EKONOMI & BISNIS

Pasang Surut Harga Ayam

 
Anjloknya harga ayam pada Februari lalu, membuat peternak rakyat menjerit. Diduga ada permainan kartel dari dua perusahaan besar untuk mengatur harga. Dua bukti kuat sudah dipegang KPPU.

Anjloknya harga ayam sejak Februari lalu, sangat dirasakan Zaenal Arifin, pemilik Zaki Farm Poultry Shop di Majalengka, Jawa Barat. Dirinya tak habis pikir, harga ayam dari kandang merosot tajam hingga Rp 9.000 per kilogram. Padahal, harga kontrak dengan 46 peternak plasma binaannya di kisaran Rp 17.000 sampai Rp 18.000 per kilogram. “Kepala saya sampai cenat-cenut,” katanya.

Jika Zaenal sampai pusing tujuh keliling, tak lain karena ia harus nombok Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per kilogram ke peternak demi membayar harga sesuai kontrak pada panen bulan lalu. Meski begitu, ia enggan merinci jumlah kerugiannya. Tapi yang jelas, ia lumayan tekor ketika itu.

Dalam hitung-hitungan Zaenal, biaya produksi ayam pedaging Rp 16.500 per kilogram. Angka itu belum ditambah biaya operasional Rp 1.500. Artinya, biaya produksi per kilogram mencapai Rp 18.000. Jika harga jual terus jeblok dari biaya pokok produksi (BPP), tentu bikin kantong bolong. “Kalau tidak ada pembatasan harga jual di kandang, nggak bakal tenang. Kecuali pemerintah menetapkan harga terendah dan tertinggi dari kandang,” kata Zaenal kepada Ade Faisal Alami dari Gatra, Selasa pekan lalu.

Masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Urusan membayar tagihan pakan pun bikin ruwet. Zaenal berkisah, pakan yang digunakan peternak plasmanya, dibeli Zaki Farm ke beragam perusahaan penjual pakan itu tidak secara cash. Ada yang dibayar dalam tempo 15 hari, ada pula yang 30 hari.

Nah, jika harga ayam dari kandang terus merosot tajam, menurutnya, panen pun harus dipercepat sehingga menjadi solusi untuk membayar pakan. “Peternak-peternak kecil model kita, tabungan itu nggak bisa bertahan lama. Paling bertahan tiga-empat bulan. Soalnya, waktu harga turun, tabungan itulah yang nombokin kekurangan,” Zaenal menjelaskan.

Zaenal mengakui, untuk memasok peternak binaannya, ia pun mengambil DOC bukan dari perusahaan besar. Melainkan dari merek-merek perusahaan lokal. Di antaranya, SuperChick, Wonokoyo, Leong, Big Top, dan terkadang MBAI. Di Februari lalu, harga DOC kualitas grade1 mencapai Rp 5.650 per ekor. “Karena kalau kita minta DOC dari dua perusahaan besar, harus satu paket dengan pakan,” ia mengaku.

Nasib Zaenal tak jauh berbeda dari para peternak rakyat atawa mandiri, yang sangat terimbas dari terjunnya harga jual ayam. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Hartono, mengakui harga yang melorot tajam itu membuat ratusan peternak dari berbagai daerah di Tanah Air berunjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa, 1 Maret lalu. “Kami meminta pemerintah memperhatikan kelangsungan usaha mereka yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan,” katanya kepada Gatra, Senin pekan lalu.

Menurutnya, harga ayam itu ditentukan oleh gerakan pasar. Harga ayam jatuh akibat perang harga antara peternak mandiri dan perusahaan asing atau multinasional. Jawa Tengah adalah lokasi awal terjadinya harga ayam anjlok. “Lalu merembet ke Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, dan ke seluruh Indonesia,” katanya.

Hartono memaparkan jika turunnya harga ayam per kilogram hingga ke titik terendah sebelumnya pernah terjadi di tahun 2013. Namun, pola harga ayam trennya selalu fluktuatif alias naik-turun. Sayangnya, harga ayam terlalu sering melorot. Hal ini jelas membuat para peternak rakyat banyak yang mulai menyusutkan produktivitasnya. Hingga akhirnya perlahan-lahan banyak yang tidak mampu bertahan lama.

Diakui Hartono, di tengah kesusahan tersebut malah pihak bank kurang bersahabat dengan para peternak mandiri. “Usai aksi demo kemarin di Istana, pihak bank malah mempersulit anggota Pinsar melakukan peminjaman uang. Menurut pihak bank, usaha ternak ayam masuk dalam kategori bisnis yang murah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menuturkan kalau merosotnya harga ayam di tingkat peternak lantaran diduga ada permainan kartel ayam. Kuat dugaan PT Charoen Pokphand dan PT Japfa Comfeed Indonesia, yang menguasai semua proses bisnis ayam dari hulu hingga ke hilir, terlibat. “Ada sekitar enam proses penelitian dan mencari alat bukti yang akan masuk dalam tahapan penyelidikan yang sedang kita lakukan,” katanya kepada Gatra.

Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan oleh KPPU adalah adanya billing exclusive(perjanjian eksklusif) antara perusahaan-perusahaan besar dan para peternak, baik mandiri maupun mitra atau plasma. Isi perjanjiannya, setiap pembelian DOC dari dua perusahaan besar tersebut juga harus diikuti dengan pembelian pakan ternak dari perusahaan yang bersangkutan, termasuk vaksin. Ada sistem paket di dalamnya.

Padahal, menurut Syarkawi, peternak punya hak untuk membeli pakan di perusahaan lain. “Ini kan pemaksaan dan melanggar hukum persaingan,” katanya. Praktik semacam ini membuat tembok bagi perusahaan lain untuk masuk, juga menghambat konsumen untuk berhubungan dengan pelaku usaha lainya. Billing exclusive ini tidak halal dalam konsep persaingan. “Satu perusahaan bisa rugi menjual DOC, tapi dia sudah untung dari vaksin dan pakan,” sambungnya.

Fakta kedua, ditemukan adanya diskriminasi dalam penjualan DOC oleh perusahaan besar. Peternak yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar itu maupun peternak mitra memperoleh DOC kualitas terbaik. Syarkawi memaparkan bahwa para peternak mandiri mendapat DOC KW 2, yang tingkat kematiannya tinggi, namun harganya justru lebih mahal. “Dua alat bukti ini cukup untuk kita tingkatkan ke proses penyelidikan,” ucapnya.

Namun, ia membeberkan bukti lainnya. Yakni, ditemukanya kartel penetapan harga di posko -pusat informasi pasar bagi anggotanya dalam pengendalian pasokan maupun harga di pasar. Ada posko yang isinya dua atau tiga perusahaan besar. Di Bandung, Syarkawi memberi contoh malah hanya ada satu perusahaan di posko. “Jadi posko inilah yang menentukan berapa harga di peternak mandiri, peternak mitra yang kemudian diambil olehbroker,” tuturnya.

Menurut Syarkawi, broker inilah yang berhubungan dengan posko. Broker membeli ayam hidup dari peternak, dan jumlahnya bisa mencapai 5-7 juta ekor ayam. “Adanya posko ini sudah salah. Dalam definisi UU Persaingan ini namanya kartel harga. Di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang secara bersama-sama menetapkan harga untuk dijual ke konsumen,” kata Syarkawi.

Fakta keempat berkaitan dengan soal harga pakan dan vaksin. Di sini, yang terjadi selama ini adalah harga beli DOC cenderung selalu naik. Lantaran, jika perusahaan yang satu menaikkan DOC, perusahaan yang lain juga ikut menaikkan. Di sinilah muncul dugaan saling berkoordinasi antarperusahaan dalam menjual DOC sehingga kenaikannya menjadi sama. Praktik serupa terjadi melalui permainan harga pakan dan vaksin. “Kan tidak mungkin polanya seperti itu terus. Seharusnya kadang kala ini naik, yang lain tidak naik atau bahkan turun,” Syarkawi menjelaskan.

Sedangkan fakta kelima, ditemukanya hubungan antara perusahaan besar ini dan mitra-mitranya yang timpang. Karena, setelah KPPU mendatangi para mitra tersebut, lembaga ini mendapati keluhan mitra yang kecil ini tidak memiliki daya tawar yang tinggi, sehingga ada penyalahgunaan posisi tawar. Akibatnya, muncul eksploitasi dari yang besar terhadap yang kecil. “Mengeksploitasi mitra itu jelas melanggar UU tentang Pengawasan Kemitraan,” kata Syarkawi.

Bukti terakhir hasil penelitian KPPU adalah adanya praktik vertical integration. “Mereka menguasai dari hulu ke hilir, makanya mereka bisa memegang peranan yang besar,” ungkapnya. Seperti diketahui, nilai bisnis unggas dari hulu ke hilir itu mencapai Rp 450 trilyun per tahun. “Sementara dua perusahaan besar itulah yang menguasai 80% pangsa pasar yang mencapai Rp 360 trilyun, dan 20%-nya itu para peternak rakyat atau mandiri,” ungkap Syarkawi.

***

Akar masalah di industri unggas ini bisa ditarik ke belakang, tepatnya ke tahun 2009. Pemerintah saat itu ingin meningkatkan konsumsi daging ayam dari 7 kilogram per kapita menjadi 15 kilogram pada 2015. Bagaimana cara pemerintah menaikkan jumlah konsumsi itu? Yakni, dengan membuka investasi budi daya ayam untuk konglomerat. Lampu hijau bagi pengusaha unggas kelas kakap itu diberikan melalui UU Nomor 18 Tahun 2009, yang menjadi pengganti UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan.

Bila sebelumnya para pengusaha kakap ini hanya berurusan dengan pakan dan vaksin, UU tadi membuka kesempatan untuk juga terjun di bidang budi daya. “Mengandalkan peternakan rakyat untuk mencapai target konsumsi daging ayam jelas tidak mungkin,” kata Syarkawi. Namun, beleid tersebut menimbulkan dampak lain.

Jangkauan pedagang besar tak hanya sebatas sektor hulu, tetapi merambah ke sektor budi daya, dan pada akhirnya ke sektor hilir. Peternak mandiri kemudian harus juga bersaing dengan pedagang besar di pasar becek. Jika sebelum beleid tadi dikeluarkan, 80% pasar diisi oleh peternak mandiri. Kini persentasenya berbalik, menyisakan 20% pangsa pasar untuk mereka. Target peningkatan konsumsi daging ayam juga tidak tercapai. Hingga tahun lalu, rasionya baru mencapai 9 kilogram per kapita.

Ketika persoalan dan seluruh hasil kajian KPPU tadi dikonfirmasikan ke PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI), tidak ada jawaban atau penjelasan sama sekali hingga artikel ini ditulis. Manager Public Relation JCI, Agus Mulyono, hanya membalas, “Kami belum mau berkomentar.”

***

Kisruh harga tersebut akhirnya membuat Kementerian Pertanian turun tangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku telah mempertemukan asosiasi perusahaan unggas dengan asosiasi peternak rakyat untuk mencari solusi atas kemelut yang terjadi selama ini. Dalam pertemuan yang digelar Jumat pekan lalu, Amran menuturkan akan membagi porsi pasar bisnis budi daya ayam antara industri unggas dan peternak rakyat.

Menurut Amran, nantinya para pelaku industri harus didorong untuk lebih ke pasar ekspor hingga memberi ruang lebih besar kepada peternak rakyat untuk tumbuh. Sayangnya, ia tidak menjelaskan hal-hal teknisnya lebih jauh. Tapi, ia meyakini kalau pada dasarnya industri unggas dan peternak rakyat sepakat melakukan hal tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang bersama.

Dampak serangkaian pertemuan pada Kamis-Jumat pekan lalu, membuat harga jual ayam kini perlahan naik. Harga saat ini sudah bergerak ke kisaran Rp 19.000 per kilogram.

Gandhi Achmad, Fahmy Fotaleno, Averos Lubis, dan Jennar Kiansantang

***

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf
Bangun Industri Unggas Berbasis Rakyat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus menyelidiki terkait anjloknya harga jual ayam hidup di kandang, yang mencapai Rp 8.000 sampai Rp 11.000 per kilogram, pada medio Februari lalu. Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf menduga, hal itu terjadi karena adanya kartel yang dilakukan perusahaan untuk memainkan harga ayam. Dalam catatan KPPU, ada dua perusahaan multinasional yang menguasai pasar hulu dan hilir terkait bisnis ayam pedaging di Indonesia ini. Di antaranya adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk., dan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk..

Untuk membahas itu, Gatra berkesempatan mewawancarai Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Kamis pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Kenapa persoalan unggas ini jadi persoalan yang besar?
Sebenarnya, semua berawal dari kebijakan. Ada kebijakan dari zamannya Pak SBY tahun 2009, yang cita-citanya itu sebenarnya sangat baik mau melipatgandakan konsumsi daging ayam per kapita per tahun. Dari 7 kg/kapita menjadi 15 kg/kapita pada 2014.

Alasannya apa harus dilipat gandakan ketika itu?
Daging ayam ini kan sumber protein yang sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan Malaysia kita kalah jauh. Malaysia itu sudah 30 kg/kapita per tahun. Makanya, butuh lompatan untuk segera memburu apa yang dicapai oleh Malaysia itu. Lalu dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang baru, pada saat itu mengganti UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang peternakan.

Apa yang membedakan UU Nomor 18 Tahun 2009 dengan yang lama?
Perubahan yang paling fundamental adalah memperbolehkan atau mengizinkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini hanya bergerak di bidang pakan, vaksin, dan peralatan pendukung tentang peternakan itu juga dapat ikut masuk budi daya ternak, dan selanjutnya dijual di pasar tradisional. Sebelum tahun 2009 itu mereka itu tidak boleh masuk. Tapi kemudian diizinkan untuk melipatgandakan konsumsi daging ayam karena kalau hanya mengandalkan peternakan ayam itu tidak mungkin bisa tercapai pertumbuhan 100% lebih itu.

Cuma yang tidak diantisipasi waktu itu adalah industri turunan dari ayam. Itu yang tidak berkembang di Indonesia, sehingga pasokan ayamnya berkali-kali lipat, kita kemudian mengimpor banyak sekali grand parent stock (GPS) wujudnya ayam, bahkan kita mengimporparent stock (PS) itu bibit induk ayam. Ini yang membuat produksi DOC menjadi sangat berlimpah.

Apa impilkasi dengan meningkatnya DOC?
Nanti di peternakannya, ayam potongnya ini menjadi sangat banyak. Karena sangat banyak, harganya turun bahkan di bawah biaya pokok peternakan. Nah, itu yang membuat peternak rakyat atau mandiri itu menjadi rugi.

Seberapa besar kerugian peternak rakyat dengan munculnya beleid tersebut?
Dulu peternakan rakyat itu banyak banget. Sehingga porsinya itu terhadap seluruh industri unggas itu sekitar 80% sebelum tahun 2009. Sekarang dengan UU yang baru dari sebelumnya UU Nomor 18 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 41 Tahun 2014 menjadi berbalik. Sebab, perusahaan-perusahaan besar itu seperti PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia itu menguasai 80% sementara peternakan rakyat tinggal 20%. Ini berbaliknya dalam kurun lima tahun.

Makanya, para peternak rakyat sering demo ya karena itu. Dulu mereka dominan sekarang mereka jadi sangat kecil bahkan kurang dari 20% pangsa pasarnya. Karena peternakan-peternakan besar sudah dipersilakan masuk ke pasar-pasar tradisional. Inilah problemnya.

Seberapa besar nilai bisnis ayam di Indonesia?
Unggas ini nilai bisnisnya dari hulu ke hilir luar biasa besar. Industri-industri pendukung yang terkait dengan unggas itu bisa Rp 450 trilyun. Jadi dengan nilai bisnis yang sangat besar, kita tangani perkaranya, maka tantangannya juga sangat besar.

Poin penting untuk mengatasi permasalahan semua ini?
Yang paling penting itu cara berpikir undang-undangnya. UU sekarang itu cara berpikirnya membangun industri unggas basisnya konglomerasi. Harusnya, cara berpikirnya membangun industri unggas berbasis rakyat. Paradigma itu yang harus diyakinkan ke Pak Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Jadi menurut saya, persoalan unggas ini harus tuntas karena ini penting sekali untuk kehidupan jutaan rakyat kecil. Ini yang harus benar-benar kita bela.

Majalah GATRA Edisi  20 / XXII 23 Mar 2016

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s