EKONOMI & BISNIS

Tangan Asing untuk Hilirisasi

Menteri Susi Pudjiastuti berencana mengundang investor asing untuk menanamkan modal di sektor pengolahan ikan. Terbentur regulasi yang tidak mengizinkan asing berinvestasi penuh. Kontinuitas bahan baku masih meragukan.

Bos dan anak buah setali tiga uang. Seperti Presiden Joko Widodo, yang kerap mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga membuka pintu lebar-lebar bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor perikanan, khususnya pengolahan produk hasil laut.

Aspirasi ini terlontar dari Susi September lalu. Ia menyatakan keinginannya agar investor asing bisa menanamkan modal hingga 100% di sektor pengolahan ikan. Sepintas keinginan ini terdengar inkonsisten karena beberapa saat setelah menjabat sebagai Menteri, Susi melarang pihak asing menangkap ikan di laut Indonesia. Ia pun memoratorium izin kapal penangkap ikan berbendera asing.

Kepada Gatra, Susi mengungkapkan bahwa sebenarnya yang ia inginkan adalah penangkapan ikan dilakukan oleh Indonesia saja. Sedangkan pengolahan boleh dilakukan oleh siapa pun, termasuk pengusaha asing. ”Lebih baik asing yang bangun pabrik,” ucap Susi. Selama ini, Susi menilai penangkapan ikan oleh asing adalah bentuk pelanggaran UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 25C yang menyatakan pemerintah bertugas membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.

Usaha lain Susi untuk mencegah asing menangkap ikan di Indonesia adalah mengusulkan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia. ”Saya sudah bicara dengan Pak Presiden agar PP tersebut dicabut,” ucap Susi ketika ditemui Gatra di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Ia sadar bahwa mengundang asing untuk bisnis pengolahan ikan bukanlah hal mudah. Ketika ia menyatakan niatnya ke Komisi IV DPR yang membidani perikanan, beberapa waktu lalu, Susi juga mendapat penolakan, bahkan melabelinya menteri pro-asing. Susi beralasan, sektor penangkapan ikan yang merupakan hulu memang harus dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Sedangkan pengolahan atau hilirisasi boleh dimasuki semua pihak, tak terkecuali investor asing.

Di luar hadangan politis, ada juga hambatan dari segi regulasi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang modal –atau kerap disebut daftar negatif investasi (DNI)– investor asing tidak boleh memiliki 100% saham di bidang pengolahan ikan. Kepemilikan oleh asing dibatasi maksimal 40%. Investor asing, kata Susi, saat ini ogah membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia karena maksimal kepemilikan mereka hanya 40%, sehingga mereka tak bisa memiliki kontrol kuat atas pengelolaan pabrik.

Agar rencananya lancar, Susi sudah membicarakan hal ini dengan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani. Tapi berhubung DNI diatur oleh Perpres, maka pihak BKPM pun, kata Susi, tidak bisa mencabutnya.

Susi juga sudah mengumpulkan pengusaha ikan asal Indonesia untuk menjelaskan rencananya tentang investasi asing di bidang pengolahan ikan. Namun, sejauh ini ia belum melihat ada minat dari investor luar negeri. Alih-alih, ia berpendapat para pengusaha asing lebih suka masuk lewat jalur belakang dengan cara mendompleng nama pengusaha dalam negeri. Karena itu, dalam forum bersama pengusaha dalam negeri, ia menyatakan harapannya agar mereka masih punya rasa nasionalisme. ”Intinya mereka jangan manuver macam-macam,” katanya.

Keterangan yang agak berbeda disampaikan oleh kalangan pengusaha. Di mata Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GPPI), Herwindo, peluang 100% investasi asing di sektor pengolahan ikan sangat tidak mungkin. Menurutnya, syarat utama agar seseorang mau berinvestasi di pengolahan adalah kepastian aliran bahan baku. ”Setidaknya 50% bahan baku harus dikuasai sendiri supaya dapat dikontrol,” kata Herwindo kepada Gatra.

Konsekuensi penguasaan 50% bahan baku itu adalah kepemilikan armada penangkap ikan. Padahal saat ini, asing tidak diizinkan memiliki armada tangkap. Ia melanjutkan, bila harga bahan baku diharapkan dari nelayan, pengusaha akan mengikuti harga ikan yang terus berubah dari nelayan. ”Semisal hari ini harga ikan 10 perak, besoknya harga ikan berubah 15 perak. Ya, pengusaha akan mati dong,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Thomas Dharmawan. ”Bahan baku adalah syarat utama industri,” katanya. Bila memang Pemerintah ingin membuka pintu agar pihak asing masuk ke dalam sektor pengolahan ikan, Pemerintah juga harus memastikan agar pabrik mendapat kontinuitas pasokan bahan baku. ”Pemerintah juga harus bertanggung jawab agar industri pengolahan dapat hidup,” kata Thomas.

Herwindo dan Thomas memandang tindakan Susi yang memoratorium izin kapal penangkap ikan asing telah membuat pengusaha luar negeri enggan berinvestasi lagi di sektor perikanan Indonesia. ”Investasi asing di produk perikanan non sense,” ucap Herwindo.

Amat disayangkan bila prediksi pengusaha itu benar. Padahal, keberadaan asing amat dibutuhkan untuk memperbanyak industri pengolahan ikan di dalam negeri. Jika industri pengolahan tumbuh subur, Indonesia mendapatkan keuntungan dari nilai tambah ekspor dan lapangan pekerjaan. “Industri pengolahan ikan kan mempekerjakan orang kita juga,” tukas Susi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, investasi pengolahan ikan masih didominasi oleh modal dalam negeri dengan bidang usaha pembekuan, pengolahan, dan pengalengan. Sejak lima tahun belakangan, investasi di sektor pengolahan ini mengalami pertumbuhan rata-rata 20,6% per tahun.

Di tahun 2011, investasi pengolahan ikan di Indonesia masih bernilai sejumlah Rp 1,5 trilyun. Tahun ini, KKP menargetkan investasi sebesar Rp 3,2 trilyun. Dengan tren demikian, Susi menaksir, ada 100 lebih pabrik pengolahan ikan yang bisa dibangun tahun depan. Selain itu, ada 20 pabrik pengolahan rumput laut.

Cavin R. Manuputty dan Averos Lubis

Majalah GATRA Edisi 51 / XXI 28 Okt 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

EKONOMI & BISNIS

Tahun Berat Industri Asap

Target baru pendapatan cukai ditentang oleh industri rokok. Kepastian hukum serta tertib adiministrasi keuangan negara menjadi alasan. Ditengarai untuk menambal defisit target pendapatan cukai.

Industri rokok seperti tersengal-sengal menatap tahun 2016. Dimulai saat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 diumumkan Agustus lalu. Di dalamnya, industri rokok dipatok menyumbang cukai Rp 148,9 trilyun. Angka tersebut naik sekitar 23% dari target di APBN sebelumnya yang cuma Rp 120,6 trilyun. Secara total, pendapatan bea dan cukai negara dalam RAPBN 2016 ditargetkan Rp 197,3 trilyun.

Target itulah yang membuat pelaku industri rokok terbelalak. Menurut mereka, acuan kenaikan cukai 2016 tidak masuk akal karena didasarkan pada target di APBN Perubahan 2015, yakni Rp 139,1 trilyun. ”Target awal sudah berat, lalu malah direvisi jadi makin besar,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gappri), Hasan Aoni Azis, kepada Gatra.

Kenaikan target itu pun dinilai tidak realistis karena tren kenaikan cukai 7%-9% selama lima tahun terakhir sudah menghambat perkembangan industri rokok. ”Bisa makin banyak terjadi penutupan pabrik dan buruh yang di-PHK,” kata Hasan. Berdasarkan data Gappri, terjadi penurunan jumlah pabrik rokok yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Dari 1.994 pabrik di tahun 2010, kini menjadi 995 pabrik di 2014.

Kelesuan industri rokok juga tercermin dari pemesanan pita cukai hasil tembakau periode Januari-Mei 2015, yang turun 12,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni dari 147,8 milyar batang menjadi 129,3 milyar batang. ”Ini tahun kedua volume industri turun terus-menerus,” tutur Hasan.

Selain itu, Hasan juga mengingatkan bahwa angka Rp 139,1 trilyun di APBN-P 2015 merupakan hasil dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai. Dalam beleid yang diteken Februari tersebut, pengguna pita cukai, seperti industri rokok, diharuskan membayar cukai pesanannya dua bulan di muka. ”Jadi, pendapatan cukai 2015 itu sebenarnya 14 bulan,” kata Hasan. Pada aturan sebelumnya, yakni PMK 69 tahun 2009 industri rokok masih diperkenankan menunda pembayaran cukai maksimal dua bulan.

Menurut ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Muhaimin Moeftie, pabrik rokok memesan cukai setiap awal bulan. Jarak dua bulan dari mulai pemesanan pita, menurut Moeftie, memungkinkan mereka untuk memungut hasil penjualan rokok dan kemudian membayarkan pesanan pita cukai. ”Karena ada proses pemesanan pita, penempelan, pengepakan sampai distribusi ke daerah-daerah,” kata Muhaimin kepada Gatra.

Bila ternyata ada rokok yang tidak terserap pasar, alias tidak laku, produsen rokok bisa mengembalikan pita cukainya pada pemerintah. ”Nanti pitanya dimusnahkan dan uang cukai dibayarkan sesuai dengan yang terjual,” kata Moeftie. Namun, ini tidak berarti produsen bebas kerugian. ”Karena kami sudah keluar biaya produksi, tenaga kerja, dan distribusi,” ucapnya.

Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa dasar terbitnya PMK 20/2015 adalah untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara. ”Jadi, tidak ada lagi piutang negara yang jatuh tempo pembayarannya melewati tahun anggaran berjalan,” kata Haryo kepada Gatra.

Dengan berlakunya PMK 20/2015 ini, menurut Haryo, piutang negara berupa cukai sudah harus diselesaikan oleh pengusaha pabrik rokok paling lambat pada 31 Desember 2015. Ia menyangkal bahwa pemberlakuan ini akan menyebabkan industri rokok membayar cukai 14 bulan di tahun ini. ”Itu kan cuma asumsi dan perhitungan mereka saja,” katanya.

Di sisi lain, pengamat pajak menengarai, berlakunya PMK 20/2015 ini sebagai bentuk kebijakan ad-hoc pemerintah untuk memenuhi target penerimaan cukai 2015 ini. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengingatkan bahwa PMK Nomor 20/2015 disahkan pada 2 Februari 2015. Selang dua minggu kemudian, pemerintah mengeluarkan APBN Perubahan 2015 yang mencantumkan kenaikan penerimaan cukai menjadi Rp 139,1 trilyun.

Bila mengacu pada APBN 2015, menurut hitungannya, penerimaan cukai rokok per bulan adalah sekitar Rp 10 trilyun. Untuk menutup selisih Rp 20-an triliun target pendapatan cukai antara APBN dan APBNP 2015, dibuatlah kebijakan pembayaran cukai di muka untuk dua bulan.

***

Bila dirujuk ke belakang, sebenarnya bukan kali pertama industri rokok mengajukan keberatannya atas kebijakan cukai pemerintah yang selalu naik dari tahun ke tahun. ”Namun kami tidak pernah didengarkan,” keluh Hasan Azis. Sebagai industri yang menyumbang 96% pendapatan cukai, atau setara 9,8% dari total pajak negara, Hasan mengakui bahwa mereka tidak punya posisi tawar yang cukup agar aspirasinya didengarkan oleh pembuat kebijakan. ”Kalau ayam dipaksa terus bertelur tanpa dirawat, suatu saat ayam itu pasti akan sakit,” ucapnya.

Tingginya cukai yang berakibat pada mahalnya rokok, menurut Hasan, juga bisa berdampak pada perolehan cukai untuk negara. Sebagai contoh adalah di tahun 2000, ketika cukai naik tiga kali dalam setahun. Akibatnya, target penerimaan cukai negara tidak tercapai. Untuk tahun ini saja, ia ragu pendapatan cukai rokok akan memenuhi target. Data yang ia pegang menunjukkan, realisasi pendapatan cukai Januari-Agustus 2015 mencapai Rp 75,2 trilyun, atau sekitar Rp 9,4 trilyun per bulan. Bila pola itu berlaku terus sampai akhir tahun, perolehan cukai rokok 2015 hanya akan mencapai Rp 112,8 trilyun.

Dalam hal ini, Haryo Limanseto menekankan bahwa kenaikan tarif cukai tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. ”Tapi juga meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai seperti diatur dalam UU Nomor 39/2007 tentang Cukai,” kata Haryo. Karena itu, tidak ada kekuatiran bahwa pemberlakuan aturan cukai yang baru akan berdampak pada tergerusnya pendapatan negara.

Masalah nanti ada perampingan karyawan pabrik rokok karena pemberlakuan aturan cukai yang baru, menurut Haryo, tidak bisa langsung menyalahkan pemerintah. ”Itu bisa berbeda-beda antara satu pabrik dan pabrik lainnya. Tidak selalu terkait kebijakan cukai,” katanya

Haryo berpendapat, ada banyak regulasi lain yang membatasi industri rokok. Antara lain instrumen nontarif seperti pembatasan iklan, area larangan merokok, dan pencantuman gambar seram di bungkus rokok. ”Bisa saja karena upaya-upaya itu,” katanya.

Cavin R. Manuputty dan Averos Lubis

Majalah GATRA Edisi  49 / XXI 14 Okt 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

LAPORAN KHUSUS

Tensi Tinggi Jelang Pesta Demokrasi

Menjelang Pemilu Legislatif 9 April, suhu politik di Aceh memanas. Terjadi rentetan kasus kekerasan, intimidasi, penculikan, hingga pembunuhan. Gesekan antar-parpol lokal belum terselesaikan. Mungkinkah ini bagian strategi politik?

Suasana kabupaten di dataran tinggi Gayo –Aceh Tengah dan Bener Meriah– sempat mencekam, Rabu pekan lalu. Warga langsung menutup rapat-rapat pintu rumah dan toko mereka. Itu dilakukan saat mereka melihat massa Partai Aceh (PA) dari kawasan pesisir berkonvoi menggunakan mobil dan motor. Sembari menenteng parang, di antara ratusan orang itu merusak dan menurunkan atribut kampanye milik Tagore Abubakar, calon anggota legislatif pusat dari PDIP.

Konflik bermula dari kampanye terbuka PA di Lapangan Kampung Asir-Asir Atas, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, Selasa pagi. Dalam kampanye itu, juru kampanye Partai Aceh, Said Muslim, berorasi. Dalam orasinya, ia juga menyinggung Tagore yang merupakan tokoh masyarakat penggagas Provinsi Aceh Leuser Antara.

Merasa tidak senang, massa dari organisasi Pembela Tanah Air (PETA) Aceh pimpinan Tagore menyerang Kantor PA Takengon. Keesokan harinya massa PA berkonvoi dan menyerang balik. Untunglah, polisi mampu mengendalikan keadaan dan menangkap tiga pelaku perusakan. Kericuhan pun tak jadi meluas. ”Pada saat massa PA masuk ke Takengon, kita adang dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara,” kata Kapolres Aceh Tengah, AKBP Artanto.

Sebelumnya, pada Sabtu dua pekan lalu, terjadi penculikan. Adalah Darmuni, 38 tahun, kader Partai Nasional Aceh asal Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, yang menjadi korban. Ia diduga diculik dalam perjalanan ke rumahnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Lebih gawat lagi, kasus yang menimpa Faisal, 40 tahun. Calon anggota legislatif dari PNA itu diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di Gampong (Desa) Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Minggu malam, 2 Maret lalu. Ia tewas seketika dengan tubuh penuh luka tembak.

Sepekan pasca-penembakan itu, giliran Kantor PA Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Lueng Bata, Banda Aceh, digranat orang tidak di kenal. Akibatnya, kaca kantor di lantai dua pecah berantakan. Said Habibie, bocah berusia 9 tahun, warga sekitar, terluka di kepalanya akibat terkena serpihan granat.

Menyikapi rentetan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Sutarman sampai langsung menurunkan tim untuk mengejar para pelaku. “Kita segera menurunkan tim untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan di lima kejadian,” ujarnya.

Bahkan, bila kondisi terus memanas, Polri akan mengirimkan tim untuk mengamankan pemilu di Aceh. Semua parpol akan diamankan untuk perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. “Saya akan kirim pasukan, 10 SSK dari Mabes Polri ke Aceh untuk pengamanan pemilu,” kata Sutarman.

Pasalnya, menurut Sutarman, Aceh termasuk daerah rawan konflik sebagaimana Papua dan Poso. Namun, konflik di kedua daerah itu tak terkait langsung dengan pemilu. “Kalau Aceh jelas terkait dengan Pemilu,” ucapnya.

Menurut Ketua DPP PNA, Munawar Liza Zainal, kekerasan, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap kader partainya merupakan intimidasi politik. Pasalnya, orang-orang PNA sudah bekerja dan berkarya untuk rakyat Aceh. Apalagi, kebanyakan pengurus PNA adalah pendiri Partai Aceh. Gesekan sudah muncul saat PNA terbentuk.

Bahkan, saat kampanye, terjadi tiga kasus penembakan. Pihak aparat kepolisian belum maksimal menjaga keamanan dalam berpolitik. Bertambah lagi beberapa kasus meresahkan menjelang pemilu 2014 yang menimpa PNA. ”Sudah terjadi tindakan penembakan, penganiayaan, dan sekarang penurunan alat-alat peraga seperti bendera partai,” kata Munawar kepada Gatra.

Namun, Wakil Ketua PA, Kamaruddin Abubakar, menampik tudingan tersebut. Menurutnya, opini publik di Aceh tidak berpihak kepada ”penguasa” yang kebanyakan adalah kader Partai Aceh. ”Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kabar dari media massa yang memberitakan bahwa menjelang pemilu legislatif, untuk duduk di DPRA dan DPRK sudah terjadi situasi mendidih,” katanya dengan nada sindiran.

Ia mengimbau para ketua umum partai lokal (parlok) Aceh agar merapatkan barisan para kader di tiap kabupaten, untuk jangan sampai terpancing oleh ulah oknum yang mengatasnamakan persaingan parlok Aceh. ”Saya berharap, dalam situasi seperti itu media fair dalam menulis berita. Sebab yang membaca adalah masyarakat,” ucapnya.

Hal senada diutarakan Ketua Umum Partai Damai Aceh (PDA), Teungku Muhibbussabri A. Wahab, walau kadernya kerap kali mendapat intimidasi, ia menginginkan semua permasalahan dibicarakan dengan kepala dingin. ”Yah harus ada komunikasi terus-menerus yah dengan pimpinan partai, baik wilayah maupun daerah. Kita diskusi dari hati ke hati, dan itu sangat efektif untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Ia berharap, semua parpol berpolitik secara elegan, santun dan tidak memaksakan kehendak. Semua itu untuk Aceh yang damai. Menurutnya, sudah cukup konflik vertikal, jangan sampai konflik horizontal menjadi besar. ”Toh, masyarakat sudah punya pilihan. Kalau pun belum, mari berikan pendidikan politik kepada mereka,” ujarnya.

Diakui oleh Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah, bahwa masyarakat di Aceh memang masih kurang dalam hal pendidikan politik. Itulah yang membuat banyak hal yang diselesaikan dengan cara kekerasan. ”Belum memadai masalah pendidikan politiknya. Masih banyak latar belakang kader dari kombatan. Ada intrik sedikit langsung menggunakan otot,” cetusnya.

Hasbi menyayangkan masih banyak partai di Aceh yang dalam perekrutan kader tidak melalui mekanisme yang baik. ”Seharusnya, para kader ini dibina diberikan pembekalan pendidikan politik yang baik,” ucapnya. Jika para kader telah sadar serta paham tentang pendidikan politik, semua masalah bisa selesai dengan musyawarah dan mufakat. Bukan dengan otot.

Ia khawatir, jika kondisi terus tidak kondusif, bakal menggangu kondisi ekonomi di Aceh. Sebab, masalah keamanan sangat sensitif bagi pemilik modal. ”Kita sudah berpesan kepada Kapolda Aceh, agar menindak tegas partai yang melanggar hukum. Entah itu dari Partai Aceh atau Partai Nasional Aceh,” katanya.

Sementara itu, menurut pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, strategi kampanye menggunakan cara intimidasi dan kekerasan masih marak terjadi di Aceh. Dan itu akan terus berlangsung hingga pencoblosan. ”Ini kan pola orde baru yang dulu menggunakan intimidasi dan kekerasan sebagai marketing politiknya untuk mendapatkan kekuasaan,” katanya kepada wartawan Gatra, Purnawan Setyo Adi.

Pada akhirnya, itu akan merugikan Aceh, khususnya partai lokal. Para pemilih yang cerdas akan beralih partai. ”Seharusnya, mereka membungkus nilai kearifan lokal setempat, bukan mereproduksi kekerasan kembali,” ucapnya.

***

Di tengah situasi yang kian memanas, para partai lokal tetap konsisten dalam menjaring suara ke daerah-daerah. Walau persaingan tidak seketat Pemilu 2009, yang mencapai 44 parpol –38 partai nasional dan 6 partai lokal– tetap saja mesin partai harus berjalan baik. Seperti yang dilakukan PA, yang tetap menyuruh para kadernya untuk kerja keras.

Bagi Kamaruddin, gambaran Pemilu 2009 saat PA meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi, bisa menjadi penyemangat. ”Insya Allah dari kita, Partai Aceh, untuk 2014 ini kita doakan meningkat dari 2009. Targetnya suara pemilih mencapai 51%,” ujar Kamaruddin Abubakar, 47 tahun.

Seluruh kader partai, menurut Kamaruddin, harus berikhtiar untuk bisa mendapatkan suara lebih baik lagi dari pemilu sebelumnya. Caranya dengan menyusun rencana kerja pemenangan. Salah satunya, melalui kerja nyata yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kader PA. ”Saya melihat hasilnya mulai dirasakan masyarakat Aceh,” katanya.

Ia pun percaya diri, bahwa PA masih dipilih oleh rakyat Aceh pada Pemilu 2014. ”Sehingga amanah MoU Helsinki dan UU 11/2006 dapat kita wujudkan secara lebih baik dan bermanfaat lebih banyak bagi rakyat Aceh,” ia menambahkan.

Lain halnya dengan Sekretaris Jenderal PDA, Khaidir Rizal Jamal, ia merasa partainya kini semakin berkembang walau di tengah situasi yang flutuaktif. Hal itu, tak lepas peran partai dan kader dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Yakni, menjemput bola untuk menampung aspirasi. ”Pendekatan secara door to door dilakukan kader PDA untuk meraih suara,” ujarnya.

Hal itu ditempuh untuk menghadapi persaingan antara partai lokal dan partai nasional yang cukup kompetitif. Meskipun demikain ia mengklaim bahwa masyarakat Aceh masih lebih suka kepada partai lokal. ”Sebenanya,hanya Aceh Tengah, Langsa, Tamiang, yang masyarakatnya lebih suka partai-partai nasional. Di luar daerah itu rakyat masih lebih memilih partai lokal,” katanya.

Sementara itu, Sekjen PNA, Muharram Idris memaparkan partainya mencoba memainkan isu kondisi yang riil di masyarakat. Seperti kondisi partai penguasa yang berjanji memberikan perubahan hidup, tapi ternyata itu hanya janji. Sekarang rakyat sudah menyadari bahwa pemerintah sering khianat. ”Maka suara mereka akan hengkang, dan tiap kader PNA diwajibkan menjemput bola aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menganalisis, suara PNA ada di seluruh kabupaten/kota, tapi semua itu tergantung pada keamanan. Basis massa partai ada di Aceh Besar, Banda Aceh, sebagian Aceh Utara, Bieureun, Aceh Timur, Aceh Tengah, Tenggara, Barat dan Selatan. ”Selain itu, strategi memanfaatkan suara golput untuk dialihkan suaranya ke PNA juga menjadi cara meraih suara,” ucapnya.

Menurut peneliti Pooltracking, Arya budi, melihat kondisi politik Aceh harus diiringi dengan pemahaman konteks post-conflict area. Kondisi itu tentu berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan elitenya. ”Perilaku pemilih daerah yang aman berbeda dari perilaku pemilih di daerah pasca-konflik. Perilaku post conflict ini memilih karena ingin rasa aman,” jelasnya.

Dari sini sudah terlihat, yang mampu mengamankan itu jelas; jika bukan partai lokal Aceh, sudah pasti mantan kombatan GAM. ”Dengan begitu ini menjelaskan, kenapa partai lokal Aceh masih kuat di sana,” papar Arya. Ia berkesimpulan, partai lokal Aceh masih menjadi pilihan.

Gandhi Achmad, dan Averos Lubis (Aceh)

Boks Wawancara Partai Aceh
Sekretaris Jenderal Partai Aceh (PA) Mukhlis Basyah:
Masih Ada Politik Divide et Impera

Sosok Mukhlis Basyah, 43 tahun, cukup disegani. Pasalnya, ia merupakan mantan Panglima GAM di kawasan Aceh Besar. Apalagi, saat masih bergejolak, Mukhlis didapuk menjadi komando pelatih pejuang.

Seiring berjalannya waktu, ia pun bertransformasi dengan terjun ke dunia politik. Tidak hanya itu, kini ia menjabat sebagai Bupati Aceh Besar. Secara otomatis membuatnya terus belajar. ”Saya sadar akan kemampuan saya,” katanya polos.

Nah, terkait masalah kondisi politik di Aceh yang memanas menjelang pemilu, ayah tiga orang anak ini memberikan waktu kepada wartawan Gatra Averos Lubis untuk wawancara, Senin, 3 Maret, di Hotel Hermes cabang Aceh. Berikut petikannya :

Bagaimana kondisi kader PA menjelang pemilu nanti ?

Pertama, sistemnya memang harus diakui waktu itu masih revolusi. Para kadernya ditempa melalui proses panjang sekali. Saat itu, sampai mengirimkan orang-orang untuk belajar politik di Libya. Lalu, begitu kembalike Aceh diberi wewenang penuh untuk memberikan pembelajaran kepada kader-kader yang baru.

Seperti kami, yang latar belakangnya sebagai kombatan, selalu ditempa tentang cara untuk terlibat aktif dalam berpolitik praktis. Terlepas dari maksudnya sekarang, dalam pemikiran orang, apakah semua kader itu siap.

Kombatan-kombatan itu siap untuk transformasi atau transisi secara membawa perjuangan. Itu kan berpulang pada masing-masing pribadi. Tapi setidaknya, kami melihat dan punya keyakinan bahwa beginilah profesionalalisme, seperti inilah demokrasi.

Apalagi skala perbandingan antara suksesi pemilu legislatif 2009 dengan suksesi pemilihan gubernur tahun 2012, cukup meningkat. Dari 47% suara menjadi 56% suara. Tentunya, itu menjadi kebanggaan Partai Aceh untuk tumbuh berkembang. Jadi, kami siap untuk pemilu nanti.

Siapa yang bermain dalam konflik di Aceh menjelang pemilu ini?

Ada saja politik divide et impera antar-bangsa Aceh! Dan harus diingat MoU Helsinski itu tidak mudah untuk ditandatangani. Karena itu, kami selalu berpikir positif. Tidak ada keterlibatan pemerintah pusat. Paling hanyalah oknum yang melakukan tindakan yang meresahkan situasi Aceh. Maka, marilah melakukan kesadaran tinggi untuk tidak mengganggu keamanan Aceh.

Saya tidak mau berbalas pantun. Saya tidak mau berandai-andai. Saya takut asal bicara. Di saat orang lain bertanya, apalah yang dibicarakan. Apalagi kita yang bicara sendiri tidak ada asal-usul pembuktian. Saya selalu mengatakan kepada konsituten dan kepada kader bahwa kita harus bisa menjabarkan, harus bisa membaca yang tidak ditulis. Kalian harus bisa mendengar di saat tidak diwartakan.

Strategi meraih suara bagaimana?

Dulu pemilu suksesi eksekutif 2006 dari independen Partai Aceh di Aceh Besar kalah dari PPP dan PAN. Kalkulasinya suara independen 21.000 dan partai nasional meraih 25.000 suara. Akhirnya pada 2009 kita menaik menjadi 24.000, dan terus meningkat pada 2012 yang mencapai 53.000 suara. Selalu naik grafiknya. Keberhasilan itu berdasarkan perintah Wali Nangroe, Malik Mahmud. Ia berucap, “Selemah-lemahnya kalian harus berhasil merekrut, dalam satu keluarga harus merekut lima orang. Lalu berkembang jadi 25 orang dan 125 orang, dan seterusnya.”

Boks Wawancara Partai Nasional Aceh
Ketua Umum Partai Nasional Aceh (PNA) Irwansyah:
Menggandeng Partai Nasional, Itu Perlu

Menjelang Pemilu Legislatif 2014, menurut Irwansyah, PNA bukan sekadar mencari perhatian rakyat Aceh. Lebih khusus adalah memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat melalui program yang benar-benar nyata. ”Tidak seperti dilakukan partai penguasa sekarang,” kata pria kelahiran Banda Aceh, 22 November 1973 ini.

Bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, PNA bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Ia pun beranggapan pemerintah daerah saat ini belum optimal. Wartawan Gatra Averos Lubis berkesempatan mewawancarainya, Selasa, 25 Pebruari lalu, di sebuah kedai kopi di Banda Aceh, kawasan Beurawe. Berikut petikannya :

Anda melihat Partai Aceh paling kuat dalam persaingan legislatif?

Tidak juga. Seperti yang saya katakan, PNA memiliki program yang sudah diimplementasikan dan rakyat tahu itu. Putra-putri terbaik Aceh bergabung di dalam PNA. Namun semuanya kembali kepada rakyat. Siapa yang akan dipilih saat pemilu.

Apakah partai nasional dianggap sebagai musuh partai lokal?

Di Pemilu 2009, saya menjadi tim sukses Partai Demokrat. Kalau saya ingin partai lokal menang, tidak mungkin saya mau menjadi ketua tim sukses partai nasional. Kuncinya adalah bagaimana program dapat berjalan. Menggandeng partai nasional perlu dilakukan sebagai salah satu jalur untuk menyejahterakan rakyat. Dan tidak ada di jiwa kami bahwa partai nasional musuh kami.

Kami juga berharap partai nasional tidak memandang partai lokal adalah musuh. Harus ada kedewasaan dari partai lokal dan partai nasional. Isu bodoh kalau PNA benci terhadap partai nasional. Petinggi partai nasional tahu bagaimana rekam jejak kami, di mana terlibat di partai lokal juga beradaptasi dengan partai nasional.

Dalam pemilu legislatif nanti, apakah partai lokal masih diminati?

Program dilaksanakan partai penguasa sekarang adalah program Irwandi Yusuf. Tidak ada program baru, hanya program qanun bendera Aceh dan wali nangroe. Sementara rakyat Aceh belum tepat waktu untuk menerima bendera dan siapa wali nangroe. Yang dibutuhkan adalah bagaimana hak kehidupan yang layak dan kesehatan.

Kalaupun ada sebuah program dilaksanakan PA sekarang, lebih menonjolkan nama individu dibanding program itu supaya diingat oleh rakyat Aceh. Kenyataannya, pemilu 2009 partai lokal berhasil meraih suara mayoritas. Karena itu saya yakin partai lokal masih di minati.

Banyak orang GAM bergabung di PNA?

Saat terjadi perpecahan di antara PA dan PNA ada sekitar 40% kader PA jilid pertama yang beralih ke PNA. Prinsip kami sebenarnya, membuat wadah partai bukan untuk GAM. Melainkan untuk intelektual Aceh yang tidak mempunyai partai. Mereka kami ajak untuk membuat partai dan juga mengilustrasikan kepandaiannya. Wadah ini lebih untuk rakyat, bukan buat GAM.

Dan dalam perekrutan caleg, PNA bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala Aceh untuk mengetes para caleg. Nah, dalam kategori GAM itu memiliki kemampuan seperti kader yang lain. Ia berhasil masuk sebagai caleg. Jadi ada tes masuk. Benar-benar selektif.

Boks Wawancara Partai Damai Aceh
Ketua Umum Partai Damai Aceh (PDA) Teungku Muhibbussabri A. Wahab:
Tidak Mau Masuk Pusaran Konflik

Dari saat berdiri Partai Daulat Aceh hingga melebur menjadi Partai Damai Aceh, peran Teungku Muhibbussabri A. Wahab memang sangat diperhitungkan. Ia menjadi figur yang sangat penting. Pada 2009, ia menjadi satu-satunya wakil Partai Daulat Aceh di parlemen.

Pria kelahiran Seulimeum, Aceh Besar, 1 September 1969, ini mengembangkan partai secara signifikan. ”Saya cuma bisa bilang, sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami taat) jika guru besar memberikan arahan,” katanya saat diwawancara Gandhi Achmad dan pewarta foto Ardi Widiansyah dari Gatra, di sebuah resto di Jakarta, akhir Februri lalu. Berikut petikannya:

Peningkatan seperti apa PDA?

Alhamdulilah, peningkatan PDA yang sekarang ini baik. PDA merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Aceh. Dari survei internal dan orang-orang yang melihat serta para pelaku politik, pertumbuhan PDA tidak pernah stag. Terus meningkat walau pelan. Ini yang sedang saya kawal terus semangat para caleg.

Karena semakin kita tumbuh, ada usaha-usaha untuk semakin menekan. Karena itulah saya katakan kepada teman-teman, juara itu tidak ada juara 1a, 1b atau 1c. Juara ya satu. Kita pun target dapat meraih 7% kursi pada pemilu legislatif nanti.

Strateginya seperti apa?

Kita nggak ada strategi. Sebagaimana air, mengalir saja. Saya bilang kepada pengurus partai, bahwa jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota dewan. Jadi, harus jelaskan yang sebenarnya, bagaimana itu partai. Kita cari apa yang membuat orang gerah dengan politisi terdahulu.

Salah satunya, setelah dipilih tidak pernah lagi turun ke masyarakat. Tidak all outmemperjuangkan aspirasi pemilih. Sehingga kami bikin aturan di dalam PDA. Setiap anggota DPR kabupaten yang terpilih wajib sebulan sekali tidur di tengah masyarakat atau konstituennya. Bukan berkunjung, ya. Tapi ngobrol, mendengarkan keluh-kesah masyarakat. Kalau mereka tidak datang empat kali dalam setahun, saya akan berhentikan dengan tidak hormat.

Kalau janji gampang diingkari. Makanya kami lebih baik buat aturan partai. Dan saya itu sudah lakukan hingga kini. Sebagai anggota dewan saat ini, saya melakukan hal itu. Hampir semua saya datangi. Lalu, konsepnya bukan bagi-bagi uang. Tapi kita dialog, berdiskusi, dan mencari solusi. Dengan begitu elektabilitas PDA melejit di tengah masyarakat hingga kini.

PDA apakah ada tekanan?

Walau kita ditekan terus, tapi kita berusaha sabar. Sabar bukan berarti pengecut, sabar di sini adalah kondisi kita mampu membalas tapi kita tidak membalas. Jadi kita mampu membalas tekanan mereka, tapi kita tidak mau. Ancaman masih dari pihak-pihak tertentu, dan saya tidak bisa sebutkanlah. Ancamanya beragam, perusakan mobil, pencopotan dan perusakan baliho, serta ancaman yang lain.

Bagi kita, sebuah daerah yang baru selesai dari konflik, masalah ancam-mengancam itu sangat tokcer untuk diterapkan. Jadi, yang diancam tidak hanya orang partai , tapi juga konstituen. Untuk hal itu, kami tidak mau membalas. Kita tidak mau masuk dalam pusaran konflik. Saya harus menjaga itu. Jangan sampai terjadi konflik sampai tingkat bawah.

Majalah GATRA Edisi  21 / XX 2 Apr 2014

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

EKONOMI & BISNIS

Rugi Trilyunan karena Asap

Kerugian ekonomi akibat kabut asap diperkirakan mencapai trilyunan rupiah. Bisnis jasa dan transportasi terpukul.

Sudah sebulan lebih Nilawati Suhendri, 41 tahun, cuma duduk-duduk di kantornya. Pemilik biro travel Trans Global Tour itu memang lagi dilanda krisis. Pelanggan seret.

Biasanya, per hari ibu empat anak ini mampu menjual 50 tiket pesawat jurusan Jambi. Dari situ ia bisa meraup omzet Rp 50-an juta. Tapi sejak Agustus lalu, kabut asap membuat bisnis travel yang digelutinya sejak 2002 ini kocar-kacir. Pesawat delay, Bandara Sultan Thana, Jambi, akhirnya ditutup, dan pelanggan kabur.

Omzet Nila pun terpangkas sampai 80%. Kini, ia hanya mampu meraup omzet rata-rata Rp 10 juta per hari. Untuk mengatasi Bandara Jambi yang buka-tutup menyesuaikan asap, Nila pun mengarahkan para penumpang yang menuju Jambi untuk menggunakan angkutan darat, via Palembang. Meski cuma sedikit yang bersedia, karena perjalanan via darat memakan waktu sampai tujuh jam.

Di luar jual-beli tiket, bisnis lainnya, yakni pariwisata juga terpukul. Sudah sebulan lebih praktis tidak ada lagi wisatawan lokal Jambi yang memesan layanan paket Trans Global Tour. “Biasanya dalam sehari paling tidak kami masih punya 2-3 konsumen, sekarang nol besar,” katanya ketika ditemui di kantornya.

Nia bukan satu-satunya pebisnis yang mengeluh rugi lantaran asap. Penurunan omzet itu dirasakan secara merata oleh sekitar 70 pengusaha travel di Jambi. Bahkan juga di provinsi lain yang terkena kabut asap, yakni Riau dan Kalimantan.

Awal September lalu misalnya, Asosiasi Tur dan Travel Indonesia (Association of the Indonesian Tours and Travel/Asita), memperkirakan kerugian sektor pariwisata di tiga provinsi itu mencapai Rp 5 milyar per hari.

Menurut Asnawi Bahar, Ketua Asita, angka Rp 5 milyar itu dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan di tiga provinsi (Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan) yang mencapai 5.000 orang per hari. Dengan asumsi tiap wisatawan menghabiskan Rp 1 juta per hari, maka kerugian akibat lenyapnya wisatawan mencapai Rp 5 milyar per hari. “Kalau kabut asap ini lama, akan luar biasa dampaknya pada ekonomi kerakyatan,” katanya.

Kerugian juga dirasakan pihak maskapai penerbangan. Bahkan lebih besar, mencapai milyaran rupiah. Inilah yang dirasakan maskapai penerbangan Lion Air.

Mardanus, Kepala Cabang Lion Air Jambi, kepada Gatra menjelaskan bahwa dalam sehari maskapainya melayani enam penerbangan bolak-balik, tujuan Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Total penumpang yang diangkut tiap hari mencapai 3.000 orang.

Tapi, sudah 1,5 bulan ini bandara di Jambi sering tutup karena asap. Pasalnya, menurut Mardanus, Bandara Sultan Thaha tidak memiliki fasilitas Instrument Landing System/ILS hingga jarak pandang yang dibutuhkan lebih panjang. “Karena tidak punya ILS, butuh jarak pandang minimum 2.400 meter. Kalau ada ILS, cukup jarak pandang 1.000 meter,” katanya.

Sabtu pekan lalu, ketika ditemui Gatra di kantornya, tidak banyak kesibukan berarti di kantor Mardanus. Maklum, bandara masih tutup. Hari itu BMKG menyatakan jarak pandang di bandara di Jambi cuma 800 meter. Masih butuh 1.600 meter lagi, baru bandara bisa buka.

Kerugian akibat batalnya rute penerbangan ini tidak cuma dari penumpang, tapi juga dari layanan kargo. Setiap hari, menurut Mardanus, kargo Lion Air mengangkut barang sampai enam ton per hari. Layanan kargo saat ini juga berhenti.

Mardanus memang menolak menyampaikan nominal kerugian yang diderita Lion Air Jambi. “Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan kerugian secara detail,” katanya.

Namun, dengan harga tiket Jakarta-Jambi yang rata-rata Rp 500.000, kerugian dari batalnya pengangkutan 3.000 penumpang setara dengan Rp 1,5 milyar per hari. Belum lagi bila menghitung sudah 1,5 bulan bandara Jambi buka-tutup.

Lion Air bukan satu-satunya maskapai yang merugi. Maskapai penerbangan Garuda mengalami kerugian serupa. Arif Wibowo, Direktur Garuda, pekan lalu ketika ditemui di Kementerian BUMN menyatakan, sampai 400 penerbangan ketiga provinsi tersebut batal. “Kerugiannya milyaran,” katanya.

Sektor lain yang juga terkena dampak asap adalah kelapa sawit. Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bahkan mengatakan, industri sawit rugi dua kali. Selain kerugian ekonomi, perusahaan sawit juga mengalami kerugian yang sifatnya tidak kasat mata (intangible loss), yakni dituduh sebagai pelaku pembakaran hutan. “Meski kami menganut prinsip zero burning, kadang kebakaran tak terelakkan, apalagi dengan lahan konsensi yang berbatasan dengan semak belukar. Kami sering kecipratan api dan kebakaran melanda areal kami,” katanya.

Kerugian ekonomi akibat kabut asap memang nyata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun sudah beberapa kali melakukan penghitungan. Data kerugiaan ini dihitung dari membandingkan angka produk domestik bruto (PDB) sebuah provinsi pada bulan-bulan terkena kabut asap, lalu dibandingkan dengan PDB saat belum ada bencana.

PDB merupakan indikator perputaran uang di suatu daerah. Maka itu, anjloknya wisatawan, penurunan jumlah layanan pesawat, rendahnya hunian hotel, kemerosotan transaksi perdagangan dan sebagainya, akan tercermin dalam PDB.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Data dan Informasi BNPB, kepada Gatra menjelaskan bahwa pada bencana kabut asap 2013 lalu, kerugian ekonomi mencapai Rp 10 trilyun. Lalu pada kebakaran hutan 2014 lalu, jumlah kerugian meningkat menjadi Rp 20 trilyun. Angka Rp 20 trilyun itu pun hanya untuk Provinsi Riau, yang ketika itu paling parah terkena dampak kabut asap.

Untuk kerugian tahun ini, menurut Sutopo, BNPB memang belum menghitung. Tapi ia yakin nominal kerugiannya jauh melebihi Rp 20 trilyun. Pasalnya, bila mengacu pada data tahun lalu, angka Rp 20 trilyun itu hanya untuk Provinsi Riau. Ketika itu kebakaran hutan memang terkonsentrasi di sana.

Tapi tahun ini kebakaran hutan lebih parah sekaligus lebih menyebar. Asap menutup berbagai provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, selama hampir dua bulan. Karena itu kerugian ekonomi diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana 2014 lalu. “Daerah yang berdampak lebih luas dan lebih lama. Perkiraan awal, pasti lebih dari Rp 20 trilyun,” katanya.

Itu pun, menurut Sutopo, baru sebatas penghitungan kerugian ekonomi dari sisi PDB. Belum menghitung kerugian lain, seperti dampak lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan emisi karbon. Karena itu, kebakaran hutan harus diatasi sesegera mungkin. “Kerugian ekonomi kebakaran hutan itu memang terbesar bila dibanding bencana lain,”  katanya.

Basfin Siregar, Averos Lubis dan Jogi Sirait (Jambi)

Majalah GATRA Edisi 48 / XXI 7 Okt 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

EKONOMI & BISNIS

Gejolak Setelah Rapat di Washington

Suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat tak jadi naik. Pasar keuangan dunia tetap bergejolak. Pemerintah Indonesia berusaha menambah partisipasi investor domestik.

Di tengah kelesuan ekonomi dunia, pasar keuangan dalam negeri Senin lalu bergairah dengan larisnya penjualan obligasi ritel ORI 012. Membludaknya peminat ORI 012 ini terlihat dari nilai pemesanan oleh agen penjualan yang mencapai Rp 34,6 trilyun. Nilai ini melebihi target indikatif emisi yang dipasang pemerintah sebesar Rp 20 trilyun.

Selain karena momentum yang tepat, tingginya minat terhadap ORI 012 juga dipicu oleh menariknya kupon yang ditawarkan, yakni sebesar 9%. Kupon ini lebih tinggi dari LPS Rate 7,75% dan melampaui suku bunga deposito di atas satu tahun rerata bank umum sebesar 8,68 %.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, target indikatif penerbitan ORI 012 yang melampaui target itu ada kemungkinan diperbesar. “Bisa di-upsize sampai Rp 25 trilyun,” katanya saat peluncuran ORI 012 di aula Djuanda, Kementerian Keuangan Jakarta, Senin lalu.

Tahun lalu, pemerintah melepas ORI Seri 011 dan bisa meraup utang hingga Rp 21,2 trilyun. Sementara itu, pada 2013 dan 2012, nilai dana yang bisa diperoleh dari obligasi jenis ini baru sekitar Rp 20,2 trilyun dan Rp 12,68 trilyun.

Peluncuran ORI 012 dimaksudkan untuk mengantisipasi defisit APBN-P 2015, serta mengembangkan pasar SUN domestik melalui diversifikasi sumber pembiayaan serta perluasan basis investor. Penerbitan ORI 012 juga menjadi jawaban atas ketidakpastian perekonomian dunia saat ini.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, diperlukan bantuan investor dalam negeri untuk membiayai pembangunan di tengah keminiman investasi asing. “Ini adalah cara kami memperluas basis domestik,” kata Bambang.

Jika kepemilikan investor dalam negeri meningkat, Indonesia tidak terpengaruh oleh lonjakan dana asing keluar, ke negara yang lebih aman (safe haven). Langkah ini telah dirasakan Jepang ketika investor domestiknya mencapai 93%.

Langkah pemerintah ini juga sebagai antisipasi, setelah pasar kembali menghadapi ketidakpastian dengan hasil keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve alias The Fed) yang memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (Fed fund rate) tetap di level 0% sampai 0,25%.

Keputusan untuk tidak menaikkan suku bunga itu diambil dalam rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee –FOMC) pada Kamis pekan lalu waktu Washington, AS, melalui proses voting. Dalam rapat itu, sembilan dari 10 anggota komite memilih mempertahankan suku bunga acuan.

Yang menjadi pertimbangan The Fed dalam pengambilan memutuskan itu adalah perlambatan ekonomi dan keuangan global, khususnya perekonomian negara-negara berkembang dan perekonomian Amerika Serikat sendiri.

Dalam rapat itu disimpulkan, perkembangan ekonomi dan keuangan global terkini dapat menahan kegiatan ekonomi dan cenderung memberikan tekanan ke inflasi di dalam negeri. Sementara itu, angka pengangguran juga menunjukkan posisi yang masih negatif.

Meski tidak menaikkan suku bunga acuan saat ini, The Fed tetap menyatakan akan mengevaluasi kebijakan ini hingga akhir tahun nanti, yang berarti akan ada kemungkinan kenaikan suku bunga hingga Desember.

Situasi seperti ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, membuat perekonomian negara berkembang seperti Indonesia malah terus-terusan tidak stabil. “The Fed ini menunda persoalan karena spekulasi akan datang lagi nanti menjelang ada agenda rapat FOMC,” ujar Darmin. “Ujungnya akan memengaruhi kurs.”

Seusai keputusan Bank Sentral Amerika, pasar keuangan dunia memang tetap mengalami gejolak. Seperti pada penutupan perdagangan Senin lalu, bursa saham di Sydney turun 2,02%, Seoul turun 1,57%, dan Hong Kong turun 0,75%. Namun di Shanghai ditutup naik 1,89%.

Nilai kurs di negara-negara berkembang juga menurun. Seperti won Korea Selatan turun 1,01% terhadap dolar Amerika Serikat. Ringgit Malaysia turun 1,53%, rupiah melemah 0,55%, dan baht Thailand 0,30%.

Bambang Brodjonegoro menegaskan, dengan adanya keputusan The Fed, maka diperlukan penghitungan lebih lanjut terkait dengan kondisi ekonomi terkini. Walau masih ada harapan ekonomi tidak terlalu menurun. Tahun depan, menurut Bambang, Dana Moneter Internasional (IMF) masih menetapkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,8%, atau lebih tinggi dibandingkan 3,4% tahun lalu.

Ini artinya, masih ada optimisme secara global. “Jadi kami juga putuskan angka pertumbuhan 5,5% itu masih bisa dipakai sebagai acuan, atau bisa menggunakan angka yang lebih rendah,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, optimisme tersebut bisa terlihat dari proyeksi perekonomian global yang diperkirakan lebih baik dari kondisi dua tahun terakhir, namun Indonesia harus mewaspadai potensi penurunan pertumbuhan ekonomi di Cina pada 2016.

Cina diproyeksikan mengalami perlambatan tahun depan, hanya 6,3% dari prediksi sebelumnya 6,8%. “Karena ekonomi kita dekat dengan Cina terutama ekspor dan impor, kita harus waspada dengan tanda kurang bagus tersebut,” kata Bambang.

Karena itu, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia terus menjaga posisi nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen untuk memperbaiki kurs hingga mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Selama ini, agar rupiah tidak terus melemah, di sektor moneter sudah ada upaya mengendalikan pemakaian valuta asing di dalam negeri dengan berbagai aturan. Nilai tukar rupiah, selama beberapa bulan terakhir terus melemah, selain karena faktor eksternal, juga akibat pemintaan di dalam negeri yang tetap tinggi terkait dengan pembayaran utang luar negeri dan kebutuhan impor.

Utang luar negeri swasta kini menjadi salah satu sandungan terbesar bagi kestabilan ekonomi. BI bahkan sudah menegarai, adanya risiko gagal bayar (default) terhadap utang luar negeri (ULN) Indonesia pada sektor swasta non-bank. Utang tersebut, terutama utang dengan tenor jangka pendek korporasi non-afiliasi yang sampai Juli 2015 mencapai US$ 14,6 milyar.

Di sisi lain, penurunan nilai tukar rupiah juga membuat cadangan devisa dalam negeri menurun signifikan. “Sampai akhir Agustus, cadangan devisa kita US$ 105,3 milyar. Tapi per hari ini, US$ 103 milyar. Itu masih bisa berubah,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo, Senin lalu, di Gedung DPR, Senayan Jakarta.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetyantono menilai, fundamental ekonomi Indonesia saat ini memang mulai melemah, karena rupiah terdepresiasi dalam persentase yang signifikan dan dalam tempo yang cukup panjang. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang sehingga mengurangi konsumsi. Ini sudah tampak pada saat Lebaran lalu. Konsumsi masyarakat saat itu turun dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan indikasi melemahnya kepercayaan tadi, dan yang pasti akan berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. “Tahun ini saya duga pertumbuhan ekonomi bakal di bawah 5%, mungkin hanya 4,8%,” kata Tony.

Meski begitu, ia juga masih optimistis, karena beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing di dalam negeri, juga perbaikan struktur perekonomian untuk menggeser dari ketergantungan pada produk primer menuju ke arah produk-produk manufaktur, bisa menggenjot perekonomian. “Untuk menuju ke sana, iklim industri di Tanah Air harus diperbaiki, agar investor, termasuk asing, bergairah menanamkan modalnya di sini,” katanya.

Langkah pemerintah menjual surat berharga juga sudah tepat. Ini juga seiring dengan usaha menggaet investor dari luar. “Presiden Jokowi ke Timur Tengah kemarin kan dalam rangka itu. Kita butuh menerbitkan surat utang (obligasi) agar dana asing (valas) masuk ke Indonesia, untuk memperkuat cadangan devisa, yang akan berdampak positif bagi rupiah,” kata Tony.

Mukhlison S. Widodo, Fahmy Fotaleno, Averos Lubis, dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)

Majalah GATRA Edisi 47 / XXI 30 Sep 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

NASIONAL

Paket Mulus Pimpinan Polri
DPR secara aklamasi meloloskan nama Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Prosesnya terbilang cepat bahkan hingga pelantikan. Kelancaran pemilihan pucuk pimpinan polisi ini diiringi mulusnya Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Uji kelayakan dan kepatutan Badrodin Haiti di Komisi III DPR, Kamis pekan lalu, berlangsung cepat. Sore harinya langsung dikebut dengan paripurna. Pencalonan Badrodin menjadi Kapolri disetujui DPR secara aklamasi. Selanjutnya, kurang dari 24 jam, pelantikan berlangsung mulus. Jelas terlihat, perjalanan mantan Kapolda Jawa Timur ini dalam meraih pucuk pimpinan Polri terbilang smooth jika dibandingkan dengan calon pendahulunya, Komjen Budi Gunawan, yang mental di tengah jalan.

Kegaduhan di DPR sama sekali tidak terlihat, padahal sebelumnya, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan nama Komjen Badrodin Haiti untuk menjadi calon Kapolri sempat di tentang oleh anggota Dewan. Terutama dari Fraksi PDI Perjuangan yang sempat mencak-mencak ketika menerima surat yang mengajukan nama baru sebagai pengganti Budi Gunawan (BG). Bagi DPR ketika itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan sebuah bentuk ”penghinaan” terhadap parlemen, karena tidak dilantiknya Budi yang telah disahkan oleh dewan.

Bagaimana perjalanan Jenderal Badrodin Haiti itu bisa mulus, menurut Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, lantaran adanya rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo, awal April lalu. ”Di situ Presiden menjelaskan, bahwa tidak mungkin untuk mengangkat Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri karena adanya dinamika di masyarakat,” katanya kepada Gatra.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa dibutuhkan ketenangan di masyarakat. ”Di lain sisi, kebutuhan Polri untuk sesegera mungkin mempunyai pimpinan juga menjadi pertimbangan,” ujar Trimedya. Selain itu, lanjutnya, FPDI Perjuangan juga meminta agar Jokowi harus menjaga kehormatan Budi Gunawan. ”Apalagi kan sudah ada putusan praperadilan yang mencabut status tersangka Pak BG,” katanya. Pemulihan nama baik BG, kata Trimedya, akan jauh lebih penting dari sekadar jabatan Kapolri.

Ia pun menampik jika Badrodin Haiti memiliki track record yang buruk, yang diduga bahkan memiliki rekening gendut. Menurutnya, semua itu sudah diklarifikasi pihak DPR dengan mengundang berbagai pihak untuk mengkritisi ini. ”Kami kemarin sudah undang PPATK juga KPK, dan kata PPATK sudah clear ketika diklarifikasi,” ujarnya. Maka dari itu, kata Trimedya, fit and proper test dengan durasi 2,5 jam sudah dianggap cukup. ”Kita juga tidak mau Polri lama tidak punya pimpinan, padahal ada PR besar pilkada langsung, itu lebih penting,” katanya.

Hal serupa diutarakan Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, yakni semuanya sesuai dengan mekanisme dan proses yang ada. Jadi, tidak benar jika dibilang bahwa DPR buru-buru melaksanakan fit and proper test terhadap Badrodin. Menurutnya, sejak 8 April, Komisi III sudah mengagendakan pembahasan calon Kapolri. ”Terkesan ngebut mungkin kesannya saja, tapi secara jadwal sudah kita putuskan dan umumkan di media,” katanya.

Dalam pandangan anggota Komisi III dari PDIP Marsiton Pasaribu, munculnya kesan cepat untuk Badrodin lantaran DPR sudah tidak punya waktu lagi. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, DPR diberi waktu 20 hari sejak nama calon Kapolri diajukan Presiden. Jika lewat dari batas yang ditentukan, Presiden boleh mengangkat nama calon Kapolri tanpa persetujuan DPR.

Batas waktu itu, kata Marsiton, jatuh pada 20 April, bertepatan dengan hari Ahad. Paripurna Kamis pekan lalu, merupakan paripurna terakhir yang jadi kesempatan bagi DPR untuk menolak atau menerima Badrodin sebagai Kapolri. Nah, selain itu, ada gengsi yang dipertaruhkan dalam pemilihan Kapolri. Ini pula yang menyebabkan persetujuan DPR terkesan terburu-buru. “Jangan sampai DPR enggak ada gunanya dong,” kata seorang anggota Komisi III dari Koalisi Merah Putih yang enggan disebutkan namanya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrahman, menyambut baik pengangkatan Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Ia menilai, Badrodin merupakan perwira senior yang bisa diterima semua kalangan. ”Karakter Badrodin sangat positif, low profile, bersahaja, dan tidak emosional. Itu modal dia,” katanya kepada Gatra.

Menurut Hamidah, ada dua isu yang harus dibenahi lulusan terbaik Akpol 1982 yang meraih Adhi Makayasa itu. Pertama, konsolidasi internal, agar bisa merekatkan perpecahan yang sempat muncul di tubuh Polri. ”Semoga konsolidasi ini bisa segera dituntaskan. Sebagai Kapolri definitif hal ini tidak terlalu sulit bagi Badrodin,” ucapnya.

Kedua, konsolidasi eksternal. Polri, kata Hamidah, harus membangun relasi kuat dengan penegak hukum lain, seperti KPK dan kejaksaan. Khusus hubungan dengan KPK, kata dia, harus dibangun berdasarkan komitmen bersama memberantas korupsi. Polri juga perlu membangun hubungan dengan lembaga lain yang mungkin bersinggungan dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Ia mencontohkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Obudsman.

Yang tidak kalah penting, kata Hamidah, Kapolri baru harus membenahi citra Polri di masyarakat. ”Polri masih dipandang publik negatif,” ia berujar. Dari data yang ada, pada 2014, Kompolnas telah menerima 1.200-an laporan masyarakat. Nah, 95% di antaranya terkait masalah penindakkan hukum yang melibatkan reserse.

Karena itu, program Badrodin yang paling penting, menurut Hamidah, adalah penataan dan pembinaan personel. Program ini yang nantinya menentukan wajah Polri ke depan. Rencana Badrodin ini akan menghasilkan anggota yang profesional, berintegritas dan antikorupsi. Hamidah mengatakan, pembinaan yang dilakukan Badrodin bisa berhasil meski masa jabatannya hanya 15 bulan. Sebab, pembinaan bukan program baru di Polri. ”Tinggal genjot saja,” katanya.

Hal itu pun diakui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Meski hanya menjabat satu tahun tiga bulan, dirinya telah mempersiapkan 11 program prioritas. Progam tersebut akan diimplementasikan secara bertahap dengan menentukan target, rencana aksi, dan evaluasi yang dibagi dalam 3 tahap. ”Tahap pertama dilaksanakan dalam kurun waktu 100 hari sejak dilantik sebagai Kapolri. Tahap kedua dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2015. Tahap ketiga dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung mulai Januari hingga Juli 2016,” katanya.

***

Mulusnya Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri pun diikuti langkah Komjen Budi Gunawan yang lancar menjadi calon tunggal Wakapolri. Hal itu dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, bahwa Budi Gunawan telah diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri untuk menjabat sebagai Wakapolri.

Hal itu terungkap, seusai Badrodin Haiti dilantik. Sore harinya, Wanjakti melakukan sidang dengan petinggi kepolisian. Neta menjelaskan, bila sidang Wanjakti kali ini bisa dibilang sidang Wanjakti Plus, sebab dihadiri tidak hanya Kadiv Propam, Irwasum, Asisten SDM, Wakapolri namun ditambah lagi kehadiran seluruh perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen) di Mabes Polri. Lalu, ada sejumlah irjen, ditambah sejumlah kapolda yang turut hadir.

Menurutnya, sidang tersebut menjadi sidang yang pertama kali dalam sejarah Polri. ”Mereka menandatangi surat pernyataan hasil di Wanjakti Plus bahwa mendukung BG menjadi Wakapolri,” kata Neta kepada Gatra. Dan pada Jumat sore pekan lalu itu pula, surat pernyataan diserahkan kepada Kapolri dan langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Praktis dengan keterpilihan Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri, jabatan Kalemdikpol yang kosong, menurut Neta, akan diisi oleh Kadiv Propam Irjen Syafruddin, mantan ajudan Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI 2004-2009). Pergantian posisi tersebut, diakui Neta terjadi karena keputusan Kapolri juga. ”Semuanya karena keputusan Kapolri,” ucapnya.

Neta menilai, dipilihnya BG sebagai Wakapolri merupakan langkah tepat. Sebab, Budi Gunawan adalah tipe jenderal yang loyal terhadap atasan dan institusi. Selama ini, BG banyak membantu sejumlah Kapolri dalam membuat konsep perubahan di Polri. Jenderal bintang tiga ini juga banyak membantu sejumlah Kapolri untuk membangun lobi, baik ke legislatif maupun ke pemerintahan. ”Loyalitas yang ditunjukkan BG selama ini tidak akan mungkin membuatnya mau mengintervensi Kapolri Jendaral Badrodin Haiti, yang memang tidak bisa diintervensi,” ucapnya.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso bahwa sidang Wanjakti telah digelar pada Jumat lalu. Bahkan, ia mengakui sudah mengerucut ke satu nama. Namun, dirinya enggan secara terbuka mengatakan bahwa nama yang dimaksud itu adalah Komjen Budi Gunawan. “Sudah, sudah satu nama,” ujar pria yang akrab disapa Buwas itu di Kompleks Mabes Polri, Selasa lalu.

Buwas tidak bisa menyebutkan nama itu, lantaran nantinya akan disampaikan sendiri oleh Kapolri. “Nanti yang menentukan Kapolri. Ya memang Kapolri yang menyampaikan sendiri,enggak mungkin orang-orang di bawahnya,” katanya.

Sementara itu, Hamidah Abdurrahman menuturkan bahwa Komjen Budi Gunawan berpeluang besar menjadi Wakapolri. Budi, menurutnya, merupakan perwira tinggi senior yang cerdas. “Banyak konsep pengembangan Polri berasal dari beliau,” Hamidah berujar. Ia juga dinilai punya relasi yang kuat.

Hanya saja, Budi masih terganjal setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, meski kemudian sidang praperadilan mencabut status itu. Menurut Hamidah, bola kini ada di tangan Polri. Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas kasus Budi kembali ke Polri. Penanganannya dipegang Bareskrim. Jika Budi dipilih Wanjakti sebagai Wakapolri, Hamidah berharap Bareskrim menuntaskan dulu perkaranya. “Karena labelling itu susah dihapus,” kata dia.

Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, jika Budi Gunawan akan diangkat menjadi Wakapolri, akan memunculkan dugaan adanya transaksi politik terhadap Badrodin Haiti. ”Badrodin seolah-olah menjabat Kapolri hanya untuk memasuki masa persiapan pensiun, sementara Polri lebih banyak dikendalikan Budi Gunawan,” ucapnya.

Namun, hal itu dibantah Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, bahwa tidak benar adadeal-deal politik tertentu dari 10 fraksi di Komisi III DPR untuk memuluskan langkah Badrodin menjadi Kapolri. ”Tidak ada, yang jelas semua sudah clear,” katanya.

Gandhi Achmad, Bernadetta Febriana, Jennar Kiansantang, Putri Kartika Utami dan Averos Lubis

***

Sebelas Program Prioritas Kapolri Jenderal Badrodin Haiti:

1. Penataan dalam pembinaan personel.
2. Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya antikorupsi.
3. Peningkatan profesionalisme anggota Polri.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan perlindungan tehadap warga negara untuk peningkatan rasa aman.
6. Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan.
7. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/lembaga.
8. Meningkatkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bebas KKN.
9. Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi pemilukada serentak.
10. Penguatan pengawasan Polri.
11. Melaksanakan quick wins Polri.

***

Wawancara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Sinergitas Antar-Institusi Penegak Hukum

Senyum semringah dan bersahaja terlihat di wajah Badrodin Haiti, seusai dirinya dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat pekan lalu. Kini, ia telah sah menjadi jenderal bintang empat. Ia berjanji, dirinya akan bekerja sebaik mungkin.

Banyak agenda besar yang akan ia lakukan untuk kemajuan polri. Di antaranya, meningkatkan soliditas di internal Polri. Kedua, meningkatkan penegakan hukum, kemudian meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. lalu, menangani kasus yang menjadi perhatian khusus masyarakat. ”Khususnya kasus korupsi,” ujarnya.

Pria kelahiran Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, ini bersedia ditemui wartawan Gatra Jennar Kiansantang dan Averos Lubis di beberapa kesempatan untuk berbincang seputar program kerja dan calon Wakapolri baru. Berikut petikanya:

Dalam pemaparan 11 program prioritas, Anda menyebut kesejahteraan anggota Polri kurang. Apa benar?

Ya, kesejahteraan jangan dianggap dari gaji. Ya tidak. Ada fasilitas kesehatan, BPJS, kemudian tunjangam bagi anggota yang menjaga di perbatasan, perumahan, dan hal itu semua bagian dari kesejahteraan

Prioritas ke depan dalam waktu dekat?

Tentu ada commander wish. Akan kita kumpulkan seluruh pimpinan Polri, termasuk juga para kapolda, untuk kita beri arahan tentang apa yang jadi ke depan, yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri.

Gebrakan apa yang akan Anda lakukan?

Bisa secara operasional, namun juga ada yang pembinaan. Pembinaan misalnya kita membentuk tim penertib di internal Polri. Untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran oleh anggota Polri.

Apa maksud inisiatif pemberantasan korupsi di tubuh Polri?
Akan dibentuk tim penertiban internal antikorupsi berkembang di institusi Polri. Tugasnya pertama, bagaimana mencegah penyimpangan Polri dapat berkurang signifkan dan kedua dapat menegakkan hukum. Saya berharap dapat berkurang dan bersyukur dapat hilang, kemudian melakukan pelaporan laporan harta kekayaan penyelengara negara (LHKPN), dan melakukan gaya hidup sederhana. LHKPN dilaporkan hingga saat ini berjumlah 11.516 personel. Hal itu sekitar 62,6%. dari seluruh personel yang wajib mengisi LHKPN sebanyak 18.396 personel. Dan tentu memanfaatkan whistle blower sistem online.

Bagaimana masalah sinergitas dengan KPK?

Sinergitas jelas. Tentu penegakan hukum itu memerlukan satu kerja sama antaraparat penegak hukum. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Polri dengan kejaksaan juga harus bersinergi, nanti dengan KPK, dengan PPATK. Keberhasilan pemberantasan korupsi itu keberhasilan semua aparat penegak hukum. Tidak hanya KPK. KPK kemarin nangkep di Bali juga memerlukan bantuan Polri. Kita bantu. Apanya yang diragukan.

Kasus Pak Abraham dan BW bagaimana?

Terus dilanjutkan karena itu merupakan suatu kesepakatan (dengan KPK —Red.).

Bagaimana dengan kriteria Wakapolri?

Terkait dengan senioritas, terkait juga dengan kompetensi. Dan banyak hal yang dipertimbangkan.

Siapa saja kandidatnya?

Semua yang memenuhi syarat nanti kita masukkan ke dalam proses Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi).

Ada berapa nama calon Wakapolri?

Semua bintang tiga yang ada di Polri.

Apa benar Komjen Budi Gunawan akan diangkat menjadi Wakapolri ?

Wah itu semuanya diserahkan kepada Wanjakti. Wanjakti bukan hanya saya. Tapi, semua siapa yang ikut sidang uji kelayakan dan kepatutan akan melihat dan mengkaji rekam jejak dan semangat calon Wakalpolri. Dan itu menjadi satu pertimbangan.

Majalah GATRA Edisi  25 / XXI 29 Apr 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

APA & SIAPA

Suryani Sidik Motik & Proyek Ideal Wanita

Pendidikan tinggi dan suami yang mengerti kebutuhan aktualisasi istri.

Agar wanita dapat menjalankan peran optimal sebagai ibu, istri, dan wanita karier, sekurangnya ada dua bekal yang harus dipenuhi. Yaitu, pendidikan tinggi dan suami yang mengerti kebutuhan aktualisasi istri. ”Bekal itu dapat digunakan untuk melawan konstruksi budaya yang membuat wanita sulit maju,” begitu kata Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Suryani Sidik Motik, 54 tahun.

Peraih gelar MBA dari Maryland University, Amerika Serikat, dan gelar doktor administrasi niaga dari Universitas Indonesia ini, memulai proyek ”ideal”-nya itu dengan susah payah. Misalnya, pada 1994 saat bekerja sebagai hakim pajak, ia harus membagi waktu antara pekerjaan dan memberi ASI kepada anak keduanya. Tidak jarang, suaminya, Faizal Iskandar Motik, 59 tahun, datang ke kantor Suryani demi memberikan sang anak ASI eksklusif. ”Untung kantor saya dekat rumah,” kisahnya kepada Averos Lubis dari Gatra.

Dua puluh lima tahun lalu, Suryani memilih Faizal sebagai pasangan hidup dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, sang suami adalah anggota keluarga Motik (adik Kemala Motik dan Dewi Motik Pramono) yang terbiasa dengan budaya perempuan berpendidikan tinggi dan berwirausaha. ”Suami saya mendukung saya berkarier,” ujar ibu dari Badaruddin Rahman Motik, 24 tahun, dan Tahlia Salima Motik, 21 tahun, itu.

Soal dukungan suami, Suryani memaparkan sebuah hasil penelitian menarik. Saat menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 1997-2007, Suryani bekerja sama dengan ILO (International Labour Organization), organisasi PBB yang mengurusi buruh, membuat penelitian tentang tantangan perempuan Indonesia dalam membangun usaha kecil menengah (UKM). Salah satu hasilnya adalah peluang keberhasilan dalam membangun UKM lebih tinggi jika mendapat persetujuan dari suami.

Kini, Suryani merasa lebih mudah mengatur waktu untuk menjalankan begitu banyak pekerjaan. Dua anaknya sudah mandiri. Sebab itu, selain sibuk di HPPI, Suryani bisa melakoni pekerjaan sebagai Direktur Eksekutif WEConnect International di Washington, AS. Ia juga disibukkan sebagai Bendahara Palang Merah Indonesia dan wara-wiri jadi pembicara seminar di dalam dan luar negeri, serta mengajar di The School of Business and Management Institute Teknologi Bandung (SBM ITB).

Majalah GATRA Edisi  25 / XXI 29 Apr 2015

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar