terus sampai akhir tahun, perolehan cukai rokok 2015 hanya akan mencapai Rp 112,8 trilyun.

Dalam hal ini, Haryo Limanseto menekankan bahwa kenaikan tarif cukai tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. ”Tapi juga meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai seperti diatur dalam UU Nomor 39/2007 tentang Cukai,” kata Haryo. Karena itu, tidak ada kekuatiran bahwa pemberlakuan aturan cukai yang baru akan berdampak pada tergerusnya pendapatan negara.

Masalah nanti ada perampingan karyawan pabrik rokok karena pemberlakuan aturan cukai yang baru, menurut Haryo, tidak bisa langsung menyalahkan pemerintah. ”Itu bisa berbeda-beda antara satu pabrik dan pabrik lainnya. Tidak selalu terkait kebijakan cukai,” katanya

Haryo berpendapat, ada banyak regulasi lain yang membatasi industri rokok. Antara lain instrumen nontarif seperti pembatasan iklan, area larangan merokok, dan pencantuman gambar seram di bungkus rokok. ”Bisa saja karena upaya-upaya itu,” katanya.

Cavin R. Manuputty dan Averos Lubis

Majalah GATRA Edisi  49 / XXI 14 Okt 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s