EKONOMI & BISNIS

Jangan Lamban di Pelabuhan

 
Pemerintah menargetkan waktu tunggu bongkar-muat impor di pelabuhan bisa dipangkas hingga tiga hari saja. Selain menyederhanakan perizinan, pengusaha juga didisiplinkan.

Dwelling time bukan urusan main-main. Karena masalah bongkar-muat barang di pelabuhan itulah, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan ancaman pergantian menteri (reshuffle). Ketika itu, Presiden Jokowi marah besar lantaran bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu enam hari. Kondisi itu jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Di negara-negara itu, setidaknya proses bongkar-muat berlangsung dalam waktu satu hingga empat hari.

Kemarahan Presiden Jokowi terbukti bukan ancaman kosong. Juli 2015, tak lama setelah insiden di Tanjung Priok, ia mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo. Rizal Ramli selaku penggantinya diberi tugas memangkas waktu bongkar-muat menjadi minimal empat hari.

Keseriusan terhadap proses dwelling time kembali ditegaskan saat pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi XI akhir Maret lalu. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan semua kementerian/lembaga mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Langkah itu diperlukan karena ada 18 kementerian dan instansi yang berperan dalam proses pengurusan izin masuk barang ke pelabuhan (preclearance). Di antaranya adalah Kementerian Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, dan lain sebagainya.

Tak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga menuntut diterapkannya sistem Indonesia Single Risk Management, yaitu sinkronisasi identitas tunggal bagi pengimpor. Sehingga ke depannya, semua kementerian/instansi bisa berbagi profil pengimpor dan menakar risiko aktivitas impornya.

Sistem single risk management ini awalnya akan diterapkan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bea & Cukai. Harapannya, dwelling time produk bahan baku obat, makanan, minuman, dan produk lain yang membutuhkan izin BPOM bisa lebih pendek lagi. Dari yang semula 4,7 hari, menjadi 3,7 hari pada Agustus 2016 nanti. Bila seluruh kementerian/instansi penerbit izin ekspor-impor sudah menerapkan single risk management, pemerintah berharap dwelling time bisa turun hingga kurang dari tiga hari pada akhir 2017 nanti.

”Sistem ini sedang dibangun dan nanti akan disiapkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen pajak serta Bea & Cukai,” kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Agung Kuswandono, kepada Gatra.

Ringkasnya, Agung menjelaskan, apabila ada satu perusahaan dikategori merah oleh Bea & Cukai, maka harus juga ditandai merah oleh pihak Ditjen Pajak dan juga oleh Kementerian Perdagangan. ”Jadi semua sama,” kata Agung, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Dwelling Time.

Selain memantapkan sistem, percepatan dwelling time juga diterapkan dengan cara mendisiplinkan importir barang. Menurut Agung, ada saja pengusaha yang sengaja memperlambat pengurusan izin impor, dan malah menumpuk barang di pelabuhan. ”Ini terjadi karena dulu biaya penimbunan barang Rp 275.000 per kontainer,” kata Agung. Nominal itu, menurutnya, lebih murah ketimbang menyewa gudang penyimpanan barang.

Karena itu, Kemenko Maritim dan Sumber Daya akan memberlakukan denda sebesar Rp 5 juga per hari bagi importir yang menumpuk barang di pelabuhan lebih dari tiga hari. ”Nanti yang memungut adalah otoritas pelabuhan melalui operator yang ada,” kata Agung lagi. Dasar hukum denda progresif itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan 117 Tahun 2015 tentang Batas Waktu Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Merasa dituding, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan, menegaskan bahwa pengusaha sebenarnya ingin proses dwelling timeberlangsung sesingkat mungkin. ”Pengusaha logistik mana yang mau kelamaan? Semua inginnya efisien, makin cepat selesai pekerjaan makin baik buat kita,” ujar Yukki kepadaGatra.

Ia menjelaskan, pengusaha logistik berperan pada tahap custom dan postclearance. Dan kalaupun memang ada keterlambatan, itu biasanya terjadi pada proses preclearance atau saat pengurusan dokumen sebelum barang masuk pelabuhan. Wilayah itu, menurut Yukki, merupakan urusan importir.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Bay Hasani, menjelaskan bahwa preclearancemerupakan proses yang memakan waktu paling lama. Tahap itu paling cepat membutuhkan waktu 3,7 hari. Berikutnya custom clearance 0,5 hari, dan postclearance 1,5 hari. ”Total 5,7 hari,” kata Bay.

Namun sejak setahun belakangan ini, menurutnya ada perubahan. ”Kini rata-ratapreclearance 2,5 hari,” katanya. Sedangkan dua tahap lainnya tetap. Sehingga bila ditotal,dwelling time impor saat ini menjadi 3,5 hari saja. ”Itu sudah luar biasa,” tutur Bay.

Percepatan itu pun dirasakan oleh Ketua Umum DPP INSA (Indonesia National Shipowners Association) Carmelita Hartoto. Kemungkinan besar, akselerasi dwelling time bisa terjadi karena memang ada niat. ”Tidak ada proses yang berbeda,” kata Carmelita kepada Gatra. Pada tahap preclearance, Carmelita melihat pemerintah sudah menuntut kementerian dan badan terkait untuk menyederhanakan perizinan yang diperlukan importir.

Di tahap custom clearance, pemerintah memberikan aparat Bea & Cukai batas waktu pengurusan. Selain itu, pemerintah memberi target batas waktu otoritas dan operator pelabuhan untuk mengurus bongkar muat dan penyerahan barang-barang yang sudah selesai custom clearance dan beres pembayaran biaya pelabuhannya.

Kepada pengusaha sendiri, pemerintah mendesak agar agar barang-barang yang sudah beres clearance dipindahkan ke tempat penumpukan sementara (TPS). ”Kalau lebih dari tiga hari, dikenakan biaya penumpukan yang tinggi,” kata Carmelita.

Menurut Carmelita, ada beberapa faktor yang bisa memperlambat arus keluar barang dari pelabuhan. Pertama adalah dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap. Lalu karena ada kesalahan pencantuman nama/alamat/isi barang pada bill of lading atau manifest. Berikutnya, barang yang terkena sampling pemeriksaan acak sehingga dikeluarkan dari kontainer oleh petugas Bea & Cukai untuk dicek kebenaran isinya sesuai dokumen. Atau, bisa juga terjadi kerusakan alat bongkar muat.

Cavin R. Manuputty, Bernadetta Febriana, dan Averos Lubis

Majalah GATRA EdisiĀ 23 / XXII 13 Apr 2016

Tentang averoslubis

cute, santai dan yoman sajalah...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s