EKONOMI & BISNIS

Tangan Asing untuk Hilirisasi

Menteri Susi Pudjiastuti berencana mengundang investor asing untuk menanamkan modal di sektor pengolahan ikan. Terbentur regulasi yang tidak mengizinkan asing berinvestasi penuh. Kontinuitas bahan baku masih meragukan.

Bos dan anak buah setali tiga uang. Seperti Presiden Joko Widodo, yang kerap mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga membuka pintu lebar-lebar bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor perikanan, khususnya pengolahan produk hasil laut.

Aspirasi ini terlontar dari Susi September lalu. Ia menyatakan keinginannya agar investor asing bisa menanamkan modal hingga 100% di sektor pengolahan ikan. Sepintas keinginan ini terdengar inkonsisten karena beberapa saat setelah menjabat sebagai Menteri, Susi melarang pihak asing menangkap ikan di laut Indonesia. Ia pun memoratorium izin kapal penangkap ikan berbendera asing.

Kepada Gatra, Susi mengungkapkan bahwa sebenarnya yang ia inginkan adalah penangkapan ikan dilakukan oleh Indonesia saja. Sedangkan pengolahan boleh dilakukan oleh siapa pun, termasuk pengusaha asing. ”Lebih baik asing yang bangun pabrik,” ucap Susi. Selama ini, Susi menilai penangkapan ikan oleh asing adalah bentuk pelanggaran UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 25C yang menyatakan pemerintah bertugas membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.

Usaha lain Susi untuk mencegah asing menangkap ikan di Indonesia adalah mengusulkan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia. ”Saya sudah bicara dengan Pak Presiden agar PP tersebut dicabut,” ucap Susi ketika ditemui Gatra di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Ia sadar bahwa mengundang asing untuk bisnis pengolahan ikan bukanlah hal mudah. Ketika ia menyatakan niatnya ke Komisi IV DPR yang membidani perikanan, beberapa waktu lalu, Susi juga mendapat penolakan, bahkan melabelinya menteri pro-asing. Susi beralasan, sektor penangkapan ikan yang merupakan hulu memang harus dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Sedangkan pengolahan atau hilirisasi boleh dimasuki semua pihak, tak terkecuali investor asing.

Di luar hadangan politis, ada juga hambatan dari segi regulasi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang modal –atau kerap disebut daftar negatif investasi (DNI)– investor asing tidak boleh memiliki 100% saham di bidang pengolahan ikan. Kepemilikan oleh asing dibatasi maksimal 40%. Investor asing, kata Susi, saat ini ogah membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia karena maksimal kepemilikan mereka hanya 40%, sehingga mereka tak bisa memiliki kontrol kuat atas pengelolaan pabrik.

Agar rencananya lancar, Susi sudah membicarakan hal ini dengan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani. Tapi berhubung DNI diatur oleh Perpres, maka pihak BKPM pun, kata Susi, tidak bisa mencabutnya.

Susi juga sudah mengumpulkan pengusaha ikan asal Indonesia untuk menjelaskan rencananya tentang investasi asing di bidang pengolahan ikan. Namun, sejauh ini ia belum melihat ada minat dari investor luar negeri. Alih-alih, ia berpendapat para pengusaha asing lebih suka masuk lewat jalur belakang dengan cara mendompleng nama pengusaha dalam negeri. Karena itu, dalam forum bersama pengusaha dalam negeri, ia menyatakan harapannya agar mereka masih punya rasa nasionalisme. ”Intinya mereka jangan manuver macam-macam,” katanya.

Keterangan yang agak berbeda disampaikan oleh kalangan pengusaha. Di mata Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GPPI), Herwindo, peluang 100% investasi asing di sektor pengolahan ikan sangat tidak mungkin. Menurutnya, syarat utama agar seseorang mau berinvestasi di pengolahan adalah kepastian aliran bahan baku. ”Setidaknya 50% bahan baku harus dikuasai sendiri supaya dapat dikontrol,” kata Herwindo kepada Gatra.

Konsekuensi penguasaan 50% bahan baku itu adalah kepemilikan armada penangkap ikan. Padahal saat ini, asing tidak diizinkan memiliki armada tangkap. Ia melanjutkan, bila harga bahan baku diharapkan dari nelayan, pengusaha akan mengikuti harga ikan yang terus berubah dari nelayan. ”Semisal hari ini harga ikan 10 perak, besoknya harga ikan berubah 15 perak. Ya, pengusaha akan mati dong,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Thomas Dharmawan. ”Bahan baku adalah syarat utama industri,” katanya. Bila memang Pemerintah ingin membuka pintu agar pihak asing masuk ke dalam sektor pengolahan ikan, Pemerintah juga harus memastikan agar pabrik mendapat kontinuitas pasokan bahan baku. ”Pemerintah juga harus bertanggung jawab agar industri pengolahan dapat hidup,” kata Thomas.

Herwindo dan Thomas memandang tindakan Susi yang memoratorium izin kapal penangkap ikan asing telah membuat pengusaha luar negeri enggan berinvestasi lagi di sektor perikanan Indonesia. ”Investasi asing di produk perikanan non sense,” ucap Herwindo.

Amat disayangkan bila prediksi pengusaha itu benar. Padahal, keberadaan asing amat dibutuhkan untuk memperbanyak industri pengolahan ikan di dalam negeri. Jika industri pengolahan tumbuh subur, Indonesia mendapatkan keuntungan dari nilai tambah ekspor dan lapangan pekerjaan. “Industri pengolahan ikan kan mempekerjakan orang kita juga,” tukas Susi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, investasi pengolahan ikan masih didominasi oleh modal dalam negeri dengan bidang usaha pembekuan, pengolahan, dan pengalengan. Sejak lima tahun belakangan, investasi di sektor pengolahan ini mengalami pertumbuhan rata-rata 20,6% per tahun.

Di tahun 2011, investasi pengolahan ikan di Indonesia masih bernilai sejumlah Rp 1,5 trilyun. Tahun ini, KKP menargetkan investasi sebesar Rp 3,2 trilyun. Dengan tren demikian, Susi menaksir, ada 100 lebih pabrik pengolahan ikan yang bisa dibangun tahun depan. Selain itu, ada 20 pabrik pengolahan rumput laut.

Cavin R. Manuputty dan Averos Lubis

Majalah GATRA EdisiĀ 51 / XXI 28 Okt 2015

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s